SINGASANA, PANTAUBALI.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tabanan meminta pemerintah daerah menyusun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2027 secara realistis dengan mengacu pada potensi dan capaian pendapatan yang sebenarnya. Optimalisasi sumber pendapatan juga dinilai perlu dilakukan untuk menjaga kemampuan fiskal daerah di tengah kebijakan pengetatan anggaran dari pemerintah pusat.

Penekanan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Banggar DPRD Tabanan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil, Selasa (10/11/2026).

Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, S.Sos., M.A.P., menegaskan bahwa penyusunan APBD membutuhkan koordinasi yang kuat antara pihak eksekutif dan legislatif. Sinergi tersebut diperlukan agar perencanaan pendapatan maupun belanja daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan serta kondisi faktual Kabupaten Tabanan.

Menurutnya, kesesuaian antara target pendapatan dan realisasi harus menjadi perhatian, demikian pula penentuan prioritas belanja. Koordinasi ant perangkat daerah juga perlu diperkuat supaya pelaksanaan program berjalan efektif, termasuk dalam mengakomodasi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang merupakan bagian dari penyaluran aspirasi masyarakat.

Arnawa berharap komunikasi antara legislatif dan eksekutif tetap terjalin dengan baik. Berbagai persoalan maupun dinamika dalam pembahasan anggaran, kata dia, hendaknya diselesaikan melalui dialog dan koordinasi.

Dalam pemaparan TAPD, PAD Kabupaten Tabanan pada APBD Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp951,10 miliar lebih. Target tersebut meningkat Rp23,93 miliar lebih atau sekitar 2,58 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp927,16 miliar lebih.

Sementara itu, belanja daerah dalam APBD Induk 2027 dirancang sebesar Rp2,13 triliun lebih. Jumlah tersebut mengalami penurunan Rp124,37 miliar lebih atau 5,51 persen dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp2,25 triliun lebih.

Pemerintah daerah mengarahkan belanja tersebut untuk memenuhi kebutuhan wajib dan mengikat, mendukung program strategis sesuai prioritas pembangunan, serta membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam sesi pembahasan, anggota DPRD I Wayan Lara, S.Sos., mengingatkan agar penetapan target PAD 2027, yang dalam tanggapannya disebut sebesar Rp961 miliar, didasarkan pada perhitungan yang terukur. Evaluasi terhadap realisasi pendapatan tahun sebelumnya perlu menjadi acuan agar target yang ditetapkan tidak melampaui kemampuan riil daerah.

Lara juga mengharapkan pimpinan TAPD dapat hadir langsung dalam setiap pembahasan rancangan anggaran. Kehadiran tersebut dinilai penting untuk memperlancar komunikasi, mempercepat penyampaian penjelasan, serta memastikan masukan dan kesepakatan kedua pihak dapat ditindaklanjuti.

Menanggapi hal itu, Badan Keuangan Daerah memaparkan bahwa hingga 31 Oktober 2026, realisasi PAD telah melampaui 68 persen atau sekitar Rp670 miliar. Adapun realisasi pendapatan dari sektor retribusi masih berada pada kisaran 50 persen lebih.

Wakil Ketua I DPRD Tabanan, I Made Asta Dharma, S.E., meminta penjelasan mengenai proyeksi tambahan pendapatan hingga akhir tahun anggaran. Ia juga mendorong adanya langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah sehingga target PAD dapat tercapai.

Sorotan terhadap kebijakan fiskal juga disampaikan anggota DPRD Putu Yuni Widyadnyani, S.S. Ia meminta penjelasan terkait sinkronisasi kebijakan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) Block Grant bagi Kabupaten Tabanan.

Sementara itu, A.A. Nyoman Darma Putra, S.Sos., menilai pemerintah daerah perlu melakukan terobosan untuk menggali sumber pendapatan baru. Penguatan iklim investasi yang kondusif menjadi salah satu langkah yang dapat ditempuh guna mendorong masuknya investasi dan meningkatkan penerimaan daerah.

Anggota DPRD I Wayan Sudiana turut mengingatkan agar sumber-sumber PAD yang menjadi dasar penyusunan target 2027 dikaji kembali. Penetapan target, menurutnya, harus tetap mempertimbangkan potensi serta kondisi riil masing-masing sektor pendapatan.

