TABANAN – Pantaubali.com – Uji tera sejumlah stasiun pengisian baham bakar yang di lakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan di Sejumlah SPBU yang berlokasi di jalur mudik Lebaran 2019. Petugas mengecek nozel (alat copr BMM) dan takaran BBM.

Pengawasan dan pengecekan nozel serta takaran BBM dilakukan petugas Perindag di sejumlah SPBU pada jalur mudik lebaran sejak beberapa hari terakhir. “Pengawasan di jalur mudik sudah kami lakukan sesuai instruksi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, untuk di Tabanan dilakukan di SPBU abiantuwung, by pass Ir Sukarno, Gerogak, Lumajang, Lalanglinggah, Soka, Selabih dan SPBU Pesiapan,” ungkap Kabid Meteorologi Wayan Roby Megananta, Diperindag Tabanan, Selasa (28/5/2019).

Menurutnya, kegiatan pengawasan SPBU ini untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada konsumen agar terhindar dari praktek penyelewengan saat pengisian BBM. Karena peningkatan akan permintaan kebutuhan BBM saat momen mudik Lebaran memungkinkan terjadinya aksi kecurangan yang dilakukan oleh oknum di SPBU ataupun karena faktor ketidaksengajaan akibat gangguan alat (eror) akibat lonjakan transaksi. “Kami berusaya mencegah terjadinya kecurangan yang dpat merugikan konsumen,” tandasnya.

Selain pengawasan di jalur mudik, belakangan ini bidang terkait juga masih disibukkan dengan kegiatan uji tera rutin. untuk layanan tera SPBU yang wajib dilakukan sebagai salah satu syarat untuk bisa mendapatkan stok suplai Bahan Bakar Minyak. Dan kegiatan ini, lanjut kata Roby memang menjadi prioritas layanan tiap tahun. “Untuk tera ulang SPBU wajib dilayani semua, karena dampaknya sangat besar untuk dapat stok dan suplay BBM,” ucapnya.

Di Tabanan setidaknya ada 17 SPBU dan pada bulan April serta Mei ini ada yang sudah mengajukan permohonan tera ulang, salah satunya SPBU di daerah Candikuning Baturiti. Terkait layanan tera ini sebenarnya sangat penting dilakukan hanya saja sejumlah kendala yang dihadapi saat ini menyebabkan pelayanan tera dan tera ulang belum mampu menyasar seluruh pasar maupun UTTP di Kabupaten Tabanan.

Hambatan itu seperti terbatasnya SDM yang berhak atau memiliki kualifikasi yang saat ini di Kabupaten Tabanan baru ada 2 orang. Dan tidak kalah pentingnya belum tersedianya tempat reparasi UTTP bilamana UTTP yang saat ditera ulang perlu perbaikan, yang saat ini hanya mengandalkan jasa reparasi di luar kabupaten.

”Potret pelayanan tera, tera ulang masih jauh dari harapan, tentu saja perlu komitmen daerah sehingga ke depan kendala-kendala ini diharapkan bisa diatasi dan pelayanan tera ulang dapat lebih optimal demi mempercepat terwujudnya tertib ukur dalam upaya perlindungan konsumen,” pungkasnya.

TABANAN – Pantaubali.com – Wakil Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menghadiri sekaligus mengapresiasi Upacara Pitra Yadnya (Ngaben Masal) yang digelar oleh masyarakat Desa Pekraman Kloncing, Wangaya Gede dan Desa Adat Tengkudak, Penebel, Senin (27/5) sore kemarin.

Sesuai dengan paradigma masyarakat terdahulu, tidak sembarang orang bisa menggelar Upacara pengabenan untuk leluhurnya, dikarenakan biayanya yang sangat mahal. Kalau tidak bangsawan, maka hanya orang kayalah yang mampu melaksanakan hal tersebut, sehingga masyarakat yang biasa dan bahkan belum berkecukupan tidak akan mampu melaksanakannya.

 “Ngaben Masal merupakan suatu terobosan untuk menanggulangi mahalnya biaya pengabenan dan merubah paradigma masyarakat terdahulu. Dengan konsep Ngaben Masal yang dilakukan dengan kekompakan dan gotong-royong, mahalnya biaya pengabenan dapat dihilangkan sehingga meringankan beban masyarakat,” jelas Wabup Sanjaya saat membacakan sambutannya.

Disamping itu, Ngaben merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat Hindu di Bali, sehingga dengan adanya konsep Ngaben Masal ini, masyarakat Hindu di Bali bisa dengan mudah membayar utang kepada leluhurnya.

“Membayar utang kepada leluhur tanpa meninggalkan utang bagi kita, itulah yang Saya harapkan dari masyarakat tiang dengan pelaksanaan Ngaben Masal ini. Pemerintah akan selalu mensuppor dan selalu mendukung kegiatan Ngaben Masal yang digelar masyarakat Tabanan,” ungkap Wabup Sanjaya.

