Jumat, 10 April 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
- Advertisement -
Beranda blog Halaman 460

Pelajar Ditemukan Tewas Usai Tenggelam di Sungai Taman Pancing

Penulis
Pantau Bali
-
Pelajar tewas tenggelam di Sungai Taman Pancing Timur, Jalan Taman Pancing Timur, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Sabtu (23/3/2024) sore.
Pelajar tewas tenggelam di Sungai Taman Pancing Timur, Jalan Taman Pancing Timur, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Sabtu (23/3/2024) sore.

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Seorang pelajar ditemukan tewas setelah tenggelam di Sungai Taman Pancing Timur, Jalan Taman Pancing Timur, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Sabtu (23/3/2024) sore.

Korban yakni Putu AP (12) yang tinggal di Jalan Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan.

Kasi Humas Polresta Denpasar mengatakan, korban tenggelam di sungai sedalam tiga sampai empat meter pada pukul 15.30 WITA. Kemudian setelah dilakukan pencarian, akhirnya korban ditemukan oleh salah seorang pecalang.

“Korban ditemukan dengan keadaan tak bernyawa setelah 10 menit pencarian,” ujarnya.

Setelah ditemukan, tubuh korban langsung diangkat ke bantaran sungai. Saat dicek nadi di lehernya sudah tidak berdenyut.

“Saat badan korban dibalikkan, dari mulut si korban keluar buih dan darah,” ungkap Sukadi.

Setelah itu, korban diserahkan ke ibu kandungnya, dan beberapa saat kemudian korban diangkut menuju rumah sakit menggunakan mobil pickup.

“Sampai di rumah sakit dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan korban sudah meninggal dunia,” imbuhnya. (jas)

Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya Apresiasi Peran Serta PBMB Buka Posko Siaga 24 Jam Selama Berlangsungnya IBTK 2024

Penulis
Pantau Bali
-

 

PANTAUBALI.COM, KARANGASEM – Pura Kahyangan Jagat Pura Agung Besakih menjadi pusat pemujaan bagi umat Hindu, khususnya masyarakat Bali. Salah satunya terwujud dalam penyelenggaraan upacara Karya Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) yang digelar secara rutin tiap jatuhnya Purnama Kadasa, dan merupakan salah satu upacara terbesar bagi umat Hindu Bali. Seperti halnya tahun ini digelar kembali IBTK Tahun 2024, dan sudah barang tentu setiap pihak mengharapkan karya berjalan lancar, berhasil dan sempurna, termasuk kenyamanan para pemedek saat tangkil. Untuk mewujudkannya tentulah tidak mudah, dibutuhkan kerja bersama, ngrombo, kerja ikhlas, dan kerja keras dari seluruh stakeholder, baik panitia karya, Badan Pengelola Kawasan Pura Agung Besakih, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, swasta, individu hingga kelompok – kelompok masyarakat.

Penegasan tersebut diungkapkan Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya saat Membuka Beroperasinya Posko Siaga Emergensi 24 Jam Perkumpulan Bengkel Mobil Bali (PBMB) Serangkaian IBTK Pura Agung Besakih Tahun 2024, di areal Parkir Kedungdung, Besakih, Karangasem, Sabtu, (Saniscara Wage, Medangsia) 23 Maret 2024.

S. M. Mahendra Jaya pun menyatakan apresiasi atas gagasan yang diinisiasi PBMB tersebut, sebagai salah satu wujud nyata partisipasi masyarakat masyarakat mensukseskan IBTK. Dilatari semangat ngayah, merupakan kearifan lokal yang tumbuh berkembang di kehidupan masyarakat Bali.

Konsepnya, mereka yang berniat baik, tulus, ikhlas dan memiliki kesempatan dapat turut serta ngayah, karena kegiatan ini tidak mendapatkan imbalan secara material. Namun dengan ngayah, sama dengan telah menunaikan dua kewajiban yakni sosial dan agama.

“Saya berharap kearifan lokal (ngayah) seperti ini terus lestari dan dilaksanakan. Begitu juga spirit ngayah dari Persatuan Bengkel Mobil Bali dan ORARI, Saya harapkan bisa menginspirasi komponen masyarakat lainnya untuk bersama-sama ngrombo, ngayah membangun Bali. Untuk itu, Saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas partisipasinya mensukseskan pelaksanaan IBTK tahun 2024, semoga bisa dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan,” pungkas Pj. Gubernur Bali.

