- Advertisement -
Beranda blog

Ketua Saba Desa Adat Selabih Tegaskan Lahan Rest Area Milik Desa Adat

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Ketua Saba Desa Adat Selabih, I Made Subagia, menegaskan bahwa lahan yang digunakan untuk pembangunan Rest Area Selabih di Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, merupakan tanah milik Desa Adat Selabih, bukan milik pribadi. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar mengenai status kepemilikan lahan tersebut.

Subagia menyambut positif pembangunan rest area yang memanfaatkan lahan milik desa adat. Menurutnya, pengembangan kawasan tersebut menjadi peluang untuk mengoptimalkan aset desa adat agar memberikan manfaat lebih luas, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

“Tanah ini milik desa adat, bukan milik pribadi,” tegas Subagia.

Ia berharap keberadaan Rest Area Selabih tidak hanya menjadi fasilitas singgah bagi pengguna jalan, tetapi juga berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan memperoleh kesempatan untuk memasarkan produk lokal sekaligus memperluas jaringan usaha.

Subagia menilai, pengembangan kawasan tersebut dapat memberikan dampak ekonomi berkelanjutan apabila diikuti dengan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas usaha di sekitar rest area. Potensi wisata pesisir Selabih juga diharapkan semakin berkembang seiring meningkatnya aktivitas pengunjung.

“Kami bersyukur karena lahan milik desa adat ini mendapat perhatian dan mulai dikembangkan. Harapan kami, manfaatnya tidak hanya dirasakan sekarang, tetapi juga dalam jangka panjang, baik bagi desa adat maupun masyarakat sekitar,” ujarnya.

MEKANISME PINJAM PAKAI 10 TAHUN

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tabanan, I Gde Made Partana, menjelaskan bahwa lahan yang digunakan untuk pembangunan Rest Area Selabih merupakan tanah milik Pura Dalem Desa Adat Selabih. Pemanfaatannya dilakukan melalui mekanisme pinjam pakai, bukan melalui kontrak sewa tanah.

Lahan yang berada di sisi selatan jalan, mengarah ke kawasan pantai tersebut, memiliki luas sekitar 5.600 meter persegi atau 56 are. Berdasarkan data sertifikat yang disampaikan Dinas PUPR, bidang tanah itu berstatus Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4110 atas nama Pura Dalem Desa Adat Selabih.

Data pertanahan lainnya mencakup Surat Ukur Nomor 342/2003 tertanggal 24 Februari 2003 serta Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 22.02.07.11.00346.

Partana memaparkan, proses pemanfaatan lahan telah dimulai pada 2024 ketika Pemerintah Kabupaten Tabanan mengajukan permohonan pinjam pakai kepada Desa Adat Selabih. Permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui surat pernyataan pinjam pakai pada tahun yang sama.

Pada 2025, pemanfaatan lahan diperkuat dengan berita acara serah terima pinjam pakai untuk jangka waktu 10 tahun. Masa pemanfaatan tersebut dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

“Pemanfaatan lahan ini menggunakan mekanisme pinjam pakai, bukan kontrak sewa. Jangka waktu pinjam pakai adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak,” jelas Partana.

Pembangunan Rest Area Selabih mendapat dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan serta Bantuan Keuangan Khusus (BKK), sesuai dengan peruntukan anggaran masing-masing.

Pemerintah daerah mengarahkan pembangunan fasilitas tersebut untuk menyediakan tempat singgah bagi pengguna jalan sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat, khususnya UMKM di Kecamatan Selemadeg Barat.

Keberadaan rest area diharapkan dapat menjadi ruang pemasaran produk lokal dan mendukung pengembangan potensi wisata pesisir. Dengan demikian, pembangunan kawasan tersebut tidak hanya menghadirkan fasilitas fisik, tetapi juga berpeluang mendorong perputaran ekonomi di wilayah sekitarnya.

Ke depan, optimalisasi Rest Area Selabih diharapkan berjalan seiring dengan pengembangan potensi lokal dan keterlibatan masyarakat. Dengan dukungan pengelolaan yang baik, kawasan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi Desa Adat Selabih dan masyarakat setempat. (rls/tbn)

Baru Dua Bulan Keluar dari Lapas, Residivis Curanmor di Tabanan Kembali Dibekuk

pelaku saat diamankan polisi

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Jajaran Satreskrim Polres Tabanan mengungkap kasus dugaan pencurian sepeda motor yang terjadi di Perumahan Taman Seriwijaya, Blok C Nomor 7, Banjar Taman, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan. Seorang pria berinisial SA, 36,  diamankan di kawasan Pelabuhan Gilimanuk setelah diduga membawa kabur sepeda motor milik korban.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit Honda Scoopy berwarna abu-abu dengan nomor polisi DK 4815 GBA, surat tanda nomor kendaraan (STNK), serta uang tunai sebesar Rp212.000.

Kasus ini dilaporkan pada Sabtu (24/10/2026) setelah korban mengetahui sepeda motor dan sejumlah uang miliknya hilang. Akibat kejadian tersebut, korban diperkirakan mengalami kerugian mencapai Rp16,9 juta.

