- Advertisement -
Beranda blog Halaman 858

Pemahaman Masyarakat Dinilai Rendah Terhadap Narkotika

TABANAN – Pantaubali.com – Pemahaman sebagian besar masyarakat terhadap obat terlarang Narkotika secara detail dirasa masih rendah.Padahal hal tersebut sangat penting dalam upaya menangkal maupun menekan peredaran dan penyalah gunaan barang haram tersebut ke tengah-tengah masyarakat.

Kondisi tersebut dirasa juga terjadi di Kabupaten Tabanan, menurut Koordinator (KIPAN) Tabanan I Putu Arya Wiguna,Jumat,(26/3) di Tabanan mengatakan,masih rendah pemahaman masyarakat di Tabanan.Hal tersebut terlihat dari hasil social experiment sempat dilakukan belum lama ini di Tananan.

“Dari social experiment yang sempat kami lakukan hasilnya tidak semua mengetahui apa Narkotika tersebut secara detail.Bisa dikatakan, 50 persen masyarakat tidak dapat menjawabnya.Paling hanya 20 sampai 30 persen pengetahuan mereka (masyarakat) terhadap Narkotika tersebut,” jelasnya.

Dirinya mencontohkan, dari pertanyaan sempat dilontarkan ke masyarakat hampir sebagian menjawab narkotika adalah obat berbahaya,hanya sebatas itu saja.Selanjutnya terkait jenis-jenis Narkotika juga hanya segelintir orang dapat menjawabnya.

“Secara umum saja diketahui jenisnya seperti, ada jenis Ganja, Sabu-sabu dan Ekstasi.Padahal sangat bayak jenisnya karena Narkotika memiliki golongan mulai satu sampai empat,” ujarnya.

Pemahaman seputar Narkotika sangat penting diketahui masyarakat khususnya oleh orang tua agar kedepan dapat melindungi generasi penerus bangsa ini.

Maka penting memiliki pemahaman lebih detail terkait apa Narkorika tersebut.Mulai dari,jenis serta apa dampak negatif ditumpulkan jika sampai generasi penerus memakainya.Dirinya menambahkan,penting bagi kader-kader (KIPAN) juga agar dapat turun secara langsung dalam upaya mengingkatkan masyarakat khususnya orang tua dan anak agar mampu saling membentengi diri nantinya.

“Pemuda Anti Narkoba sebagai garda terdepan dalam pemberdayaan masyarakat demi menciptakan upaya preventif penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tersebut,” pungkasnya.

Tindak Lanjuti Surat KPU, KPU Tabanan Ambil Formulir di 1130 Kotak Suara

TABANAN – Pantaubali.com -Dalam upaya menindak lanjuti surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) 8 Maret 2021 Nombor 218 perihal pengambilan data untuk keperluan evaluasi pemilihan serentak tahun 2020.Maka, KPU Tabanan melakukan kegiatan pembukaan kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 untuk mengambil formulir model C.Daftar hadir pemilih-KWK,C.Daftar hadir pemilih pemindahan-KWK, C.Daftar hadir pemilih tambahan-KWK dan C hasil-KWK.

Di hari pertama pembukaan kotak diawali dari Kecamatan Tabanan dan Kediri dengan melibatkan kurang lebih 30 orang tenaga termasuk komisioner di KPU Tabanan.Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan di GOR Debes,Delod Peken,Tabanan, Jumat,(26/3).

“Dalam kegiatan ini ada dua kegiatan sebenarnya yang kami lakukan dari pembukaan kotak suara ini.Pertama mengosongkan isinya kita lakukan pemilahan untuk selanjutnya kita arsipkan dan isi kotak suara kita kosongkan semuanya,” jelas Ketua KPU Kabupaten Tabanan, Ketua KPU Tabanan I Gede Putu Weda Subawa disela kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan diperlukan nantinya untuk pemutahiran data berkelanjutan.Hal tersebut merupakan Perintah dari KPU RI bahkan ada surat edaran Nombor 218 bahwa sebelum 26 Maret 2021 kotak suara dapat dikosongkan.

