TABANAN – Pantaubali.com – Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, kebanjiran undangan menjadi Narasumber di sebuah acara. Terbaru Bupati yang akrab disapa Eka tersebut menjadi Narasumber pada acara Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Kerukunan Bangsa ‘Merajut Kerukunan Bangsa Pasca Pemilu 2019 Guna Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Kamis, (20/6) pagi, di Aston Hotel dan Convention Center Gatsu Barat, Denpasar.

Acara yang digelar Kemenkopolhukam dengan tujuan mewujudkan kesadaran Berbangsa dan Bernegara dalam rangka mewujudkan Rakyat adil dan makmur tersebut juga dihadiri oleh Kolonel Yusra Yunus, Deputi VI Bidkor Kesbang, Arief Poerboyo Moekiyat, Wakapolda Bali, Ketua FKUB Bali, Ketua KNPI Bali, Jajaran TNI Polri, serta nampak juga tokoh Karang Taruna se-Bali.

Dalam acara tersebut Bupati Eka mengucapkan piji syukur karena telah diberikan kesempatan untuk bertemu dalam acara Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Kerukunan Bangsa ‘Merajut Kerukunan Bangsa Pasca Pemilu 2019 Guna Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

“Kita diberikan kesempatan untuk menyatukan hati dan niat kita untuk menjaga Bangsa yang kita cintai ini yaitu Bangsa Indonesia yang kita banggakan,” ucap Bupati Eka.

Pada kesempatan itu Bupati Eka yang track recordnya merupakan seorang Kepala Daerah, lebih menekankan kepada penyampaian tentang Kebijakan Pemerintah. “Kebetulan Saya adalah Bupati Tabanan yang secara langsung memimpin Tabanan. Dimana Saya rasa Tabanan telah menciptakan suatu kerukunan umat yang saling menjaga rasa dan keinginan kita untuk membuat Tabanan itu selalu damai dan indah,” jelasnya.

Oleh karena itu, peran Pemerintah disinggung Bupati Eka sangat penting dalam merajut kerukunan Bangsa. Karena menurutnya kerukunan itu tercipta harus terlebih dahulu dari seorang pimpinan, dari tokoh masyarakatnya, dari tokoh agamanya, baik organisasi masyarakat yang ada di dalamnya yang tentunya mereka sangat berperan di dalam kelangsungan kedamaian dan kerukunan berbangsa dan bernegara.

“Di jajaran sendiri kita ada Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), mempunyai peran yang sangat penting. Karena kami di Tabanan lebih banyak menyelesaikan masalah melalui hubungan yang baik dengan Forkopimda. Semua masalah kita selesaikan dengan hati, dengan kekeluargaan untuk membuat situasi yang damai di Tabanan,” pungkas Bupati Eka.

Dijelaskannya juga, selain Forkopimda, FKUB (Forum kerukunan Umat Beragama) juga sangat mempunyai peranan yang sangat penting. “FKUB ini sangat penting, karena disini semua umat bergabung dalam satu wadah untuk mereka membicarakan hal-hal yang sifatnya sensitif, yang sifatnya antisipasi untuk bisa diselesaikan dengan Baik,”.

Bupati Eka juga berharap peran serta serta dari semua pihak, karena menurutnya tanpa peran serta dari seluruh elemen Masyarakat, kerukunan dan kedamaian berbangsa dan bernegara itu tidak akan pernah terwujud. Dengan terciptanya kerukunan dan kedamaian berbangsa dan bernegara, maka akan seiring dengan terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

“Artinya dari atas ke bawah harus satu suara. Jadi jangan diatas saja satu suara tapi dibawahnya tidak satu suara, ini yang tidak boleh terjadi. Sinkronisasi, Bahasa yang sama, Rasa yang sama harus diciptakan. Baik dari tokoh-tokohnya, elit partainya, elit politiknya harus sama. Boleh kita berbeda saat memperjuangkan pilihan kita, tapi saat seusai Pesta Demokrasi tersebut kita rajut kembali rasa persatuan, rasa kesatuan kita terhadap Bangsa dan Negara,” imbuh Bupati Eka.