Hal senada disampaikan I Putu Eka Putra Nurcahyadi, S.H., M.H. Ia menekankan bahwa penyusunan RAPBD harus berpedoman pada kondisi aktual dan capaian pendapatan maupun belanja tahun 2026. Penyelarasan perencanaan dinilai penting untuk menghasilkan APBD yang realistis sekaligus menghindari penganggaran kegiatan yang berisiko tidak dapat direalisasikan.

Di tengah keterbatasan fiskal akibat kebijakan pengetatan anggaran dari pemerintah pusat, TAPD juga diharapkan mampu menghadirkan inovasi dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

Seluruh masukan anggota Banggar tersebut menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan RAPBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027. Hasil pelaksanaan anggaran 2026 juga perlu dijadikan pijakan agar perencanaan pada tahun berikutnya semakin terukur dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil pembahasan, RAPBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027 pada prinsipnya disepakati untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (kjs/dt)

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Polemik pungutan terhadap masyarakat yang melintas di kawasan Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, mendapat perhatian serius DPRD setempat. Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, meminta pengelola DTW bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera mengevaluasi mekanisme pungutan agar tidak merugikan masyarakat.

Persoalan tersebut mencuat setelah keluhan warga mengenai pungutan di kawasan Jatiluwih ramai diperbincangkan di media sosial. Kondisi ini dinilai perlu segera ditindaklanjuti melalui kajian menyeluruh, terutama untuk membedakan masyarakat yang melintas guna keperluan sehari-hari dengan wisatawan yang memang datang untuk menikmati objek wisata.

Arnawa menegaskan bahwa pengelolaan destinasi wisata harus memperhatikan kepentingan semua pihak, termasuk warga yang memanfaatkan akses jalan di kawasan tersebut.

Menurutnya, masyarakat yang hanya melintas tidak semestinya disamakan dengan pengunjung yang secara khusus datang untuk berwisata. Karena itu, diperlukan mekanisme yang jelas agar pelaksanaan pungutan di lapangan tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun polemik berkepanjangan.

Ia meminta pengelola DTW Jatiluwih segera duduk bersama pemerintah daerah dan dinas terkait untuk mencari solusi yang adil serta dapat diterapkan secara konsisten.

“Kejelasan aturan menjadi hal penting dalam pengelolaan destinasi wisata. Selain memberikan kepastian bagi wisatawan, aturan tersebut juga harus mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal yang beraktivitas di sekitar kawasan,” ujarnya.

Ketua DPRD Tabanan itu mengingatkan, persoalan pungutan di Jatiluwih tidak boleh dipandang sebagai masalah kecil. Apabila tidak ditangani dengan baik, kebijakan serupa dikhawatirkan menjadi preseden bagi pengelolaan destinasi wisata maupun desa wisata lainnya di Kabupaten Tabanan.

Ia mencontohkan, sejumlah desa yang memiliki potensi pariwisata, seperti Desa Singasana, Mengesta, dan Biaung, juga berpeluang mengembangkan daya tarik wisata. Namun, pengembangan tersebut perlu disertai aturan yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.

“Saya khawatir munculnya praktik pemungutan terhadap setiap orang yang melintas apabila mekanisme pengelolaan destinasi tidak dibedakan secara tegas,” lanjutnya.

Menurutnya, pengembangan pariwisata semestinya memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan kesulitan bagi warga yang menggunakan akses jalan untuk menunjang mobilitas sehari-hari.

Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah dan pengelola destinasi menyusun mekanisme yang mampu membedakan tujuan kedatangan setiap pengguna akses, sehingga penerapan pungutan tidak menimbulkan penafsiran berbeda.

Evaluasi juga perlu melibatkan komunikasi dengan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pengelolaan pariwisata, tetapi juga kebutuhan warga yang tinggal dan beraktivitas di sekitar kawasan.

Arnawa berharap pemerintah daerah bersama pengelola DTW Jatiluwih segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kejelasan mekanisme pungutan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mempertahankan citra pariwisata Tabanan.

Ia menegaskan, keberhasilan pengembangan pariwisata tidak hanya diukur dari pengelolaan destinasi dan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari kemampuan pengelola menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat setempat.