Berdasarkan laporan kepolisian, peristiwa itu bermula ketika korban, Rumiyati, pulang ke rumah setelah memetik sayur sekitar pukul 14.00 Wita. Ia kemudian memarkir sepeda motornya di garasi dengan kondisi kunci masih menempel, sebelum masuk ke rumah untuk mandi.

Tak lama berselang, anak korban yang baru pulang bekerja menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut. Setelah dilakukan pengecekan, kendaraan itu diketahui sudah tidak berada di garasi.

Korban kemudian memeriksa barang-barang miliknya dan mendapati STNK sepeda motor serta uang tunai sebesar Rp300.000 yang disimpan di dalam tas juga hilang. Korban selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut.

Kasi Humas Polres Tabanan, IPTU Ni Luh Putu Wiwik Endrayani menjelaskan, menindaklanjuti laporan itu, Satreskrim Polres Tabanan di bawah pimpinan Kasat Reskrim AKP Made Teddy Satria Permana, S.T.K., S.I.K., melalui Kanit I Satreskrim IPDA Agus Sandiartha, S.H., melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), meminta keterangan saksi, serta memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV.

Dari hasil penyelidikan, polisi memperoleh informasi mengenai identitas terduga pelaku yang diketahui sempat menginap di rumah korban. “Berdasarkan penelusuran tersebut, tim opsnal Polres Tabanan berkoordinasi dengan personel Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk hingga akhirnya berhasil mengamankan terduga pelaku beserta sepeda motor yang diduga dicuri,” ujarnya.

Dalam pemeriksaan awal, terduga pelaku disebut mengakui telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy dan uang tunai milik korban. Berdasarkan keterangan dalam laporan kepolisian, aksi tersebut dilakukan ketika rumah dalam keadaan sepi dan kunci kendaraan masih menempel.

Terduga pelaku diduga berencana menjual sepeda motor tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Polisi juga menyebut yang bersangkutan merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor yang baru keluar dari Lapas Tabanan sekitar dua bulan sebelumnya.

Saat ini, terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polres Tabanan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (tim)

 

Kota Tabanan dan Singasana, Dua Identitas yang Menyatu dalam Kebanggaan Daerah

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tabanan, Ir. Gde Made Partana, S.T., M.Si.

TABANAN, PANTAUBALI.COM  – Keberadaan tulisan Kota Tabanan dan Kota Singasana di kawasan Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tabanan, menjadi perhatian masyarakat. Kedua nama tersebut hadir dalam penataan kawasan perkotaan yang tidak hanya mengedepankan estetika, tetapi juga menampilkan identitas dan semangat pembangunan daerah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tabanan, Gde Made Partana, menjelaskan terkait penataan kawasan yang menampilkan sejumlah tulisan bernuansa identitas daerah tersebut.

Di kawasan Jalan Gajah Mada, terdapat lima tulisan yang ditampilkan, yakni Aman Unggul Madani, Tabanan Era Baru, Jayaning Singasana, Kota Singasana, dan Kota Tabanan. Masing-masing tulisan merepresentasikan pesan mengenai arah pembangunan, karakter, serta perjalanan Kabupaten Tabanan.

Munculnya pertanyaan mengenai penggunaan nama Kota Tabanan di tengah penyebutan Singasana sebagai identitas pusat pemerintahan daerah dapat dilihat dari sudut pandang sejarah dan perkembangan wilayah. Sebuah daerah tidak hanya memiliki identitas berdasarkan penyebutan administratif, tetapi juga melalui perjalanan panjang yang membentuk pemahaman masyarakat terhadap wilayahnya.

Nama Singasana lekat dengan identitas pusat pemerintahan Kabupaten Tabanan saat ini. Sementara itu, nama Tabanan tetap memiliki nilai historis dan menjadi bagian dari identitas daerah yang dikenal luas oleh masyarakat.

“Kehadiran kedua nama tersebut di ruang publik dapat menjadi pengingat bahwa identitas daerah terus berkembang seiring perjalanan waktu. Perbedaan penyebutan tidak serta-merta harus dipandang sebagai pertentangan, melainkan dapat menjadi kesempatan untuk memahami lebih jauh sejarah dan karakter Kabupaten Tabanan,” ujarnya.

Dalam konteks penataan kota, ruang publik memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar memperindah lingkungan. Penempatan tulisan dan simbol tertentu dapat menjadi media penyampaian pesan kepada masyarakat mengenai jati diri, visi pembangunan, dan nilai-nilai yang ingin diperkuat oleh daerah.

Penataan Jalan Gajah Mada pun menjadi bagian dari upaya menghadirkan kawasan yang lebih tertata sekaligus memiliki daya tarik visual. Kehadiran elemen identitas tersebut diharapkan dapat memperkaya wajah perkotaan dan menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap daerahnya.

Di tengah upaya mendorong kemajuan, sejarah tetap menjadi bagian penting yang perlu dijaga. Identitas masa lalu dan identitas yang digunakan saat ini dapat berjalan beriringan sebagai bagian dari perjalanan Kabupaten Tabanan dalam membangun daerah.

Pemahaman tersebut penting agar masyarakat dapat melihat penataan ruang publik secara lebih utuh, tidak hanya dari bentuk fisiknya, tetapi juga dari pesan dan nilai yang terkandung di dalamnya.

