TABANAN – Pantaubali.com – Pemerintah Pusat melalui Kementrian BPN/Bappenas, menganugrahi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2019 kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan. Hal ini tentu menambah deretan penghargaan yang diperoleh oleh Kabupaten Tabanan dibawah kepemimpinan Bupati Ni Putu Eka Wiryastuti didampingi Wabup I Komang Gede Sanjaya.

Dianugerahinya Pemkab Tabanan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2019 ini, karena Tabanan dinilai berprestasi dalam perencanaan pembangunan dan berhasil meraih peringkat ke-3 Nasional untuk katagori Kabupaten. Prestasi ini tidaklah didapat begitu saja, tapi Tabanan telah melewati berbagai tahapan dan proses yang rumit serta penilaian yang sangat ketat dari pihak Bappenas.

Hebatnya lagi, Penghargaan diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, pada acara Musrenbangnas 2019 yang digelar pada hari Kamis (9/5) di Hotel Shangri-La, Jakarta, kepada Pemkab Tabanan yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya.

Pada Tahun 2019 ini Presiden Joko Widodo memberikan PPD kepada 3 provinsi, 3 kabupaten dan 3 kota terbaik se-Indonesia, serta 1 penghargaan khusus. Setelah menyerahkan penghargaaan, Jokowi langsung memberikan arahan sekaligus membuka Musrenbangnas 2019 serta meluncurkan Visi Indonesia 2045.

Dalam arahannya saat itu, Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia memiliki peluang besar menjadi Negara dengan ekonomi terkuat nomor lima di Dunia. Bahkan Ekonomi Indonesia bisa menjadi nomor empat pada tahun 2045. Asalkan setiap Kementrian/Lembaga serta Daerah memiliki kemauan untuk berubah.

“Banyak tantangan yang harus diselesaikan dan dihadapi. Jangan dipikir kita biasa-biasa saja tanpa kerja keras kemudian masuk ke empat besar, ke 5 besar ekonomi terkuat. Jika ingin maju dan menjadi nomor 5 Dunia, Daerah harus mampu fokus pada pengembangan sektor Infrastruktur,” tegasnya.

Sementara Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, penilaian ihwal siapa yang menjadi pemenang kini lebih komprehensif. Karena tidak hanya mempertimbangkan unsur perencanaan, namun juga tentang pencapaian pembangunan Daerah.

Dia menyampaikan, objek dan ruang lingkup penilaian juga mencakup dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan proses penyusunan RKPD. Selain itu juga mengenai pencapaian pelaksanaan dokumen RKPD dan inovasi yang dikembangkan, inovasi yang dimunculkan serta berkontribusi dalam realisasi kinerja di Daerah.@humastabanan

TABANAN – Pantaubali.com – DTW Tanah Lot selalu berusaha memberikan pelayanan maksimal terhadap wisatawan yang berkunjung. Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap para wisatawan yang berkunjung ke Daya Tarik Wisata (DTW) Tanah Lot, Manajemen Operasional menggelar pelatihan dan pembekalan sumber daya manusia (SDM) bagi karyawan.

Program pelatihan tahun ini dibagi menjadi 3 sesi kegiatan. Sesi I digelar Rabu (8/5/2019) yang mengambil tema “Tentang Bahaya Terorisme dan Etika Pelayanan Public”. Sesi ini menghadirkan narasumber langsung dari Kepolisian Resort Tabanan yang diwakili oleh AKP. Ni Made Lestari, SH, MH yang merupakan Kasat Binmas Polres Tabanan untuk sharing informasi tentang Perkembangan Terorisme dan Upaya Pencegahannya. Untuk pemaparan tentang etika pelayanan public dipaparkan langsung oleh Manager Operasional DTW Tanah Lot. Kedua tema ini sangat penting maknanya mengingat DTW Tanah Lot adalah kawasan wisata yang dikunjungi banyak wisatawan domestic maupun mancanegara. Adanya pelatihan ini juga sesuai dengan situasi dan kondisi DTW Tanah Lot yang notabene salah satu daerah destinasi wisata favorit di Bali.

