PANTAUBALI.COM, JEMBRANA – Di awal masa pemerintahannya, Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Kembang Hartawan – Patriana Krisna memperjuangkan pelepasan tanah Gilimanuk dari Hak Pengelolaan Lahan (HPL) ke Sertifikat Hak Milik (SHM).
Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan menandatangi surat permohonan Persetujuan Pelepasan HPL Gilimanuk yang ditujukan kepada Ketua DPRD Jembrana, pada Selasa (4/3/2024).
Bahkan penandatangan surat tersebut, disaksikan langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster di Jayasabha Rumah Jabatan Gubernur Bali.
“Secara resmi pada hari ini, perihal permohonan persetujuan pelepasan HPL Gilimanuk didepan Bapak Gubernur Bali, Wayan Koster, titiang Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan beserta Wabup Ipat, Sekda dan para tokoh Gilimanuk saya tanda tangan,” ujar Kembang.
Sementara itu, Ketua paguyuban AMPTAG, I Gede Bangun Nusantara mengatakan, Gilimanuk ber-SHM merupakan cita-cita yang sudah lama diperjuangkan masyarakat Gilimanuk untuk bisa mendapatkan SHM. Yang mana status sekarang adalah hak pengelolaan pemkab Jembrana.
“Kami sudah melakukan perjalanan ini selama 3,5 tahun. Dan astungkara hari ini sudah menemukan titik terang dengan penandatanganan oleh bapak bupati untuk proses menuju pelepasan hpl tanah gilimanuk yang disaksikan langsung Gubernur Bali serta jajaran dari pemkab Jembrana,” ungkapnya.
Menurut, Bangun Nusantara, ini adalah komitmen yang luar biasa dan langsung ditindak diawal pemerintahannya. “Untuk bapak bupati dan bapak wakil bupati yang sangat luar biasa mewujudkan janjinya secara nyata setelah beliau terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Jembrana,” pungkasnya.
Turut hadir, Wabup Patriana Krisna, Sekda I Made Budiasa, Kepala OPD terkait serta dari Aliansi Masyarakat Peduli Tanah Gilimanuk (AMTAG). (ana)
 ke Sertifikat Hak Milik (SHM).){kind=link}