Dengan evaluasi menyeluruh dan koordinasi antarpihak, polemik pungutan di Jatiluwih diharapkan dapat diselesaikan secara bijaksana. Pengelolaan kawasan wisata pun diharapkan tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat yang sekadar melintas.
Catatan penyuntingan: Judul dan isi berita telah diubah dengan fokus pada evaluasi kebijakan serta kepentingan masyarakat. Sebelum diterbitkan, sebaiknya lakukan konfirmasi kepada Ketua DPRD Tabanan dan pengelola DTW Jatiluwih untuk memperkuat keberimbangan berita. Istilah preseden pada subjudul berarti kejadian yang berpotensi menjadi contoh bagi penerapan kebijakan serupa di tempat lain. (tim)

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Paket wisata menggunakan mobil Volkswagen (VW) yang menghubungkan Daya Tarik Wisata (DTW) Tanah Lot dengan kawasan Jatiluwih mulai menarik minat wisatawan. Tren ini dinilai menjadi peluang untuk memperkuat konektivitas antardestinasi sekaligus mendukung gagasan menjadikan Kabupaten Tabanan sebagai titik kumpul wisata.

Paket perjalanan tersebut menawarkan pengalaman berbeda dengan memadukan keindahan pesisir Tanah Lot dan hamparan persawahan Jatiluwih dalam satu rute wisata. Melalui konsep ini, wisatawan tidak hanya berkunjung ke satu objek, tetapi juga berkesempatan menikmati beragam potensi alam dan daya tarik unggulan Tabanan.

Manajer Operasional DTW Tanah Lot, I Wayan Sudiana, menilai pengembangan paket wisata lintas destinasi menjadi langkah positif dalam memperluas daya tarik pariwisata daerah. Menurutnya, Tanah Lot memiliki potensi untuk menjadi titik awal perjalanan sekaligus tempat persinggahan wisatawan sebelum melanjutkan kunjungan ke destinasi lain.

“Konektivitas antardestinasi merupakan salah satu hal penting dalam pengembangan pariwisata di Tabanan. Tanah Lot berpotensi menjadi titik temu wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan ke destinasi lain, termasuk Jatiluwih. Kami melihat paket VW Tour sebagai inovasi pengalaman wisata yang menarik dan sejalan dengan gagasan Tabanan sebagai titik kumpul,” ujarnya.

Ia berharap, semakin berkembangnya paket perjalanan tersebut dapat memperkuat promosi antardestinasi sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.

Selain memperluas konektivitas perjalanan, pengembangan pariwisata di Tanah Lot juga diarahkan pada kegiatan edukasi dan pelestarian lingkungan. Salah satunya melalui pelepasan tukik atau anak penyu di Pantai Batu Mejan, kawasan Tanah Lot, pada 17 Oktober 2026.

Kegiatan yang melibatkan Asosiasi Kelompok Pelestarian Penyu Bali (AKKPB) bersama Talana Production, dengan dukungan pengelola DTW Tanah Lot, tersebut melepas sebanyak 150 tukik ke habitat alaminya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian penyu dan ekosistem pesisir.

Melalui kegiatan tersebut, kawasan wisata tidak hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi, tetapi juga dapat menjadi sarana edukasi lingkungan yang melibatkan masyarakat, komunitas, dan pengunjung dalam mendukung pelestarian alam.

Daya tarik Tanah Lot juga diperkuat dengan pilihan kuliner dan tempat bersantai bagi wisatawan. Kawasan Sunset Terrace, misalnya, menawarkan suasana menikmati kelapa muda sembari menyaksikan panorama matahari terbenam. Beragam kuliner lokal, seperti rujak dan klepon, turut melengkapi pengalaman berwisata dengan cita rasa khas yang dekat dengan masyarakat.

Keberadaan fasilitas bersantai dan pilihan kuliner tersebut memberikan alternatif aktivitas bagi wisatawan setelah menikmati panorama alam dan budaya Tanah Lot. Dengan demikian, pengalaman kunjungan dapat menjadi lebih beragam dan berpotensi memberikan manfaat bagi pelaku usaha di sekitar kawasan wisata.

Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata Tabanan dapat dilakukan melalui pendekatan yang saling terhubung, mulai dari perjalanan lintas destinasi, konservasi lingkungan, hingga penguatan potensi kuliner lokal. Sinergi antara pengelola objek wisata, komunitas, penyedia perjalanan, dan pelaku usaha menjadi faktor penting agar manfaat pariwisata dapat dirasakan lebih luas.