Acara pembekalan dihadiri 153 orang karyawan yang bertempat di wantilan Pura Luhur Pakendungan. Tentang perkembangan terorisme, AKP Ni Made Lestari memaparkan bahwa saat ini perkembangan terorisme sangat massif dan terstruktur karena jaringan terorisme sangat mudah menyusup di masyarakat dengan kemajuan teknologi seperti melalui media social. Jaman sekarang cara untuk menularkan paham-paham radikalisme sudah semakin berkembang pesat. Yang paling efektif adalah melalui media social (medsos) karena tidak kenal waktu dan tempat.

Siapa saja, kapan saja, dan dimanapun orang bisa akses dengan mudah hanya dengan modal handphone android serta paket internet, ujarnya. Sedangkan upaya pencegahan tidak bisa hanya oleh pemerintah atau aparat keamanan saja, tapi semua elemen masyarakat harus ikut berperan. Dimulai dari diri sendiri dan keluarga terdekat. Kita semua harus terlibat aktif karena perkembangannya sangat sangat cepat.

Upaya pencegahannya sendiri tidak bisa dilakukan oleh pemerintah atau aparat keamanan saja, namun masyarakat juga harus ikut berperan. Caranya dari diri sendiri, keluarga, atau pun tetangga di lingkungan tempat tinggal kita. Jika ada gerak gerik mencurigakan, maka lebih baik dilaporkan ke aparat terdekat agar bisa dicek selanjutnya.

Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan bisa mencegah terjadinya aksi terorisme yang meresahkan masyarakat. Selain itu dari pemerintah sendiri juga melakukan deradikalisasi terhadap orang-orang yang pernah berhubungan atau terlibat dengan paham radikal maupun aksi terorisme, tambahnya.

Jadi jika diterapkan di DTW Tanah Lot, maka semua elemen baik itu karyawan, pedagang, masyarakat sekitar harus antisipatif untuk mencegah aksi terorisme. Karena DTW Tanah Lot sudah terkenal sampai tingkat dunia, jika sekali saja kejadian maka efeknya akan sangat luar biasa. Jadi mari kita jaga bersama demi keamanan, kenyamanan serta kelangsungan kedepannya, tutupnya.

Sementara itu pemaparan Manager Operasional tentang Etika Pelayanan Publik lebih memfokuskan ke pelayanan yang simple namun berkesan. Dengan prinsip senyum, salam, sapa akan meninggalkan kesan positif tersendiri bagi wisatawan. Mereka akan merasa lebih nyaman dan akrab. Sebagai pelayan pariwisata memang harus lebih dinamis dan ramah terhadap wisatawan.

Karena pariwisata mengenal konsep Sapta Pesona yang dimana disana sudah dijabarkan dengan jelas. Ada Ramah, dimana nantinya keramahtamahan itu akan meninggalkan Kenangan tersendiri bagi wisatawan, ujarnya. Dengan pelayanan prima dan inovasi di lapangan diharapkan wisatawan akan kembali berkunjung ke DTW Tanah Lot yang kita banggakan ini, tutupnya.

Untuk Sesi II akan digelar hari ini Kamis (9/5/2019) berupa dharma wacana dengan narasumber Ida Pandita Mpu Nabe Jaya Acharya Nanda. Dan Sesi III dilanjutkan dengan Tirta Yatra ke Pura Watu Klotok, Pura Goa Lawah, dan Pura Besakih yang akan dilaksanakan tanggal 11-12 Mei 2019 mendatang.

TABANAN – Pantaubali.com – Masyarakat Desa Jatiluwih, Penebel, Tabanan, angkat bicara atas sejumlah tudingan miring akhir-akhir ini  yang menyatakan Masyarakat Jatiluwih  dan Pemkab Tabanan kurang perduli dan tidak mengindahkan makna Predikat Warisan Budaya Dunia (WBD) dari Unesco, atas   “Cultural Lanscape of Bali Province : The Subak System as a Manifestation of The Tri Hita Karana”

Tudingan  terbaru, datang dari seorang akademisi  Guru Besar salah satu Perguruan Tinggi di Bali, yakni Prof. Windia, melalui pemberitaan di salah satu media Online di Bali, tertanggal 6 Mei 2019, menyatakan Prof. Windia merasa kecewa dan akan mengusulkan untuk status Warisan Budaya Dunia Subak agar dicabut. Menanggapi hal tersebut, elemen  masyarakat Jatiluwih merasa gerah dan perlu memberikan respon dengan menegaskan hal itu tidak benar dan  keliru, bila seorang akademisi berpikir sedangkal itu.