Bak gayung bersambut, harapan Pj. Gubernur Bali ini pun mendapat dukungan dari Ketua Umum PBMB Jro Mangku Budiasa, yang menyatakan siap menggelar kegiatan sosial tersebut sepanjang masih mendapat izin dan dukungan dari pemerintah. ia pun menguraikan beberapa kegiatan utama organisasi yang dipimpinnya yakni peningkatan SDM dengan pelatihan mekanik anggota sehingga bisa memiliki sertifikasi mekanik; suka duka untuk anggota, yang selama ini sudah diterapkan bagi anggota yang sakit atau keluarganya yang meninggal; menyelenggarakan bakti sosial seperti di Besakih serta kegiatan sosial lainnya seperti berperan aktif dalam penanggulangan kebencanaan; dan turut mengembangkan usaha perkoperasian dengan asas koperasi untuk anggota PBMB.

“Kami juga sangat berharap untuk kedepannya kegiatan bakti sosial pelayanan siaga emergensi 24 jam oleh perkumpulan kami bisa berjalan rutin. Kami siap mendukung pelaksanaan IBTK dengan dasar ngayah dan ngrombo, sehingga IBTK bisa berlangsung sukses. Mohon dukungan juga dari pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Baksos Posko Siaga, Putu Sumarajana menyampaikan teknis penanganan apabila terjadi kendala terhadap kendaraan para pemedek. Yang akan diambil alih oleh anggota penjagaan dengan sistem jadwal setiap hari ini sekitar 15 bengkel anggota PBMB. “Anggota kami yang akan menjaga untuk kondisi emergensi selama 24 jam nonstop. Apabila terjadi masalah teknis, jika bisa langsung kami tangani maka akan ditangani ditempat. Namun jika tidak bisa diselesaikan di tempat, maka kita kondisikan dengan menderek membawa ke posko,” ungkapnya.

Acara tampak pula dihadiri sejumlah Pimpinan Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Bali, Bendesa Adat Besakih, serta jajaran TNI POLRI.

Bupati Jembrana Bantu Pemilik Dokar di Jembrana

Penulis
Pantau Bali
-

PANTAUBALI.COM, JEMBRANA – Dokar sebagai salah satu moda transportasi keberadaannya kini kian terpinggirkan karena kalah bersaing dengan sarana transportasi lainnya.

Termasuk di Jembrana , kini Dokar hanya tersisa enam buah. Jumlah itu merosot dibandingkan sebelumnya. Banyak dari kusir dokar beralih profesi sehingga menjual alat alat dokarnya.

Pada tahun 2015 tercatat keberadaan dokar di Jembrana sebanyak 15 buah , jauh menurun jika dibandingkan dengan masa kejayaan Dokar pada tahun 80’an yang mencapai ratusan buah.

Karena itu guna menjaga eksistensi Dokar, agar jumlahnya tidak terus tergerus Bupati Jembrana I Nengah Tamba siap memberikan bantuan sehingga Dokar Jembrana tetap eksis.

Tahun ini dirinya telah menganggarkan bantuan senilai tujuh juta perdokar guna mendandani dokar yang telah usang sehinga lebih cantik, bersih dan siap melayani penumpang. Termasuk seragam untuk para kusir dokar.

Selain bantuan, Ia mengaku tengah merancang titik titik wisata bagi keberadaan kusir dokar sehinga keberadaan dokar nanti tidak hanya sebaga moda transportasi tapi bagian ekosistem pariwisata.

Peran dokar yang disebutnya tidak hanya sebagai sarana transportasi tapi juga kaya akan nilai budaya dan sarat sejarah di Jembrana. Dengan jumlahnya yang kini makin minim, Ia khawatir kalau tidak diperhatikan dokar dokar ini akan makin tergerus bahkan punah.

