TABANAN – Pantaubali.com – Penanganan kasus dugaan money politik yang diduga dilakukan oleh salah satu caleg di kecamatan Kerambitan oleh Bawaslu Tabanan dipertanyakan warga.

Pasalnya hingga saat ini kasus tersebut tak kunjung berlajut. Padalah sejumlah saksi sudah dimintai keterangan oleh Bawaslu Tabanan.

“Kami sejauh ini belum mengetahui kelanjutan penangan kasus dugaan money politik yang diduga dilakukan oleh salah satu caleg di kecamatan kerambitan,” jelas sumber yang enggan namanya disebut, Minggu ( 19 Mei 219).

Menurut sumber yang berasal dari Kerambitan ini, kasus dugaan money politik tersebut mestinya dibuka sehingga masyarakat mengetahui apakah kasus tersebut telah tuntas atau masih dalam penanganan.

Sementara itu berdasakan informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, dugaan money politik dalam bentuk penyerahan dana hibah bansos berupa uang tunai pada saat mesimakrama sebesar Rp 50 Juta dilakukan oleh calon legislative I Wayan Lara pada tanggal 22 Maret 2019 di Bale Banjar Dinas Dukuh Gede, Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan, Tabanan. Dana Rp 50 Juta tersebut diserahkan untuk upacara Ngaben Massal yang akan digelar bulan Juli 2019 di Desa Pakraman Dukuh Belong, Kecamatan Kerambitan Tabanan.

Penyerahaan dana bansos tersebut juga sempat diunggah di media sosisal Facebook tanggal pada tanggal 22 Maret 2019 sepulang simakrama atau sekitar pukul 22.00 Wita. Namun dua hari kemudian tepatnya tanggal 24 Maret 2019 foto tersebut dihapus oleh si pengunggah yakni Putu Bayu Candra.

Sementara itu Ketua Bawaslu Tabanan I Made Rumada yang dihubungi per telpon mengatakan kasus tersebut sudah ditangani oleh Panwascam Kerambitan. Meskipun tidak ada laporan masyarakat terhadap masalah tersebut, pihaknya tetap memproses dengan memanggil semua pihak . “Sudah semuanya dipanggil dan dimintai keteranganya,” jelas Rumada. Hasilnya tidak ditemukan adanya pelanggaran karena bansos yang diserahkan itu satu tahun yang lalu yang masuk ke rekening bendesa adat. “Bendesa adat setempat yang meminta Pak Lara untuk menyerahkan pada waktu itu,” kilahnya.

TABANAN – Pantaubali.com – Pencabutan status Warisan Budaya Dunia (WBD) Jatiluwih oleh UNESCO mulai disikapi serius oleh Komisi IV DPRD Tabanan dengan menggelar rapat kerja bersama Dinas Kebudayaan Tabanan.

Rapat kerja yang berlangsung di ruang rapat DPRD Tabanan Jumat ( 17 Mei 2019) dihadiri langsung Ketua Komisi IV I Made Dirga besama beberapa anggotanya, hadir juga Kepala Dinas Kebudayaan Tabanan I Gusti Ngurah Supanji .

Mengawali rapat kerja tersebut Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Made Dirga menegaskan rapat kerja itu bertujuan untuk mendengarkan penjelasan dari Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan agar bisa meluruskan pemberitaan yang beredar di masyarakat.

Pada kesempatna itu Kadis Kebudayaan Kabupaten Tabanan, I Gusti Ngurah Supanji menjelaskan adanya permasalahan WBD Jatiluwih dikarenakan adanya landasan helipad di Jatiluwih, serta adanya usulan untuk dicabutnya status WBD jatiluwih khususnya lagi WBD Subak yang ada di Provinsi Bali. Adanya helipad di Jatiluwih hanya memakan lahan seluas 3×3 saja yang merupakan tanah gundukan yang diratakan. Ketika ada helikopter yang mendarat banyak yang manfaatkan untuk selfie yang akhirnya pihaknya mendapat teguran dari UNESCO.

“Pada dasarnya mereka yang selfiekan framenya terbatas sehingga masyarakat yang melihat langsung ke lokasi pasti akan beda pendapatnya dengan masyarakat yang hanya melihat melalui medsos. Dan kawasan helipad sebenarnya digunakan sebagai kawasan untuk berkumpul sebagai tempat meeting poin,” tuturnya.