“Kami dari dulu selalu komit mempertahankan sawah dan tradisi nenek moyang  kami.  Bagian dari upaya menjaga kelestarian Sistem Subak ini, masyarakat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan memanfaatkan potensi tersebut dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatiluwih dan sekitarnya dengan tetap menjaga kelestarian Cagar Budaya Jatiluwih sebagaimana  seharusnya. Di bentuklah badan Pengelola Daerah Tujuan Wisata ( DTW ) yang memberikan arah pemanfaatan potensi Jatiluwih. Dengan adanya Badan Pengelola DTW Jatiluwih, masyarakat  merasa sangat terbantu dan lebih semangat lagi untuk melestarikan kawasan ini, rumah kami, tanah kelahiran kami,” ucap seorang masyarakat Desa Jatiluwih, I Gede Eka Wiguna, saat ditemui Tim Humas Tabanan di Kantor Perbekel Jatiluwih, Rabu, (8/5) pagi.

Dirinya juga menegaskan bahwa sebagai masyarakat, dirinya meski kurang paham tentang apa itu WBD dan orang-orangnya seperti apa serta apa imbas dari predikat tersebut. Tetapi kami yakin bila Lembaga Dunia mengakui sistem subak di Jatiluwih tentu karena ada keistimewaan tersendiri, meski secara langsung faedah status sebagai WBD belum dirasakan, masyarakat  bersyukur dengan adanya Badan Pengelola DTW Jatiluwih, kami sudah rasakan langsung. Dengan adanya DTW sangat membantu dalam pemanfaatan  dan pemeliharaan infrastruktur serta meringankan biaya ACi upacara di subak,” tegasnya.

I Nengah Wirata,  Warga Banjar Jatiluwih Kangin menambahkan bahwa para Petani di Jatiluwih sudah melaksanakan swadarma dengan Baik menjaga lahan pertanian sehingga sistem subak tetap terjaga dengan Baik. Petani di Jatiluwih meminta untuk dibantu pemeliharaan saluran-saluran air sehingga tidak bocor dan sawah tetap mempunyai air. “Tolong pihak-pihak yang bisa memperjuangkan nasib kami para petani yang akan menjaga sawah abadi ini untuk dibantu biar air selalu tersedia dan tidak kering sawah kami. Bantu sender dan bangun irigasi kami biar lancar airnya. Dan kalau bisa digratiskan pajak PBB nya sehingga beban kami makin ringan. Tolong jangan berpolemik tentang Jatiuwih  bila memang belum melihat dan mendengar keadaan kami. Jangan hanya mendengarkan dari sumber yang kurang jelas,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Tabanan, IGN. Supanji mengatakan, adalah bukan wewenang dari Pemkab Tabanan untuk membentuk Badan Pengelola WBD. “Kita terhalang untuk membentuk Badan Pengelola WBD itu karena  sub urusan pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia adalah kewenangan Pemerintah Pusat.  Kewenangannya tidak lagi di Daerah. Sejak keluarnya UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda. Jadi itu kewenangan Pemerintah Pusat bukan kewenangan Pemda atau Pemprov. Jadi salah alamat kalau Profesor Windia mengatakan Pemkab Tabanan tidak menepati janji untuk membuat Badan Pengelola WBD,” ungkapnya.

Lebih Lanjut Supanji membeberkan terkait Undang Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Cagar Budaya, poin 22 menyebutkan bahwa pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Dan poin 33 menyebutkan Pemanfaatan adalah Pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

“Artinya harus kita manfaatkan untuk bisa melindungi kawasan itu. Kalau tidak dimanfaatkan kan jadinya rusak sendiri. Maka dari itu, kami perlu frame yang jelas, mana yang termasuk daerah kawasan WBD dan kawasan Cagar Budaya, karena sepengetahuan kami yang mendapat predikat WBD adalah cultural Lanscape of Bali Province : The Subak System as a Manifestation of The Tri Hita Karana,” tutupnya. @humastabanan.