Pada akhirnya, Tabanan dan Singasana merupakan bagian dari narasi perkembangan daerah yang perlu dipahami dalam konteksnya masing-masing. Melalui penataan kawasan perkotaan, semangat membangun daerah diharapkan berjalan seiring dengan upaya merawat sejarah dan memperkuat kebanggaan masyarakat. (rls/tbn)

Bunda Rai Sambut Kaji Tiru TP Posyandu Gorontalo, Perkuat Implementasi Posyandu 6 SPM

Bunda Rai Sambut Kaji Tiru TP Posyandu Gorontalo, Perkuat Implementasi Posyandu 6 SPM

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Memperkuat sinergi dan berbagi praktik baik dalam penyelenggaraan pelayanan dasar masyarakat, Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau yang akrab disapa Bunda Rai, menerima kunjungan kaji tiru Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Gorontalo, Ny. Hj. Nani Ismail Mokodongan, beserta jajaran di Ruang Rapat Sekretariat PKK Kabupaten Tabanan, Jumat (23/10/2026). Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Posyandu 6 SPM di Banjar Dinas Kuwum Tegallinggah, Desa Kuwum, Kecamatan Marga, untuk melihat secara langsung penerapan program, inovasi pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat.

 

Kunjungan tersebut bertujuan meningkatkan wawasan dan kapasitas Tim Pembina Posyandu serta Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo dalam mendukung implementasi Posyandu Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (6 SPM). Melalui kegiatan ini, kedua daerah berbagi pengalaman dan pembelajaran terkait penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas kader, sinergi lintas perangkat daerah, serta inovasi pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

 

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pengurus TP Posyandu dan TP PKK Provinsi Gorontalo, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Pohuwato beserta jajaran dan pengurus Posyandu Kabupaten Pohuwato, Sekretaris I TP PKK Kabupaten Tabanan beserta jajaran pengurus, pengurus Pokja IV TP PKK Kabupaten Tabanan, serta kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

 

Dalam sambutannya, Bunda Rai menyampaikan apresiasi dan rasa bahagia atas kunjungan tersebut. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan Posyandu 6 SPM membutuhkan komitmen bersama, keterbukaan untuk belajar, serta kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, kader, dan masyarakat. “Kami sangat berbahagia dan bersyukur dapat berbagi pengalaman bersama jajaran dari Provinsi Gorontalo. Kami di Tabanan juga masih terus belajar dan berbenah dalam mengimplementasikan Posyandu 6 SPM. Karena itu, mari kita berdiskusi, saling berbagi, dan bersama-sama menyukseskan transformasi posyandu agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” ungkapnya.

 

Bunda Rai juga memaparkan sejumlah langkah percepatan yang telah dilakukan Kabupaten Tabanan, mulai dari penguatan kelembagaan, sosialisasi berkelanjutan, peningkatan kapasitas kader secara berjenjang, hingga pembinaan langsung melalui kegiatan sosial dan pemberian motivasi kepada kader. Dengan 832 posyandu yang tersebar di 10 kecamatan dan 133 desa, didukung 8.527 kader, Kabupaten Tabanan terus memperkuat sinergi bersama perangkat daerah terkait untuk memastikan pelaksanaan enam bidang SPM berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut turut didukung inovasi SIPADU 6, yakni sistem informasi pelaporan posyandu berbasis digital, serta Pilar Posyandu yang mengembangkan pengolahan sampah plastik rumah tangga menjadi bahan bakar melalui teknologi pirolisis bekerja sama dengan Universitas Udayana.

 

Sementara itu, Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Gorontalo, Ny. Hj. Nani Ismail Mokodongan, menyampaikan apresiasi atas berbagai langkah dan inovasi yang telah dikembangkan Kabupaten Tabanan. Menurutnya, kaji tiru menjadi kesempatan penting untuk memperoleh pembelajaran nyata dalam memperkuat pelaksanaan Posyandu 6 SPM, termasuk integrasi lintas perangkat daerah dan pemanfaatan teknologi digital.

 

“Saya mendengarkan pemaparan mengenai pelaksanaan posyandu di Kabupaten Tabanan dan melihat bahwa upaya yang dilakukan sudah sangat luar biasa. Tidak salah jika Ibu Gubernur menunjuk Kabupaten Tabanan sebagai lokasi kaji banding. Apa yang telah dilakukan Kabupaten Tabanan sangat luar biasa. Kami melihat adanya sinergi yang kuat dengan enam perangkat daerah terkait, keterlibatan masyarakat, serta inovasi yang menjawab kebutuhan di lapangan. Apa yang dilakukan Tabanan juga sejalan dengan upaya kami di Provinsi Gorontalo dalam mengembangkan desa percontohan Posyandu 6 SPM,” tuturnya. Ia juga menyampaikan terima kasih atas sambutan dan kesempatan berbagi pengalaman yang diberikan oleh Bunda Rai beserta jajaran TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan.

 

Rangkaian kaji tiru kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Posyandu Kuwum, Desa Kuwum, yang sebelumnya meraih Juara I Inovasi Terbaik Bidang Kesehatan tingkat Provinsi Bali tahun 2026. Kedatangan jajaran TP Posyandu Provinsi Gorontalo disambut dengan senam lansia sebagai salah satu bentuk penguatan pelayanan dan pemberdayaan kelompok lanjut usia. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan berbagai inovasi unggulan serta peninjauan pelaksanaan pelayanan posyandu, termasuk pemberian makanan tambahan (PMT) bagi masyarakat sasaran.

