PANTAUBALI.COM, TABANAN – Manajer Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih, I Ketut Purna, menyambut positif langkah Pemerintah Kabupaten Tabanan yang menawarkan solusi berupa moratorium khusus bagi masyarakat lokal pemilik lahan untuk tetap dapat menjalankan usaha di kawasan Subak Jatiluwih.
Moratorium tersebut dinilai sebagai jalan tengah untuk meredam polemik penutupan 13 akomodasi wisata yang dinilai melanggar aturan tata ruang di kawasan wisata Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan.
Sebelumnya, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bersama Wakil Bupati I Made Dirga, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota DPRD Kabupaten Tabanan menggelar pertemuan langsung dengan para petani Desa Jatiluwih, Senin (5/1/2026), di Kantor Desa Jatiluwih.
Hasil pertemuan tersebut disepakati dengan dicabutnya seng dan plastik yang sebelumnya dipasang di tengah lahan persawahan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali.
“Ini berita yang sangat bagus. Seng akhirnya dibuka atas inisiatif Bapak Bupati beserta jajarannya. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan yang telah memfasilitasi pencabutan seng ini,” ujar Ketut Purna, Selasa (6/1/2026).
Pria yang akrab disapa Jhon itu mengatakan, pihaknya akan segera menyampaikan kabar pencabutan seng tersebut kepada berbagai pemangku kepentingan pariwisata, mulai dari Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Bali, freelance support pariwisata Jatiluwih, hingga sejumlah paguyuban pariwisata lainnya.
Ia berharap, ke depan tidak lagi terjadi konflik serupa di Jatiluwih karena dampaknya sangat signifikan terhadap sektor pariwisata. Sejak polemik penutupan akomodasi wisata mencuat, tercatat tiga wholesaler pariwisata dari Jerman dan Prancis menghentikan penjualan paket wisata ke Jatiluwih, dengan alasan pertimbangan keselamatan wisatawan.
Akibatnya, kunjungan wisatawan, khususnya mancanegara, ke DTW Jatiluwih yang terkenal dengan panorama sawah terasering mengalami penurunan drastis hingga 80 persen. Jika sebelumnya jumlah wisatawan mancanegara mencapai 800 hingga 1.000 orang per hari, saat konflik berlangsung angka kunjungan turun menjadi sekitar 100 hingga 120 orang per hari.
Selain penurunan kunjungan, pemasangan seng di area persawahan juga menimbulkan kebingungan di kalangan wisatawan. Banyak wisatawan mempertanyakan fungsi seng tersebut. Namun, pihak pengelola saat itu menyampaikan bahwa seng dipasang untuk menghalau burung yang kerap merusak tanaman padi.
“Dengan dicabutnya seng ini, kami di sini bisa kembali bekerja seperti biasa,” katanya.
Di sisi lain, Jhon juga berharap masyarakat Desa Jatiluwih, khususnya para petani, dapat lebih terbuka apabila menghadapi persoalan serupa di kemudian hari. Ia mengaku rutin berkomunikasi dengan Kepala Tempek Subak Jatiluwih terkait berbagai kebutuhan petani, sehingga dapat dicarikan solusi bersama.
“Saya sudah menyampaikan kepada Kepala Tempek agar kebutuhan para petani bisa disampaikan. Mudah-mudahan ke depan saya bisa menjembatani antara petani, manajemen operasional, dan badan pengelola DTW Jatiluwih,” jelasnya.
Ia pun berharap konflik serupa tidak kembali terjadi demi menjaga stabilitas kawasan wisata Jatiluwih sebagai warisan budaya dunia dan penopang ekonomi masyarakat setempat. (ana)
 Jatiluwih, I Ketut Purna, menyambut positif langkah Pemerintah Kabupaten Tabanan yang menawarkan solusi berupa moratorium khusus bagi masyarakat lokal pemilik lahan untuk tetap dapat menjalankan usaha di kawasan Subak Jatiluwih.){kind=link}