TABANAN, PANTAUBALI.COM  – Keberadaan tulisan Kota Tabanan dan Kota Singasana di kawasan Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tabanan, menjadi perhatian masyarakat. Kedua nama tersebut hadir dalam penataan kawasan perkotaan yang tidak hanya mengedepankan estetika, tetapi juga menampilkan identitas dan semangat pembangunan daerah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tabanan, Gde Made Partana, menjelaskan terkait penataan kawasan yang menampilkan sejumlah tulisan bernuansa identitas daerah tersebut.

Di kawasan Jalan Gajah Mada, terdapat lima tulisan yang ditampilkan, yakni Aman Unggul Madani, Tabanan Era Baru, Jayaning Singasana, Kota Singasana, dan Kota Tabanan. Masing-masing tulisan merepresentasikan pesan mengenai arah pembangunan, karakter, serta perjalanan Kabupaten Tabanan.

Munculnya pertanyaan mengenai penggunaan nama Kota Tabanan di tengah penyebutan Singasana sebagai identitas pusat pemerintahan daerah dapat dilihat dari sudut pandang sejarah dan perkembangan wilayah. Sebuah daerah tidak hanya memiliki identitas berdasarkan penyebutan administratif, tetapi juga melalui perjalanan panjang yang membentuk pemahaman masyarakat terhadap wilayahnya.

Nama Singasana lekat dengan identitas pusat pemerintahan Kabupaten Tabanan saat ini. Sementara itu, nama Tabanan tetap memiliki nilai historis dan menjadi bagian dari identitas daerah yang dikenal luas oleh masyarakat.

“Kehadiran kedua nama tersebut di ruang publik dapat menjadi pengingat bahwa identitas daerah terus berkembang seiring perjalanan waktu. Perbedaan penyebutan tidak serta-merta harus dipandang sebagai pertentangan, melainkan dapat menjadi kesempatan untuk memahami lebih jauh sejarah dan karakter Kabupaten Tabanan,” ujarnya.

Dalam konteks penataan kota, ruang publik memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar memperindah lingkungan. Penempatan tulisan dan simbol tertentu dapat menjadi media penyampaian pesan kepada masyarakat mengenai jati diri, visi pembangunan, dan nilai-nilai yang ingin diperkuat oleh daerah.

Penataan Jalan Gajah Mada pun menjadi bagian dari upaya menghadirkan kawasan yang lebih tertata sekaligus memiliki daya tarik visual. Kehadiran elemen identitas tersebut diharapkan dapat memperkaya wajah perkotaan dan menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap daerahnya.

Di tengah upaya mendorong kemajuan, sejarah tetap menjadi bagian penting yang perlu dijaga. Identitas masa lalu dan identitas yang digunakan saat ini dapat berjalan beriringan sebagai bagian dari perjalanan Kabupaten Tabanan dalam membangun daerah.

Pemahaman tersebut penting agar masyarakat dapat melihat penataan ruang publik secara lebih utuh, tidak hanya dari bentuk fisiknya, tetapi juga dari pesan dan nilai yang terkandung di dalamnya.

Pada akhirnya, Tabanan dan Singasana merupakan bagian dari narasi perkembangan daerah yang perlu dipahami dalam konteksnya masing-masing. Melalui penataan kawasan perkotaan, semangat membangun daerah diharapkan berjalan seiring dengan upaya merawat sejarah dan memperkuat kebanggaan masyarakat. (rls/tbn)

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Memperkuat sinergi dan berbagi praktik baik dalam penyelenggaraan pelayanan dasar masyarakat, Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau yang akrab disapa Bunda Rai, menerima kunjungan kaji tiru Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Gorontalo, Ny. Hj. Nani Ismail Mokodongan, beserta jajaran di Ruang Rapat Sekretariat PKK Kabupaten Tabanan, Jumat (23/10/2026). Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Posyandu 6 SPM di Banjar Dinas Kuwum Tegallinggah, Desa Kuwum, Kecamatan Marga, untuk melihat secara langsung penerapan program, inovasi pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat.