Sejalan dengan gagasan Bupati Tabanan untuk menjadikan Tabanan sebagai titik kumpul wisata, DTW Tanah Lot diharapkan dapat mengambil peran sebagai salah satu penghubung bagi wisatawan untuk menjelajahi berbagai destinasi unggulan di daerah tersebut.

Penguatan konektivitas ini diharapkan tidak hanya meningkatkan daya tarik Tanah Lot dan Jatiluwih, tetapi juga mendorong promosi pariwisata yang lebih terpadu, memperpanjang pengalaman perjalanan wisatawan, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Tabanan. (rls/tl)

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Ketua Saba Desa Adat Selabih, I Made Subagia, menegaskan bahwa lahan yang digunakan untuk pembangunan Rest Area Selabih di Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, merupakan tanah milik Desa Adat Selabih, bukan milik pribadi. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar mengenai status kepemilikan lahan tersebut.

Subagia menyambut positif pembangunan rest area yang memanfaatkan lahan milik desa adat. Menurutnya, pengembangan kawasan tersebut menjadi peluang untuk mengoptimalkan aset desa adat agar memberikan manfaat lebih luas, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

“Tanah ini milik desa adat, bukan milik pribadi,” tegas Subagia.

Ia berharap keberadaan Rest Area Selabih tidak hanya menjadi fasilitas singgah bagi pengguna jalan, tetapi juga berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan memperoleh kesempatan untuk memasarkan produk lokal sekaligus memperluas jaringan usaha.

Subagia menilai, pengembangan kawasan tersebut dapat memberikan dampak ekonomi berkelanjutan apabila diikuti dengan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas usaha di sekitar rest area. Potensi wisata pesisir Selabih juga diharapkan semakin berkembang seiring meningkatnya aktivitas pengunjung.

“Kami bersyukur karena lahan milik desa adat ini mendapat perhatian dan mulai dikembangkan. Harapan kami, manfaatnya tidak hanya dirasakan sekarang, tetapi juga dalam jangka panjang, baik bagi desa adat maupun masyarakat sekitar,” ujarnya.

MEKANISME PINJAM PAKAI 10 TAHUN

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tabanan, I Gde Made Partana, menjelaskan bahwa lahan yang digunakan untuk pembangunan Rest Area Selabih merupakan tanah milik Pura Dalem Desa Adat Selabih. Pemanfaatannya dilakukan melalui mekanisme pinjam pakai, bukan melalui kontrak sewa tanah.

Lahan yang berada di sisi selatan jalan, mengarah ke kawasan pantai tersebut, memiliki luas sekitar 5.600 meter persegi atau 56 are. Berdasarkan data sertifikat yang disampaikan Dinas PUPR, bidang tanah itu berstatus Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4110 atas nama Pura Dalem Desa Adat Selabih.

Data pertanahan lainnya mencakup Surat Ukur Nomor 342/2003 tertanggal 24 Februari 2003 serta Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 22.02.07.11.00346.

Partana memaparkan, proses pemanfaatan lahan telah dimulai pada 2024 ketika Pemerintah Kabupaten Tabanan mengajukan permohonan pinjam pakai kepada Desa Adat Selabih. Permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui surat pernyataan pinjam pakai pada tahun yang sama.

Pada 2025, pemanfaatan lahan diperkuat dengan berita acara serah terima pinjam pakai untuk jangka waktu 10 tahun. Masa pemanfaatan tersebut dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

“Pemanfaatan lahan ini menggunakan mekanisme pinjam pakai, bukan kontrak sewa. Jangka waktu pinjam pakai adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak,” jelas Partana.

Pembangunan Rest Area Selabih mendapat dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan serta Bantuan Keuangan Khusus (BKK), sesuai dengan peruntukan anggaran masing-masing.

Pemerintah daerah mengarahkan pembangunan fasilitas tersebut untuk menyediakan tempat singgah bagi pengguna jalan sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat, khususnya UMKM di Kecamatan Selemadeg Barat.