“Kita sudah menyiapkan anggaran khusus untuk melestarikan dokar sebesar 7 juta per dokar, ” ucap Bupati Tamba saat berbagi kasih berupa bantuan sembako bersama Tim Penggerak PKK Jembrana kepada kusir dokar di Depan Gapura Pura Jagatnatha, Sabtu (23/3/2024).

Berkurangnya jumlah dokar di Jembrana disebabkan oleh beberapa fakto.

Salah satunya kata Bupati adalah kemunculan moda transportasi modern, dan generasi penerus kusir dokar juga yang sangat minim.

“Dengan adanya dana apresiasi ini, saya berharap para pemilik dokar bisa memperbaiki alat transportasinya agar lebih indah, dipercantik .

Sehingga dokar Jembrana juga siap dan representatif untuk menarik minat wisatawan nanti,” ujar Bupati Tamba.

Selain itu, Bupati Tamba juga berencana untuk mengembangkan dokar sebagai salah satu moda transportasi pariwisata.

“Kita akan mengintegrasikan dokar dengan berbagai destinasi wisata di Jembrana, nantinya Dokar akan kita parkirkan khusus agar memiliki ciri khasnya. Misalnya di depan kebun raya Jagatnata serta di depan Puri Negara ” jelasnya.

Keberadaan dokar nanti diharapkan mampu mengembalikan kenangan masa dulu dimana Jembrana terkenal akan kendaraan dokarnya.

Sementara itu, Ngurah Putu Arnyana salah satu kusir Dokar yang masih aktif mengatakan merosotnya jumlah Dokar karena berbagai faktor, dan kini hanya tersisa 6 Dokar.

“Karena pendapatan dan biaya pemeliharaan yang kadang tidak seimbang, kebanyakan dokar dijual ke jawa, kadang dapat 200 ribu dan kadang bisa tidak dapat, tetapi biaya pemeliharaan bisa sampai 50 ribu perhari, ” ungkapnya.

Pihaknya juga mengucapkan terimakasih kepada Bupati Jembrana atas perhatiannya kepada para Kusir Dokar sebagai salah satu bentuk wujud menjaga keberadaan Dokar di Kabupaten Jembrana.

“Mudah-mudahan dengan dorongan dan bantuan dari bapak bupati apa tujuan kami untuk bertahan di dokar bisa lebih lanjut dan bisa memperbaiki alat transportasi kami menjadi lebih baik, ” pungkasnya. (rls)

Bupati Tabanan Serahkan LKPD Unaudited Kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

Penulis
Pantau Bali
-

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Wujudkan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya hadir dalam Acara Penyerahan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Unaudited Provinsi Bali dan Kabupaten / Kota se -Bali Tahun Anggaran 2023 yang dilangsungkan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Jumat, (22/3/2024).

Dalam penyerahan laporan yang dilakukan secara sertentak dan disaksikan langsung oleh Ketua dan Wakli Ketua DPRD Provinisi Bali tesebut. Dalam kesempatan tersebut, Sanjaya turut didampingi oleh Sekda, Inspektur dan Jajaran Pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini merupakan amanat sebagaimana yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK, laporan hasil pemeriksaaan atas laporan keuangan daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

Disamping itu, pemeriksaan ini juga menjadi tolak ukur atas pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan dari BPK kepada Pemerintah Daerah.

Sanjaya dalam hal ini memberikan dukungan penuh, dimulai dari proses pengumpulan data reviu inspektorat, hingga pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK, yang mana selain hal ini merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk melaporkan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk melaporkan hasil pengelolaan keuangan daerahnya ke dalam sebuah laporan keuangan yang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada para pemangku kepentingan.

Hal ini sekaligus sebagai upaya mewujudkan citra Pemerintah Kabupaten Tabanan yang transparan

Sanjaya sekaligus berterimakasih kepada Tim BPK RI Provinsi Bali atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada tim di Pemerintah Kabupaten Tabanan terkait tata cara mengelola keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna memastikan, bahwa laporan keuangan daerah Kabupaten Tabanan dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan profesional.

Melalui sambutannya, Kepala Perwakilan Tim BPK RI Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah se-Bali atas kekompakan kerjasama dan kesungguhannya dalam penyampaian laporan keuangan masing-masing daerah.