Kunjungan tersebut bertujuan meningkatkan wawasan dan kapasitas Tim Pembina Posyandu serta Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo dalam mendukung implementasi Posyandu Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (6 SPM). Melalui kegiatan ini, kedua daerah berbagi pengalaman dan pembelajaran terkait penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas kader, sinergi lintas perangkat daerah, serta inovasi pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pengurus TP Posyandu dan TP PKK Provinsi Gorontalo, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Pohuwato beserta jajaran dan pengurus Posyandu Kabupaten Pohuwato, Sekretaris I TP PKK Kabupaten Tabanan beserta jajaran pengurus, pengurus Pokja IV TP PKK Kabupaten Tabanan, serta kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Dalam sambutannya, Bunda Rai menyampaikan apresiasi dan rasa bahagia atas kunjungan tersebut. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan Posyandu 6 SPM membutuhkan komitmen bersama, keterbukaan untuk belajar, serta kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, kader, dan masyarakat. “Kami sangat berbahagia dan bersyukur dapat berbagi pengalaman bersama jajaran dari Provinsi Gorontalo. Kami di Tabanan juga masih terus belajar dan berbenah dalam mengimplementasikan Posyandu 6 SPM. Karena itu, mari kita berdiskusi, saling berbagi, dan bersama-sama menyukseskan transformasi posyandu agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” ungkapnya.

Bunda Rai juga memaparkan sejumlah langkah percepatan yang telah dilakukan Kabupaten Tabanan, mulai dari penguatan kelembagaan, sosialisasi berkelanjutan, peningkatan kapasitas kader secara berjenjang, hingga pembinaan langsung melalui kegiatan sosial dan pemberian motivasi kepada kader. Dengan 832 posyandu yang tersebar di 10 kecamatan dan 133 desa, didukung 8.527 kader, Kabupaten Tabanan terus memperkuat sinergi bersama perangkat daerah terkait untuk memastikan pelaksanaan enam bidang SPM berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut turut didukung inovasi SIPADU 6, yakni sistem informasi pelaporan posyandu berbasis digital, serta Pilar Posyandu yang mengembangkan pengolahan sampah plastik rumah tangga menjadi bahan bakar melalui teknologi pirolisis bekerja sama dengan Universitas Udayana.

Sementara itu, Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Gorontalo, Ny. Hj. Nani Ismail Mokodongan, menyampaikan apresiasi atas berbagai langkah dan inovasi yang telah dikembangkan Kabupaten Tabanan. Menurutnya, kaji tiru menjadi kesempatan penting untuk memperoleh pembelajaran nyata dalam memperkuat pelaksanaan Posyandu 6 SPM, termasuk integrasi lintas perangkat daerah dan pemanfaatan teknologi digital.

“Saya mendengarkan pemaparan mengenai pelaksanaan posyandu di Kabupaten Tabanan dan melihat bahwa upaya yang dilakukan sudah sangat luar biasa. Tidak salah jika Ibu Gubernur menunjuk Kabupaten Tabanan sebagai lokasi kaji banding. Apa yang telah dilakukan Kabupaten Tabanan sangat luar biasa. Kami melihat adanya sinergi yang kuat dengan enam perangkat daerah terkait, keterlibatan masyarakat, serta inovasi yang menjawab kebutuhan di lapangan. Apa yang dilakukan Tabanan juga sejalan dengan upaya kami di Provinsi Gorontalo dalam mengembangkan desa percontohan Posyandu 6 SPM,” tuturnya. Ia juga menyampaikan terima kasih atas sambutan dan kesempatan berbagi pengalaman yang diberikan oleh Bunda Rai beserta jajaran TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan.

Rangkaian kaji tiru kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Posyandu Kuwum, Desa Kuwum, yang sebelumnya meraih Juara I Inovasi Terbaik Bidang Kesehatan tingkat Provinsi Bali tahun 2026. Kedatangan jajaran TP Posyandu Provinsi Gorontalo disambut dengan senam lansia sebagai salah satu bentuk penguatan pelayanan dan pemberdayaan kelompok lanjut usia. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan berbagai inovasi unggulan serta peninjauan pelaksanaan pelayanan posyandu, termasuk pemberian makanan tambahan (PMT) bagi masyarakat sasaran.