 

Dalam kunjungan tersebut, jajaran TP Posyandu Gorontalo diperkenalkan dengan sejumlah inovasi Posyandu Kuwum, di antaranya SIPOS (Sistem Informasi Posyandu 6 SPM melalui Google Spreadsheet), Dukung Ibu (dukungan kesehatan mental ibu nifas melalui edukasi keluarga), JAMBAK (Jamu Penambah Nafsu Makan), PMT Nutrikids (pemberian makanan tambahan yang inovatif dan variatif), Sereh Spray (semprotan antinyamuk berbahan alami), REK-DK (Roadshow Edukasi Kesehatan Desa Kuwum), serta METAKSU (kemitraan dengan Laboratorium Taksu). Berbagai inovasi tersebut menjadi gambaran upaya kader dalam mengembangkan pelayanan yang kreatif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

 

Melalui kegiatan kaji tiru ini, TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan di bawah kepemimpinan Bunda Rai berharap sinergi antardaerah semakin kuat, sekaligus membuka ruang pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam mengoptimalkan Posyandu 6 SPM. Berbagai praktik baik yang dibagikan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi Provinsi Gorontalo dalam memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan kapasitas kader, serta mendorong pemberdayaan keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan. (rls/tbn)

 

TP PKK Kabupaten Tabanan Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah dalam Penguatan Kelembagaan PKK, Dekranasda, dan Posyandu

TP PKK Kabupaten Tabanan Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah dalam Penguatan Kelembagaan PKK, Dekranasda, dan Posyandu

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Memperkuat peran perempuan, pemberdayaan keluarga, dan pelayanan dasar masyarakat membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Komitmen tersebut tercermin dari keikutsertaan Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau Bunda Rai, dalam Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah yang dirangkaikan dengan Pembekalan Tim Pembina Posyandu dan Dekranasda, di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Denpasar, Kamis (22/10/2026).

 

Kegiatan yang diselenggarakan TP PKK Pusat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah tersebut bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan serta sinergi TP PKK, Dekranasda, dan TP Posyandu dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pertemuan ini dihadiri Ketua Umum Dekranas sekaligus Pelindung TP PKK dan TP Posyandu, Ny. Selvi Gibran Rakabuming, Ketua Harian Dekranas sekaligus Ketua Umum TP PKK dan TP Posyandu, Ny. Tri Tito Karnavian, jajaran kementerian dan lembaga terkait, serta para pengurus TP PKK dari berbagai daerah di Indonesia bagian tengah.

 

Bunda Rai mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, menyelaraskan program, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan PKK, Dekranasda, dan Posyandu di daerah. Menurutnya, pembekalan dan koordinasi bersama pemerintah pusat menjadi kesempatan penting untuk memperluas wawasan sekaligus memastikan program yang dijalankan semakin terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

 

“Melalui kegiatan ini, kami memperoleh penguatan dan pemahaman yang penting untuk meningkatkan peran PKK, Dekranasda, dan Posyandu di Kabupaten Tabanan. Kami mengapresiasi upaya pemerintah pusat dalam memperkuat sinergi ini dan berkomitmen untuk terus bersinergi, menyelaraskan program, serta mengoptimalkan pelaksanaannya sesuai kebutuhan masyarakat di daerah,” ungkap Bunda Rai.

 

Dalam rapat tersebut, peserta memperoleh pemaparan mengenai arah kebijakan pembangunan nasional dalam penguatan kelembagaan Dekranasda, PKK, dan Posyandu oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Materi dilanjutkan dengan penguatan peran pemerintah daerah dalam perencanaan program dan kegiatan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah, serta transformasi tata kelola Gerakan PKK dan Posyandu yang menitikberatkan pada penguatan kelembagaan, kepemimpinan, dan akuntabilitas di daerah oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri.

 

Agenda juga mencakup strategi penguatan dukungan penganggaran daerah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah serta pemaparan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) oleh jajaran Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu. Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Tim Pembina Posyandu dengan Kementerian Sosial dan Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung program pemberdayaan keluarga dan peningkatan pelayanan masyarakat.

 

Keikutsertaan TP PKK Kabupaten Tabanan dalam kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan tata kelola yang semakin baik dan kolaborasi yang berkelanjutan, pelaksanaan program PKK, Dekranasda, dan Posyandu diharapkan semakin optimal dalam mendukung pemberdayaan keluarga, pengembangan potensi kerajinan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat Tabanan. (rls/tbn)

Tekan Stunting, Pemkab Badung Perkuat Pencegahan Sejak Calon Pengantin hingga Balita

Tekan Stunting, Pemkab Badung Perkuat Pencegahan Sejak Calon Pengantin hingga Balita

BADUNG, PANTAUBALI.COM – Pemerintah Kabupaten Badung memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui koordinasi lintas sektor dengan menitikberatkan pada pencegahan sejak dini. Langkah ini dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanganan Stunting Kabupaten Badung Tahun 2026 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badung di Ruang Rapat Satya Gosana I, Inspektorat Kabupaten Badung, Rabu (21/10/2026).