Di satu sisi, Wabup Sanjaya menegaskan bahwa pelaksanaan Ngaben Masal tidak akan pernah mengurangi makna dari Upacara Pengabenan tersebut, malah dikatakannya Ngaben Masal sudah sangat semarak dilakukan di bali khususnya di Tabanan.

“Karya Ngaben masal didasari dengan tulus ikhlas, lascarya, dipuput oleh sulinggih dan kesaksi murdaning jagat itulah yang namanya karya yang satwika, utamaning utama. Niki sampun yadnya sane pantes tanpa memberatkan pihak penyelenggara,” tegas Sanjaya.

Dijelaskan oleh Ketua Panitia Karya masing-masing penyelenggara, Ngaben Masal di Desa Pekraman Kloncing mengikutsertakan sawa (arwah) sebanyak 7 sawa dan 2 Ngelungah serta metatah 12 orang. Puncak Karya digelar pada tanggal 28 Mei 2019, dengan penghabisan kurang lebih Rp. 70 juta. Serta Ngaben Masal di Desa Adat Tengkudak, dijelaskan diikuti oleh 15 Sawa (Arwah). @humastabanan.

TABANAN – Pantaubali.com – Wakil Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, sampaikan rasa bangga dan terimakasih atas semangat yang ditunjukan warga Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, sehingga mampu tampil mewakili Kabupaten Tabanan dalam Lomba Desa Tingkat Provinsi tahun 2019.

Hal itu disampaikan Wabup yang akrab disapa Sanjaya tersebut saat menghadiri acara persiapan dalam rangka Penilaian Lomba Desa di Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Senin (27/5) pagi. Hadir pula saat itu perwakilan dari DPRD Kabupaten Tabanan, Kepala DPMD Kabupaten Tabanan, OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabanan, Unsur Muspika, Perbekel dan tokoh masyarakat setempat.

Tampilnya Desa Dauh Peken sebagai Duta Kabupaten Tabanan dalam Lomba Desa Tingkat Provinsi Bali tahun 2019 ini, setelah melalui tahapan penilaian yang dilakukan di Pemkab Tabanan dengan menyisihkan 9 Desa wakil Kecamatan yang ada di Kabupaten. Berdasarkan hasil tersebut, Desa Dauh Peken dipercaya mewakili Kabupaten Tabanan dalam Lomba Desa Tingkat Provinsi Tahun 2019.

“Momen ini merupakan titik awal untuk terus berbuat yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Pada saat ini Saya ingatkan bahwa lomba seperti ini adalah bukan tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mengingatkan kepada kita semua agar selalu bangkit dan bersemangat mengatasi permasalahan, mengelola potensi yang ada untuk dapat secara maksimal kita manfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Wabup Sanjaya dalam sambutannya.

Wabup Sanjaya juga berharap agar Lomba Desa seperti ini menjadi ajang untuk evaluasi diri bukan hanya bagi warga Desa Dauh Peken namun seluruh Desa yang ada di Tabanan, tidak terlepas juga seluruh OPD di Lingkungan Pemkab Tabanan. Dijelaskan Wabup Sanjaya, bahwa pada hakekatnya Lomba Desa merupakan penilaian atas kinerja instansi yang tercermin dalam pembangunan di Desa.

“Oleh karena itu, mulailah merancang program yang inovatif, bersinergi satu sama lainnya sehingga dengan kemampuan sumber daya Daerah yang terbatas dapat dioptimalkan untuk menjadikan masyarakat Tabanan yang Serasi (Sejahtera, Aman dan Berprestasi),” ujarnya.

Wabup Sanjaya juga menambahkan bahwa momen saat ini adalah momen yang paling strategis juga dalam menumbuh kembangkan semangat gotong-royong bagi seluruh elemen masyarakat. “Seperti diketahui, gotong-royong sebagai bagian dari sistem nilai budaya Bangsa yang perlu terus dipertahankan dan dikembangkan dalam rangka memperkuat rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Bangsa ini,” imbuh Sanjaya,

Kepala Dinas DPMD, Roemi Soelistyawati menambahkan, bahwa Lomba Desa ini merupakan instrument tahunan dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan dan sekaligus sebagai tolak ukur atas capaian program dalam pembangunan Desa. Partisipasi dan keswadayaan masyarakat dijadikan sebagai piranti dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat mengakselerasi pembangunan Nasional dan Nawa Cita Bapak Presiden Joko Widodo.

Dijelaskan juga, hal ini dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong-royong masyarakat sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, pungkasnya.

TABANAN – Pantaubali.com – Komisi IV dan Komisi II DPRD Tabanan hari ini melakukan kunjungan kerja ke dua tempat di antaranya kawasan heliped yang kini menjadi centre point di Jatiuwih dan GOR Debes Tabanan, Senin (27/5).

