DENPASAR – Pantaubali.com – Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ny Putri Suastini Koster bersama 500 orang peserta lainnya dari seluruh Indonesia berkesempatan untuk mengikuti web seminar (Webinar) yang digagas oleh Dewan Kerajinan Nasional dalam acara Bincang Sore yang mengambil tema ‘Adaptasi Kebiasaan Baru Sektor Kerajinan, Dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas Melalui Platfrom Digital’, pada Sabtu (4/7) sore.

Di sela-sela kegiatan menyimak seminar dari para narasumber, Ny Putri Koster menyampaikan kepada awak media bahwa seminar yang menghadirkan beberapa narasumber ini memberikan inspirasi tersendiri baginya, yang merupakan Ketua Dekranasda Provinsi Bali. Menurutnya, di masa pandemi ini, seluruh Industri Kecil Menengah (IKM) di Bali banyak yang mengalami penurunan pendapatan maupun produksi, baik dari industri fashion maupun perhiasan, juga termasuk karya seni murni seperti para pelukis Bali yang tidak bisa mengikuti pameran.

Untuk itu, dalam menghadapi kondisi di masa pandemi ini yang hampir semua IKM di berbagai daerah mengandalkan platform digital, maka Bali juga harus melakukan hal tersebut, agar bisa terus berkembang dan berproduksi.

“Saya dengan Kepala Disperidag Provinsi Bali sudah melakukan diskusi bagaimana cara kita untuk membuat suatu karya seperti mendorong para IKM agar bisa tampil dalam dunia digital ini, misalnya saja membuat pameran lukisan digital karena para pelukis sudah tidak bisa untuk pameran saat pandemi. Nah, hal-hal seperti ini sedang kita bahas, dan secepatnya semoga kita bisa realisasikan sehingga bisa mengakomodasi para IKM kita untuk memamerkan produknya dalam dunia digital,” ujar Ny Putri Koster yang dikenal sebagai pelaku seni multitalenta.

Di samping itu, ia juga menyampaikan bahwa salah satu yang harus dijaga para IKM dalam promosi di dunia digital adalah kualitas produk. Menurutnya, ketika costumer membeli produk yang dilihat fotonya bagus di ranah online, namun saat produknya datang ternyata kualitasnya tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan foto yang dipajang, maka akan mengecewakan konsumen. Untuk itu, menjaga kepercayaan masyarakat sangat penting saat bergerak dalam promosi digital. “Jadi saya minta, para IKM Bali tetap mempertahankan kualitasnya, sehingga semakin banyak costumer yang percaya dengan produk tersebut. Dengan demikian, IKM akan semakin berkembang maju,” katanya.

Sebelumnya, acara Webinar dibuka oleh Ketua Umum Dekranas Ny Wury Mar’uf Amin yang sekaligus menyampaikan apresiasinya terhadap antusiasme para peserta yang berasal dari Dekranasda dari berbagai daerah, anggota Ikatan Kerajinan Masyarakat binaan Dekranasda serta para peserta lainnya yang telah mengikuti Webinar ini.

Lebih lanjut, Ny Wury Mar’uf Amin memyampaikan bahwa kerajinan sebagai subbagian ekonomi kreatif yang berperan meningkatkan daya saing Indonesia seperti batik, tenun, kayu, dan lainnya. Di mana potensi kerajinan ini tersebar di seluruh daerah yang ada di Indonesia, tentu kualitasnya tidak diragukan lagi dan acapkali bisa bersaing dengan dunia internasional.

Namun, adanya Covid-19 ini tentu berdampak luas pada semua sektor termasuk industri kecil menengah (IKM). Dari data dinas perindustrian semua provinsi di Indonesia, terdapat 1 juta lebih IKM dengan 34,2 juta tenaga kerja yang terdampak akibat pandemi ini. Kalau dilihat dari estimasi kerugian sekitar Rp 18,29 triliun. Dari IKM yang ada, sekitar 15,93 persen kerajinan dan 54,14 persen pangan. Sedangkan estimasi kerugian untuk kerajinan sekitar Rp 700 miliar.

Dampak Covid-19 telah mengakibatkan omzet penjualan menurun, turunnya daya beli masyarakat, kesulitan bahan baku, proses produksi menurun sekitar 50 persen, termasuk juga giliran waktu kerja dan kesulitan membayar kredit usaha.

Dengan berbagai dampak yang dialami IKM di Indonedia, maka ia berharap Webinar ini dapat membantu para IKM untuk beradaptasi dengan tatanan baru dan meningkatkan omzet, yakni menggunakan platform digital untuk pemasaran. Untuk mendukung hal tersebut, ia menyampaikan bahwa pada tanggal 14 Mei 2020, Presiden Jokowi telah meluncurkan program ‘Bangga Buatan Indonesia’. Gerakan nasional ini bertujuan untuk mendukung partisipasi masyarakat akan dampak Covid-19. Di mana memasuki era New Normal dapat mengubah pola belanja masyarakat yang tadinya konvensional beralih ke digital. Untuk itu, ia berharap para perajin sektor kerajinan harus ikut dalam kampanye tersebut.