Dalam kunjungan tersebut, jajaran TP Posyandu Gorontalo diperkenalkan dengan sejumlah inovasi Posyandu Kuwum, di antaranya SIPOS (Sistem Informasi Posyandu 6 SPM melalui Google Spreadsheet), Dukung Ibu (dukungan kesehatan mental ibu nifas melalui edukasi keluarga), JAMBAK (Jamu Penambah Nafsu Makan), PMT Nutrikids (pemberian makanan tambahan yang inovatif dan variatif), Sereh Spray (semprotan antinyamuk berbahan alami), REK-DK (Roadshow Edukasi Kesehatan Desa Kuwum), serta METAKSU (kemitraan dengan Laboratorium Taksu). Berbagai inovasi tersebut menjadi gambaran upaya kader dalam mengembangkan pelayanan yang kreatif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan kaji tiru ini, TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan di bawah kepemimpinan Bunda Rai berharap sinergi antardaerah semakin kuat, sekaligus membuka ruang pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam mengoptimalkan Posyandu 6 SPM. Berbagai praktik baik yang dibagikan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi Provinsi Gorontalo dalam memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan kapasitas kader, serta mendorong pemberdayaan keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan. (rls/tbn)

TABANAN, PANTAUBALI.COM  – Memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah, Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., menghadiri acara Lepas Sambut Komandan Kodim (Dandim) 1619/Tabanan dari Letkol Inf. Muhamad Arifianto, S.I.P., kepada Letkol Arm I Gede Satria Bandem, S.Sos., di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan, Minggu (11/10/2026).

Acara tersebut turut dihadiri Ida Tjokorda Anglurah Tabanan, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Danrindam IX/Udayana, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah beserta para Asisten Setda, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, perbankan, perguruan tinggi, pengelola DTW, serta jajaran Kodim 1619/Tabanan dan Danramil se-Kabupaten Tabanan.

Dalam sambutannya, Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja sama Letkol Inf. Muhamad Arifianto selama bertugas di Tabanan. Ia menegaskan, sinergi Forkopimda menjadi kunci dalam mewujudkan Tabanan yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). “Kami berterima kasih kepada seluruh jajaran Forkopimda yang bersama-sama menjaga keamanan daerah. Masyarakat yang sejahtera dapat terwujud apabila situasi daerah aman terlebih dahulu. Tabanan harus guyub, sinergi lintas sektoral harus terus terjaga, karena ini merupakan tugas kita bersama,” tegasnya.

Bupati Sanjaya juga mengapresiasi kepemimpinan Letkol Inf. Muhamad Arifianto yang dinilai humanis, tegas, dan hadir di tengah masyarakat. Selama bertugas, kolaborasi yang terjalin turut mendukung stabilitas keamanan, penanganan persoalan sosial dan bencana, kegiatan gotong royong, bakti sosial, ketahanan pangan, serta pembinaan generasi muda. Ia pun menyampaikan selamat bertugas di tempat yang baru sekaligus menyambut Dandim baru, Letkol Arm I Gede Satria Bandem, beserta keluarga. “Kami menyambut dengan tangan terbuka. Mari bersama-sama menjaga keamanan, persatuan, dan mendukung pembangunan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani,” ungkapnya.

Sementara itu, Letkol Inf. Muhamad Arifianto menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada Bupati Sanjaya, jajaran Forkopimda, serta seluruh instansi terkait atas dukungan dan sinergi selama masa tugasnya. “Selama kami berdinas sebagai Dandim 1619/Tabanan, Kami merasa bangga dan terhormat, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Bupati Tabanan, seluruh jajaran Forkopimda dan instansi terkait atas penerimaan dan sinergi, sehingga tugas-tugas kami dapat terlaksana dengan baik tanpa kendala,” ujarnya. Ia juga mengungkapkan kebanggaannya dapat bertugas di Tabanan, daerah yang memiliki nilai sejarah perjuangan melalui sosok pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai.