“Kami ingin melaksanaka hal tersebut sekaligus melaksanakan amanat dari PKPU Nombor 35 2018.Bahwa di pasal 36 disebutkan, pengosongan kotak suara atau logistik kotak suara pemilihan Bupati dan Walikota bisa dilakukan setelah pengangkatan sumpah dan janji,” bebernya.

Akan ada beberapa data diambil mulai, formulir model C.Daftar hadir pemilih-KWK,C.Daftar hadir pemilih pemindahan-KWK, C.Daftar hadir pemilih tambahan-KWK dan C hasil-KWK.

“Tentu terkait pemutahiran data tentu nantinya akan berkelanjutan nantinya akan dilaporkan ke KPU Provinsi dan RI,” ucapnya.

Sembari dirinya menambahkan, total kotak suara akan dibuka 1130,jumlah tersebut tentu telah sesuai jumlah TPS yang ada sebelumnya.

“Secara bertahap tentu akan kita buka satupersatu kotak suaranya atau perKecamatan.Contohnya,pada hari ini dimulai dari Kecamatan Tabanan dan Kediri.Dilakukan demikian tentu dengan harapan agar tidak amburadul dalam pendataannya.Lima hari kerja kami targetkan rampung semuanya atau setiap harinya per dua Kecamatan akan kami ambil (dibuka),” tutup Subawa.

Bupati Sanjaya Perkenalkan Tanaman Sorgum Kepada Petani Tabanan

 

TABANAN – Pantaubali.com – Sebagai upaya memberdayakan ekonomi masyarakat dan mendukung program Pemerintah menuju ketahanan pangan, Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya,SE,MM, menggandeng Koperasi Teknoprener dan PT Wotan, untuk memperkenalkan tanaman Sorgum sebagai alternative tanamam pangan varian baru kepada petani di Kabupaten Tabanan, karena dipandang sangat menguntungkan bagi masyarakat, khususnya Petani.

Hal itu ditunjukan Bupati Sanjaya, melalui penanaman biji Sorgum bersama Tim Ahli PT. Wotan Nuryanto dan Dandim 1619 Tabanan Toni Sri Hartanto, di halaman belakang RJ Bupati, Kamis (25/3). Turut hadir saat itu, Sekda I Gede Susila, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tabanan serta OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan.

Bupati Sanjaya berharap kebun yang ia tanam menjadi kebun edukasi, sehingga menjadi salah satu inspirasi dalam bercocok tanam bagi masyarakat, khususnya Petani di Tabanan. “Saya rasa Sorgum ini sangat cocok ditanam di Kabupaten Tabanan sebagai tanaman alternative pengganti beras. Dan Saya berniat dan berkomitmen untuk membudidayakan Sorgum ini di Tabanan,” kata Sanjaya.

Hal itu dikatakannya cukup beralasan, mengingat cukup banyak terdapat lahan-lahan yang non produktif di Tabanan dan Sorgum ini merupakan salah satu tanaman yang kegunaannya menyerupai padi. “Dan ternyata Sorgum inilah jawabannya untuk lahan non produktif di Tabanan. Nanti Saya akan turun langsung ditengah-tengah petani bersama Dinas terkait, sehingga kedepannya ketahanan pangan di Tabanan bisa tetap terjaga,” ujar Sanjaya.

Nuryanto menjelaskan, tanaman Sorgum ini merupakan tanaman biji-bijian yang mempunyai banyak kegunaan untuk pengganti pangan. “Sorgum ini kalau program pemerintah itu adalah ketahanan pangan. Pohonnya seperti jagung, ia ditanam sekali bisa panen 4 kali, kemudian umurnya pendek hanya 99 hari sampai 105 hari. Jadi Sorgum ini sangat potensi untuk pengganti pangan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, hasil dari tanaman Sorgum ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat. Ia juga pada kesempatan itu memperlihatkan contoh biji Sorgum, beras Sorgum, yang dijelaskannya sangat efektif untuk menurunkan gula darah. “Turunan Sorgum ini bisa menjadi beras, tepung dan makanan lainnya. Ini contohnya, ini adalah bibit, kemudian ini berasnya, ini untuk menurunkan gula darah,” ungkapnya sambil memperlihatkaan contoh biji dan beras Sorgum.