Keberadaan rest area diharapkan dapat menjadi ruang pemasaran produk lokal dan mendukung pengembangan potensi wisata pesisir. Dengan demikian, pembangunan kawasan tersebut tidak hanya menghadirkan fasilitas fisik, tetapi juga berpeluang mendorong perputaran ekonomi di wilayah sekitarnya.

Ke depan, optimalisasi Rest Area Selabih diharapkan berjalan seiring dengan pengembangan potensi lokal dan keterlibatan masyarakat. Dengan dukungan pengelolaan yang baik, kawasan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi Desa Adat Selabih dan masyarakat setempat. (rls/tbn)

TABANAN, PANTAUBALI.COM  – Keberadaan tulisan Kota Tabanan dan Kota Singasana di kawasan Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tabanan, menjadi perhatian masyarakat. Kedua nama tersebut hadir dalam penataan kawasan perkotaan yang tidak hanya mengedepankan estetika, tetapi juga menampilkan identitas dan semangat pembangunan daerah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tabanan, Gde Made Partana, menjelaskan terkait penataan kawasan yang menampilkan sejumlah tulisan bernuansa identitas daerah tersebut.

Di kawasan Jalan Gajah Mada, terdapat lima tulisan yang ditampilkan, yakni Aman Unggul Madani, Tabanan Era Baru, Jayaning Singasana, Kota Singasana, dan Kota Tabanan. Masing-masing tulisan merepresentasikan pesan mengenai arah pembangunan, karakter, serta perjalanan Kabupaten Tabanan.

Munculnya pertanyaan mengenai penggunaan nama Kota Tabanan di tengah penyebutan Singasana sebagai identitas pusat pemerintahan daerah dapat dilihat dari sudut pandang sejarah dan perkembangan wilayah. Sebuah daerah tidak hanya memiliki identitas berdasarkan penyebutan administratif, tetapi juga melalui perjalanan panjang yang membentuk pemahaman masyarakat terhadap wilayahnya.

Nama Singasana lekat dengan identitas pusat pemerintahan Kabupaten Tabanan saat ini. Sementara itu, nama Tabanan tetap memiliki nilai historis dan menjadi bagian dari identitas daerah yang dikenal luas oleh masyarakat.

“Kehadiran kedua nama tersebut di ruang publik dapat menjadi pengingat bahwa identitas daerah terus berkembang seiring perjalanan waktu. Perbedaan penyebutan tidak serta-merta harus dipandang sebagai pertentangan, melainkan dapat menjadi kesempatan untuk memahami lebih jauh sejarah dan karakter Kabupaten Tabanan,” ujarnya.

Dalam konteks penataan kota, ruang publik memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar memperindah lingkungan. Penempatan tulisan dan simbol tertentu dapat menjadi media penyampaian pesan kepada masyarakat mengenai jati diri, visi pembangunan, dan nilai-nilai yang ingin diperkuat oleh daerah.

Penataan Jalan Gajah Mada pun menjadi bagian dari upaya menghadirkan kawasan yang lebih tertata sekaligus memiliki daya tarik visual. Kehadiran elemen identitas tersebut diharapkan dapat memperkaya wajah perkotaan dan menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap daerahnya.

Di tengah upaya mendorong kemajuan, sejarah tetap menjadi bagian penting yang perlu dijaga. Identitas masa lalu dan identitas yang digunakan saat ini dapat berjalan beriringan sebagai bagian dari perjalanan Kabupaten Tabanan dalam membangun daerah.

Pemahaman tersebut penting agar masyarakat dapat melihat penataan ruang publik secara lebih utuh, tidak hanya dari bentuk fisiknya, tetapi juga dari pesan dan nilai yang terkandung di dalamnya.

Pada akhirnya, Tabanan dan Singasana merupakan bagian dari narasi perkembangan daerah yang perlu dipahami dalam konteksnya masing-masing. Melalui penataan kawasan perkotaan, semangat membangun daerah diharapkan berjalan seiring dengan upaya merawat sejarah dan memperkuat kebanggaan masyarakat. (rls/tbn)

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Memperkuat sinergi dan berbagi praktik baik dalam penyelenggaraan pelayanan dasar masyarakat, Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau yang akrab disapa Bunda Rai, menerima kunjungan kaji tiru Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Gorontalo, Ny. Hj. Nani Ismail Mokodongan, beserta jajaran di Ruang Rapat Sekretariat PKK Kabupaten Tabanan, Jumat (23/10/2026). Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Posyandu 6 SPM di Banjar Dinas Kuwum Tegallinggah, Desa Kuwum, Kecamatan Marga, untuk melihat secara langsung penerapan program, inovasi pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat.