Di sisi lain, Letkol Arm I Gede Satria Bandem, menyatakan kesiapannya untuk mengabdi serta mendukung program pembangunan daerah bersama pemerintah dan Forkopimda. “Kami hadir untuk mengabdi dan membantu Kabupaten Tabanan. Kami mohon doa dan dukungannya agar dapat menjalankan tugas dengan baik serta mendukung program Bapak Bupati dan Forkopimda. Kami siap memberikan tenaga, waktu, dan pikiran kapan pun dibutuhkan,” ungkapnya. Melalui pergantian kepemimpinan ini, sinergi TNI dan pemerintah daerah diharapkan semakin solid dalam menjaga kondusivitas wilayah, memperkuat persatuan, serta mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). (rls/tbn)

TABANAN, PANTAUBALI.COM  – Memperkuat sradha bhakti sekaligus menjaga kelestarian adat dan budaya Bali menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam memaknai Rahina Tumpek Wayang. Hal tersebut diwujudkan,l melalui persembahyangan bersama pada Sabtu, (10/10/2026), yang dihadiri Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., didampingi Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, bersama anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Para Asisten dan Kepala Perangkat Daerah serta ribuan ASN, pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, dan para pemangku PSN Kabupaten Tabanan.

Persembahyangan berlangsung di Padmasana Kantor Bupati Tabanan dan Rahina Tumpek Wayang yang jatuh pada Saniscara Kliwon Wuku Wayang dan diperingati setiap 210 hari menjadi momentum untuk menjaga keseimbangan serta keharmonisan alam Bali, baik secara sekala maupun niskala, termasuk dalam menjaga krama, lingkungan, dan kelestarian budaya. Juga persembahyangan bersama ini merupakan wujud pelaksanaan swadharma negara dan swadharma agama oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Tabanan.

“Hari ini, kami di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan melaksanakan swadharma negara dan swadharma agama melalui persembahyangan bersama pada Rahina Tumpek Wayang, yang jatuh pada Saniscara Kliwon Wuku Wayang dan diperingati setiap 210 hari. Juga bertujuan dalam rangka Nangun Sat Kerthi Loka Bali, menjaga keharmonisan Jagat Bali secara Sekala dan Niskala, menjaga krama, alam lingkungan dan budaya,” ujar Sanjaya.

Ia juga menyampaikan, persembahyangan pada Tumpek Wayang merupakan wujud sradha bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa dalam manifestasi-Nya sebagai Ida Bhatara Iswara, yang berkaitan dengan kesenian dan cahaya. Melalui persembahyangan tersebut, diharapkan cahaya suci dapat menerangi kehidupan, menghilangkan kegelapan, serta memberikan kerahayuan bagi masyarakat Tabanan dan Bali.

Lebih lanjut, Sanjaya mengajak seluruh masyarakat sedharma di Kabupaten Tabanan untuk turut melaksanakan persembahyangan pada Rahina Tumpek Wayang sebagai bentuk doa dan bhakti, sekaligus memohon keselamatan, keseimbangan, dan keharmonisan kehidupan. Ajakan ini sejalan dengan komitmen bersama dalam menjaga nilai-nilai spiritual dan kelestarian budaya Bali sebagai bagian dari upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis.

Melalui momentum Rahina Tumpek Wayang, Pemerintah Kabupaten Tabanan berharap semangat kebersamaan dalam menjalankan swadharma negara dan swadharma agama semakin kuat. Selain mempertebal sradha bhakti, kegiatan ini juga menjadi pengingat pentingnya menjaga nilai-nilai luhur budaya Bali serta keharmonisan hubungan antara manusia, alam, dan lingkungan demi mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM).(rls/tbn)

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Tiga fraksi di DPRD Kabupaten Tabanan, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Gerindra, menyampaikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, Kamis (8/10/2026).

Melalui pemandangan umum fraksi-fraksi, DPRD Tabanan menegaskan pentingnya penyusunan anggaran daerah yang realistis, transparan, efisien, dan akuntabel. APBD diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., Wakil Bupati I Made Dirga, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah beserta jajaran, pimpinan perangkat daerah, serta undangan terkait lainnya.