Pihaknya sekaligus mengapresiasi Provinsi Bali atas capaian-capaiannya yang luar biasa dalam beragai bidang di tingkat nasional.

“Astungkara, puji syukur kita ucapkan karena pada hari ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Bali tahun anggaran 2023 dapat kami terima secara serentak dan disaksikan langsung oleh Gubernur Bali, beserta jajaran dan juga Bapak-Bapak Bupati, Kepala Daerah atau yang mewakili,” ujar Satria Prawira sekaligus menambahkan, bahwa laporan keuangan terdiri dari 7 laporan, laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, neraca, arus kas, operasional, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pemeriksaan ini merupakan langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Serta menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali beserta jajarannya dalam menghasilkan laporan keuangan berkualitas dan memberikan opini atas Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Diharapkan juga, bahwa Pemerintah Kabupaten Tabanan dapat mempertahankan Opini WTP yang telah dirah pada tahun-tahun sebelumnya. (rls)

TP PKK Tabanan dan Provinsi Bali Berkolaborasi Atasi Stunting

Penulis
Pantau Bali
-

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya sambut kehadiran Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Ida Mahendra Jaya dalam kolaborasinya melalui aksi sosial program ‘Berkunjung dan Berbagi’, yang berlangsung di Wantilan Desa Adat Bedha, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Jumat (22/3/2024).

Aksi sosial yang berlangsung berfokus pada pemberian bantuan yang menyasar 100 penerima bantuan yakni balita dengan gejala gangguan tumbuh kembang beresiko stunting dan terdiagnosa stunting yang berasal dari desa-desa di kecamatan Tabanan yakni Desa Bongan, Desa Subamia, Desa Dauh Peken, Desa Gubug, Desa Tunjuk, Desa Sudimara dan Desa Denbatas.

Dengan total 96 penerima bantuan yang hadir di wantilan dan 4 balita yang dikunjungi langsung, sebanyak 50 paket bantuan dari Provinsi Bali dan 50 bantuan dari bantuan CSR Bank BPD Bali disalurkan pagi itu.

Bantuan yang diberikan berupa paket berupa beras 10 kg, susu 6 kotak, 1 krat telur serta sikat dan pata gigi 1 set kepada masing-masing penerima bantuan secara simbolis.

Selanjutnya kunjungan langsung dilakukan rombongan kepada 2 Balita beresiko stunting dan 2 Balita terdiagnosa stunting dari Banjar Kalanganyar Kangin, Banjar Dinas Kalanganyar Kawan, Banjar Dinas Wanasara Kelod dan Banjar Dinas Bongan.

Kegiatan juga dirangkaikan dengan peninjauan Posyandu Wijaya Kusuma yang bertempat di Banjar Bedha, Desa Bongan.

Di kesempatan itu, Ny. Ida Mahendra Jaya selaku Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Bali menyampaikan, perlunya TP PKK sebagai mitra kerja pemerintah untuk mengambil peran dan inisiatif mendukung kebijakan pemerintah dalam pencegahan stunting melalui kegiatan Berkunjung dan Berbagi.

“Kegiatan ini pada intinya merupakan gerakan stimulan dalam rangka mengakselerasi upaya pencegahan stunting dan juga bertujuan untuk memantau secara langsung pelaksanaan posyandu” sebutnya.

Oleh sebab itu pihaknya menggandeng seluruh OPD terkait untuk turut serta bersinergi dalam menyukseskan program.

Tak hanya itu, kegiatan juga dirangkaikan dengan pemberian bantuan dari dinas-dinas terkait provinsi kepada Ny. Rai Wahyuni Sanjaya selaku ketua TP PKK dan Bunda PAUD Kabupaten Tabanan, untuk diteruskan langsung kepada penerima bantuan.

Bantuan tersebut berupa 50 paket olahan ikan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, 500 butir telur dan 500 bibit cabai dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.

Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan 10 paket bantuan balita (diapers, susu, snack dan minyak urut bayi) secara simbolis oleh Kepala Dinas P3K Provinsi Bali, serta penyerahan simbolis 50 paket bantuan dari CSR serangkaian HUT PT Bank BPD Bali.

