DENPASAR – Pantaubali.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra meninjau lokasi Tes Kompetensi Dasar (TKD) CPNS dengan sistem CAT (Computer Assisted Test) yang akan dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Bali, Jalan Hayam Wuruk 152 Denpasar. Peninjauan pada Sabtu (25/1/2020) yang bertepatan dengan Tumpek Wariga ini dimaksudkan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung kelancaran tes CPNS.

Sekda Dewa Indra yang ditemui di sela-sela kegiatan peninjauan mengatakan bahwa ia ingin seluruh proses tes berjalan dengan baik, nyaman, transparan dan akuntabel. Untuk itu, ia mengingatkan seluruh jajaran yang duduk di kepanitiaan memperhatikan seluruh sarana pendukung berfungsi dengan baik.

“Semuanya harus dicek dan dipastikan berfungsi dengan baik, mulai dari ruangan, komputer, jaringan, tempat duduk hingga pendingin ruangan. Saya ingin tak ada gangguan teknis yang mengganggu konsentrasi para peserta sehingga mereka dalam menunjukkan kemampuan maksimal,” ujarnya.

Tak hanya kenyamanan para peserta, pihak panitia juga menyiapkan ruang tunggu yang layak bagi orang tua atau kerabat peserta tes CPNS. Di ruang tunggu yang disediakan, mereka bisa melihat langsung hasil tes putra, putri atau kerabat mereka. “Kami juga menyiapkan petugas kesehatan, parkir dan kantin yang memadai,” imbuhnya. Dewa Indra berharap, dukungan sarana dan prasarana yang telah dipersiapkan sedemikian matang dapat meniadakan komplain dari peserta yang ikut tes.

Pada bagian lain, ia juga menyinggung komitmen Pemprov Bali dalam mewujudkan rekrutmen CPNS yang bersih dan transparan. Terkait dengan upaya mewujudkan transparansi, pihaknya menjamin pelaksanaan tes bebas dari joki karena panitia menerapkan sistem pengecekan identitas secara berlapis dan melibatkan unsur aparat keamanan dan penegak hukum.

“Semua akan dicek, mulai dari tanda pengenal dan wajah para peserta. Kami juga akan mengundang Komisi 1 DPRD Bali, Kejaksaan, Polda Bali, BPKP, Ombudsman dan Inspektorat untuk mengawal proses seleksi,” tandasnya.

Proses seleksi yang telah disiapkan melalui sistem sedemikian rupa diharapkan akan menghasilkan SDM berkualitas yang menggerakkan mesin birokrasi. “Kalau proses rekrutmennya sudah seperti ini, saya yakin ke depannya tak ada PNS yang gaptek,” ucapnya.

Menambahkan penjelasan Sekda Dewa Indra, Kepala BKD Ketut Lihadnyana menerangkan bahwa CAT penerimaan CPNS Pemprov Bali baru pertama kali dilaksanakan di BPSDM. “Sebelumnya sudah menggunakan CAT, tapi pelaksanaannya di Gedung BKN,” ungkapnya.

Lihadnyana menginformasikan, jumlah peserta yang mengikuti tes CPNS kali ini sebanyak 36.193 yang akan bersaing untuk mengisi kebutuhan PNS di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali. “Untuk Provinsi Bali, pelamarnya mencapai 13 ribu lebih, sedangkan formasi yang tersedia sebanyak 676.Kebanyakan tenaga teknis yang kita butuhkan untuk mendukung program prioritas bapak gubernur,” terangnya. 

Dalam pelaksanaan tes kali ini, peserta akan dibagi dalam beberapa ruangan dengan satu sesi diikuti 400 peserta. Dalam sehari akan dilaksanakan lima sesi tes sehingga jumlahnya mencapai 2.000 peserta/hari. TKD CPNS akan dimulai pada Selasa (28/1/2020) yang akan diawali dengan pelamar untuk Pemprov.

“Karena pelamar berjumlah 13 ribu lebih, tes untuk Pemprov Bali akan memakan waktu 7 hari. Berikutnya dilanjutkan untuk peserta yang melamar untuk CPNS Kabupaten/Kota. Sehingga total waktu yang dibutuhkan mencapai 21 hari,” ucap Lihadnyana seraya berharap Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRDnya ikut mengawal proses seleksi ini.

Senada dengan Sekda Dewa Indra, Lihadnyana menjamin proses seleksi CPNS akan bebas dari kehadiran joki. “Kalau berani, akan langsung ditangkap oleh aparat. Kami sudah siapkan proses berlapis dan masing-masing peserta membawa identitas dengan barcode yang berbeda antara satu dengan yang lain,” tambahnya.Dalamm peninjauan tersebut hadir pula Kadis Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfos) Gede Pramana, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) I Gede Darmawa, Kasatpol PP Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai Darmadi serta perwakilan dari OPD terkait.