Fraksi Partai Gerindra melalui I Wayan Wiryadana menekankan bahwa kebijakan APBD 2027 harus disusun dengan perhitungan yang cermat, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Menurutnya, anggaran daerah memiliki peran strategis dalam mendorong kesejahteraan masyarakat sehingga penggunaannya harus memberikan hasil yang jelas dan terukur.

Gerindra juga menyoroti pentingnya keberpihakan anggaran terhadap pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, pengendalian inflasi, serta pemerataan pembangunan. Setiap program yang direncanakan diharapkan memiliki target dan mekanisme evaluasi yang jelas agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui Ni Made Suryani berpandangan bahwa pengelolaan APBD harus berlandaskan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, setiap rupiah anggaran perlu dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.

Fraksi PDI Perjuangan juga menilai sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Pemenuhan kebutuhan masyarakat, pemberdayaan warga, serta peningkatan kualitas pelayanan publik harus tetap menjadi perhatian dalam menentukan prioritas belanja daerah.

Atas dasar pandangan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan setuju agar Ranperda APBD 2027 dilanjutkan ke tahapan pembahasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Persetujuan senada disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui I Wayan Sukaja. Fraksi Golkar mengapresiasi penyampaian pengantar Ranperda APBD 2027 oleh Bupati Tabanan dan menyatakan sepakat agar rancangan tersebut dibahas lebih lanjut melalui rapat-rapat kerja sesuai mekanisme DPRD.

Dalam kesempatan itu, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Arah kebijakan APBD diharapkan selaras dengan prioritas pembangunan daerah, terutama dalam mendukung pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan warga.

Dengan penyampaian pemandangan umum dari ketiga fraksi tersebut, pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027 selanjutnya memasuki tahapan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. DPRD Tabanan akan menjalankan fungsi pembahasan bersama pemerintah daerah untuk memastikan rancangan anggaran disusun secara terukur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat. (kjs/dt)

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas terus diperkuat. Hal tersebut ditunjukkan melalui penerimaan audiensi Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., bersama Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka monitoring tindak lanjut terhadap SPI, MCSP, SPBE, ITKP, serta Indeks Merit, yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Tabanan, Kamis (8/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sanjaya didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan beserta para Asisten Setda, Inspektur Kabupaten Tabanan dan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Bupati bersama jajaran menyambut baik kehadiran Tim KPK yang melaksanakan monitoring sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan korupsi secara terintegrasi di tingkat daerah.

Bupati Sanjaya menyampaikan bahwa Pemkab Tabanan senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional. Menurutnya, sinergi antarperangkat daerah menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk dalam berbagai indikator penilaian yang saling berkaitan. “Kami di Tabanan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami mohon arahan dan bimbingan dari KPK agar langkah pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan dapat terus ditingkatkan,” ujar Bupati Sanjaya.

Sementara itu, Tim KPK menjelaskan bahwa kegiatan monitoring tersebut merupakan bagian dari program prioritas nasional yang ditugaskan oleh Bappenas dalam melakukan kajian terkait pencegahan korupsi secara terintegrasi. Melalui kegiatan ini, KPK ingin memperoleh masukan serta informasi mengenai pelaksanaan program pencegahan korupsi yang telah berjalan di daerah, baik yang bersumber dari kebijakan pemerintah pusat maupun inovasi yang dikembangkan secara mandiri oleh pemerintah daerah.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan, tercermin dari berbagai capaian yang diraih dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi. Di bawah kepemimpinan Bupati Sanjaya, Tabanan tercatat berhasil masuk Tiga Besar Monitoring Center for Prevention (MCP) di Provinsi Bali pada 2020, serta kembali menorehkan capaian dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi melalui pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024.