Menyambut baik kolaborasi yang berlangsung, Srikandi Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya sampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh jajaran, dan rasa bangga sebab Kabupaten Tabanan dipilih menjadi Kabupaten pertama yang dikunjungi dalam kegiatan “Berkunjung dan Berbagi” TP PKK Provinsi Bali tahun 2024, seraya berharap kegiatan ini dapat terus berkelanjutan.

Selaku Mitra Pemerintah, Bunda Rai memaparkan bahwa TP PKK Kabupaten Tabanan turut mengambil peran dalam penanganan stunting melalui program Aksi Sosial Menyapa dan Berbagi Pemberian PMT Kepada Balita seluruh kecamatan di Kabupaten Tabanan yang telah rutin dilaksanakan setiap tahun.

“Kami juga rutin melaksanakan Lomba Posyandu dengan tujuan dapat memotivasi para kader dan petugas posyandu dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, utamanya pemantauan tumbuh kembang balita sebagai upaya pencegahan stunting dan senantiasa berkreatifitas menciptakan program-program inovasi” jelasnya.

Pentingnya pencegahan stunting di Kabupaten Tabanan tentunya menjadi prioritas utama yang terus digencarkan, mengingat angka stunting di kabupaten tabanan sendiri akhir tahun 2023 yang dirilis pada tahun 2024 adalah 3,23 persen bedasarkan data ski (survey kesehatan indonesia) Kementerian Kesehatan turun dari tahun 2022 yakni berada diangka 8,2 persen.

Pihaknya juga menyatakan, TP PKK terlibat secara aktif dalam Tim Percepatan Penanganan Stunting Daerah. Bersama perangkat daerah terkait berkolaborasi melaksanakan intervensi stunting.

Upaya ini telah membawa hasil yang positif dimana Kabupaten Tabanan memperoleh juara 1 tingkat nasional kategori Kabupaten/Kota terbaik dalam melaksanakan praktik baik audit kasus stunting indonesia (PETIK AKSI ) 1 dan 2 tahun 2023 serta pengukuhan Bupati Tabanan dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabanan sebagai Duta Orang Tua Hebat Tingkat Nasional tahun 2023 dari Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di mana hanya 2 Kabupaten se-Indonesia yakni Kabupaten Tabanan dan Solok. (rls)

Pj. Gubernur Bali Serahkan LKPD Unaudited Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023

Penulis
Pantau Bali
-

 

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023 kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira dalam acara Penyerahan LKPD Unaudited Tahun 2023 dan Kick-Off Meeting Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi/ kabupaten/kota se- Bali, di Kantor BPK Provinsi Bali, Jumat (22/3).

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Bali menyampaikan apresiasi atas bimbingan dari Tim BPK Provinsi Bali dalam mengawal penyusunan laporan keuangan sehingga laporan dapat terselesaikan tepat waktu. Pj. Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas sinergitas serta kerja sama seluruh perangkat daerah dalam penyelesaian laporan sehingga LKPD dari Provinsi dan kabupaten/kota se Bali dapat diserahkan secara serentak pada pagi hari ini.

Pj. Gubernur Mahendra Jaya juga menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten/kota se-Bali berkomitmen tinggi dalam mempertahankan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta berupaya terus meningkatkan kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali.

“Kami berkomitmen untuk mewujudkan opini WTP yang semakin berkualitas dari tahun ke tahun. Kami tidak henti hentinya meminta pendampingan serta bimbingan dari jajaran BPK Provinsi Bali sehingga pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun terus membaik, berkualitas serta manfaatnya semakin dirasakan masyarakat, “ imbuhnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira menyampaikan bahwasannya dalam LKPD Unaudited terdapat tujuh (7) laporan keuangan yang disusun yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Lapran Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kepala BPK Bali menambahkan bahwa LKPD yang disusun bukanlah hanya tanggung jawab dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) semata tetapi merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah sehingga diperlukan sinergitas yang kuat dalam penyusunannya. Pihaknya juga berharap agar pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun semakin membaik sehingga tidak ada kesalahan yang berulang ulang baik itu terkait penganggaran maupun pengelolaan asset daerah.
“Kami harap opini WTP yang diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya. Dari tahun ke tahun LKPD tidak hanya meraih opini WTP tetapi yang terpenting adalah peningkatan kualitas daripada WTP itu sendiri. Opini WTP dari masa ke masa, kami harapkan dapat memberikan manfaat dan kualitas sesuai program kegiatan, “ tuturnya.

