DENPASAR – Pantaubali.com – Dewa Made Indra Sekretaris Derah Provinsi Bali dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Serifikat Elektronik Antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Balai Sertifikasi dan Elektronik .

Kepala Balai Sertifikasi dan Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara Rinaldy didampingi Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Siber dan Sandi Negara Giyanto Awan Sularso melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Serifikat Elektronik Antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Balai Sertifikasi dan Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara, di Gedung Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Bali, Rabu 04/03/2020.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Dewa Indra menyampaikan apresiasi atas penandatangan perjanjian sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan e-government menuju Bali Smart Island.

Sekda Dewa Indra menyampaikan, Pemprov Bali memiliki komitmen kuat dalam mengimplementasikan dan mewujudkan modernisasi birokrasi di lingkungan Pemprov Bali, dan meninggalkan pola konvensional yang terkesan berbelit–belit dan lelet.

Ekosistem menuju modernisasi birokrasi sudah dibangun, namun dalam operasionalnya memerlukan perjanjian kerja sama terlebih dahulu dengan Badan Siber dan Sandi Negara mengingat banyak dokumen resmi dari pemerintah yang harus dijaga keamanannya, untuk itu harus ada proteksi keamanan terlebih ada tanda tangan barcode para pejabat sehingga tidak disalahgunakan.

Sekda Dewa Indra juga menegaskan, untuk penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Pemprov Bali dari segi infrastruktur sudah dibangun dan SDM juga sudah mulai dilatih, sehingga setelah penandatangann ini operasionalnya siap dimulai.
Dengan demikian modernisasi birokrasi di Lingkungan Pemprov Bali dan unsur vertikal lainnya bisa dimulai dan bersama-sama membangun komitmen dan sistem yang kuat dalam mewujudkan e-governmnet menuju Bali Smart Island.

Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Siber dan Sandi Negara Giyanto Awan Sularso mengatakan, kerja sama Badan Siber dan Sandi Negara dengan Pemprov Bali ini merupakan sebuah terobosan dalam penyediaan sertifikasi elektronik dari Aparatur Sipil Negara kepada masyarakat, dalam upaya meningkatkan dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan sebuah katalisa dalam mempercepat terwujudnya smart government dan menjadi penyedia data yang akurat bagi masyarakat.

Kehadiran dan penerapan dari SPBE dalam birokrasi telah terbukti berdampak positif pada efisiensi dalam penyelenggaran pemerintah, sebagai contoh para pejabat dapat menggunakan tanda tangan barcode yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tidak terikat ruang dan waktu.

Pemprov Bali merupakan provinsi ke 18 yang menerapkan SPBE, untuk itu pihaknya berharap agar diimplementasikan dengan penuh komitmen dan langkah konkrit, sehingga dapat berjalan baik dalam upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Serifikat Elektronik Antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Balai Sertifikasi dan Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara pada pagi hari ini turut dihadiri oleh Kepala OPD di lingkungan Pemprov Bali serta pimpinan unsur vertikal di lingkungan Pemprov Bali.

DENPASAR – Pantaubali.com – Pemerintah telah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Harapannya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat menciptakan lapangan kerja yang seluasnya bagi rakyat Indonesia. Salah satu norma yang diatur dan menjadi muatan RUU Cipta Kerja adalah perihal ketenagakerjaan.

Beberapa ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diubah.Perubahan tersebut menyebabkan beberapa norma (pasal-pasal) dalam UU Ketenagakerjaan dihapus dan dinyatakan tidak berlaku, dirubah dan diganti dengan norma baru, dan atau menambah norma baru.

Beberapa isu krusial terkait norma ketenagakerjaan tersebut antara lain, perubahan pengaturan perlindungan tentang pekerja dengan perjanjian kerja tertentu, hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan pada alih daya, dan kebutuhan layak melalui upah minimum. Komite III DPD RI yang tugas dan fungsinya membidangi ketenagakerjaan serta sebagai representasi masyarakat dan daerah menaruh perhatian besar terhadap RUU Cipta Kerja.

