DENPASAR – Pantaubali.com – Sebagai upaya meminimalisir keramaian guna memutus penyebaran Covid-19, Pemkot Denpasar secara resmi mulai menutup fasilitas umum pada Jumat (17/4). Adapun yang dilaksanakan penutupan yakni, Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung, Lapangan Lumintang, dan Taman Kota Lumintang.

Fasilitas publik di Kota Denpasar memang identik dengan keramaian, ditambah lagi menjelang akhir pekan. Guna menghindari terciptanya keramaian dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, Pemkot Denpasar resmi menutup sementara fasilitas umum, itu disampaikan juru Bicara Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai saat dikonfirmasi di ruang Press Room Pemkot Denpasar, di Kota Denpasar, Provinsi Bali, Jumat (17/4).

“Saat ini kita tutup untuk umum untuk menghindari keramaian masa yang biasanya memanfaatkan untuk berolahraga dan berekreasi, sehingga pencegahan penyebaran Covid-19 dapat dioptimalkan,” ujarnya.

Penutupan ini akan dilaksanakan sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Namun demikian jika kondisi penanganan covid-19 sudah dinyatakan kembali pulih dan kondusif, maka fasilitas umum seluruhnya akan dibuka kembali.

“Untuk saat ini kami harap masyarakat agar maklum, serta melaksanakan beragam aktifitas di rumah saja, baik itu belajar, bekerja, berolah raga, serta beribadah di rumah, sebagai upaya penerapan social dan physical distancing untuk pencegahan penyebaran covid-19,” ucapnya.

Dia mlengimbau, masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan diri. Hal ini dapat dilaksanakan dengan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), membiasakan diri mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, serta senantiasa menggunakan masker saat dirumah maupun di luar rumah.

“Mari bersama saling mendukung, serta disiplin mengikti arahan pemerintah guna mempercepat penanganan dan memutus penyebaran Covid-19,” pungkasnya.

DENPASAR Pantaubali.com – Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra pada Kamis (16 April 2020) mengatakan tambahan pasien yang sembuh sebanyak 9 orang, (terdiri dari PMI 7 orang dan 2 orang terinfeksi dari daerah lain) sehingga secara akumulatif jumlah pasien yang telah sembuh sejumlah 32 orang (28 WNI, 4 WNA).  

Sementara itu jumlah kumulatif pasien positif Kamis 15 April 2020, bertambah 15 orang (PMI 9 orang, transmisi lokal sebanyak 3 orang, dan masih investigasi sebanyak 3 orang. 2 WNI dan 1 orang WNA, dengan rincian dalam bentuk 10 orang imported case dan 3 orang transmisi lokal, 1 orang diinvestigasi, dan 1 orang pulang ke negaranya.

Dewa Indra menjelaskan,  jumlah pasien yang meninggal  2 orang. Jumlah pasien positif dalam perawatan (kasus aktif) 79 orang yang berada di 11 rumah sakit, kembali ke negaranya dan dikarantina di Bapelkesmas, Bertambah 5 orang. Dari 113 kasus akumulatif positif Covid-19 terdiri dari WNA 7 orang, WNI 106 orang (72 orang imported case yang terdiri dari 68 PMI dan 4 orang WNI yang punya riwayat ke luar negeri, sementara 13 orang merupakan warga Bali yang kembali dari daerah terjangkit 16 orang, masih investigasi 5 orang).

Dewa Indra menambahkan, yang menjadi perhatian bertambahnya transmisi lokal. Transmisi lokal terjadi karena ada kontak dengan orang yang positif, pernah komunikasi jarak dekat dan jauh, pernah duduk di tempat orang positif pernah duduk. Untuk itu diharapkan masyarakat menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak. “Kalau sepakat menghentikan trasnmisi lokal, mari bersama-sama hentikan transmisi lokal. Jika sudah melaksanakan cara sederhana untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, maka tidak perlu lagi mengambil langkah besar”, ujarnya.

DENPASAR – Pantaubali.com – Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bali Dewa Made Indra di Kantor Dinas Kominfos Provinsi Bali, Renon, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Rabu (15/4) petang menyampaikan, terkait realokasi anggaran penanganan Covid-19 Provinsi Bali pada tahap pertama sudah melaksanakan hal tersebut dalam bentuk belanja tak terduga sebesar Rp 15 Miliar. Lalu selanjutnya Pemprov Bali kembali melakukan realokasi anggaran, sehingga dana yang dimiliki cukup.

Salah satunya untuk memperkuat RS rujukan. Semuanya telah kita sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Lalu dua hari yang lalu, keluar Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri dan Menkeu yang isinya menekankan realokasi anggaran untuk menyiapkan dana untuk penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi hingga social safety nets (Jaring pengaman sosial).

“Tim Anggaran Provinsi Bali sudah melakukan penyisiran kembali, program-program yang tidak bisa dilaksanakan untuk dialokasikan anggarannya ke biaya tidak terduga. Jadi sekali lagi ditegaskan, realokasi anggaran tahap pertama sudah kita lakukan,” jelasnya.

Harus dipahami juga APBD komponennya ada 2, penerimaan dari pusat dan penerimaan daerah. Penerimaan daerah sudah dihitung realokasi dan refokusingnya. Namun yang penerimaan dari pusat belum ada informasi, apa-apa saja yang bisa direvisi.