Konsistensi tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan sinergi antara Pemkab Tabanan dan KPK dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Bentuk kepercayaan dan kolaborasi tersebut juga tercermin melalui penyerahan hibah berupa tanah seluas 2.000 meter persegi yang berlokasi di Desa Marga, melalui serah terima Barang Milik Negara (BMN) eks barang rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Selasa (6/10) lalu. Berbagai capaian dan sinergi tersebut menjadi penguat komitmen Pemkab Tabanan untuk terus membangun pemerintahan yang berintegritas, memperkuat pencegahan korupsi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif dan terpercaya bagi masyarakat. (rls/tbn)

TABANAN, PANTAUBALI.COM – DPRD Kabupaten Tabanan mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 setelah menerima pidato pengantar Bupati Tabanan yang disampaikan Wakil Bupati I Made Dirga, S.Sos., dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat DPRD Tabanan, Rabu (7/10/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa, S.Sos., serta dihadiri anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, dan undangan lainnya.

Dalam rapat tersebut, DPRD memiliki peran penting untuk mencermati rancangan kebijakan anggaran yang diajukan pemerintah daerah, termasuk memastikan perencanaan pendapatan dan belanja selaras dengan prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat.

Wakil Bupati I Made Dirga, saat menyampaikan pidato pengantar Bupati, menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda APBD 2027 berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama. Penyusunannya juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan Kabupaten Tabanan.

Berdasarkan rancangan yang disampaikan, pendapatan daerah Kabupaten Tabanan pada 2027 diproyeksikan mencapai lebih dari Rp2,150 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar lebih dari Rp951,106 miliar dan pendapatan transfer lebih dari Rp1,199 triliun.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan lebih dari Rp2,132 triliun. Alokasi tersebut meliputi belanja operasi sebesar lebih dari Rp1,745 triliun, belanja modal Rp133,627 miliar, belanja tidak terduga Rp10,808 miliar, serta belanja transfer Rp242,157 miliar.

Besarnya rencana anggaran tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu dicermati dalam pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan efektivitas alokasi belanja, keberlanjutan program pembangunan, serta kualitas pelayanan publik.

Dirga menegaskan, APBD bukan sekadar dokumen perencanaan keuangan, melainkan instrumen untuk mendorong pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara cermat, tepat sasaran, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga mengharapkan DPRD Tabanan memberikan pandangan, masukan, saran, serta koreksi konstruktif selama proses pembahasan Ranperda APBD 2027. Masukan tersebut diharapkan dapat menyempurnakan rancangan anggaran agar lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui pembahasan bersama tersebut, DPRD Tabanan dan Pemerintah Kabupaten Tabanan diharapkan dapat menyelaraskan kebijakan fiskal dengan prioritas pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik.

Pembahasan Ranperda APBD 2027 selanjutnya menjadi tahapan penting untuk memastikan kebijakan anggaran daerah disusun secara terukur dan bertanggung jawab, sekaligus mendukung terwujudnya Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). (rls/tbn)

TABANAN, PANTAUBALI.COM – DPRD Kabupaten Tabanan mulai mencermati arah kebijakan keuangan daerah Tahun Anggaran 2027 melalui Rapat Paripurna penyampaian pidato pengantar Bupati Tabanan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027, Rabu (7/10/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Tabanan tersebut dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa, S.Sos. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, S.Sos., anggota DPRD, unsur Forkopimda, jajaran perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, serta undangan lainnya.

Dalam agenda tersebut, Wakil Bupati I Made Dirga menyampaikan pidato pengantar Bupati Tabanan yang memuat gambaran umum rencana pendapatan dan belanja daerah untuk tahun mendatang. Penyampaian ini menjadi tahapan awal bagi DPRD bersama pemerintah daerah untuk membahas rancangan anggaran sebelum ditetapkan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan pemerintah daerah, pendapatan Kabupaten Tabanan pada 2027 direncanakan mencapai lebih dari Rp2,150 triliun. Angka tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar lebih dari Rp951,106 miliar serta pendapatan transfer sebesar lebih dari Rp1,199 triliun.

Sementara itu, dalam naskah yang disampaikan, belanja daerah direncanakan mencakup belanja operasi sebesar Rp977,303 miliar lebih, belanja modal Rp133,627 miliar lebih, belanja tidak terduga Rp10,808 miliar lebih, serta belanja transfer Rp242,157 miliar lebih. Pemerintah daerah juga menyampaikan proyeksi surplus anggaran sebesar Rp18,231 miliar.