DENPASAR – Pantaubali.com – Terkait isu penyebaran virus corona dari Tiongkok, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pariwisata Provinsi Bali telah melakukan beberapa langkah antisipasi secara dini. “Saat ini kita telah berkoordinasi dengam berbagai pihak untuk untuk melakukan deteksi dini guna mengangisipasi penyebaran virus di Bali.” Demikian dijelaskan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Putu Astawa kepada awak media di kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (22/1).

Salah satu langkah antisipatif menurutnya berupa koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan otoritas Bandara Ngurah Rai untuk memasang alat pendeteksi suhu tubuh di pintu kedatangan. “Seperti yang kita ketahui bahwa virus tersebut memang berasal dari Tiongkok, jadi kita melakukan pengawasan intensif kepada wisatawan dari Negeri Tirai Bambu tersebut,” jelas Astawa.

Bahkan menurutnya, Dinas Kesehatan Provinsi Bali telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit di Bali baik RS Umum maupun swasta untuk selali siap jika ada wisatawan yang dicuriagi suspect menderita virus tersebut. “Jadi Dinas Kesehatan sudah bersurat ke Rumah Sakit, untuk selalu siap jika nanti ada wisatawan yang suspect virus terbut,” imbuhnya.

Untuk menyosialisasikan berbagai langkah antisipasi tersebut, Astawa juga mengaku telah mengirim edaran ke stake holder pariwisata, konjen-konjen yang ada di Bali serta industri pariwisata Bali. “Kami tidak ingin pelaku pariwisata menjadi resah keran isu ini. Bagaimana pun kita harus tenang agar pariwisata Bali tetap kondusif,” tambahnya. Ia juga mengaku langkah ini diambil untuk menghindari kesimpang siuran informasi di kalangan industri pariwisata. Sementara edaran ke konjen diharapkan bisa memberi pemahanan kepada wisatawan asing yang bukan berasal dari Tiongkok untuk tidak takut datang ke Bali.

Menanggapi tentang pembatasan wisatawan Tiongkok seperti yang diambil oleh Pemerintah Thailand, sampai saat ini Astawa mengaku belum mengambil langkah tersebut. Ia mengatakan pihaknya masih menyambut wisatawan Tiongkok, apalagi nanti akan ada Festival Kintamani yang meceritakan tentang akulturasi budaya Bali dan Tiongkok. Hanya saja, Ia mengaku pihaknya tetap waspada dengan memasang alat pendeteksi dini tersebut, serta menurunkan personel untuk memeriksa wisatawan yang dicurigai. “Kita nanti akan pantau langsung di Bandara, dan akan memeriksa langsung wisatawan yang dicurigai suspect virus tersebut, jika mereka berkenan,” tandasnya.

Sementara Ketua Gabungan Industri Pariwisata Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengatakan sudah bertemu dengan Konsul Jenderal Tiongkok di Denpasar. Ia mengaku bahwa pihak konjen sangat mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Bali bekerjasama dengan pelaku parowisata. Bahkan Partha Adnyana mengatakan, bahwa Konjen Tiongkok tidak masalah jika ada pembatasan wisatawan dari negaranya ke Bali. “Mereka tidak masalah dan mengerti jika kita membatasi wisatawan Tiongkok ke Bali jika masalah virus corona ini semakin besar dan lus seerti virus SARS dulu. Apalagi sebentar lagi adalah libur Imlek, banyak wisatawan Tiongkok yanh akan berkunjung ke Bali. Namun, semoga hal itu tidak sampai terjadi,” jelasnya.

Karema bagaimana pun market wisatawan Bali tidak hanya Tiongkok saja. Industri pariwisata dalam hal ini juga harus berpikir panjang demi kepentingan pariwisata Bali ke depan. “Kami tidak ingin karena masalah ini, banyak wisatawan dari luar Tiongkok yang enggan berkunjung ke Bali,” tandasnya

DENPASAR – Pantaubali.com – Pemprov Bali melalui Dinas Pariwisata Prov Bali menyiapkan Rapergub tentang Tata Kelola Pariwisata Bali. Rapergub ini ke depannya diharapkan bisa mencegah terjadinya persaingan harga yang tidak sehat antara pelaku usaha. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Putu Astawa dalam Focus Group Discussion (FGD) Rapergub tersebut di ruang rapat Soka, Dinas Pariwisata Prov Bali, Denpasar, Selasa (21/1).

“Salah satunya perang harga di tempat wisata yang terjadi akhir-akhir ini. Kita ingin menghindari itu karena bisa menghancurkan pariwisata kita,” ujar Astawa kepada awak media setelah pelaksanaan FGD.