Selain Bupati Eka, acara tersebut jug menghadirkan tokoh ternama lainnya sebagai narasumber, diantaranya, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet (Ketua Asosiasi FKUB Indonesia), dan Nyoman Gede Antaguna (Ketua DPD KNPI Bali). @humastabanan.

TABANAN – Pantaubali.com – Polemik penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 ini terus terjadi. Hal ini membuat Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tabanan bersama Komisi IV DPRD Tabanan semakin gencar melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar sekolah dan orang tua siswa paham. Seperti yang dilakukan di SD I Dajan Peken Tabanan, Plt Kadisdik I Wayan Miarsana bersama Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Made Dirga memberikan sosialisasi kepada seluruh kepala SD se-Kecamatan Tabanan, Kamis (20/6/2019).

Pada kesempatan tersebut Plt Kadisdik I Wayan Miarsana menjelaskan secara rinci sistem zonasi penerimaan siswa SMP di Tabanan. Miarsana berharap kepala SD memberikan sosialisasi kepada orang tua siswa kelas 6 atau yang baru tamat terkait sistem zonasi tersebut. “Kami minta kepala sekolah mengumpulkan orang tua siswa untuk bisa diberikan pemahaman tentang sistem zonasi tersebut,” pinta Miarsana.

Usai acara Miarsana didampingi Kabid SMP I Made Dharmawita menjelaskan bahwa sistem zonasi tersebut harus dipahami benar guru, kepala sekolah dan orang tua siswa serta stake holder terkait. Sistem zonasi yang dilaksanakan pemerintah pusat bertujuan untuk pemerataan pendidikan.

Sehingga orang tua tidak mampu, setengah mampu dan mampu bisa bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang sama dengan mendekatkan mereka dengan sekolah. “Asumsinya, kalau dekat sekolah, akan lebih efektif melakukan pendidikan serta ada pemerataan kemampuan siswa,” katanya.

Diakui, dengan adanya sistem zonasi ini pemerintah memang harus meningkatkan kualitas SDM seperti pendidik dilakukan secara merata. Begitupun dengan sarana dan prasaran pendukung juga harus mendpatkan perhataian sehingga tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai. “Untuk hal itu memang dilakukan secara bertahap,” tandasnya.

Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Tabanan ini kembali menegaskan agar semua pihak kembali menanamkan bahwa tidak lagi ada sekolah favorit. semua sekolah kini diberlakukan sama. Seorang siswa menjadi pintar tidak semata-mata tergantung dari sekolahnya, tetapi siswa itu sendiri sehingga kini tidak harus mengejar sekolah dianggap favorit yang kini sudah tidak ada lagi. “Harus ditanamkan di sekolah manapun sama dan semua bisa meraih suskses tentu dengan kerja keras,” sebutnya lagi.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Made Dirga. Diapun menegaskan kalau pemerintah sudah menerapkan sistem zonasi ini dan harus dijalankan. Dia melihat dengan sistem zonasi ini akan terjadi pemerataan pendidikan dan tidak hanya terpusat pada satu atau dua sekolah yang dianggap favorit.

”Zonasi wajib dilakukan karena sudah ditetapkan pemerintah karena bertujuan menata pendidikan lebih baik, namun kedepannya memang harus didukung peningkatan kualitas SDM serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai,” tandasnya.

Terkait adanya kemungkinan titip menitip dari masyarakat agar anaknya bisa diterima di sekolah favorit, Dirga menegaskan, dengan sistem zonasi ini sudah tidak mungkin lagi dilakukan. Apalagi hal ini sudah menjadi kesepakatan antara Dinas Pendidikan dengan DPRD untuk menerapkan sistem zonasi. “Masyarakat harus diberi pemahaman tentang hal ini dan sosialisasi harus terus dilakukan,” pintanya.