Oleh karena itu pada masa reses kali ini Komite III DPD RI berharap dapat memperoleh berbagai pandangan dan pendapat serta masukan dari masyarakat dan daerah terkait isu-isu tersebut, yang kiranya dapat menjadi bahan argumentasi dalam menyusun pandangan dan pendapat Komite III DPD RI terhadap RUU Cipta Kerja tersebut.

Beberapa kali pekerja telah melakukan demonstrasi sebagai bentuk penolakan tersebut dan menuntut pemerintah mencabut norma-norma tersebut.Terkait hal tersebut menurut,Anggota Komite III DPD RI ( Lingkup tugas yang memperhatikan urusan daerah dan masyarakat,seperti pendidikan,Agama,Kebudayaan,Kesehatan,Pariwisata,Pemuda dan olahraga,Kesejahteraan sosial,Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,enaga Kerja dan Transmigrasi,Ekonomi Kreatif,Pengendalian Kependudukan atau Keluarga Berencana dan Perpustakaan)

A.A.Gde Agung,Rabu,4/03/2020 di Denpasar mengatakan,dengan menyampaikan aspirasi demo yang exstream dan brutal tentu takutnya isunya malah dapat dialihkan.Alangkah baiknya, jika penyampain aspirasi dilakukan dengan cara soft saja.

“Terkait daya dobrak relatif, caranya kompetensinya. Yang paling penting adalah, bagaimana kita di Bali dapat menyampaikan dengan santun aspirasi tersebut,” jelasnya.

Melihat demo di Jakarta tetap mengapresiasi aspirasinya, akan tetapi secara fisik jika dilihat seperti, sampai berpanas-panasan bahkan diangkut dari mana-mana datang belum lagi terkait masalah logistiknya.

“Lebih baik dengan cara seperti ini(soft). Akan tetapi,kami memohon dukungan dari DPR RI juga,”ujarnya.

Masih dalam waktu dan kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Daerah Federasi Serikat pekerja Pariwisata,Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Bali.Yang juga merangkap sebagai Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Pariwisata,Serikat Pekerja Kabupaten Badung,Putu Satyawira Marhaendra. mengatakan,penyampaian aspirasi dilakukan dengan pendekatan komunikasi atau dengan cara yang soft.

“Apa yang kita lakukan selama ini denggan cara komunikasi. Dan dengan kehadiraan beliau (A.A.Gde Agung) tentu bisa menyampaikan pendapat tanpa menimbulkan gejolak,”katanya.

DENPASAR – Pantaubali.com – Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) didampingi Sekda Dewa Made Indra menghadiri rapat Paripurna ke 4 DPRD Provinsi Bali di ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, renon Denpasar pada Rabu (4/3) siang. Dalam kesempatan tersebut Wagub Ace membacakan pendapat Gubernur Bali terhadap Raperda Perubahan Perda Nomor 5 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah.

Menyambut baik dan apresiasi kepada anggota dewan, yang telah berinisiatif menyusun perencanaan peraturan daerah provinsi Bali, yang merubah Perda no 5 tahun 2010 tentang penyertaan modal daerah. Penyertaan modal daerah dalam perda dimaksud, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini berdasarkan hasil proyeksi. Dengan ada rancangan perda terbaru, daerah memiliki landasan hukum dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Pendapat saya, dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui pola pembanguna semesta berencana, yang bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan krama Bali yang sejahtera sekala dan niskala, maka raperda yang baru tersebut merupakan pandangan yang bijak dalam rangka pembangunan Bali kedepan,” Terang Gubernur Bali yang di bacakan oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati.

Ditamahkan, hal ini juga menjadi misi dari Perda no 3 tahun 2019 tentang rencana pembangunan menengah daerah semesta berencana provinsi Bali 2018-2023, yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, terbuka dan transparan, pemerintahan yang bersih serta meningkatkan pelayanan publik yang cepat dan nyaman.