Rakor dipimpin Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta, selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Badung. Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian sekaligus memperkuat strategi pencegahan dan penanganan kasus stunting yang ditemukan di masyarakat.

Kepala Bappeda Badung, I Made Wira Dharmajaya, memaparkan bahwa pemerintah daerah telah menetapkan target penurunan prevalensi stunting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung 2025–2029. Target tersebut ditetapkan sebesar 7,20 persen pada 2025, kemudian turun menjadi 7 persen pada 2026, 6,80 persen pada 2027, 6,60 persen pada 2028, dan 6,40 persen pada 2029.

Sementara itu, berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPBGM), prevalensi stunting Badung pada 2025 tercatat sebesar 2,5 persen. Capaian tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan berbagai program intervensi.

Wira Dharmajaya menjelaskan, upaya percepatan penurunan stunting dilaksanakan melalui Rencana Aksi Daerah Kabupaten Badung 2025–2029 dan Rencana Aksi Tahunan 2026. Pelaksanaannya melibatkan perangkat daerah hingga pemerintah desa dan kelurahan, dengan fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat, akses pangan bergizi, penguatan layanan Posyandu, serta pendampingan keluarga berisiko stunting.

Pendataan dan pemantauan juga diperkuat melalui keterlibatan Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A), serta pemerintah desa dan kelurahan. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran dan pelayanan yang diberikan semakin berkualitas.

Sejumlah program strategis turut dioptimalkan, di antaranya Tri Pasti yang mencakup pendataan dan konsultasi calon pengantin, pemeriksaan rutin ibu hamil di Puskesmas, serta pelayanan balita melalui Posyandu. Selain itu, terdapat program Badung Bergaya untuk pendampingan keluarga berisiko stunting, Dapur Dahsyat untuk mendukung penyediaan makanan tambahan, serta Garbasari atau Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Dukungan lainnya dilakukan melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), Krama Badung Sehat atau Mantap Nak Badung, pemberian makanan tambahan bagi anak PAUD Holistik Integratif, serta pelibatan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Pemanfaatan pekarangan keluarga melalui pemberian bibit sayuran dan ayam petelur juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan ketersediaan pangan bergizi bagi keluarga berisiko stunting.

Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta, menegaskan bahwa penanganan stunting membutuhkan dua pendekatan yang berjalan bersamaan, yakni intervensi sejak hulu untuk mencegah munculnya kasus baru dan penanganan terhadap anak yang telah mengalami stunting.

Ia menjelaskan, prevalensi stunting Badung berdasarkan pendataan 2025 berada pada angka 2,5 persen dan termasuk salah satu yang terendah di Bali. Namun, pada pendataan 2026, angka tersebut mengalami peningkatan seiring dengan perluasan cakupan pendataan, yang tidak lagi terbatas pada balita yang datang ke Posyandu, tetapi juga mencakup balita yang terdata melalui fasilitas pelayanan kesehatan.

“Berdasarkan arahan Bapak Bupati Badung, kita harus mencari cara agar angka stunting di Kabupaten Badung ke depannya bisa ditekan. Karena itu, dalam rapat ini kita memperkuat dua pendekatan penanganan, yaitu intervensi dari hulu dan penanganan terhadap kasus stunting yang sudah terjadi,” ujarnya.

Menurut Bagus Alit Sucipta, pencegahan perlu dimulai sejak sebelum kehamilan melalui pendampingan calon pengantin dan keluarga berisiko stunting. Kader Posyandu bersama kader pendamping keluarga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, mendorong pemeriksaan kesehatan, serta memastikan pemenuhan kebutuhan vitamin sesuai kondisi dan rekomendasi tenaga kesehatan.

Sementara itu, untuk menangani kasus yang telah ditemukan, seluruh pemangku kepentingan diminta meningkatkan keterlibatan dalam pemantauan kondisi anak di lapangan. Kader diharapkan lebih aktif mendatangi masyarakat untuk mengidentifikasi balita yang berisiko mengalami gangguan pertumbuhan, bukan hanya menunggu kedatangan warga ke Posyandu atau fasilitas kesehatan.

“Kita ingin kader turun langsung ke masyarakat untuk menemukan kasus. Ketika ditemukan anak yang berisiko atau mengalami stunting, kasus tersebut segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti. Dengan begitu, kita bisa mengetahui kondisi di lapangan secara lebih baik dan menentukan intervensi yang tepat,” tegasnya.

Adapun intervensi prioritas meliputi pemantauan status gizi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, serta penyediaan makanan pendamping ASI yang berkualitas dengan kandungan protein hewani. Pemerintah daerah juga mendorong skrining dan penanganan balita yang mengalami masalah gizi, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap, serta edukasi mengenai pola makan seimbang.

Perbaikan akses air bersih dan sanitasi, validasi data, serta peningkatan kapasitas kader juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memastikan setiap keluarga memperoleh pendampingan sesuai kebutuhan.

Melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan integrasi program hingga tingkat desa dan kelurahan, Pemkab Badung menargetkan penanganan stunting dapat berlangsung lebih efektif dan tepat sasaran. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak serta mendukung tumbuh kembang generasi muda Badung secara optimal. (rls/kmfbd)

TPT Badung Turun Menjadi 1,57 Persen, Penempatan 726 Tenaga Kerja Sepanjang 2026

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Badung, Drs. Anak Agung Ngurah Rai Yuda Darma

BADUNG, PANTAUBALI.COM – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Badung menunjukkan tren penurunan pada 2026. Dari sebelumnya 2,72 persen, angka pengangguran tercatat turun menjadi 1,57 persen. Penurunan tersebut sejalan dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja, baik di dalam negeri maupun di pasar kerja luar negeri.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Badung, Drs. Anak Agung Ngurah Rai Yuda Darma, mengatakan pemulihan aktivitas ekonomi daerah turut membuka peluang kerja bagi masyarakat. Sektor pariwisata yang kembali bergerak menjadi salah satu penopang utama penyerapan tenaga kerja di Gumi Keris.

“Data makroekonomi terbaru menunjukkan TPT kita turun ke angka 1,57 persen karena aktivitas ekonomi daerah sudah pulih sepenuhnya. Penurunan ini menempatkan Badung sebagai salah satu wilayah dengan tingkat pengangguran terendah,” ujarnya, Rabu (21/10/2026).

Berdasarkan catatan Disperinaker Badung, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, sebanyak 726 tenaga kerja telah ditempatkan. Jumlah tersebut terdiri atas 508 laki-laki dan 218 perempuan. Dari total penempatan itu, sebanyak 601 orang bekerja di luar negeri, sedangkan 125 orang ditempatkan di dalam negeri.

Menurut Ngurah Rai, penempatan ke luar negeri masih mendominasi penyaluran tenaga kerja selama periode tersebut. Sementara itu, jumlah calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang terdaftar mencapai 276 orang, terdiri atas 179 laki-laki dan 97 perempuan.

Adapun penyaluran tenaga kerja tertinggi terjadi pada April 2026, dengan jumlah mencapai 210 orang dalam satu bulan.

Dari sisi lapangan usaha, sektor pariwisata masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Badung. Bidang perhotelan, restoran, dan katering menjadi andalan, terutama di kawasan Badung selatan. Selain itu, perdagangan, jasa transportasi, hiburan, serta industri kreatif dan pengolahan pangan juga memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja.

Untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, Disperinaker Badung secara berkala menyelenggarakan bursa kerja atau job fair. Program tersebut ditujukan untuk memperluas akses masyarakat, termasuk lulusan sekolah dan perguruan tinggi, terhadap peluang kerja yang tersedia.

Pemerintah daerah juga memanfaatkan peringatan Hari Buruh atau May Day sebagai sarana memperkuat komunikasi dan sinergi antara serikat pekerja dengan kalangan pengusaha demi menjaga hubungan industrial yang kondusif.

Selain membuka akses penempatan kerja, Disperinaker Badung memberikan pelatihan keterampilan guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal. Beberapa program yang dilaksanakan di antaranya pelatihan mekanik sepeda motor konvensional dan listrik selama 40 hingga 42 hari dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pelatihan manajemen usaha kuliner juga diberikan untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru.

Ngurah Rai menyebutkan, hasil evaluasi menunjukkan sekitar 80 persen alumni pelatihan berhasil terserap ke dunia kerja atau membuka usaha secara mandiri. Sertifikasi kompetensi menjadi salah satu modal bagi peserta untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja.

“Kami juga memberikan pelatihan agar tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Sertifikat kompetensi menjadi modal penting bagi mereka untuk bersaing,” jelasnya.

Dalam upaya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, Pemkab Badung juga menjalin kerja sama dengan pelaku usaha melalui komitmen penyerapan tenaga kerja ber-KTP Badung minimal 70 persen. Kebijakan tersebut diarahkan terutama kepada usaha hotel dan restoran baru di kawasan Kuta, Nusa Dua, hingga Canggu.

Program magang industri turut dikembangkan untuk memberikan pengalaman kerja secara langsung kepada peserta sekaligus membuka peluang mengikuti proses rekrutmen sebagai karyawan tetap.

Ke depan, Disperinaker Badung akan menyesuaikan program pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. Keahlian terkait teknologi kendaraan listrik dan pengelolaan pariwisata berkelanjutan menjadi bagian dari arah pengembangan kompetensi tenaga kerja.

Di sisi lain, pemerintah daerah menargetkan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan mencapai 59,80 persen. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas perlindungan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal maupun kelompok pekerja dengan tingkat kerentanan ekonomi.

Disperinaker Badung juga menyiapkan dukungan berupa stimulus modal kerja dan pendampingan usaha bagi lulusan pelatihan yang ingin berwirausaha. Langkah ini diharapkan tidak hanya membantu masyarakat memperoleh pekerjaan, tetapi juga mendorong lahirnya pelaku usaha baru yang mampu menciptakan kesempatan kerja bagi warga lainnya.