“Kita diberikan waktu 2 minggu untuk menindaklanjuti SKB tersebut. Apalagi yang namanya revisi anggaran tentu tidak mudah karena meskipun pemerintah pusat meminta revisi anggaran daerah secara radikal. Menkeu pun telah berjanji akan menginformasikan bagian-bagian peneriman dari pusat yang bisa direvisi dalam waktu dekat.Memang prosedurnya harus ada informasi resmi agar daerah bisa merevisi anggaran. Ini masih berproses dan berlangsung,” paparnya.

Selanjutnya terkait perkembangan penanganan virus Covid-19 di Provinsi Bali per hari ini,(Rabu,(15/4) antaralain, 2 orang sudah dinyatakan sembuh setelah melalui 2 kali tes PCR dan SWAB. Dua orang tersebut telah dinyatakan negatif Covid-19 setelah dua kali tes berturut-turut, dan keduanya sudah diperbolehkan pulang.

“Hasil ini juga berarti secara komulatif ada 23 orang yang telah sembuh,” katanya.
Jumlah kumulatif pasien positif sampai saat ini 98 orang terdiri dari 7 WNA dan 91 orang WNI. Bertambah 6 orang WNI dalam bentuk 2 imported case PMI dan 3 orang transmisi lokal serta 1 orang diinvestigasi.

Dari 91 orang WNI yang positif dapat dirinci 63 orang merupakan imported case, terinfeksi di luar negeri dan 13 orang terinfeksi di daerah lain. Sedangkan 13 orang transmisi lokal atau terinfeksi di Bali atau melakukan kontak dengan orang yang positif di Bali. Sedangkan ada 2 positif yang masih diinvestigasi, karena yang bersangkutan belum bisa dipastikan dimana tepatnya dirinya terinfeksi.

Jumlah pasien yang telah sembuh 23 orang (19 WNI, 4 WNA) bertambah 2 orang. Jumlah pasien yang meninggal sejumlah 2 orang atau tidak bertambah. Jumlah pasien positif dalam perawatan (kasus aktif) 73 orang yang berada di 11 rumah sakit rujukan dan dikarantina di Bapelkesmas.

“Harus digarisbawahi bahwa Pasien Dalam Pengawasan (PDP) bukan berarti kasus positif. Jumlah komulatifnya saat ini 294 orang dan sebagian besar sudah dites dengan hasilnya negatif,” tutupnya.

DENPASAR – Pantaubali.com – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 13 sampai 14 April 2020 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 4,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,25%. Keputusan mempertahankan suku bunga kebijakan ini adalah yang pertama dalam tiga bulan terakhir, setelah penurunan suku bunga pada Februari dan Maret 2020, masing-masing sebesar 25 bps, itu disampaikan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho,Rabu,(15/4) di Renon, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

“Suku bunga April 2020 dipertahankan dengan pertimbangan perlunya menjaga stabilitas eksternal di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang saat ini masih relatif tinggi. Meskipun demkian, stance kebijakan moneter Bank Indonesia masih longgar.Bank Indonesia tetap melihat adanya ruang penurunan suku bunga dengan rendahnya tekanan inflasi dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi,” paparnya.

Bank Indonesia juga mengambil langkah-langkah kebijakan lainnya. Untuk stabilisasi dan penguatan nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia meningkatkan intensitas kebijakan triple intervention baik melalui spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder.

“Saat ini instrumen Quantitave Easing (QE) diperlukan untuk menjaga stabilitas di pasar dan mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dari dampak covid-19.”, ujarnya.

Beberapa langkah akan dilakukan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan pelonggaran moneter melalui instrumen kuantitas (quantitative easing). Pertama, ekspansi operasi moneter melalui penyediaan term-repo kepada bank-bank dan korporasi dengan transaksi underlying SUN/SBSN dengan tenor sampai dengan 1 (satu) tahun. Kedua, menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah masing-masing sebesar 200 bps untuk Bank Umum Konvensional dan 50 bps untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah, mulai berlaku 1 Mei 2020. Ketiga, tidak memberlakukan kewajiban tambahan Giro untuk pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) baik terhadap Bank Umum Konvensional maupun Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah untuk periode 1 (satu) tahun, mulai berlaku 1 Mei 2020.

“Guna memperkuat manajemen likuiditas perbankan dan sehubungan dengan penurunan GWM Rupiah tersebut, Bank Indonesia akan menaikkan Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 200 bps untuk Bank Umum Konvensional dan sebesar 50 bps untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah, mulai berlaku 1 Mei 2020. Kenaikan PLM tersebut wajib dipenuhi melalui pembelian SUN/SBSN yang akan diterbitkan oleh Pemerintah di pasar perdana,” katanya.

Bank Indonesia juga meningkatkan berbagai instrumen kebijakan sistem pembayaran untuk semakin memperluas penggunaan transaksi pembayaran secara non tunai dalam memitigasi dampak covid-19. Antara lain dengan mendukung akselerasi elektronifikasi penyaluran program-program sosial pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Selain itu Bank Indonesia bersama Perusahaan Jasa Pembayaran (PJSP) juga meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih banyak menggunakan transaksi pembayaran non-tunai baik melalui digital banking, uang elektronik, dan perluasan akseptasi QRIS.

Dia menambahkan, Bank Indonesia juga melonggarkan kebijakan kartu kredit terkait dengan penurunan batas maksimum suku bunga, nilai pembayaran minimum, dan besaran denda keterlambatan pembayaran serta mendukung kebijakan penerbit kartu kredit untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran bagi nasabah.

“Bauran kebijakan Bank Indonesia tersebut merupakan bagian dari sinergi kebijakan yang terkoordinasi sangat erat dengan Pemerintah maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) serta otoritas terkait untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dari dampak covid-19,” pungkasnya.