Wakil Bupati I Made Dirga menjelaskan, penyusunan Ranperda APBD 2027 berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama. Perencanaan tersebut turut mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta kebutuhan masyarakat Tabanan.

Menurut Dirga, APBD bukan semata-mata dokumen perencanaan keuangan, melainkan instrumen penting untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karena itu, pengelolaan anggaran harus mengedepankan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Ia juga mengharapkan DPRD Tabanan memberikan masukan, saran, dan koreksi konstruktif dalam proses pembahasan Ranperda tersebut. Dengan demikian, rancangan anggaran yang disusun dapat semakin berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bagi DPRD Tabanan, pembahasan Ranperda APBD menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi penganggaran bersama pemerintah daerah. Pencermatan terhadap proyeksi pendapatan, alokasi belanja, serta prioritas program diperlukan agar kebijakan fiskal daerah tersusun secara terukur dan mendukung pemerataan pembangunan.

Melalui pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tabanan, APBD 2027 diharapkan mampu memperkuat pemberdayaan masyarakat, menjaga keberlanjutan pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). (kjs/dt)

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Sebanyak 38 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) menjadi dasar pemusnahan barang bukti oleh Kejaksaan Negeri Tabanan pada Semester II Tahun 2026 dan 25 perkara merupakan tindak pidana narkotika. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan, Rabu, (7/10/2026), dihadiri Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, mewakili Bupati Tabanan, serta turut disaksikan para pelajar sebagai bagian dari edukasi hukum dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.

Hadir pula Kapolres Tabanan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Ketua Pengadilan Negeri Tabanan yang diwakili Kasi Intel, Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan, Dandim Distrik Militer 1619 Tabanan dan Kepala Kesbangpol Kabupaten Tabanan. Kegiatan ini juga mengajak para pelajar dan pendidik yakni guru dan siswa dari SMA Negeri 1 Kediri, SMP Negeri 1 Kediri, dan SMP Negeri 2 Tabanan.

Wabup Dirga, yang juga selaku Ketua BNK Tabanan, mengingatkan para pelajar agar tidak mudah terpengaruh lingkungan maupun iming-iming yang dapat menjerumuskan pada penyalahgunaan narkotika. Menurutnya, usia remaja merupakan fase dengan rasa ingin tahu yang tinggi sehingga perlu dibekali pemahaman untuk mampu memilah dan menolak hal-hal yang berisiko.

“Adik-adik ini berada pada usia yang rasa ingin tahunya tinggi. Jangan sampai keinginan untuk mencoba justru membawa pada hal yang salah. Kalau ada teman yang terindikasi terlibat narkoba, jangan didiamkan, informasikan kepada BNK Tabanan karena kita juga memiliki upaya rehabilitasi,” tegas Dirga.

Selain itu, Ia juga mengajak para pelajar membangun kerja sama dengan pemerintah, BNK Tabanan, serta aparat penegak hukum dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Ia menyebut, BNK Tabanan bersama sejumlah lembaga terkait terus melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah di Kabupaten Tabanan sebagai langkah memperkuat kesadaran generasi muda.

“Kami mohon kerja samanya, jangan sampai memakai dan jangan ragu menginformasikan apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan narkoba. BNK Tabanan akan terus melakukan sosialisasi dan pencegahan di sekolah-sekolah di seluruh Tabanan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan Medie, S.H., M.H., menjelaskan, selain 25 perkara narkotika, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 7 perkara pencurian, 3 perkara kesusilaan, 2 perkara penipuan/penggelapan, serta 1 perkara karantina hewan. Kajari menegaskan, pemusnahan merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus upaya mencegah barang bukti kembali disalahgunakan.

“Pemusnahan barang bukti memiliki tujuan utama untuk memastikan barang rampasan atau bukti kejahatan dimusnahkan sehingga mengurangi terjadinya penyalahgunaan kembali, sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi kepada publik,” tegas Medie.