“Masukan yang saya berikan, aspek legal drafting atau teknis penyusunan mengacu pada UU no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Terkait penyesuaian dan alokasi perundangan daerah, harus dicermati agar tak terjadi kesalahan dalam penyusunan perundangan. Sangat mengapresiasi hasil kerja dewan, yang telah menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK RI,” ujarnya.

Diketahui, agenda tersebut juga diisi pandangan umum fraksi terhadap 3 raperda usulan yakni : Raperda tentang Standar Penyelenggaraan Kesehatan, Raperda tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan dan Raperda tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali.

Pandangan fraksi dibacakan oleh AA Ngurah Agung dari fraksi PDI P, Komang Wirawan dari Fraksi Demokrat, Made Suardana dari Fraksi Golkar dan Dr Somvir dari fraksi Nasdem-PSI-Hanura. Secara umum kalangan dewan menyambut baik dan mengapresiasi ketiga raperda yang diusulkan tersebut karena merupakan kebijakan-kebijakan strategis yang memerlukan produk hukum sebagai landasan.

DENPASAR – Pantaubali.com -Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menegaskan hingga saat ini di Bali belum ada  positif  Covid-19. Dari data  29 pasien dalam pengawasan sebanyak 22  orang hasil laboratoriumnya negatif, sementara itu 7 orang  masih menuggu hasil laboratorium.

Hal tersebut terungkap dalam rapat Rapat koordinasi kesiap-siagaan menghadapi virus corona di ruang Rapat Praja Sabha Kantor Gubernur Balu Selasa pagi 3 /03/2020.

Pada rapat tersebut, Cok Ace juga menjelaskan upaya upaya pemerintah provinsi dengan instansi terkait khususnya setelah pernyataan resmi dari Presiden terkait 2 orang yang positif terjangkit virus corona. “ Kita tidak bisa lagi menyatakan tidak terjadi apa-apa, meskipun jarak Jakarta dan Bali jauh, berbeda pulau namun kita semua adalah Indonesia dan ada laporan resmi bahwa sudah ada yang terjangkit di Indonesia,” jelas Cok Ace.

Dikatanya, beberapa paradigma perlu diperbaiki, semua informasi harus lebih terbuka sekarang, lewat media massa, media sosial dan media lain.  “Intinya, kita koordinasikan kesiapan fasilitas kesehatan di Bali, rumah sakit-rumah sakit bilamana ada orang yang terjangkit virus corona di Bali,” ucap Cok Ace. Ditegaskannya, sampai saat ini di Bali, belum ada yang positif terjangkit corona. “Namun kita tetap harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, kesiapan-kesiapan sarana kesehatan, seperti tempat perawatan dan ruang isolasi khusus untuk menangani pasien terdampak,” tandas Cok Ace.

Ditambahkanya, ada tiga rumah sakit yang dijadikan rujukan untuk pasien terindikasi  corona. Diantaranya RS Sanglah ada 18  tempat tidur dengan 4 tempat tidur isolasi dilengkapi ruang bertekanan negatif standar WHO, RS Sanjiwani Gianyar ada 3 ruang isolasi plus  9 tempat tidur dan RSUD Tabanan ada 7 tempat tidur  dan 2 ruang isolasi. Jumlah ini sangat mungkin akan terus ditambah andaikata ada kebutuhan.

“Kita juga menyiapkan skenario dan skema andaikata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya jika ada pasien sejumlah 50 orang, jika mencapai angka 100 orang , diatas 200 orang dan seterusnya, skemanya sudah ada. Namun saat ini kita fokuskan dulu di 3 rumah sakit rujukan ini dulu,” tandas Cok Ace.  Dikatakanya juga pemprov Bali juga telah menyiapkan skenario untuk mem-blok satu rumah sakit bilamana terjadi banyak kasus. “ RS Universitas Udayana di Jimbaran, siap dengan kapasitas 100 pasien, lalu ada RS Bali Mandara berkapasitas 200 pasien. Ini kemungkinan terburuk,” tandas Cok Ace.