Ia juga mengatakan, kalau untuk kesejahteraan petani, Sorgum ini sangat menjanjikan. “Sorgum ini, hasilnya 1 hektar bisa 4 ton sampai 10 ton dalam waktu 105 hari. Ya ini sangat menguntungkan bagi petani, kemudian petani bisa jual buahnya, bisa jual pohonnya. Karena dengan dipotong pohonnya dia akan tumbuh lagi dalam waktu 3,5 bulan. 105 hari lagi panen lagi, gak usah tanam lagi, seperti pisang,” imbuhnya.

Ia juga menjelaskan Sorgum ini didalam perawatannya gampang sekali, karena tidak memerlukan banyak air dan bisa tumbuh di lahan-lahan non produktif. “Sorgum ini tidak memerlukan air banyak seperti sawah, sehingga lahan-lahan non produktif yang kering dia mau tumbuh. Dia hanya perlu air 14 hari pertama saja sampai dia tumbuh sampai keluar akar, kemudian 1 tahun kemudian tidak dapat air tidak apa-apa,” jelas Nuryanto. @humastabanan

Sanjaya Berencana, Manfaatkan Lahan Non Produktif Ditanam Sorgum di Tabanan

TABANAN – Pantaubali.com – Sebagai upaya memberdayakan ekonomi masyarakat dan mendukung program Pemerintah menuju ketahanan pangan, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menggandeng Koperasi Teknoprener dan PT Wotan, untuk memperkenalkan tanaman Sorgum sebagai alternative tanamam pangan varian baru kepada petani di Kabupaten Tabanan, karena dipandang sangat menguntungkan bagi masyarakat, khususnya para Petani di Tabanan.

“Saya rasa Sorgum ini sangat cocok ditanam di Kabupaten Tabanan sebagai tanaman alternative pengganti beras. Dan Saya berniat dan berkomitmen untuk membudidayakan Sorgum ini di Tabanan,” jelasnya,Kamis (25/3) di Tabanan.

Mengingat cukup banyak terdapat lahan-lahan yang non produktif di Tabanan dan Sorgum ini merupakan salah satu tanaman yang kegunaannya menyerupai padi.

“Ternyata Sorgum inilah jawabannya untuk lahan non produktif di Tabanan. Nanti Saya akan turun langsung ditengah-tengah petani bersama Dinas terkait, sehingga kedepannya ketahanan pangan di Tabanan bisa tetap terjaga,” ujarnya.

Tim Ahli PT. Wotan Nuryanto menjelaskan, tanaman Sorgum ini merupakan tanaman biji-bijian yang mempunyai banyak kegunaan untuk pengganti pangan.

“Sorgum ini kalau program pemerintah itu adalah ketahanan pangan. Pohonnya seperti jagung, ia ditanam sekali bisa panen 4 kali, kemudian umurnya pendek hanya 99 hari sampai 105 hari. Jadi Sorgum ini sangat potensi untuk pengganti pangan,” bebernya.

Hasil dari tanaman Sorgum tersebut mempunyai banyak kegunaan dan manfaat.Beras Sorgum,sangat efektif untuk menurunkan gula darah.

“Turunan Sorgum ini bisa menjadi beras, tepung dan makanan lainnya. Ini contohnya, ini adalah bibit, kemudian ini berasnya, ini untuk menurunkan gula darah,” ungkapnya.

Kalau untuk kesejahteraan petani, Sorgum ini sangat menjanjikan.

