PANTAUBALI.COM, TABANAN – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya mengungkap penyebab piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) semu yang nilainya mencapai Rp 40 miliar.
Biang keroknya ternyata sejumlah fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) di Tabanan belum sepenuhnya diserahkan para pengembang kepada pemerintah daerah.
“Banyak jalan, fasos, dan fasum tersangkut ke dalam pajak karena belum dilepas oleh pengembang,” ujar Sanjaya usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Tabanan, Selasa (20/6/2023).
Menurutnya, untuk mengatasi piutang semua ini, pemerintah membuat rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman.
Dalam ranperda tersebut, kata Sanjaya, pihak pengembang yang membuat perumahan atau kawasan permukiman wajib menyerahkan 30 persen lahannya untuk utilitas sarana dan prasarana. “Baik itu jalan, balai pertemuan, dan fasilitas lainnya,” sambungnya.
Sanjaya menyebut, piutang pajak dalam PBB P2 semu nilainya sekitar Rp 40 miliar. “Itulah yang saat ini sedang ditelusuri sehingga Tabanan betul-betul memiliki data yang aktual dan faktual di agraria,” sebutnya.
Adapun penyerahan fasos dan fasum oleh pengembang kepada pemerintah daerah merupakan langkah untuk menjamin pemeliharaan aset dan kondisi jalan di Tabanan.
“Melalui penyerahan itu, maka tanggung jawab pemeliharaan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga fasos fasum berfungsi sebagaimana mestinya untuk kepentingan publik,” jelas Sanjaya. (ana)
 semu yang nilainya mencapai Rp 40 miliar.){kind=link}