PANTAUBALI.COM, TABANAN – Pemerintah Kabupaten Tabanan menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih persentase tertinggi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan BPK, yakni 99,54 persen.
Capaian tersebut terungkap dalam kegiatan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 dari BPK Perwakilan Provinsi Bali atas LHP Kepatuhan Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2025 Pemerintah Kabupaten Tabanan.
Kegiatan berlangsung di Four Star by Trans Hotel, Denpasar, Selasa (30/12/2025), dan LHP diterima langsung oleh Bupati Tabanan dan Ketua DPRD Kabupaten Tabanan.
Penyerahan ini menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah yang rutin dilaksanakan BPK.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Bali, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali. Saat itu Bupati Tabanan hadir beserta Ketua DPRD, Sekda, dan Kepala Inspektorat Kabupaten Tabanan.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, menyampaikan, setiap tahun BPK menjalankan kewenangannya sesuai undang-undang dengan melakukan pemeriksaan laporan keuangan daerah.
“Setiap tahun kami melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan dari bulan Februari hingga penyerahan di bulan Mei. Hasilnya, baik provinsi, kabupaten, maupun kota umumnya telah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Rata-rata pemerintah daerah di Bali bahkan telah meraih WTP lebih dari 10 kali. Harapannya, opini WTP kali ini benar-benar berkualitas dan bermanfaat,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan peran strategis BPK sebagai lembaga negara yang mendapat mandat konstitusional. BPK adalah satu-satunya institusi yang diberi mandat oleh negara untuk melakukan audit keuangan negara.
“Apa yang dijalankan BPK merupakan bagian dari penyelenggaraan negara. Karena itu, kepala daerah wajib bertanggung jawab, tertib, dan disiplin dalam pengelolaan keuangan,” tegasnya.
Ia juga menekankan, tata kelola keuangan negara harus berlandaskan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
“Ini menyangkut dana yang bersumber dari masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Melalui capaian tersebut, pemerintah memberikan Dana Insentif Daerah sebagai bentuk apresiasi,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bali turut memberikan apresiasi terhadap gaya kepemimpinan Bupati Tabanan. “Kalau saya harus melakukan meeting contest dengan masyarakat Tabanan, Bupati Tabanan nomor satu. Perhatiannya kepada masyarakat luar biasa. Seperti itulah seharusnya seorang pemimpin. Saya mengamati perkembangan dari tahun ke tahun berdasarkan penilaian BPK, dan Tabanan sudah sangat maju,” ungkapnya.
Menanggapi capaian tersebut, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh jajaran.
“Pengawasan menjadi kunci, karena jika diawasi dengan baik dan benar, saya yakin tidak akan ada temuan. Hari ini kami bersyukur karena kerja sama tim, baik OPD, Inspektorat, dan seluruh jajaran, berjalan sangat baik. Kami bangga mendapatkan penilaian terbaik di Bali,” ujarnya.
Ia menambahkan, capaian tersebut mencerminkan WTP yang berkualitas. “Ini WTP yang benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan BPK RI, yakni akuntabilitas dan transparansi. Ternyata Tabanan sudah berada pada jalur yang baik. Terima kasih atas kerja sama semua pihak,” katanya.
Terkait apresiasi Gubernur Bali atas kedekatannya dengan masyarakat, Sanjaya menjelaskan bahwa pendekatan tersebut dilakukan secara alami.
“Melalui program Bungan Desa, kunjungan ke desa-desa, serta kehadiran pemerintah di berbagai event olahraga dan budaya, masyarakat merasa diperhatikan. Ketika pemimpinnya hadir, semangat masyarakat Tabanan tumbuh. Interaksi inilah yang menjadi kekuatan untuk mewujudkan Tabanan yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM),” pungkasnya. (rls)