“Sorgum ini, hasilnya 1 hektar bisa 4 ton sampai 10 ton dalam waktu 105 hari. Ya ini sangat menguntungkan bagi petani, kemudian petani bisa jual buahnya, bisa jual pohonnya. Karena dengan dipotong pohonnya dia akan tumbuh lagi dalam waktu 3,5 bulan. 105 hari lagi panen lagi, gak usah tanam lagi, seperti pisang,” paparnya.

Sorgum didalam perawatannya gampang sekali, karena tidak memerlukan banyak air dan bisa tumbuh di lahan-lahan non produktif.

“Sorgum ini tidak memerlukan air banyak seperti sawah, sehingga lahan-lahan non produktif yang kering dia mau tumbuh. Dia hanya perlu air 14 hari pertama saja sampai dia tumbuh sampai keluar akar, kemudian 1 tahun kemudian tidak dapat air tidak apa-apa,” tutupnya.

Sikapi Maraknya Konten Medsos Tak Ramah Anak, KPPAD Gandeng MDA dan KPID Bali

DENPASAR – Pantaubali.com – Menyikapi makin maraknya konten di media sosial yang melibatkan anak-anak dan materinya tak ramah serta tak layak untuk mereka, Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Bali membangun sinergi dengan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali. Ketiga lembaga ini sepakat untuk melakukan langkah guna meminimalisir dampak negatif media sosial terhadap perkembangan anak. Kesepakatan itu tertuang dalam nota kesepahaman (MOU) yang ditandatangani pimpinan tiga lembaga di Ruang Pertemuan Kantor MDA Bali, Kamis (25/3).

Ketua KPPAD Bali Anak Agung Sagung Ani Asmoro menyampaikan, penandatanganan MOU oleh tiga lembaga ini dilatarbelakangi rasa khawatirnya terhadap perkembangan media sosial yang cenderung tak terkontrol belakangan ini. Banyak konten di media sosial yang menggunakan anak-anak sebagai model atau pelakon dan materi yang ditampilkan tak ramah dan tidak layak bagi anak-anak.

Fenomena ini menurutnya sangat merugikan anak-anak karena mereka menjadi korban eksploitasi dan kekerasan. Ani Asmoro menilai hal ini sebagai persoalan serius yang harus disikapi oleh semua pihak. Ia berharap MOU yang diteken tiga lembaga ini dapat memperkuat sinergi untuk melakukan edukasi dan melindungi anak-anak dari dampak negatif konten media sosial.

Langkah KPPAD mendapat dukungan dari Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra yang hadir mawakili gubernur. Ia menyebut, penandatanganan MOU ini sebagai momen yang penting di tengah beratnya tantangan yang dihadapi dalam upaya memerangi tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Ditambahkan olehnya, keberadaan media sosial belakangan banyak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, ia mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

“Mari kita jadikan sinergi tiga lembaga ini sebagai momentum menertibkan penggunaan media sosial. Kita berharap media sosial menjadi media edukasi, informatif dan mendidik,” imbuhnya.

Apresiasi terhadap penandatanganan MOU ini juga disampaikan Bendesa Agung MDA Provinsi Bali Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, Ketua KPID I Made Sunarsa dan Ketua Komisi IV DPRD Bali Gusti Putu Budiarta. Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet mengungkap, pada satu sisi kehadiran media sosial memberi banyak kemudahan bagi penggunanya.

“Namun belakangan saya malah berpikir, jangan-jangan bahayanya jauh lebih besar jika dibandingkan manfaatnya,” cetusnya sembari menyebut media sosial banyak menyajikan hal-hal yang bersifat pembodohan dan adu domba. Sebagai lembaga yang menaungi seluruh krama adat di Bali, pihaknya sangat berkepentingan melindungi anak-anak dari paparan negatif konten media sosial.

Sementara itu, Ketua KPID I Made Sunarsa menyampaikan bahwa konten media sosial belum menjadi ranah lembaganya.

“Untuk sekarang ini, media sosial itu masuk dalam ranah UU ITE. Itu pun baru sebatas yang masuk tindak pidana,” sebutnya.