Kunjungan tersebut bertujuan meningkatkan wawasan dan kapasitas Tim Pembina Posyandu serta Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo dalam mendukung implementasi Posyandu Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (6 SPM). Melalui kegiatan ini, kedua daerah berbagi pengalaman dan pembelajaran terkait penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas kader, sinergi lintas perangkat daerah, serta inovasi pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pengurus TP Posyandu dan TP PKK Provinsi Gorontalo, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Pohuwato beserta jajaran dan pengurus Posyandu Kabupaten Pohuwato, Sekretaris I TP PKK Kabupaten Tabanan beserta jajaran pengurus, pengurus Pokja IV TP PKK Kabupaten Tabanan, serta kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Dalam sambutannya, Bunda Rai menyampaikan apresiasi dan rasa bahagia atas kunjungan tersebut. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan Posyandu 6 SPM membutuhkan komitmen bersama, keterbukaan untuk belajar, serta kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, kader, dan masyarakat. “Kami sangat berbahagia dan bersyukur dapat berbagi pengalaman bersama jajaran dari Provinsi Gorontalo. Kami di Tabanan juga masih terus belajar dan berbenah dalam mengimplementasikan Posyandu 6 SPM. Karena itu, mari kita berdiskusi, saling berbagi, dan bersama-sama menyukseskan transformasi posyandu agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” ungkapnya.

Bunda Rai juga memaparkan sejumlah langkah percepatan yang telah dilakukan Kabupaten Tabanan, mulai dari penguatan kelembagaan, sosialisasi berkelanjutan, peningkatan kapasitas kader secara berjenjang, hingga pembinaan langsung melalui kegiatan sosial dan pemberian motivasi kepada kader. Dengan 832 posyandu yang tersebar di 10 kecamatan dan 133 desa, didukung 8.527 kader, Kabupaten Tabanan terus memperkuat sinergi bersama perangkat daerah terkait untuk memastikan pelaksanaan enam bidang SPM berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut turut didukung inovasi SIPADU 6, yakni sistem informasi pelaporan posyandu berbasis digital, serta Pilar Posyandu yang mengembangkan pengolahan sampah plastik rumah tangga menjadi bahan bakar melalui teknologi pirolisis bekerja sama dengan Universitas Udayana.

Sementara itu, Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Gorontalo, Ny. Hj. Nani Ismail Mokodongan, menyampaikan apresiasi atas berbagai langkah dan inovasi yang telah dikembangkan Kabupaten Tabanan. Menurutnya, kaji tiru menjadi kesempatan penting untuk memperoleh pembelajaran nyata dalam memperkuat pelaksanaan Posyandu 6 SPM, termasuk integrasi lintas perangkat daerah dan pemanfaatan teknologi digital.

“Saya mendengarkan pemaparan mengenai pelaksanaan posyandu di Kabupaten Tabanan dan melihat bahwa upaya yang dilakukan sudah sangat luar biasa. Tidak salah jika Ibu Gubernur menunjuk Kabupaten Tabanan sebagai lokasi kaji banding. Apa yang telah dilakukan Kabupaten Tabanan sangat luar biasa. Kami melihat adanya sinergi yang kuat dengan enam perangkat daerah terkait, keterlibatan masyarakat, serta inovasi yang menjawab kebutuhan di lapangan. Apa yang dilakukan Tabanan juga sejalan dengan upaya kami di Provinsi Gorontalo dalam mengembangkan desa percontohan Posyandu 6 SPM,” tuturnya. Ia juga menyampaikan terima kasih atas sambutan dan kesempatan berbagi pengalaman yang diberikan oleh Bunda Rai beserta jajaran TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan.

Rangkaian kaji tiru kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Posyandu Kuwum, Desa Kuwum, yang sebelumnya meraih Juara I Inovasi Terbaik Bidang Kesehatan tingkat Provinsi Bali tahun 2026. Kedatangan jajaran TP Posyandu Provinsi Gorontalo disambut dengan senam lansia sebagai salah satu bentuk penguatan pelayanan dan pemberdayaan kelompok lanjut usia. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan berbagai inovasi unggulan serta peninjauan pelaksanaan pelayanan posyandu, termasuk pemberian makanan tambahan (PMT) bagi masyarakat sasaran.