Dalam seminar yang dihadiri oleh Ketua Harian Dekranas Ny Tri Tito Karnavian, juga menghadirkan narasumber yang ahli dalam bidangnya yaitu : Samuel Wattimena yang merupakan perancang busana, Plt Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenkraf Josua Simanjuntak, serta Kepala Kebijakan Publik dan Pemerintah Shopee Indonesia Radityo Triatmojo.

DENPASAR – Pantaubali.com – Puluhan wartawan melakukan rapid test yang difasilitasi Diskominfos Provinsi Bali dan Dinas Kesehatan Provinsi Bali di Wantilan Kertha Sabha Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Sabtu (4/7).

“Kami dari pihak Diskominfos memfasitasinya mengingat para wartawan ini mobilitasnya sangat tinggi sehingga test rapid ini sangat penting dilakukan untuk keamanan dan kenyamanan bersama,” kata Kadis Diskominfos Provinsi Bali, Gede Pramana.

Ada 6 petugas dari Labkes Provinsi Bali yang melakukan rapid test yang dipimpin Nyoman Kenyem.

Gede Pramana mengatakan lega dan bersyukur, hasil pemeriksaan semuanya nonreaktif.

Ia mengimbau kepada masyarakat khususnya para wartawan, untuk disiplin mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan menghindari kerumunan.

“Sebentar lagi kita akan menuju penerapan tatanan kehidupan era baru masyarakat Bali yang produktif dan aman covid-19. Jadi masyarakat wajib disiplin protokol kesehatan,” pesannya.

Para wartawan yang mengikuti rapid test mengaku lega. Mereka mengucapkan terimakasih telah difasilitasi test rapid ini.

Salah seorang wartawan, Komang Suparta dari LKBN Antara mengatakan, kegiatan rapid tes ini sangat bagus.

“Terimakasih sudah difasilitasi rapid test dan hasilnya semua negatif. Kami akan terus mengikuti imbauan pemerintah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

Sementara, Agus Hendra dari Pos Bali menilai, rapid test ini upaya dari Pemprov Bali melakukan screening awal, memastikan tidak ada klaster baru dari pekerja pers.

“Jika sampai pekerja pers positif, hak publik mendapatkan berita tentu terganggu. Selain itu, kegiatan rapid test ini sangat membantu para wartawan,” kata Agus Hendra.

DENPASAR – Pantaubali.com – Pandemi Covid-19 yang mulai merebak semenjak Maret 2020 telah meredupkan geliat pariwisata di Bali. Memang, sektor pariwisata masih memerlukan waktu untuk pulih seperti sediakala. Namun demikian, pemerintah telah memberikan signal untuk ancang-ancang mempersiapkan pariwisata era baru dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan Covid-19.

Gayung bersambut, Pemerintah Provinsi Bali dengan momentum ini berupaya mewujudkan Bali Era Baru, dengan mendorong animo masyarakat untuk Work From Bali. Mengajak masyarakat khususnya wisatawan untuk bekerja sambil berlibur dari Bali, dengan suasana yang ramah lingkungan, bebas kantong plastik, dan udara bersih rendah emisi.

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) pada saat menerima audiensi PT. Pertamina Wilayah Bali di Kantor Gubernur Bali (26/6) yang lalu menyambut baik gagasan dan program yang akan dilaksanakan oleh PT. Pertamina terkait pemanfaatan energi ramah lingkungan.

“Potensi Bali menjadi destinasi ramah lingkungan sangat besar. Sebelumnya Bali sudah berhasil menerapkan Program Bebas Kantong Plastik. Regulasinya berupa Pergub juga sudah ditetapkan,” ujarnya seraya berharap momentum ini dapat didukung oleh seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Bali.

Region Manager Sales Retail Region V, I Ketut Permadi Aryakumara menyatakan kesiapannya untuk mengambil peran aktif dalam mendukung rencana Pemprov Bali tersebut.

“Kami akan menyiapkan program agar masyarakat dapat merasakan dampak positif penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang lebih ramah lingkungan, sejalan dengan rencana pemerintah Bali agar dapat mengedukasi dan mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan melalui pengurangan emisi gas karbon,” ujar Ketut Permadi.

Ditambahkannya, momentum Upacara Pamahayu Jagat yang akan dilaksanakan pada Purnama Kasa (5/7) diharapkannya akan menjadi titik tolak penerapan kehidupan era baru masyarakat Bali disaat menghadapi pandemi Covid-19.