Pada rapat tersebut juga dibahas mengenai kebersihan dan mekanisme alur penerbangan di Bandara Ngurah Rai untuk mengantisipasi orang yang masuk ke Bali, juga sudah dilakukan dengan SOP benar dan maksimal, jadi tidak perlu kekhawatiran berlebih.  Untuk di Bandara Ngurah Rai  sudah terpasang 3 thermo scanner, sedangkan di Pelabuhan Benoa terpasang 1 thermo scanner.  “Satu hal yang harus diketahui terutama oleh masyarakat bahwa pasien terjangkit virus corona ini mempunyai kemungkinan sembuh yang tinggi, hingga 98 persen. Hanya memang penyebarannya sangat cepat. Kemungkinan sembuhnya sangat tingg,”tandas Cok Ace. Ia juga menghibau kepada masyarakat bijak dalam menggunakan masker, penimbunan akan ditindak tegas. Masker juga jangan disalahgunakan karena peruntukannya hanya untuk sekali pakai. Jika perlu, masker yang sudah digunakan langsung dipotong agar tidak ada pihak yang mendaur ulang. “Jaga selalu kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar, untuk meningkatkan imunitas tubuh kita,” jelas Cok Ace.

Sementara itu Kadis Kesehatan  Provinsi Bali dr I Ketut Suarjaya memaparkan pasien  dalam pengawasan (menunjukkan gejala, namun masih menunggu hasil lab, red) di RS Sanglah ada 2 orang, di RS Tabanan 1 orang, di RS Mangusada ada 1 orang , di RS Sanjiwani Gianyar ada 3 orang.

“Mereka ini mengalami gejala-gejala seperti flu, namun masih dalam observasi. Kita melakukan dua kali uji lab selama 2 hari,” jelasnya. Ditambahkanya, terkait orang dalam pemantauan saat ini jumlahnya ada 13 orang dimana kebanyakan sempat bepergian ke luar negeri namun tidak menunjukkan gejala seperti dimaksud. Tetap  dipantau, meskipun semuanya dalam kondisi sehat dan sudah melewati masa inkubasi virus. Semuanya juga sudah di cek lab, dan jika negative berarti mereka ini sudah clear.

Ditegaskanya, hingga per tanggal 3 /03/ 2020, jumlah kasus keseluruhan pasien dalam pengawasan ada 29 orang dan sudah keluar hasil labnya. Sebanyak 22 hasil negative, lagi 7 orang masih menunggu hasil lab.  Tujuh orang yang masih dalam pengawasan dirawat di sejumlah rumah sakit diantaranya RSUP Sanglah 3 Orang terdiri dari  seorang bayi  berumur 11 bulan laki laki WNA Jepang, Seorang laki laki berumur 23 tahun WNA Jepang dan sorang perempuan umur 23 WNI. RSUD Sanjiwani Gianyar 3 orang terdiri dari seorang perempuan 34 tahun WNA Rusia, seorang perempuan 69 tahun WNA Denmark, seorang laki laki 68 tajn WNA Denmark. RSUD Wangaya satu orang  laki laki usia 66 tahun WNI. “Keluarga orang orang yang dalam pengawasan  juga terus kami pantau oleh petugas kesehatan,” tandasnya.  Ia mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan dan lingkugan sekitar agar tetap bersih. “Virus memang belum ada obatnya sampai saat ini namun kuncinya ada pada imunitas tubuh kita,” pungkasnya.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik provinsi Bali, jajaran Otoritas Bandara Ngurah Rai, Angkasa Pura, Pelindo III, Direktur RS Sanglah, RS Sanjiwani dan RS Tabanan.