Ia sependapat kalau konten media sosial belakangan sudah makin meresahkan dan banyak yang mengeksploitasi adat budaya Bali. Menyikapi persoalan ini, seluruh komponen harus membangun sinergi agar memiliki nilai tawar yang kuat.

“Yang kita hadapi adalah lawan yang maha dahsyat. Para youtuber misalnya, mereka mempunyai jutaan follower,” ungkapnya.

Sebagai langkah awal, KPID Bali akan mendorong optimalisasi peran lembaga penyiaran agar lebih banyak menyiarkan tayangan yang mengedukasi. Langkah berikutnya adalah mengundang para youtuber dan penyedia layanan media sosial untuk berdiskusi.

“Kendati berat, harus ada upaya untuk meminimalisir konten negatif di media sosial,” tambahnya.

Ketua Komisi IV DPRD Bali Gusti Putu Budiarta memberi dukungan penuh terhadap sinergi tiga lembaga dalam menyikapi maraknya konten negatif di media sosial.

Per Hari Ini, Tercatat Terkonfirmasi Covid-19 Tercatat 201 di Bali

TABANAN – Pantaubali.com – Dari data pertambahan kasus per hari ini,(Kamis,(25/3) tercatat terkonfirmasi sebanyak 201 orang (170 orang melalui Transmisi Lokal, 30 PPDN dan 1 PPLN), sembuh sebanyak 135 orang, dan 6 orang meninggal Dunia.

Adapun jumlah kasus secara kumulatif terkonfirmasi 38.879 orang,Sembuh 36.146 orang (92,97%), dan Meninggal Dunia 1.100 orang (2,83%) dan Kasus Aktif per hari ini menjadi 1.633 orang (4,20%).

SE Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/ Kelurahan Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, Surat Edaran ini mulai berlaku pada hari Selasa (Anggara Pon, Warigadean), tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini merupakan upaya preventif pemerintah dalam menanggulangi meluasnya penyebaran virus Covid-19 di masyarakat.

Beberapa hal yang diatur antara lain, kegiatan di restoran/rumah makan/warung dan sejenisnya untuk layanan di tempat dilaksanakan maksimal 50% dari kapasitas normal, yang semula jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 21.00 Wita dilonggarkan dan dapat beroperasi sampai dengan pukul 22.00 Wita, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara lebih ketat.

Masyarakat juga diharapkan agar selalu Disiplin melaksanakan 6M mulai dari, Memakai Masker Standar dengan benar,Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, Mengurangi Bepergian,Meningkatkan Imun serta Mentaati Aturan. Selain itu dihimbau untuk tidak berkerumun, dan membatasi kegiatan sosial sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kemarin Malam Tim Yustisi Jaring Tujuh PSK, Rata-rata Telah Berkepala Lima di Tabanan

TABANAN – Pantaubali.com -Tim yustisi Pemkab Tabanan telah jaring tujuh orang perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam kegiatan penertiban dan ditipiring.Tujuh orang PSK tersebut rata-rata berusia 40 sampai 50 tahun ke atas dan terjaring di terminal Pesiapan, Desa Dauh Peken,Tabanan,Rabu (24/3) malam.Selanjutnya ke tujuh PSK langsung dibawa ke Dinas Sosial guna dilakukan pembinaan, Kamis (25/3) di Tabanan.

Sebelum didata dan dilakukan pembinaan, ke tujuh PSK terlebih dulu dirapid antigen oleh dinas kesehatan Tabanan, barulah dikumpulkan oleh Kepala Dinas Sosial bersama staf yang membidangi.Untuk selanjutnya diberikan pembinaan.

Dalam pembinaan tersebut juga diselipkan wawancara dengan yang bersangkutan untuk mengoreksi apa sebenarnya yang menjadi persoalan para tuna susila ini hingga akhirnya terjerat dalam dunia malam, itu disampaikan, Kepala Dinas Sosial, I Gede Nyoman Gunawan pagi hari tadi.