Sementara itu, beberapa kepala sekolah mengaku akan berhadapan dengan orang tua siswa yang memaksakan anaknya bsia diterima di sekolah yang diinginkan meski di luar zonasi. Apalagi ada informasi banyak orang tua mencari surat domisili agar anaknya terkesan tinggal dekat dengan sekolah sehingga bisa diterima.

”Kami tidak mungkin mengecek secara detail surat keteragan domisili yang dipakai, kami harap kepala dusun dan perbekel jujur dan tidak memberikan surat keterangan domisili , kalau memang tidak tinggal di daerahnya,” harapnya.

TABANAN – Pantaubali.com – Rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pegawai negeri sipil (PNS).dilakukan sesuai dengan kebutuhan atau analisis beban kerja (ABK) dan bukan hanya mengacu ke Batas Usia Pensiun (BUP).

Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Komisi I DPRD Tabanan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terkait rencana usulan formasi PNS dan PPPK tahun 2019.Kamis (20/6/2019)

Menurut data yang berhasil diperoleh, kebutuhan ASN berdasarkan analisis beban kerja mencapai 2.613 dengan rincian tenaga guru 946, tenaga kesehatan 774, dan 893 tenaga teknis.

Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi menjelaskan agar pada perekrutan pegawai tahun ini bisa melihat kebutuhan di Tabanan. Sebab jika hanya melihat dari Batas Usia Pensiun (BUP), jumlahnya masih sangat jauh berkurang jika melihat jumlah dari analisis beban kerja (ABK).”Artinya nanti kita usulkan sesuai dengan kebutuhan, melihat BUP dan ABK di Tabanan.Jika di biarkan terus menerus, kita tidak akan bisa memenuhi kebutuhan di Tabanan.”Intinya usulan sesuai dengan kebutuhan kita di Kabupaten Tabanan,”tegas politisi asal Belayu Marga.

Sementara itu menurut anggota DPRD I Gusti Nyoman Omardani mengusulkan agar selain mengusulkan formasi guru, di harapkan juga diusulkan tenaga tata usaha (TU) khususnya di Sekolah Dasar (SD). Karena selama ini diakuinya banyak guru yang kerjanya rangkap.”Banyaknya guru kelas yang kerap menjabat sebagai tenaga TU di sekolah,”katanya.

“Guru memang sangat dibutuh akan tetapi pelaksanaan kegiatan administrasi disekolah juga sangat penting. Terkadang saat ini ada guru yang juga merangkap menjadi tenaga TU di sekolah, sehingga mereka tidak fokus untuk mengajar karena harus terbebani dengan masalah administrasi sekolah.

Kedepanya jumlah kebutuhan ASN di Tabanan, nantinya adalah pemerataan, dan banyaknya guru kelas yang kerap menjabat sebagai tenaga TU di sekolah,”tandasnya.

TABANAN – Pantaubali.com – Kelima fraksi DPRD Tabanan menyampaikan pandangan umumnya terhadap empat buah rancangan peraturan daerah (ranperda) yang disampaikan oleh Bupati Tabanan, Selasa (17/6).

Rapat dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi itu digelar Rabu (19/6/2019) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tabanan. Kelima Fraksi memberikan banyak masukan untuk pembahasan keempat Ranperda tersebut selanjutnya.

Adapun keempat ranperda tersebut antara lain adalah ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2018, ranperda tentang Perubahan atas peraturan daerah No16 tahun 2014 ttg pernyertaan modal daerah pada PD. Air Minum, ranperda tentang Perubahan ke tiga atas peraturan daerah No 29 tahun 2011 ttg retribusi tempat rekreasi & olah raga dan ranperda tentang PDAM Tirta Amerta Buana Kabupaten Tabanan.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Tabanan Ni Made Meliani dan Ni Nengah Sri Labantari tersebut, menurut Fraksi PDI Perjuangan yang pandangan umumnya dibacakan I Nyoman Arnawa, raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) jangan sampai membuat Pemkab Tabanan takabur kemudian larut dalam euforia karena opini wajar tanpa pengecualian bukanlah berarti sebuah kesempurnaan.