Kunjungan pertama adalah lokasi yang sebelumnya sempat didarati heli dan kemudian berubah jadi center poin. Kemudian lanjut Cek Proyek GOR Debes yang pengerjaannya akan dimulai pada 29 Mei besok.

Kunjungan DPRD Tabanan ke kawasan centre point di kawasan DTW Jatiluwih ini atas dasar polemik dan sempat jadi sorotan belum lama ini, yakni keberadaan helipad di tengah kawasan yang sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD) oleh Unesco.

Kunjungan dipimpin oleh Ketua Komisi IV, I Made Dirga yang juga didampingi oleh Ketua Komisi II DPRD Tabanan, AA Gede Dharma Putra serta beberapa anggota DPRD lainnya. Selain itu anggota DPRD juga didampingi oleh pihak Dinas Pariwisata serta Dinas PUPRPKP. Mereka langsung menuju lokasi dengan naik kendaraan yang disiapkan pengelolaan DTW Jatiluwih. Dan ketika sampai di lokasi (helipad), kawasan tersebut sudah berubah menjadi centre point yang dilengkapi dengan taman.

Made Dirga menegaskan, wilayah tersebut dirasa perlu adanya lembaga khusus yang mengelola WBD. Sehingga dalam pengelolaan dan pembangunannya akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dia menyebutkan, selama ini belum ada yang melanggar ketentuan, dan kedepannya jangan sampai ada yang melanggar. Artinya harus ada yang mengawasi dan ada aparat yang melakukan tindak tegas jika ad ayang melanggar.

“Jadi mari bersama untuk menjaga hal ini (WBD) baik itu dari masyarakat, pengelola dan pihak Pemerintah Tabanan. bagaimana nanti menjaga apa yang boleh, dan ada yang tidak. Termasuk juga fasilitasnya, yang mana yang boleh yang mana yang tidak itu harus diperhitungkan,”

“Sehingga jika tidak ada pengawasan juga susah. Lebih baik lagi pemerintah ngantor di Jatiluwih untuk melakukan pengawasan. Kemudian juga sosialisasi untuk pemahaman terkait WBD kepada masyarakat,” tegas Dirga.

Setelah mengunjungi, Jatiluwih, rombongan ini langsung bergerak menuju GOR Debes Tabanan. kunjungan tersebut hanya untuk memastikan sejauh mana pembangunan telah berlangsung dan bagaimana persipan Tabanan sebagai tuan rumah Porprov Bali. terlebih lagi, nantinya GOR Debes ini akan menjadi ikon utama untuk Proprov Bali.

“Berbekal informasi dari eksekutif pada rapat kerja kemarin yang nantinya gedung ini (GOR) akan bisa digunakan, kami harapkan berjalan dengan baik dan GOR ini nantinya bisa digunakan untuk Porprov,” katanya.

Pembangunan GOR ini akan terus diawasi agar pembangunan berjalan dengan baik. Jangan sampai nantinya tak bisa digunakan saat Porprov.

“Kami akan awasi terus ini pembangunan, sehingga kami memilih turun. Jangan sampai nanti bangunan ini terlantar kan tidak bagus. Dan syukur saat ini sudah dinyatakan akan dilanjutkan mulai 29 Mei ini, kita lihat saja setelah tanggal kontrak nanti,” tegasnya.

“Kami harapkan juga pemerintah lebih ketat dengan urusan ini (pembangunan GOR). Jadi gak boleh dilepas begitu saja, pemerintah juga harus rutin mengecek,” tandasnya.

TABANAN – Pantaubali.com – Sebagai salah satu aset penting yang dimiliki Kabupaten Tabanan, Danau Beratan memiliki peran penting sebagai cadangan air di Bali serta merupakan daya tarik wisata alam dan tentunya tidak akan mudah untuk merawat dan menjaga ekosistem. Sebagai upaya untuk menindaklanjuti hal tersebut, salah satunya adalah potensi pencemaran air danau serta kerusakan daerah tangkapan air, maka Pemkab Tabanan bekerja sama dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Unda Anyar, membentuk sebuah Kelompok Kerja Penyelamatan Danau Beratan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Danau Beratan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat (24/5) pagi di Ruang Rapat D’Sant Resto Tabanan yang dihadiri Sekkab Tabanan I Gede Susila, Kepala Dinas Lingkungan Hidup I Made Subagia, perwakilan BPDASHL Prof. Kartini, Ketua badan pengelola Danau Beratan I Wayan Mustika, Camat Baturiti I Ketut Ridia, OPD terkait, serta Perbekel se Kecamatan Baturiti.