Dengan berbagai program tersebut, Pemkab Badung berupaya menjaga tren penurunan pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal agar mampu memenuhi kebutuhan industri dan menghadapi persaingan di tingkat nasional maupun internasional. (rls/kmfbd)

Bupati Badung Cup II 2026 Digelar, 117 Petenis Bersaing Rebut Hadiah Rp110 Juta

Bupati Badung Cup II 2026 Digelar, 117 Petenis Bersaing Rebut Hadiah Rp110 Juta

BADUNG, PANTAUBALI.COM – Kejuaraan Tenis Junior Kelompok Umur (KU) 10, 12, 14, dan 16 tahun serta Senior Terbuka Bupati Badung Cup II Tahun 2026 resmi dibuka di Lapangan Tenis Dharma Praja, Lumintang, Jumat (16/10/2026). Ajang yang digelar Pengurus Kabupaten (Pengkab) Persatuan Lawn Tenis Indonesia (Pelti) Badung ini diikuti 117 atlet dari berbagai kabupaten/kota di Bali maupun luar Bali.

Kejuaraan tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan atlet secara berkelanjutan, sekaligus memberikan kesempatan kepada para petenis untuk menambah pengalaman dan jam terbang dalam kompetisi.

Pembukaan kejuaraan dilakukan oleh Bupati Badung yang diwakili Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Badung, I Putu Oka Adnyana. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Pengurus Pelti Provinsi Bali, pengurus Pelti kabupaten/kota se-Bali, KONI Badung, para wasit, serta sponsor.

Dalam sambutan Bupati Badung yang dibacakan Oka Adnyana, Pemerintah Kabupaten Badung menyampaikan apresiasi kepada Pelti Badung atas penyelenggaraan kejuaraan tersebut. Kolaborasi dan komitmen seluruh pihak dinilai penting untuk mendorong perkembangan olahraga tenis lapangan, khususnya di Kabupaten Badung dan Bali pada umumnya.

Pemkab Badung, lanjutnya, senantiasa mendukung pembinaan olahraga dan peningkatan prestasi atlet. Melalui kompetisi yang dilaksanakan secara berkesinambungan, diharapkan semakin banyak generasi muda tertarik menekuni olahraga, menerapkan pola hidup sehat, serta mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki.

Para atlet juga diingatkan untuk bertanding dengan penuh semangat, disiplin, dan menjunjung tinggi sportivitas. Setiap pertandingan hendaknya dimanfaatkan sebagai sarana mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman, serta membentuk mental juara.

“Kemenangan memang menjadi tujuan, namun sikap sportif dan semangat untuk terus berkembang merupakan nilai yang jauh lebih penting,” demikian pesan Bupati Badung dalam sambutannya.

Sementara itu, Ketua Panitia, I Nyoman Adi Wiratma, menjelaskan bahwa Bupati Badung Cup II 2026 berlangsung selama 10 hari dengan jadwal pertandingan dibagi menjadi dua kategori. Pertandingan junior digelar pada 16–20 Oktober, sedangkan kategori senior berlangsung pada 21–25 Oktober 2026.

Pertandingan dilaksanakan di dua lokasi utama, yakni Lapangan Tenis Dharma Praja Lumintang dan Lapangan Tenis KONI Bali.

Dari total 117 peserta, sebanyak 32 atlet mengikuti kategori KU 10 tahun, 18 atlet KU 12 tahun, 26 atlet KU 14 tahun, dan 26 atlet KU 16 tahun. Sementara itu, kategori senior terbuka diikuti 15 peserta putra dan putri.

Seluruh peserta berkompetisi untuk memperebutkan total hadiah sebesar Rp110 juta.

Melalui penyelenggaraan Bupati Badung Cup II 2026, Pelti Badung berharap muncul bibit-bibit petenis potensial yang mampu berkembang menjadi atlet berprestasi. Kejuaraan ini juga diharapkan menjadi wadah pembinaan untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi di tingkat regional hingga nasional, sekaligus memperkuat perkembangan olahraga tenis lapangan di Kabupaten Badung. (rls/kmfbd)

Bupati Sanjaya Tegaskan Nilai Spiritual dan Budaya dalam Karya Ngenteg Linggih Pura Mundak Sari

Bupati Sanjaya Tegaskan Nilai Spiritual dan Budaya dalam Karya Ngenteg Linggih Pura Mundak Sari

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., didampingi Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, S.Sos., mengapresiasi semangat gotong royong dan ngayah 263 KK krama Banjar Adat Kerti Wimbha Bongan Kauh dalam menyukseskan Karya Ngenteg Linggih, Wraspati Kalpa, Mupuk Pedagingan lan Tawur Balik Sumpah ring Pura Mundak Sari, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Senin (12/10/2026). Upacara nyalarin yang berlangsung hari ini turut dihadiri anggota DPRD Provinsi Bali, Kelompok Ahli Pemerintah Kabupaten Tabanan, anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Sekda Tabanan, jajaran perangkat daerah terkait, Camat Tabanan, Plt. Perbekel Bongan, Jero Bendesa Adat Bongan Puseh, serta para pemangku dan krama adat setempat.

Apresiasi tersebut disampaikan saat menghadiri persembahyangan bersama dan penandatanganan prasasti, sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian adat, agama, dan budaya Bali. “Kemuliaan sebuah karya suci tidak hanya tercermin dari kemegahan upacaranya, tetapi juga dari perubahan perilaku umatnya menuju kehidupan yang lebih baik,” tegas Bupati Sanjaya. Ia mengajak krama memaknai karya keagamaan bukan sekadar pelaksanaan ritual, melainkan momentum memperkuat sradha bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, mempererat persaudaraan, serta menjaga keharmonisan berdasarkan prinsip Tri Hita Karana.