“Kalau mereka mau merubah mindshet dan mau diberikan pelatihan skill, kami dari disos tentu bisa memfasilitasi, dengan harapan mereka tidak lagi terjerumus ke perbuatan yang memang dilarang oleh UU dan norma Agama ini,” jelasnya.

Pekerjaan yang mereka lakukan tersebut tentu saja lantaran didorong faktor urusan perut dan ekonomi, akan tetapi justru menjadi penyakit masyarakat yang memang dihindari dan dilarang.

“Saya selalu tegaskan di setiap pembinaan, mereka ingin mencoba pelatihan apa kami disos siap memfasilitasi karena memang ada program pemerintah terkait dengan upaya mengatasi masalah sosial ini khususnya tuna susila, dan ini memang kembali lagi pada pribadi orang itu sendiri mau tidak berubah,” bebernya.

Dari data dihimpun dinas sosial ketujuh orang terjaring rata-rata sudah sangat berusia. Mulai berinisial, Sri WF (51), LS (43), LA (55), SA (59), ER (46), AR (51) dan JS (55) yang seluruhnya berasal dari luar Bali. Tentu akan melakukan tindakan tegas, jika nantinya PSK tersebut kembali kedapatan ke dunia gelap.Dan tidak segan-segan akan langsung dipulangkan ke daerah asalnya.

“Data mereka sudah terarsip di dinas sosial, jika nanti kedapatan lagi terjaring dengan kasus sama, kami tak segan langsung memulangkan ke daerah asal,” tutup Gunawan.

Ini Tagapan Bulog Bali, Terkait Info Harga GKP di Rp 3.900 perkg

BADUNG – Pantaubali.com- Terkait sempat adanya info harga Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp 3.900 perkg,kemungkinan hal tersebut disebabkan kondisi gabah hasil panen belum sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Permendag No 24 tersebut.Bahwa menurut Perum Bulog Bali harga (GKP) berkisar Rp 4.300 sampai Rp 4.400 perkg, sedangkan harga sesuai dengan Permendag No 24 tahun 2020, GKP sebesar Rp 4.200 perkg, dengan syarat kotoran hampa 10 persen dan kadar air 25 persen, hal tersebut disampaikan, Pimpinan Perum Bulog Bali Suhardi, beberapa hari (Selasa,(23/3) saat ditemui langsung di Komplek Pergudangan Bulog di Sempidi,Badung.

“Informasi dari mitra-mitra Penggilingan bahwa harga GKP masih berkisar Rp 4.300 sampai Rp 4.400 per kg saat ini. Terkait sempat disebutkan ada harga GKP Rp 3.900 perkg, saya kira sifatnya situasional dan lokal, dengan memperhatikan situasi dan kondisi di daerah tersebut,” jelasnya.

Mengingat saat ini terjadi curah hujan tinggi dan bisa dikatakan hampir setiap hari terjadi hujan dengan dibarengi adanya angin kencang.Tentu kemungkinan mengakibatkan robohnya padi sebelum dipanen, tentu kondisi tersebut akan berdapak pada kondisi gabah yang belum sesuai syarat dari Permendag tersebut

“Semoga dengan adanya Permendag No 24 tahun 2020 tersebut para petani dan mitra kerja Perum Bulog Kanwil Bali telah memahami dan mengetahui persyaratan- persyaratan dalam Permendag baik untuk Gabah Kering Panen, Gabah Kering Giling, maupun Beras kwalitas Medium dari segi harga, kwalitas maupun ketentuan.Jadi sampai saat ini di Bali khususnya harga gabah masih bagus,” paparnya.

Dalam hal ini Perum Bulog Bali tetap berusaha mengoptimalkan penyerapan lokal yang sebanyak- banyaknya guna memenuhi kebutuhan CBP dengan tetap mengacu pada Permendag No 24 tahun 2020.

“Sesuai Permendag tersebut untuk harga beras kwalitas Medium dengan broken 20%, kadar air 14%, menir 2% derajat sosoh 95% dengan harga Rp 8.300 perkg digudang Bulog,” katanya.