Bupati Eka dalam sambutan tertulis dibacakan oleh I Gede Susila sangat mengapresiasi  dan mengucapkan terimakasih  atas upaya yang dilaksanakan oleh BPDASHL Unda Anyar yang telah  memprakarsai penyusunan rencana pengelolaan di Danau Beratan. “Penyelamatan ekosistem danau memerlukan “environmental mainstreaming”, yaitu terintegrasinya upaya pengendalian dampak ke dalam kebijakan dan kegiatan berbagai sektor pembangunan dan kegiatan usaha. Pengintegrasian upaya ke dalam kebijakan dan program kegiatan ini, menjadi corrective action pada berbagi sector terkait,” ungkapnya.

Menurutnya, penyelamatan ekosistem danau juga memerlukan upaya terpadu antar aspek, sehingga rumusan program penyelamatan danau harus strategis dan menjawab keterpaduan penanganan. “ Perlu keterlibatan semua pihak untuk menangani masalah yang terjadi di Danau Beratan, kita harus bekerja sama saling bahu membahu menjaga aset yang kita miliki ini,” imbuhnya.

Dikatakannya juga peran serta seluruh instansi terkait sangat diperlukan dan melakukan  sinergi dalam pemulihan ekosistem Danau. “Melalui pertemuan ini saya harapkan dapat teridentifikasi sejauh mana perkembangan upaya dan hasil pemulihan ekosistem Danau Beratan serta rencana tindak lanjut kedepannya, sehingga pada akhirnya target yang ditetapkan tercapai dengan optimal menuju Tabanan yang SERASI (Sejahtera, Aman dan Berprestasi).”ucapnya.

Sementara Prof Kartini dalam kesempatan tersebut mengatakan, BPDASHL  merupakan sebuah lembaga yang memiliki kewajiban untuk menjaga ekosistem serta kelestarian lingkungan utamanya lingkungan sungai dan danau. Menurutnya, aset Danau Beratan yang dimiliki Pemkab Tabanan memiliki peran yang sangat vital karena Danau Beratan merupakan destinasi wisata yang sudah menjadi ikonnya Bali.

“Kami memiliki kewajiban serta tugas penting untuk menjalankan misi kami dalam penyelamatan ekosistem lingkungan danau dan sungai. Mudah-mudahan kerjasama yang kita jalin akan membuahkan hasil maksimal ke depan,” tandasnya. @humastabanan.

TABANAN – Pantaubali.com – Komitmen mewujudkan Pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, menghantarkan Pemerintah Kabupaten Tabanan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian, hebatnya lagi ini merupakan WTP yang kelima kali berturut-turut yang disabet oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan di bawah kepemimpinan Bupati Ni Putu Eka Wiryastuti dan Wakil Bupati I Komang Gede Sanjaya.

Penghargaan Opini WTP ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Daerah Bali kepada Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, se-Provinsi Bali yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Daerah Bali, Denpasar, Jumat, (24/5) siang.

Tentu saja keberhasilan ini sangat disyukuri Pemkab Tabanan, terutama Bupati Eka. Dirinya mengucapkan puji syukur atas pencapaian predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dijelaskannya ini merupakan hasil dari kerja keras dari semua pihak, terutama Rakyat Tabanan. “Astungkara kita semua meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ungkapnya.

Dengan adanya bukti nyata WTP ini menunjukan kinerja pertanggungjawaban keuangan di Tabanan berjalan dengan baik dalam upaya mewujudkan Pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Dan kedepannya Bupati Eka berharap agar semua pihak di kabupaten Tabanan, khususnya OPD di lingkungan Pemkab Tabanan agar mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja guna mempertahankan Opini yang telah diterima.

“Oleh karena itu kami mohon BPK bisa menjadi partner kerja kami dalam memberikan pelayanan yang  terbaik termasuk pertanggungjawaban yang terbaik dalam pengelolaan keuangan Negara,” imbuhnya.

Pada acara yang dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah se-Provinsi Bali tersebut, Kepala BPK Perwakilan Daerah Bali, Sri Haryoso Suliyanto, mengatakan hal ini dilakukan untuk memenuhi amanat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pengelolaan tanggungjawab keuangan Negara pada pasal 17 ayat 2 yang menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Dirinya menerangkan bahwa laporan keuangan yang diserahkan terdiri dari 3 laporan yaitu, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2018, laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Dijelaskannya lagi bahwa seluruh Kabupaten/Kota se-wilayah Provinsi Bali mendapat predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Atas prestasi yang dicapai kami ucapkan selamat dan berharap agar Pemerintah Kabupaten/Kota terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Daerah terutama terkait dengan aspek sistem dan prosedur, aspek kebijakan, dan sumber daya manusianya. Ketiga aspek ini merupakan aspek yang terus harus ditingkatkan dalam pengelolaan keuangan Negara di Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali,” tegasnya.@humastabanan.-