Ia juga menyampaikan, pelibatan pelajar menjadi bagian dari edukasi mengenai bahaya narkotika sekaligus tindak lanjut program Jaksa Masuk Sekolah. Ia berharap sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan dapat terus diperkuat sehingga penerangan hukum dan edukasi pencegahan narkotika dapat menjangkau lebih banyak sekolah. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti, serta penandatanganan berita acara pemusnahan. (rls/tbn)

TABANAN, PANTAUBALI.COM  – Komitmen pengelolaan aset Negara agar memberikan manfaat bagi masyarakat diwujudkan melalui serah terima Barang Milik Negara (BMN) eks barang rampasan Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan. Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., menghadiri kegiatan serah terima yang berlangsung di Graha Sewaka Dharma Gedung Pelayanan Publik Pemkot Denpasar, Selasa, (6/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Tabanan menerima hibah berupa tanah seluas 2.000 meter persegi yang berlokasi di Desa Marga.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK RI, Mungki Hadipratikto, Wakil Walikota Denpasar, Ketua Komisi II DPRD Kota Denpasar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Denpasar, Asisten III Setda Kabupaten Tabanan, serta Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemkot Denpasar dan Kabupaten Tabanan. Serah terima tersebut menjadi bagian dari pengelolaan barang rampasan Negara yang dilakukan melalui pemindahtanganan kepada pemerintah daerah untuk memberikan asas kemanfaatan bagi kepentingan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KPK RI atas kepercayaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui hibah tanah tersebut. Menurutnya, hibah tersebut bukan sekadar proses administrasi, tetapi menjadi wujud sinergi dan kolaborasi antara lembaga penegak hukum dengan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan aset negara untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Tabanan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang telah memberikan kami hibah tanah seluas 2.000 meter persegi di Desa Marga. Bagi kami, ini merupakan wujud nyata kepercayaan besar dari KPK kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan yang sangat kami syukuri,” ujar Sanjaya.

Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa aset yang diterima akan dikelola secara optimal agar memberikan nilai tambah bagi daerah. Dengan karakteristik Tabanan sebagai salah satu daerah dengan potensi pertanian yang besar, pihaknya melihat lahan tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai bagian dari penguatan sektor pertanian yang saat ini terus didorong Pemerintah Kabupaten Tabanan. Hal tersebut sejalan dengan upaya menjaga produktivitas pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Sanjaya juga mengatakan, optimalisasi aset menjadi hal penting dalam mendukung pembangunan daerah, terlebih Kabupaten Tabanan memiliki ruang fiskal yang terbatas. Untuk itu, melalui pengelolaan aset yang terdata dan terukur, aset daerah yang belum produktif akan terus diupayakan agar dapat memberikan nilai dan manfaat, baik melalui pengelolaan secara mandiri maupun kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Untuk itulah kami akan berkomitmen penuh untuk mengelola, merawat, dan memaksimalkan seluruh aset hibah ini agar dapat berdaya guna secara optimal, terintegrasi, dan tepat sasaran. Ini penting kami sampaikan untuk memastikan kepercayaan besar yang telah diberikan dapat kami jawab dengan sebuah langkah nyata untuk memastikan Tabanan Era Baru, Tabanan yang Aman, Unggul, Madani (AUM) dapat kami wujudkan,” imbuh Sanjaya.

Sementara itu, Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK RI, Mungki Hadipratikto, menjelaskan barang rampasan negara pada prinsipnya terlebih dahulu diupayakan melalui mekanisme lelang. Apabila tidak laku dilelang atau terdapat kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, aset tersebut dapat dikelola melalui mekanisme lain sesuai ketentuan, salah satunya melalui pemindahtanganan kepada pemerintah daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan aset negara tetap memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.

Selain itu, Sanjaya juga berharap momentum serah terima tersebut semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada KPK RI serta seluruh pihak yang telah mendukung proses hibah tersebut, seraya berkomitmen menjaga dan memanfaatkan aset secara bertanggung jawab untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Tabanan. (rls/tbn)