Penyerahan LKPD pada pagi hari ini turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Bali, Ketua DPRD kabupaten/kota se Bali, Pj. Bupati, Bupati/ Walikota se Bali, Sekretaris Daerah kabupaten/ kota serta Kepala Perangkat Daerah terkait se- Bali serta jajaran BPK Provinsi Bali.

Bupati Jembrana Serahkan Laporan Keuangan  Unaudited Tahun 2023

Penulis
Pantau Bali
-
Bupati Jembrana I Nengah Tamba menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited (laporan yang belum diaudit) Tahun 2023 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira.
Bupati Jembrana I Nengah Tamba menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited (laporan yang belum diaudit) Tahun 2023 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira.

PANTAUBALI.COM, JEMRANA – Bupati Jembrana I Nengah Tamba menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited (laporan yang belum diaudit) Tahun 2023 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira.

Penyerahan itu dilakukan dalam acara Penyerahan LKPD Unaudited tahun 2023 oleh seluruh Pemerintah di Provinsi Bali dan Kick- Off Meeting Pemeriksaan atas LKPD tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se- Bali, di Kantor BPK RI Perwakilan Bali, Renon, Jumat (22/3/2024).

Pada kesempatan tersebut Bupati Nengah Tamba melakukan penandatangan berita acara serah terima dan menerima surat tugas pemeriksaan atas LKPD 2023 dari Kepala BPK RI Perwakilan Bali.

Acara tersebut dihadiri Pj. Gubernur Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Kabupaten/Kota, Bupati, Pj. Bupati dan Walikota se-Bali, Sekda se-Provinsi Bali serta pejabat terkait.

Bupati Tamba menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Bali yang terus memberikan bimbingan serta tuntunan kepada Pemkab Jembrana dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan pendampingan BPK, diharapkan pemkab Jembrana dapat memberikan laporan keuangan yang betul-betul transparan, akuntabel dan taat azas.

“Melalui laporan keuangan yang baik, sudah tentu BPK akan memberikan penilaian yang baik pula dengan harapan Jembrana kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas hasil pemeriksaan LKPD 2023 ini,“ ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Bali Gusti Ngurah Satria Perwira menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun, namun dilaksanakan secara serentak baru dalam 2-3 tahun terakhir.

Dijelaskan, sesuai pasal 31 ayat 1 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana menyebutkan Gubernur, Walikota dan Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan APBD kepada DPRD diantaranya berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran.

Selanjutnya sesuai pasal 2 ayat 2 UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, dimana BPK diberi tugas untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah.

Memenuhi amanat undang-undang tersebut BPK juga melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah disampaikan secara resmi kepada BPK. Hasil pemeriksaan terhadap LKPD disampaikan oleh BPK selambat- lambatnya 2 bulan setelah laporan diterima.

“Pemeriksaan terhadap LKPD ini untuk memberikan opini kewajaran laporan keuangan,“ terangnya.

Pihaknya juga menyampaikan terima kasih, dalam penyerahan LKPD ini pertama kali didampingi para pimpinan DPRD. Dalam mekanisme perundang-undangan kelembagaan DPRD bukan merupakan lembaga terpisah dalam kaitan dengan transparansi, kualitas penatausahaan keuangan pemerintah yang lebih baik dan akuntabel.