Supanji menambahkan, Pada dasarnya yang menjadi WBD merupakan areal subak yang diplesetkan menjadi WBD Jatiluwih. Jadi kalau bicara WBD subak luasnya mencapai 17.336 ha yang terdiri dari sawah basah, sawah kering, hutan, pemukiman. Selain itu juga pihak Pemda tidak pernah mendapatkan kontribusi dari adanya WBD yang diberikan oleh Unesco, dan kesejahteraan yang didapatkan merupakan murni dari hasil masyarakat sekitar dalam bekerja sebagai petani.

“Yang ditetapkan oleh WBD adalah Subak yang luasnya mencapai 17,336 ha sedangkan Jatiluwih sebagai kawasan cagar budaya, jadi salah itu memberikan nama WBD Jatiluwih,” jelasnya

Ketua Komisi IV I Made Dirga mengatakan, setelah mendengar penjelasan dari Kadis Kebudayaan pihaknya membenarkan bahwa WBD tersebut adalah WBD Subak, bukan WBD Jatiluwih, dimana leading sektor dari WBD Subak bukanlah berada pada Pemda Tabanan, tetapi ada pada kewenangan pusat. “Jadi kalau kita yang ada di Tabanan tidak bisa melakukan apa-apa untuk WBD ini ya buat apa? Tetapi kalau WBD bisa memberikan dampak positif untuk Tabanan dalam mensejahterakan masyarakatnya ya mari berbuat,” ungkapnya.

Dirga berharap kepada pemerintah agar bisa menjelaskan kepada masyarakat tentang arti dari WBD, sehingga masyarakat dan pemerintah bisa melakukan sebagaimana mestinya. Sebab tidak bisa dipungkiri dengan adanya WBD subak di Jatiluwih kehidupan masyarakat disana mengalami perubahan ekonomi, begitu juga infrastruktur di Jatiluwih jelas sudah mengalami perkembangan yang pesat.

“Jangan dipungkiri adanya WBD subak di Jatiluwih sangat berdampak sekali, tetapi jangan lupa tujuan dari WBD juga harus kita penuhi agar semua bisa berjalan,” pungkasnya.

TABANAN – Pantaubali.com – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ny. Putri Sustini Koster, gelar harmonisasi dan sinkronisasi Gerakan PKK serta Kunjungan ke Rumah Contoh HATINYA PKK di Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Tabanan, Selasa (14/05) pagi kemarin.

Dalam kegiatan yang berpusat di Balai Banjar Batanduren, Desa Cepaka tersebut, Ny. Putri Suastini Koster beserta tim didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kediri, Ny. Rai Murdika. Hadir pula saat itu, Camat Kediri, I Made Murdika, Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabanan, Tim Penggerak PKK Desa serta para Lansia dan anak-anak juga turut memeriahkan acara tersebut.

Setibanya kira-kira jam 09.00 wita di lokasi kegiatan, Tim Penggerak PKK Provinsi Bali yang dikomandoi Ny. Putri Sustini Koster, disambut oleh para lansia yang melakukan senam kebugaran. Praktis saat itu Ny. Koster ikut berpartisipasi dalam senam tersebut sekitar beberapa menit.

Selanjutnya melakukan kegiatan sosial, seperti, memberikan bibit tanaman kepada Tim Penggerak PKK Desa Cepaka, menyuapi pangan sehat untuk salah seorang bayi dan lansia disana, dilanjutkan dengan penyerahan sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Setelah melakukan kegiatan sosial, Ny. Putri Sustini Koster langsung memberikan sambutan sekaligus membuka acara.

Dalam sambutannya, Ny. Putri Suastini Koster mengatakan bahwa peran PKK sangat sentral dalam mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga, sehingga Pemerintah harus membantu mensukseskan program-program yang diusung oleh Tim Penggerak PKK.

“Organisasi PKK merupakan organisasi yang sangat strategis, yang mampu menyentuh lapisan masyarakat terbawah. Dan apabila tidak dikelola dengan baik, tentunya menjadi kerugian bagi masyarakat Bali,” ucapnya.

Dilanjutkanya bahwa apa yang dilakukan oleh Tim Penggerak PKK ini tiada lain tujuannya adalah untuk mewujudkan 10 Program PKK yang dari dulu telah didengung-dengungkan agar tidak menjadi slogam semata tapi harus diterapkan di masing-masing Desa.

“Titiang ingin 10 program PKK tidak hanya diucapkan oleh Ibu Ibu tetapi diwujudkan, diantaranya Gerakan Puspasari , Gerakan Pusat Pangan Sehat dan Lestari melalui halaman asri, teratur, indah dan nyaman.Hatinya PKK,” pungkas Ny. Koster.