Dikatakan, PAD Tabanan masih merupakan pendapatan konvensional dan masih minim inovasi, padahal sesungguhnya potensi daerah belum secara optimal terealisasi, sebagi contoh terlihat dari pendapatan daerah yang bersumber dari Piutang PBB sekitar Rp 55 milyar yang hingga saat ini tidak ada kebijakan yang jelas untuk penyelesaiannya. “Begitu pula halnya dengan pendapatan dari Retribusi Parkir Tepi Jalan, dengan telah memasang 15 mesin parkir elektronik justru pendapatannya mengalami penurunan. Ini perlu dicari akar persolannya,” tandas Arnawa.

Pemandangan umum Fraksi Golkar yang dibacakan Ketut Budi Adnyana, menanggapi Ranperda tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga bahwa pihaknya sependapat dengan pihak eksekutif untuk dikenakan retribusi dan menyarankan untuk di terapkan e-Ticketing, untuk lebih bisa menekan kebocoran dan meningkatkan PAD pada obyek wsiata. “Untuk sarana olah raga mungkin perlu di pertimbangkan, karena berkaitan dengan masalah sosial dan kesehatan masyarakat,” pintanya.

Pemandangan umum Fraksi Gerindra yang dibacakan ketuanya I Wayan Wiryadana, menyoroti penyertaan modal untuk PD Air Minum, realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga diharapkan dapat dilaksanakan maksimal ehingga Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan terus meningkat.

Begitu juga terhadap pengelolaan daerah tujuan wisata (DTW) sehingga target pendapatan daerah dapat tercapai 100 persen. Begitu pun dengan pandangan umum dari Fraksi Gabungan Nasdem dan Hanura yang dibacakan oleh I Gusti Ngurah Sanjaya berharap keempat Ranperda tersebut nantinya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat ketika ditetapkan menjadi Perda.

Fraksi Demokrat melalaui juru bicaranya IGM Purnayasa menyoroti kelemahan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan yang dilakukan BPK. “Kami mengharapkan ada perbaikan secara signifikan sesuai dengan saran BPK sehingga hal yang sama tidak akan terjadi pada masa mendatang,” harapnya. Tapi, pada dasarnya kelima fraksi DPRD Tabanan menyepakati keempat Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang ada di DPRD Tabanan.

TABANAN – Pantaubali.com – Musibah kebakaran melanda satu unit bangunan bale gede (rumah adat Bali) milik I Made Darmawan (60) warga Banjar Baturiti Kelod, Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan.

“Diduga penyebab kebakaran berasal dari api dupa yang dipakai istri korban mebanten di bale gede,” kata Kapolsek Kerambitan Kompol I Wayan Suana ketika dikonfirmasi, Selasa (18/6/2019).

Informasi diperoleh, sebelumnya istri korban, Ni Made Kasih Ambi (56) melakukan persembahyangan dengan sarana sesajen dan dupa yang ditaruh di pelangkiran bale gede, Senin (17/6/2019) sekitar pukul 18.00 Wita,

Usai sembahyang Made Kasih masuk ke kamar tidur yang berada di sebelah selatan bangunan bale gede. Sekitar pukul 22.30 Wita, Made Darmawan yang sedang tidur di kamar mendengar suara terbakar. Ketika keluar kamar, korban melihat api sudah besar di bale gede miliknya.

“Korban berteriak minta tolong. Tetangga korban yang mendengar berusaha memadamkan api dengan air dari sumur bor serta air dari PDAM namun api semakin membesar,” kata Kapolsek.