Ditambahkan, sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diatur bahwa dalam penyajian LKPD terdiri dari 7 laporan yaitu, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Dengan pemeriksaan LKPD ini, nanti BPK akan kembali menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pemerintah disertai opini. Diharapkan opini yang diraih yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berkualitas, memberikan manfaat bagi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“WTP berkualitas dalam artian tidak lagi terdapat permasalahan yang sering muncul atau berulang, seperti permasalahan penganggaran maupun pengelolaan aset,“ tandasnya (rls)

Setelah 7 Hari, Tim Gabungan Hentikan Pencarian Nenek 83 Tahun yang Hilang di Desa Tangguntiti

Penulis
Pantau Bali
-
Tim Sar gabungan menghentikan pencarian orang hilang di Desa Tangguntiti, Selemadeg Timur, Tabanan.
Tim Sar gabungan menghentikan pencarian orang hilang di Desa Tangguntiti, Selemadeg Timur, Tabanan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Tim SAR Gabungan menghentikan pencarian terhadap Ni Nyoman Mendri (83), warga Banjar Banyanbuah, Desa Tangguntiti, Kecamatan Selemadeg Timur, Tabanan yang dilaporkan hilang sejak Rabu (13/3/2024) lalu.

Kapolsek Selemadeg Timur AKP Putu Budiawan mengatakan, pencarian terhadap korban hilang dihentikan setelah dilakukan operasi SAR selama tujuh hari. Hal ini mengacu pada SOP. Pihak keluarga bersama tim gabungan juga sudah menyepakati penghentian pencarian korban.

“Namun, bila masyarakat atau keluarga menemukan korban atau ada tanda-tanda keberadaan korban, agar segera menghubungi kami melalui Bhabinkamtibmas Desa Tangguntiti,” ucapnya, Jumat (22/3/2024).

AKP Budiawan menjelaskan, berbagai upaya pencarian sudah dilakukan tim, termasuk pencarian menggunakan anjing pelacak dari SAR Dog dan menggunakan drone yang mencangkup luas pencarian kurang lebih 5 km.

Adapun tim gabungan yang terlibat selama proses pencarian yakni Basarnas Bali, BPBD Tabanan, SAR Polda Bali, Polairud Polres Tabanan, SAR Polres Tabanan, TNI, SAR Dog, dan warga setempat.

“Dalam pencarian ada beberapa kendala yaitu keterlambatan informasi di lapangan, tidak ada saksi yg melihat korban, serta tidak ada tanda tanda barang korban di sekitar pencarian,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Ni Nyoman Mendri (83) warga Banjar Batanbuah, Desa Tangguntiti, Kecamatan Selemadeg Timur, Tabanan dikabarkan hilang sejak Rabu (13/3/2024).

Korban meninggalkan rumah sejak pagi. Saat itu ia mengenakan kebaya putih, kamen (kain) kehijauan kotak-kotak. Ciri-ciri fisiknya kurus, tinggi sekitar 165 cm, rambut lurus dan kulit sawo matang. Korban juga mengalami hilang ingatan.

Pihak keluarga lantas melaporkan kejadian tersebut kepada polisi pada Jumat (15/3/2024) untuk melakukan pencarian. (ana)

DPRD Tabanan Perjuangkan Bantuan Sarana Prasarana untuk Nelayan

Penulis
Pantau Bali
-
Anggota Komisi I DPRD Tabanan I Ketut Arsana Yasa yang juga selaku Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tabanan.
Anggota Komisi I DPRD Tabanan I Ketut Arsana Yasa yang juga selaku Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tabanan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – DPRD Tabanan kini tengah memperjuangkan bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk seluruh nelayan di Kabupaten Tabanan.

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi I DPRD Tabanan I Ketut Arsana Yasa yang juga mantan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tabanan.

“Saat ini kami sedang memperjuangkan bantuan dana alokasi khusus (DAK) pusat untuk nelayan. Sebab sejak dua tahun kita tidak kebagian. Saya sudah beberapa kali bolak balik ke Kementerian untuk mengawal proposal dari Bupati. Namun hingga saat ini belum terealisasi,” ungkapnya, Jumat (22/3/2024).

Adapun proposal tersebut pada intinya berisi semua usulan sarana dan prasarana alat tangkap untuk nelayan tradisional yang notabane ada di Tabanan. Adapun usulan bantuan alat tangkap ini disesuaikan dengan kebutuhan nelayanan, yakni jukung (perahu), jaring ikan dan lainnya.

“Nelayan tradisional ini berdasarkan ekonomi kerakyatan, tidak seperti nelayan besar atau maju. Sehingga perlu mendapat bantuan pusat,” tegasnya.