Dengan adanya penyerapan beras CBP yang optimal tersebut tentu harus diimbangi dengan outlet penyaluran yang pasti, untuk menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, beras CBP, sehingga beras yang dimiliki tersebut akan mempunyai perputaran yang cepat, yang akan berdampak pada ketersediaan keterjangkauan dan stabilisasi harga yang efektif dan effisien.Sembari

Sembari Suhardi menambahkan,begitu juga sebaliknya bila terjadi tidak balance maka perputaran dan penyimpanan beras akan lama, akibatnya akan timbul biaya perawatan yang tinggi serta kemungkinan akan terjadi adanya penurunan mutu hal tersebut akan berdampak pada keuangan perusahaan.

Gubernur Koster Berhasil Lobi Pemerintah Pusat Dapatkan 700 Ribu Lebih Vaksin untuk Bali per 24 Maret 2021

DENPASAR – Pantaubali.com -Usaha Gubernur Bali Wayan Koster melobi pemerintah pusat untuk memprioritaskan ketersediaan vaksin di Bali mulai membuahkan hasil. Hal tersebut terbukti dengan ketersediaan vaksin di Bali yang mencapai hingga 700 ribu lebih dosis per tanggal 24 Maret 2021.

“Melihat jumlah dosis kemarin, dengan hitungan dua kali vaksin maka rata-rata sudah sekitar 350 ribu penduduk yang sudah akan divaksin dalam waktu dekat ini,” jelasnya saat meninjau vaksinasi Covid-19 OJK yang bertempat di kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar, Kamis (25/3).

Menurutnya untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) setidaknya 70% atau sekitar 3 juta penduduk Bali harus divaksinasi. “Untuk mencapai 70 persen itu, kita harus kebut vaksinasi massal. Dan ini berarti membutuhkan sekitar 6 juta dosis vaksin. Ini yang sekarang kita kebut ke pemerintah pusat,” terangnya

Lebih lanjut Gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini juga menjelaskan untuk mendapatkan dosis vaksin sebanyak itu tidaklah mudah. Karena jumlah vaksin yang masih terbatas serta menjadi rebutan 216 negara yang terpapar Covid-19 membuat semua negara harus berusaha keras melobi WHO agar mendapatkan vaksin. “Saat ini hanya 40 negara yang baru mendapatkan vaksin. Dan berkat kerja keras Presiden Joko Widodo beserta jajarannya Indonesia termasuk ke 40 negara tersebut,” imbuh mantan anggota DPR RI tiga periode berturut-turut dari fraksi PDIP tersebut.

Gubernur Koster pun berharap, masyarakat Bali akan bisa segera divaksin. Hal ini sesuai dengan petunjuk Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerjanya tanggal 16 Maret yang lalu. “Beliau menyadari sektor pariwisata yang sangat terdampak oleh pandemi ini, sehingga untuk membuka pariwisata untuk wisatawan mancanegara maka vaksinasi harus dikebut,” ujarnya.

Jebolan ITB Bandung ini juga menyebut bahwa dirinya selama ini terus melobi ke Pusat untuk membuka penerbangan internasional. “Kami sudah terus berkoordinasi dengan Kementrian Luar Negeri, Kementrian Pariwisata serta Kementrian Hukum dan HAM untuk pembukaan penerbangan internasional. Akan tetapi melihat jumlah kasus harian yang masih cukup banyak di Bali masih menjadi kendala,” jelasnya seraya menyebut jika Pemprov Bali tidak pernah menutup penerbangan internasional, namun hal ini merupakan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Keputusan Kementrian Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

Akan tetapi, ia juga menambahkan bahwa hal serupa juga diterapkan oleh ke-216 negara yang terpapar Covid-19. Bahkan sejumlah negara Eropa juga melakukan pengetatan peraturan perjalanan bagi warganya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng tersebut juga menyatakan apresiasi atas inisiatif OJK dalam melakukan vaksinasi bagi industri keuangan di Bali. Karena menurutnya penyediaan vaksin industri vertikal di Bali menjadi tanggung jawab Pemprov Bali.