Dalam kunjungan tersebut, jajaran TP Posyandu Gorontalo diperkenalkan dengan sejumlah inovasi Posyandu Kuwum, di antaranya SIPOS (Sistem Informasi Posyandu 6 SPM melalui Google Spreadsheet), Dukung Ibu (dukungan kesehatan mental ibu nifas melalui edukasi keluarga), JAMBAK (Jamu Penambah Nafsu Makan), PMT Nutrikids (pemberian makanan tambahan yang inovatif dan variatif), Sereh Spray (semprotan antinyamuk berbahan alami), REK-DK (Roadshow Edukasi Kesehatan Desa Kuwum), serta METAKSU (kemitraan dengan Laboratorium Taksu). Berbagai inovasi tersebut menjadi gambaran upaya kader dalam mengembangkan pelayanan yang kreatif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan kaji tiru ini, TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan di bawah kepemimpinan Bunda Rai berharap sinergi antardaerah semakin kuat, sekaligus membuka ruang pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam mengoptimalkan Posyandu 6 SPM. Berbagai praktik baik yang dibagikan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi Provinsi Gorontalo dalam memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan kapasitas kader, serta mendorong pemberdayaan keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan. (rls/tbn)

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Memperkuat peran perempuan, pemberdayaan keluarga, dan pelayanan dasar masyarakat membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Komitmen tersebut tercermin dari keikutsertaan Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau Bunda Rai, dalam Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah yang dirangkaikan dengan Pembekalan Tim Pembina Posyandu dan Dekranasda, di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Denpasar, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan TP PKK Pusat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah tersebut bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan serta sinergi TP PKK, Dekranasda, dan TP Posyandu dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pertemuan ini dihadiri Ketua Umum Dekranas sekaligus Pelindung TP PKK dan TP Posyandu, Ny. Selvi Gibran Rakabuming, Ketua Harian Dekranas sekaligus Ketua Umum TP PKK dan TP Posyandu, Ny. Tri Tito Karnavian, jajaran kementerian dan lembaga terkait, serta para pengurus TP PKK dari berbagai daerah di Indonesia bagian tengah.

Bunda Rai mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, menyelaraskan program, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan PKK, Dekranasda, dan Posyandu di daerah. Menurutnya, pembekalan dan koordinasi bersama pemerintah pusat menjadi kesempatan penting untuk memperluas wawasan sekaligus memastikan program yang dijalankan semakin terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami memperoleh penguatan dan pemahaman yang penting untuk meningkatkan peran PKK, Dekranasda, dan Posyandu di Kabupaten Tabanan. Kami mengapresiasi upaya pemerintah pusat dalam memperkuat sinergi ini dan berkomitmen untuk terus bersinergi, menyelaraskan program, serta mengoptimalkan pelaksanaannya sesuai kebutuhan masyarakat di daerah,” ungkap Bunda Rai.

Dalam rapat tersebut, peserta memperoleh pemaparan mengenai arah kebijakan pembangunan nasional dalam penguatan kelembagaan Dekranasda, PKK, dan Posyandu oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Materi dilanjutkan dengan penguatan peran pemerintah daerah dalam perencanaan program dan kegiatan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah, serta transformasi tata kelola Gerakan PKK dan Posyandu yang menitikberatkan pada penguatan kelembagaan, kepemimpinan, dan akuntabilitas di daerah oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri.

Agenda juga mencakup strategi penguatan dukungan penganggaran daerah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah serta pemaparan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) oleh jajaran Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu. Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Tim Pembina Posyandu dengan Kementerian Sosial dan Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung program pemberdayaan keluarga dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Keikutsertaan TP PKK Kabupaten Tabanan dalam kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan tata kelola yang semakin baik dan kolaborasi yang berkelanjutan, pelaksanaan program PKK, Dekranasda, dan Posyandu diharapkan semakin optimal dalam mendukung pemberdayaan keluarga, pengembangan potensi kerajinan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat Tabanan. (rls/tbn)