Sekitar pukul 23.20 Wita, tiga unit mobil pemadam kebakaran Pemkab Tabanan tiba di TKP dan langsung melakukan penanganan. Satu jam kemudian api berhasili dipadamkan.

“Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Korban diperkirakan menderita kerugian sebesar Rp100 juta akibat kebakaran,” terang Kapolsek.

TABANAN – Pantaubali.com – Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, menyampaikan 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan untuk dibahas sesuai dengan mekanisme yang ada, pada Rapat Paripurna ke-6 Tahun 2019 di Aula Sidang DPRD Tabanan, Senin (17/6) kemarin.

Tiga buah Ranperda tersebut diantaranya, Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2014  tentang penyertaan Modal Daerah pada PDAM, Ranperda Perubahan  Perda Nomor  29 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Ranperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana.

Disampaikannya beberapa Ranperda tersebut tiada lain dalam rangka menanggapi Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang merupakan Opini tertinggi atas Audit Laporan Keuangan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali pada tanggal 24 Mei 2019, kemarin, sehingga bisa dipertanggungjawabkan, bahkan lebih ditingkatkan lagi.

Dalam sidang yang dibuka oleh  Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabanan Ni Made Meliani, juga dihadiri oleh  para anggota DPRD Tabanan, Forkompinda Tabanan dan seluruh OPD di lingkungan Pemkab Tabanan serta nampak pula beberapa awak media, baik media massa ataupun media online.  

Saat itu, Bupati Eka mengajak seluruh elemen terkait agar mempertahankan apa yang sudah didapat, yakni Opini WTP. Apalgi ini merupakan WTP untuk kelima kalinya yang diraih Pemkab Tabanan secara berturut-turut. Diserukan juga agar selalu melakukan pembenahan, karena Bupati Eka merasa masih banyak kekurangan dan kelemahan dibalik  predikat WTP tersebut.

“Membuat itu memang mudah, namun untuk mempertahankan itu yang sulit. Mohon dipertahankan, karena membuat lebih mudah daripada merawat. Dan jangan sampai Opini WTP ini membuat kita lupa diri, namun sebagai bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik lagi,” tegas Orang Nomer Satu di Tabanan.

Disamping itu, Bupati Eka berharap agar ketiga Ranperda yang diajukan mendapat perhatian dan dilakukan pembahasan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada di DPRD.

Selain itu, Bupati Eka juga menyampaikan gambaran umum realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2018. Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 1,94 triliun lebih, sampai akhir Tahun realisasinya sebesar Rp. 1,86 triliun.

“Belanja Daerah dan Transfer dianggarkan sebesar Rp. 2,21 triliun lebih, realisasinya mencapai sebesar Rp. 1,90 triliun lebih atau 86 %. Realisasi belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 1,44 triliun lebih, Belanja Modal Rp. 218 miliyar lebih,  dan transfer Rp. 242 milyar lebih,” ungkapnya.

Bupati Eka menambahkan, Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 65,3 milyar lebih yang berasal dari SiLPA Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 65,3 Milyar lebih dan penerimaan kembali investasi Non Permanen lainnya sebesar Rp. 399 juta lebih, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 328 milyar lebih, untuk penyertaan modal sebesar Rp. 250 milyar, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri 78 juta lebih sehingga besarnya pembiayaan netto sejumlah Rp. 65,3 milyar lebih.

“Mencermati hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 17,6 milyar lebih yang terdiri dari saldo pada rekening kas Daerah sebesar Rp. 222 juta lebih, Kas di bendahara Penerimaan Rp. 47,2 juta lebih, kas di bendahara JKN Rp. 4,57 milyar lebih, Kas dana pendidikan Rp. 245 juta lebih, Kas Dana BOS Rp. 2,95 milyar lebih dan saldo kas pada rekening kas di BRSU Tabanan selaku BLUD sebesar Rp. 9,90 milyar lebih, “ beber Bupati Eka. @humastabanan