Ia melanjutkan bahwa pihaknya juga setuju dengan masukan beberapa asosiasi pariwisata untuk menetapkan standar harga minimum kepada industri, terutama saat low season. “Jadi ini seperti penetapan UMP atau UMR, kita akan tinjau setiap tahun, apakah standar harga masih layak atau perlu ditinjau lagi,” imbuhnya.

Untuk mempermudah penetapan tarif tersebut, Astawa mengaku setuju dengan usulan dari Kelompok Ahli serta asosiasi untuk tidak memasukkan angka tersebut ke Rapergub, namun ditambahkan di klausul saja. “Karena setiap tahun bisa berubah, jadi tidak usah dimasukkan ke Rapergub,” jelasnya.

Mengenai penambahan jumlah akomodasi di Bali, Astawa mengaku itu adalah kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota mengeluarkan ijin. Naun, ia mengaki saat ini memang sedang terjadi oversuply untuk akomodasi. “Di sini kami memutar otak untuk menaikkan kunjungan wisatawan terlebih dahulu melalui program-program pariwista yang juga sejalan dengan visi misi Bapak Gubernur, sehingga ketersediaan akomodasi tercukupi, bahkan ke depan tidak menutup kemungkinan perlunya menambah jumlah akomodasi,” bebernya.

DENPASAR – Pantaubali.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra berpesan agar para pengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Praja Kantor Gubernur Bali kedepan bisa semakin solid dalam menjalankan kewajibannya.

“Disamping saya harapkan para pengurus bisa lebih berinovasi dan berkreasi dalam perumusan program berikutnya, sehingga Koperasi ini semakin berkembang dan lebih mampu memberikan kontribusi positif buat para anggotanya,” tukas Sekda Dewa Indra dalam sambutannya pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi KPN Praja tahun 2019, bertempat di Gedung Nari Graha,Denpasar, Selasa (22/1) siang.

Dilanjutkan Sekda Dewa Indra, Koperasi KPN Praja yang berdiri sejak 1980 ini adalah milik bersama para abdi negara di lingkungan pemerintah Provinsi Bali, sehingga semua anggota wajib ikut memelihara, membesarkan dan menumbuhkan Koperasi secara bersama-sama.

Di kesempatan yang sama, Luh Putu Haryani selaku Ketua Koperasi KPN Praja menyampaikan RAT yang dilaksanakan untuk yang ke-38 kalinya tersebut, memiliki tema ‘Dengan Semangat Perkoperasian kita tingkatkan pelayanan untuk menyongsong revolusi 4.0’dan dalam rencana kerja tahun 2020, koperasi KPN Praja akan selalu memperhatikan aspek kelembagaan, aspek usaha dan aspek keuangan.“RAT ini dihadiri sekitar 178 anggota, yang terdiri dari Biro, Badan Dinas dan Undangan Khusus. Secara total, sampai saat ini jumlah anggota koperasi mengalami sedikit penurunan, dimana pada tahun 2018, jumlah anggota sebanyak 3.060 orang, dan tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 2.946 orang. Hal ini disebabkan karena adanya anggota yang pensiun, pindah tugas dan meninggal,” tambahnya.

Meskipun demikian, Haryani menyebut aset dan SHU selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Terbukti, pada tahun 2018, total aset yg dimiliki sebesar Rp. 34.823.175.737,- dengan SHU ssbesar Rp. 1.737.956.857,-, sedangkan aset saat ini per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 39.958.098.514 dengan SHU sekitar Rp. 1.868.772.507,-. “ Melihat realisasi aset dan SHU yang terus mengalami peningkatan, menunjukkan kepercayaan anggota yang tinggi terhadap koperasi KPN Praja,”ucapnya.

DENPASAR – Pantaubali.com – Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Senin (20/1) siang berkesempatan menerima Konsul Jendral RI di Toronto-Kanada Leonard F. Hutabarat,Ph.D di Denpasar terkait pembahasan dukungan Provinsi Bali terhadap Pelaksanaan Indonesian Summer Festival di Toronto.

Konsul Leonard Hutabarat, mengatakan bahwa tahun 2020 pihaknya akan kembali menyelenggarakan festival besar bertajuk Indonesian Summer Festival yang menargetkan 75.000 orang yang akan turut hadir dalam festival tersebut. Ia mengatakan bahwa, festival ini bertujuan sebagai ajang promosi pariwisata Indonesia, baik dari segi kuliner, budaya, fashion, maupun destinasi wisata yang ada di Indonesia. “Untuk itu, dalam festival ini kami mengharapkan partisipasi Provinsi Bali untuk ikut terjun dalam festival tersebut, karena tahun ini kami memfokuskan Bali sebagai ujung tombak promosi pariwisata dari festival ini mengingat citra pariwisata Bali dimata masyarakat Kanada sangat positif”, ujarnya.