Dirinya berharap, dengan diadakannya kegiatan ini Ibu-ibu PKK, khususnya di Pedesaan agar menerapkan, dan menata halaman (natah) agar tetap asri dan bermanfaat. “Saya harap ibu-ibu rajin menata halaman rumah dan kami akan kasi reward study banding ke Thailand terkait pertanian bagi yang beruntung atau yang terbaik penataannya,” bebernya.

pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kediri, Ny. Rai Murdika menanggapi arahan dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Dirinya mengatakan terkait hal itu akan melakukan pembinaan kerumah-rumah. “Agar yang lain kena imbas Hatinya PKK, sehingga halaman yang ada semua penuh dengan tanaman yang bermanfaat melalui pemanfaatan tanah Pekarangan (Natah),” ucapnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut benar-benar terjadi, Ny. Rai Murdika telah memikirkan bagaimana perencanaan dan pelaksanaanya.Dikatakanya bahwa PKK Kediri termasuk Desa-desa yang ada di Kediri mempunyai program arisan. “Jadi setiap jadwal arisan, kami PKK Kecamatan akan hadir dan bersama-sama membina dan langsung memberi contoh menata pekarangan,” jelasnya. @humastabanan.

TABANAN – Pantaubali.com – Minimnya sosialisasi penerapan zonasi yang akan di berlakukan dalam penerimaan peserta didik (PPDB) Membuat Komisi IV DPRD Tabanan terkesan Mangkel dengan pihaknyang terkait.

Dalam hal ini Komisi IV DPRD Tabanan mendorong sosialisasikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 yang akan di lakukan pada bulan Juni mendatang.

“Semuanya harus berkontribusi dalam proses sosialisasi PPDB tahun ini, apa yang terbaik bagi pendidikan di Tabanan untuk melakukan sosialisasi sedini mungkin sehingga pelaksanaan PPDB di bulan Juni 2019 nanti tidak amburadul,” kata Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Made Dirga dalam rapat kerja bersama OPD terkait di Kantor DPRD Tabanan, Senin (13/5/2019) didampingi anggotanya I Gusti Komang Wastana, I Nyoman Suadiana, dan I Wayan Wiryadana serta I Wayan Gindera.

“Kami dari Komisi IV menyarankan kepada pihak terkait untuk memikirkan sejak jauh – jauh hari apa yang harus dilakukan dalam PPDB, jangan sampai nanti prosesnya amburadul,” tegasnya.

Dirga menjelaskan minimal instansi terkait segera melakukan sosialisasi PPDB. Sehingga polemik yang sempat terjadi beberapa tahun belakangan ini tidak terjadi lagi. Semestinya pihak eksekutif tidak perlu menunggu PPDB datang lagi untuk mencari solusinya,terkait adanya kekurangan rombel di dua Kecamatan Tabanan dan Kediri, tetapi belum ada sehingga sangat disayangkan jika ini sangat lambat.

Namun pihakanya berharap sosialisasi sejak dini sangat penting di lakukan agar masyarakat khususnya para orang tua paham betul bagaimana prosedur PPDB dengan sistem zonasi itu.

Disamping itu diharapakan pula masyarakat juga harus pro aktif untuk mencari informasi misalnya di internet tentang sistem zonasi tersebut.

“Kata dari OPD terkait mereka belum sosialisasi karena SK belum di tandatangani oleh Bupati, padahal kan sudah ada aturan pusat, yang ditindaklanjuti dengan SK Bupati,” lanjutnya.

Lebih jauh, Dirga mengimbau agar orang tua peserta didik baru dijadikan objek utama dalam proses sosialisasi. Jika orang tua sudah mengerti seluruh peraturan PPDB, maka akan meminimalisasi pengaduan.

“Biasanya, pengaduan terjadi karena belum ada pemahaman yang menyeluruh. Jadi, kita harus tekankan sosialisasi kepada mereka,” tambahnya.

Meskipun demikian selaku pengawas pihaknya akan terus mengawal PPDB di Tabanan agar berjalan dengan baik. Dan walaupun nanti selaku anggota dewan ada orang tua siswa yang mendatanginya dan meminta bantuannya untuk meloloskan anaknya di sekolah tertentu, Dirga mengaku akan menjelaskan kepada masyarakat tentang sistem yang berlaku. “Selaku anggota dewan harus mampu menjelaskan kepada masyarakat tentang aturan yang berlaku, sehingga masyarakat paham,” tandas Politisi asal Desa Sudimara ini.