TABANAN, PANTAUBALI.COM – Kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan mendapat perhatian dari pimpinan daerah. DPRD Tabanan mendorong langkah pencegahan melalui pemeriksaan urine secara mendadak terhadap aparatur sipil negara (ASN) dan PPPK.
Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa meminta Pemerintah Kabupaten Tabanan segera mengambil langkah konkret untuk memastikan lingkungan birokrasi terbebas dari penyalahgunaan narkotika. Pemeriksaan urine dinilai dapat menjadi salah satu langkah pengawasan sekaligus pencegahan.
Arnawa menegaskan, apabila seorang pegawai nantinya terbukti terlibat tindak pidana narkotika, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap kalau memang itu terbukti, lakukan proses hukum yang berlaku. Karena narkoba ini merupakan musuh bersama, jadi tidak ada toleransi. Khusus untuk urusan narkoba, apalagi yang bersangkutan bermasalah, terlebih selaku pengedar,” ujar Arnawa, Kamis (23/7/2026).
Menurutnya, kasus tersebut menjadi momentum bagi Pemkab Tabanan untuk memperkuat pengawasan internal terhadap seluruh pegawai. Ia meminta pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap pegawai pada satu organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi menyasar seluruh jajaran di lingkungan Pemkab Tabanan.
“Maka saya selaku pimpinan Dewan meminta Bapak Bupati Tabanan untuk segera melakukan kontrol terhadap seluruh ASN dan pegawai di lingkungan Pemkab Tabanan melalui tes urine secara menyeluruh,” tegasnya.
Arnawa menambahkan, pemeriksaan urine juga telah dilakukan secara berkala di lingkungan DPRD Tabanan. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga lingkungan kerja agar terbebas dari penyalahgunaan narkotika.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pegawai yang terindikasi menggunakan maupun terlibat dalam peredaran narkotika, Arnawa menyebut penanganannya harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Penegakan hukum, kata dia, menjadi kewenangan aparat yang berwenang.
Sementara itu, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga menyatakan mendukung upaya pemeriksaan urine terhadap pegawai di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh mengingat potensi penyalahgunaan narkotika dapat terjadi di berbagai lingkungan.
“ tentunya harus meminta persetujuan dari Bapak Bupati agar diadakan tes urine dan pelaksanaan harus diawasi bersama. Kalau perlu semua pegawai,” ujar Dirga.
Terkait waktu pelaksanaan, Dirga mengatakan rencana tersebut terlebih dahulu akan dikoordinasikan dengan pimpinan daerah dan pihak terkait. Pemerintah daerah, kata dia, akan membahas mekanisme pemeriksaan sebelum pelaksanaannya.
“Nanti dibicarakan, secepatnya pasti kami koordinasikan juga dengan pihak lainnya,” katanya.
Sebelumnya, Satresnarkoba Polres Tabanan mengamankan seorang pria berinisial IGBBY dalam penggerebekan di Banjar Jadi Babakan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Minggu (19/7/2026).
Dalam penindakan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa bubuk putih yang diduga narkotika jenis sabu. Barang bukti disebut ditemukan dan disimpan di sejumlah lokasi di rumah yang bersangkutan.
Berdasarkan keterangan kepolisian, IGBBY diketahui berstatus sebagai PPPK paruh waktu pada salah satu instansi di lingkungan Pemkab Tabanan.
Kasus tersebut selanjutnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah daerah dan DPRD Tabanan menekankan pentingnya pengawasan internal serta langkah pencegahan agar lingkungan pemerintahan tetap terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika. (kjs/dt)