Ketut Arsana mengaku, sebelumnya pemerintah sempat memberi bantuan kepada nelayan berupa jaring purse sein dan perahu besar yang sesungguhnya diperuntukkan untuk tangkapan dengan kapasitas 30 Gt.

Namun bantuan tersebut tidak diterima sebab nelayan di Tabanan adalah nelayan tradisional dan juga kondisi pantai yang tidak memungkinkan dijadikan tempat pendaratan kapal besar.

“Karena rugi juga. Yang cocok itu adalah alat alat utama yang diperlukan nelayan yakni perahu, mesin tempel, alat pancing, alat penangkap lobster, dan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan nelayan,” tambahnya. (ana)

Bupati Badung Serahkan LKPD Unaudited 2023 kepada BPK RI

Penulis
Pantau Bali
-
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan LKPD Unaudited tahun 2023 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, Jumat (22/3/2024).
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan LKPD Unaudited tahun 2023 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, Jumat (22/3/2024).

PANTAUBALI,COM, BADUNG – Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun 2023 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, Jumat (22/3/2024).

Laporan diserahkan dalam acara Penyerahan LKPD Unaudited tahun 2023 oleh seluruh Pemerintah di Provinsi Bali dan Kick-Off Meeting Pemeriksaan atas LKPD tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Bali, di Kantor BPK RI Perwakilan Bali, Renon,

Pada kesempatan tersebut Bupati Giri Prasta melakukan penandatangan berita acara serah terima dan menerima surat tugas pemeriksaan atas LKPD 2023 dari Kepala BPK RI Perwakilan Bali.

Bupati Giri Prasta menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Bali yang terus memberikan bimbingan serta tuntunan kepada Pemkab Badung dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan pendampingan BPK, diharapkan Pemkab Badung dapat memberikan laporan keuangan yang betul-betul transparan, akuntabel dan taat azas.

“Melalui laporan keuangan yang baik, sudah tentu BPK akan memberikan penilaian yang baik pula dengan harapan Badung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas hasil pemeriksaan LKPD 2023 ini,” harapnya.

Kepala BPK RI Perwakilan Bali Gusti Ngurah Satria Perwira menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun, namun dilaksanakan secara serentak baru dalam 2-3 tahun terakhir.

Dijelaskan, sesuai pasal 31 ayat 1 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana menyebutkan Gubernur, Walikota dan Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan APBD kepada DPRD diantaranya berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran.

Selanjutnya sesuai pasal 2 ayat 2 UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, dimana BPK diberi tugas untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah.

Memenuhi amanat undang-undang tersebut BPK juga melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah disampaikan secara resmi kepada BPK. Hasil pemeriksaan terhadap LKPD disampaikan oleh BPK selambat-lambatnya 2 bulan setelah laporan diterima.

“Pemeriksaan terhadap LKPD ini untuk memberikan opini kewajaran laporan keuangan,” terangnya.

Pihaknya juga menyampaikan terima kasih, dalam penyerahan LKPD ini pertama kali didampingi para pimpinan DPRD. Dalam mekanisme perundang-undangan kelembagaan DPRD bukan merupakan lembaga terpisah dalam kaitan dengan transparansi, kualitas dan penatausahaan keuangan pemerintah yang lebih baik dan akuntabel.

Ditambahkan, sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diatur bahwa dalam penyajian LKPD terdiri dari 7 laporan yaitu, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Dengan pemeriksaan LKPD ini, nanti BPK akan kembali menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pemerintah disertai opini. Diharapkan opini yang diraih yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berkualitas, memberikan manfaat bagi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“WTP berkualitas dalam artian tidak lagi terdapat permasalahan yang sering muncul atau berulang, seperti permasalahan penganggaran maupun pengelolaan aset,” pintanya.

Acara tersebut dihadiri Pj. Gubernur Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Kabupaten/Kota, Bupati, Pj. Bupati dan Walikota se-Bali, Sekda se-Provinsi Bali serta pejabat terkait. Sementara hadir mendampingi Bupati, Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, Inspektur Luh Suryaniti, Kepala BPKAD Ida Ayu Istri Yanti Agustini. (ana)

1...459460461...1,112Halaman 460 dari 1,112
Copyright © Pantau Bali 2023 | All Rights Reserved.