Ia berharap melalui kegiatan vaksinasi massal oleh stakeholder juga mempercepat pemulihan perekonomian di Bali. “Saya minta agar pelaksanaan vaksinasi bisa dikerjakan sekaligus. Jika memungkinkan pegawai OJK yang berjumlah 107 orang hari ini divaksin, langsung saja, tidak perlu menunggu lagi agar bisa cepat selesai dan bisa segera divaksin tahap dua,” tandasnya,.

Sementara sebelumnya Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusra Giri Tribroto melaporkan jika pelaksanaan vaksinasi massal untuk industri keuangan ini merupakan inisiatif OJK bersinergi dengan Pemprov Bali agar pelaksanaan vaksinasi segera tercapai.

Ia mengatakan saat ini seribu tenaga kerja pada industri keuangan. “Sementara untuk pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan bertahap selama dua kali, yaitu tanggal 25 Maret 2021 sebanyak 500 vaksinasi dan tanggal 29 Maret 2021 sebanyak 500 vaksinasi,” sebutnya.

Melalui kegiatan vaksinasi bagi industri keuangan ini, ia berharap agar kondisi Indonesia khususnya Bali bisa segera pulih. Karena bagaimanapun pandemi global yang sudah berlangsung selama satu tahun lebih ini telah memukul perekonomian Bali terutama industri pariwisata. “Kita mengetahui bahwa banyak warga di dunia ini yang sudah sangat rindu untuk berwisata ke Bali. Sehingga saya harap melalui vaksinasi yang dilaksanakan juga serentak di seluruh dunia ini bisa membuka kembali pergerakan masyarakat dunia, serta wisatawan mancanegara bisa berwisata kembali ke Bali,” harapnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Bali juga berkesempatan meninjau pelaksanaan vaksinasi di Kantor OJK Regional 8 Bali Nusra. Ia mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi yang sudah sesuai dengan protokol kesehatan.

Turut hadir pula pada kegiatan itu, Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusra Giri Tribroto, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali Trisno Nugroho, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendahraan Prov Bali Tri Budhianto, S.P., M.T, serta Kepala Kantor Ombudsman Prov Bali Umar Ibnu Alkhatab.

Dewan Gelar Rapat, Bahas Visi Pembangunan Tabanan Diusung Bupati Tabanan Terkait Desa Presisi

TABANAN – Pantaubali.com – Dengan visi pembangunan Tabanan diusung Bupati I Komang Gede Sanjaya yaitu Desa presisi. Yang mana, Program tersebut berkaitan membangun dari desa dengan data akurat disertai regulasi tepat.

Maka dari itu, Komisi I DPRD Tabanan mengundang Dinas Pemberdayaan Masyaraat Desa (DPMD) dan Bagian Hukum Setda Tabanan mengelar rapat kerja di ruang rapat lantai II DPRD Tabanan, Selasa (23/3) di Sangulan, Tabanan.

“Adapun tujuan rapat kerja guna mengimplementasikan visi dna misi bupati terkait desa presisi. Sesuai visi tersebut Pemkab Tabanan mengikuti program presiden Joko Widodo yang membangun dari desa dengan data yang akurat,” jelas Ketua Komisi I DPRD tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi disela kesempatan tersebut.

Dalam upaya mendukung visi dan misi tersebut, harus jelas aspek regulasinya, itu yang harus dipersiapkan segera.Dalam upaya pembangun desa, selalu mendapatkan hambatan serta kendala sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

Ke depan hal tersebut diharapkan tidak terjadi lagi terjadi karena bupati telah menyisipkan visi dan misi membanguan dari desa, dibutuhkan data yang akurat mengenai potensi yang dimiliki setiap desa.Selain itu juga Dirinya menambahkan, harus didukung dengan regulasi yang benar, sesuai keweangan dimiliki desa.

“Kalau regulasinya diperlukan, harus segera disusun dan kami di Komisi I siap mendukung,” bebernya.