TABANAN, PANTAUBALI.COM — Dinamika terkait tata kelola Daya Tarik Wisata (DTW) Tanah Lot menjelang berakhirnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 17 November 2026 mendapat perhatian Manajemen Operasional DTW Tanah Lot. Di tengah pembahasan yang berkembang di Desa Adat Beraban, manajemen memastikan kondisi kawasan wisata tetap aman dan kondusif.
Manajer Operasional DTW Tanah Lot, I Wayan Sudiana, mengatakan aktivitas pelayanan kepada wisatawan hingga kini berjalan normal. Menurut dia, dinamika yang muncul setelah pelaksanaan Paruman Agung Masyarakat Desa Adat Beraban lebih berkaitan dengan aspirasi mengenai pola pengelolaan Tanah Lot setelah masa PKS berakhir.
Sudiana menilai perbedaan pandangan dalam menentukan pola tata kelola destinasi wisata merupakan bagian dari proses pembahasan yang wajar. Karena itu, dinamika tersebut diharapkan tidak berkembang menjadi persepsi adanya pertentangan antara masyarakat Desa Adat Beraban dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
“Tidak ada kehendak masyarakat Beraban untuk berhadapan atau melawan Bupati Tabanan maupun Pemerintah Kabupaten Tabanan. Yang berkembang lebih kepada aspirasi dan pemikiran mengenai bagaimana bentuk tata kelola DTW Tanah Lot ke depan,” ujarnya.
Ia menyebut, rencana kerja sama yang sebelumnya disampaikan Bupati Tabanan melalui Perumda Sanjayaning Singasana bersama Desa Adat Beraban masih memerlukan komunikasi dan pembahasan lebih lanjut. Hal tersebut penting untuk memastikan bentuk kelembagaan, dasar hukum, hingga mekanisme kerja sama dapat dirumuskan secara jelas.
Menurut Sudiana, keberadaan berbagai pihak selama ini memiliki peran dalam perjalanan DTW Tanah Lot. Pemerintah Kabupaten Tabanan, Desa Adat Beraban, Pengempon Pura Luhur Tanah Lot, masyarakat, maupun manajemen operasional disebut memiliki kepentingan yang sama untuk menjaga keberlanjutan destinasi wisata tersebut.
Karena itu, ia mendorong agar pembahasan mengenai tata kelola pasca-PKS dilakukan dengan mengedepankan komunikasi dan musyawarah. Dengan cara tersebut, perbedaan pandangan diharapkan dapat diarahkan untuk menemukan formula pengelolaan yang dapat diterima seluruh pihak.
“Tanah Lot adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga nama baik destinasi ini. Saya berharap semua pihak menjaga suasana tetap sejuk dan kondusif serta memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan pembahasan melalui komunikasi dan musyawarah,” katanya.
Di sisi lain, Manajemen Operasional DTW Tanah Lot memastikan fokus pelayanan kepada wisatawan tidak terpengaruh oleh dinamika pembahasan tata kelola. Operasional kawasan, termasuk aspek keamanan, kebersihan, dan kenyamanan pengunjung, tetap menjadi prioritas.
Sudiana menegaskan dirinya berada pada posisi menjalankan tugas operasional selama proses pembahasan tata kelola berlangsung. Apapun keputusan yang nantinya disepakati para pihak, menurutnya harus ditempuh berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Tugas saya memastikan Tanah Lot tetap aman, pelayanan wisatawan tetap baik, dan proses transisi pengelolaan nantinya tidak mengganggu keberlangsungan destinasi,” tegasnya. (tim)