Dalam festival yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2020, Leonard Hutabarat juga mengatakan akan turut mengundang buyers dari berbagai Negara, sehingga para peserta dari Indonesia baik para UMKM, designer maupun seniman yang berkontribusi dalam acara tersebut dapat melakukan kerjasama investasi dengan para buyers yang nanti akan hadir.

Untuk itu, ia berharap festival yang akan digelar ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi peningkatan promosi pariwisata maupun ekonomi kreatif Indonesia. “Festival yang sebelumnya kita laksanakan berhasil menyedot perhatian puluhan ribu pengunjung serta beberapa buyers yang memang langsung mendatangani kontrak kerja dengan para pengusaha dari Indonesia. Untuk itu saya harap Pemrov dapat berkuntribusi dalam hal ini”, pungkasnya.

Mananggapi hal itu, Wagub Cok Ace memberikan dukungan positif bagi penyelenggaraan kegiatan tersebut terlebih Bali dijadikan ujung tombak dari promosi pariwisata tersebut. Menurutnya, pesona Bali di mata pariwisata dunia sampai saat ini memang masih menjadi primadona, terlebih adanya festival ini diharapkan mampu menampilkan seluruh keunikan Bali dan nantinya akan menarik minat masyarakat Kanada terlebih para investor tersebut baik yang ingin berinvestasi di Bali maupun di beberapa daerah di Indonesia.

Wagub Cok Ace juga mengatakan bahwa festival ini sangat positif untuk meningkatkan nilai perdagangan dan investasi RI-Kanada. Untuk itu, dengan berkoordinasi dengan PHRI serta komponen pariwisata terkait lainnya, maka pihaknya sangat mendukung pelaksanaan dari kegiatan tersebut. “Saya harap hasil dari festival ini nantinya dapat memberikan kontribusi positif bagi pariwisata Bali, karena saat ini pariwisata Bali masih didominasi oleh wisatawan asal Cina, dan semoga setelah adanya festival ini maka wisatawan Kanada akan semakin banyak berkunjung ke Bali”, pungkasnya.

DENPASARB – Pantaubali.com – Gubernur Bali Wayan Koster berkomitmen untuk mengembalikan kualitas lingkungan dan alam Bali lewat berbagai kebijakan yang disahkan.

Demikian terungkap saat Gubernur Koster menerima audiensi jajaran pimpinan Bank Nasional Indonesia (BNI) Kantor Cabang Denpasar di Rumah Jabatan Jaya Sabha, Denpasar pada Senin (20/1) pagi.

“Kualitas tanah, air dan alam Bali ini belakangan terus menurun. Indikasinya banyak biota yang mati. Kunang-kunang, kakul, belut, sudah susah ditemui sekarang. Untuk itu perlu diperbaiki agar sehat kembali alam Bali,” terang Gubernur Koster.

Alumnus ITB Bandung ini menyebut salah satunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik, yang secara tidak langsung juga berupaya mengurangi dampak bahan kimia terhadap tanah dan air.

“Selain menghasilkan bahan pangan yang sehat, Perda ini juga bertujuan untuk memperbaiki kembali lingkungan yang sudah bertahun-tahun dicemari bahan kimia,” jelasnya.

Kesadaran akan lingkungan yang bersih dan sehat, dikatakan Gubernur Koster akan diupayakan agar menjadi sebuah gaya hidup masyarakat di Bali.

“Untuk itu kita siapkan sistemnya, pembatasan sampah plastik, pengolahan sampah berbasis sumber, pertanian organik, dan seterusnya. Ini penting sebagai modal untuk menjaga ekosistem kita di Bali,” ujarnya.

“Syukurnya, masyarakat di Bali sangat luar biasa penerimaannya. Menggeliat betul di lapangan. Negara-negara sahabat pun sangat memuji langkah ini,” kata Ketua DPD PDI P Bali ini.

Sementara itu, I Made Sukajaya selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Denpasar (Wilayah Bali- Nusra) memuji langkah luar biasa Gubernur Koster dalam rangka menjaga alam Bali. BNI pun mengaku siap membantu lebih jauh dengan berbagai program dan sinergi dengan Pemprov Bali.

“Kami komitmen membantu, khususnya di bidang pertanian organik yang menurut kami sangat potensial di Bali. Lewat KUR (Kredit usaha rakyat, red) misalnya, kami siap membantu menggenjot sektor produksi petani kita,” janji Sukajaya.