“Sebagai hari baik dalam adat masyarakat Bali, saya harapkan ini merupakan momentum untuk menjadi lebih baik lagi, dalam segala aspek. Termasuk yang utama adalah lebih menghargai dan memberikan lebih bagi lingkungan yang menjadi daya tarik destinasi tersendiri bagi Bali dan penghidupan masyarakatnya,” pungkasnya.

DENPASAR – Pantaubali.com – Setelah sebelumnya Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali No 12 Tahun 2020 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Nama Kendaraan, di tengah situasi Pandemi Covid 19 yang sedang kita hadapi bersama, Gubernur Bali kembali mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pembebasan Pokok Dan/Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Dan Denda Terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua dan selanjutnya.

Hal ini sebagai salah satu bentuk respon Pemerintah Provinsi Bali terhadap situasi perekonomian yang sedang kita hadapi sehingga lahirnya Pergub ini dapat meringankan atau memberikan relaksasi kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam acara Sosialisasi Pemberlakuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2020, di Ruang Rapat Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Jumat (3/7).

Lebih jauh, Sekda Dewa Indra yang juga sebagai Ketua Tim Pembina Samsat Pemprov Bali menyampaikan bahwasannya kebijakan ini diambil melihat berbagai fakta di lapangan dimana menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi Bali sebagai dampak dari Covid 19 serta banyaknya jumlah kendaraan yang beroperasi dan beraktivitas di Bali yang masih menggunakan nomor polisi luar Bali maupun kendaraan bernomor polisi Bali yang sudah beralih kepemilikan (mutasi) namun belum melakukan balik nama. Dari hasil rahasia gabungan yang dilakukan di penghujung tahun 2019 terdapat sekitar 3 700 lebih kendaraan roda empat yang berplat luar Bali telah beroperasi di Bali lebih dari tiga bulan baik itu mobil pribadi maupun kendaraan niaga.

“ Banyak kendaraan yang sudah berganti kepemilikan ataupun memiliki nomor polisi dari luar Bali yang belum balik nama, hal ini bukan karena masyarakat tidak disiplin tetapi juga karena faktor ekonomi. Untuk itu Pemprov Bali merespon dengan mengratiskan biaya balik nama, bukan hanya denda dan bunga yang dihapus tetapi biaya pokok juga dihapus, dan kebijakan penghapusan biaya pokok ini baru pertama kalinya dilakukan, “ imbuhnya
Dewa Indra menambahkan dengan pembebasan biaya BBNKB kedua dan seterusnya diharapkan masyarakat yang masih memilki kendaraan yang belum balik nama untuk segera datang ke kantor layanan samsat terdekat dari tanggal 6 Juli – 18 Desember 2020. Dengan pembebasan biaya BBNKB ini, disamping masyarakat bisa menunaikan kewajibannya untuk melakukan balik nama kendaraannya di sisi lain hal ini akan menguatkan kepemilikan dari kendaraan tersebut.

“Hadirnya Pergub ini untuk memberi kemudahan dan juga meringankan beban masyarakat khususnya di tengah perekonomian kita yang menurun akibat pandemi. Untuk itu saya minta manfaatkan kesempatan ini dengan baik, semua kendaraan yang ada di Bali, beroperasi di Bali tapi belum balik nama kita harapkan segera manfaatkan insentif ini sehingga kepemilikan kendaraan menjadi kuat dan sah secara hukum. Pemerintah juga nantinya akan memiliki data yang lebih lengkap terkait jumlah kendaraan yang beroperasi di Bali yang belum balik nama, “ tuturnya.

Dewa Indra yang didampingi oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali I Made Santha juga mengajak empat pilar yang ada dibawah pelayanan Samsat yaitu Pemprov Bali, pihak Kepolisian, Jasa Raharja serta Bank BPD Bali dapat bersinergi dan membangun komitmen bersama agar kebijakan ini berjalan efektif di lapangan dimana masyarakat wajib pajak yang akan melakukan balik nama kendaraannya mengetahui kebijakan ini dan datang ke kantor pelayanan samsat terdekat. Tidak hanya itu,jajaran UPT Samsat di seluruh Bali diharapkan dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

“ Sosialisasikan kepada masyarakat, berikan informasi dan layanan yang sebaik baiknya, layanan yang ramah, layanan yang baik dan layanan yang tepat sehingga kebijakan ini akan berjalan efektif, “ pungkasnya.

Sosialisasi pada pagi hari ini turut dihadiri oleh jajaran Polda Bali, Jasa Raharja, perwakilan Bank BPD Bali serta Kepala UPT Samsat se Bali beserta jajarannya yang mengikuti sosialisasi melalui virtual.