Menurutnya, pelaksanaan karya juga menjadi wujud nyata kebersamaan dan ketulusan krama dalam menjaga warisan leluhur. Penandatanganan prasasti diharapkan menjadi penanda sejarah sekaligus simbol bhakti dan kebersamaan yang dapat diwariskan kepada generasi penerus. Bupati Sanjaya pun mengajak seluruh krama untuk senantiasa menjaga kesucian, kebersihan, dan kelestarian Pura Mundak Sari sebagai tempat persembahyangan sekaligus pusat pelestarian adat dan budaya Bali.

Karya yang puncaknya berlangsung pada Minggu (11/10) tersebut dipuput oleh Ida Peranda Buda saking Griya Jadi dan Ida Peranda Siwa saking Griya Kesiut Kawan. Pemerintah Kabupaten Tabanan turut mendukung pelaksanaannya melalui dana hibah dan sebelumnya pada tahun 2024 juga sudah dialokasikan untuk pembangunan Gedong Simpen Pura Mundak Sari.

Bupati Sanjaya berharap semangat menyama braya, gotong royong, dan ngayah terus dipertahankan sebagai kekuatan dalam menjaga kehidupan adat dan keagamaan di Tabanan. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM), dengan tetap berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Bali. (rls/tbn)

Bupati Sanjaya Perkuat Sinergi Forkopimda dalam Lepas Sambut Dandim 1619/Tabanan

Bupati Sanjaya Perkuat Sinergi Forkopimda dalam Lepas Sambut Dandim 1619/Tabanan

TABANAN, PANTAUBALI.COM  – Memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah, Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., menghadiri acara Lepas Sambut Komandan Kodim (Dandim) 1619/Tabanan dari Letkol Inf. Muhamad Arifianto, S.I.P., kepada Letkol Arm I Gede Satria Bandem, S.Sos., di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan, Minggu (11/10/2026).

 

Acara tersebut turut dihadiri Ida Tjokorda Anglurah Tabanan, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Danrindam IX/Udayana, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah beserta para Asisten Setda, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, perbankan, perguruan tinggi, pengelola DTW, serta jajaran Kodim 1619/Tabanan dan Danramil se-Kabupaten Tabanan.

 

Dalam sambutannya, Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja sama Letkol Inf. Muhamad Arifianto selama bertugas di Tabanan. Ia menegaskan, sinergi Forkopimda menjadi kunci dalam mewujudkan Tabanan yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). “Kami berterima kasih kepada seluruh jajaran Forkopimda yang bersama-sama menjaga keamanan daerah. Masyarakat yang sejahtera dapat terwujud apabila situasi daerah aman terlebih dahulu. Tabanan harus guyub, sinergi lintas sektoral harus terus terjaga, karena ini merupakan tugas kita bersama,” tegasnya.

 

Bupati Sanjaya juga mengapresiasi kepemimpinan Letkol Inf. Muhamad Arifianto yang dinilai humanis, tegas, dan hadir di tengah masyarakat. Selama bertugas, kolaborasi yang terjalin turut mendukung stabilitas keamanan, penanganan persoalan sosial dan bencana, kegiatan gotong royong, bakti sosial, ketahanan pangan, serta pembinaan generasi muda. Ia pun menyampaikan selamat bertugas di tempat yang baru sekaligus menyambut Dandim baru, Letkol Arm I Gede Satria Bandem, beserta keluarga. “Kami menyambut dengan tangan terbuka. Mari bersama-sama menjaga keamanan, persatuan, dan mendukung pembangunan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani,” ungkapnya.

 

Sementara itu, Letkol Inf. Muhamad Arifianto menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada Bupati Sanjaya, jajaran Forkopimda, serta seluruh instansi terkait atas dukungan dan sinergi selama masa tugasnya. “Selama kami berdinas sebagai Dandim 1619/Tabanan, Kami merasa bangga dan terhormat, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Bupati Tabanan, seluruh jajaran Forkopimda dan instansi terkait atas penerimaan dan sinergi, sehingga tugas-tugas kami dapat terlaksana dengan baik tanpa kendala,” ujarnya. Ia juga mengungkapkan kebanggaannya dapat bertugas di Tabanan, daerah yang memiliki nilai sejarah perjuangan melalui sosok pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai.

 

Di sisi lain, Letkol Arm I Gede Satria Bandem, menyatakan kesiapannya untuk mengabdi serta mendukung program pembangunan daerah bersama pemerintah dan Forkopimda. “Kami hadir untuk mengabdi dan membantu Kabupaten Tabanan. Kami mohon doa dan dukungannya agar dapat menjalankan tugas dengan baik serta mendukung program Bapak Bupati dan Forkopimda. Kami siap memberikan tenaga, waktu, dan pikiran kapan pun dibutuhkan,” ungkapnya. Melalui pergantian kepemimpinan ini, sinergi TNI dan pemerintah daerah diharapkan semakin solid dalam menjaga kondusivitas wilayah, memperkuat persatuan, serta mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). (rls/tbn)