- Advertisement -
Beranda blog

Antisipasi Lonjakan Sampah Kiriman, DLHK Badung Optimalkan Armada dan Pembersihan Pantai Kuta

Antisipasi Lonjakan Sampah Kiriman, DLHK Badung Optimalkan Armada dan Pembersihan Pantai Kuta

BADUNG, PANTAUBALI.COM – Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung meningkatkan kesiapsiagaan dalam menangani sampah kiriman yang mulai mengancam kebersihan kawasan Pantai Kuta dan sejumlah pantai lainnya. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya potensi sampah kiriman akibat musim hujan dan angin barat.

Berbagai upaya diperkuat, mulai dari peningkatan intensitas pembersihan, optimalisasi armada pengangkut, pengerahan alat berat hingga koordinasi lintas sektor. Penanganan dilakukan secara terpadu agar sampah yang terdampar di pesisir dapat segera dibersihkan dan tidak kembali terbawa arus laut ke kawasan pantai lainnya.

Kepala DLHK Kabupaten Badung, Dr. Ir. Made Rai Warastuthi, ST., M.S., Kamis (19/11/2026), mengatakan Pantai Kuta menjadi salah satu prioritas penanganan karena merupakan ikon pariwisata Badung sekaligus destinasi wisata internasional.

Menurutnya, memasuki musim hujan dan angin barat, volume sampah kiriman dari laut cenderung mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menuntut kesiapan petugas dan sarana operasional agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.

Ia menegaskan, upaya menjaga kebersihan pantai tidak cukup hanya dilakukan setelah sampah menumpuk. Diperlukan sistem penanganan yang terjadwal dan responsif dengan melibatkan petugas kebersihan, pengelola kawasan, masyarakat hingga pelaku usaha pariwisata.

Dalam pelaksanaannya, DLHK Badung menerapkan sistem penanganan terpadu dengan membagi wilayah kerja ke dalam lima zona UPT. Setiap zona dilengkapi titik pengumpulan sementara atau Stop Over (SO) yang dikoordinasikan bersama pemilik maupun pengelola lahan.

Sampah yang ditemukan di sepanjang garis pantai terlebih dahulu disisir dan dikumpulkan oleh petugas. Selanjutnya, sampah dipindahkan ke titik SO sebelum diangkut menuju fasilitas penanganan atau pengolahan sesuai jenis dan karakteristiknya.

Untuk memperkuat operasional tersebut, DLHK mengalokasikan dua unit loader dari total 13 unit yang tersedia untuk penanganan di seluruh kawasan pantai Badung. Selain itu, sebanyak 20 unit truk dari total 98 armada juga dikerahkan guna mendukung pengangkutan sampah di Pantai Kuta dan sekitarnya.

Kebutuhan operasional didukung melalui anggaran APBD Induk dan APBD Perubahan, yang mencakup penyewaan alat berat, tenaga kerja, kendaraan pengangkut, operator hingga bahan bakar minyak (BBM).

Rai Warastuthi menjelaskan, pembagian personel, kesiapan kendaraan, penggunaan alat berat serta pengaturan jadwal kerja terus disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan. Dengan demikian, penanganan diharapkan berjalan lebih efektif, terutama ketika terjadi peningkatan volume sampah secara tiba-tiba.

Berdasarkan data DLHK, sejak 5 November 2026 hingga 19 November 2026, sekitar 200 ton sampah telah diangkut dari seluruh kawasan pantai di Kabupaten Badung. Sampah berupa kayu dan material sejenis dibawa ke TPST Mengwitani untuk diolah menggunakan mesin woodchipper. Sementara jenis sampah lainnya diangkut menuju TPA Regional Suwung.

Ia menyebutkan, volume sampah pantai sangat dipengaruhi kondisi cuaca, arus laut, pasang surut serta aktivitas masyarakat dan wisatawan. Pada periode musim hujan dan angin barat, sampah organik seperti kayu, ranting, daun, bambu dan material vegetasi lainnya biasanya lebih banyak ditemukan.

Di samping itu, sampah anorganik berupa botol plastik, kantong plastik, kemasan makanan dan berbagai produk sekali pakai juga menjadi perhatian serius karena sulit terurai serta berpotensi mencemari lingkungan laut.

Penanganan rutin diupayakan dapat diselesaikan dalam satu hari apabila kondisi masih normal. Namun, ketika terjadi lonjakan sampah kiriman dalam jumlah besar, pembersihan dilakukan secara bertahap dan lebih intensif sampai seluruh kawasan terdampak tertangani.

DLHK juga terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah pusat, pengelola kawasan, masyarakat dan pelaku usaha pariwisata. Kolaborasi tersebut dinilai penting mengingat persoalan sampah kiriman tidak hanya berkaitan dengan kondisi satu wilayah, tetapi juga dipengaruhi faktor alam dan aktivitas di kawasan perairan yang lebih luas.

Rai Warastuthi menegaskan, pihaknya berkomitmen meningkatkan kesiapan personel, memperkuat sistem pengangkutan serta mengoptimalkan fasilitas pengolahan sampah agar penanganan di kawasan pesisir dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Menurutnya, menjaga kebersihan Pantai Kuta bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut penting untuk mempertahankan daya tarik pariwisata Badung sekaligus menjaga kelestarian lingkungan pesisir Bali. (rls/kmfbdg)

Respons Keluhan Warga Antosari, Perumda TAB Intensifkan Penanganan dan Distribusi Air Tangki

Respons Keluhan Warga Antosari, Perumda TAB Intensifkan Penanganan dan Distribusi Air Tangki

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Menanggapi viralnya video Perbekel Desa Antosari yang menyampaikan keluhan terkait terganggunya pelayanan air bersih di wilayahnya, Perumda Tirta Amertha Buana (TAB) Tabanan menegaskan telah melakukan berbagai langkah penanganan. Upaya tersebut dilakukan secara bertahap, baik melalui penanganan teknis pada sumber air baku maupun pendistribusian air bersih menggunakan mobil tangki kepada pelanggan terdampak.

Kasubag Humas Perumda TAB Tabanan, I Putu Wahyu Untung Suardana, saat dikonfirmasi Selasa (17/11/2026), menjelaskan bahwa gangguan pelayanan di wilayah Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, dipengaruhi kondisi air baku yang terdampak material longsor di kawasan hulu. Material tanah yang masuk ke aliran sungai menyebabkan tingkat kekeruhan air meningkat sehingga berdampak terhadap proses pengolahan dan produksi air bersih.

Menurut Wahyu, tim teknis Perumda TAB telah melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. Namun, proses penanganan di lapangan menghadapi beberapa kendala sehingga membutuhkan koordinasi dan dukungan dari masyarakat, tokoh masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan setempat.

“Khusus di wilayah Antosari, berbagai upaya teknis sudah kami lakukan. Namun, penanganan di lapangan juga memerlukan dukungan dan sinergi bersama masyarakat maupun seluruh pihak terkait,” ungkapnya.

Sebagai langkah menjaga pemenuhan kebutuhan air bersih pelanggan, Perumda TAB telah mengoperasikan layanan mobil tangki secara rutin sejak akhir September 2026. Langkah ini menjadi salah satu solusi sementara untuk membantu masyarakat selama proses pemulihan pelayanan melalui jaringan perpipaan masih berlangsung.

Wahyu menyebutkan, dalam pelaksanaannya Perumda TAB juga berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan guna mendukung pendistribusian air bersih kepada masyarakat di wilayah terdampak.

Ia menjelaskan, memasuki musim penghujan, potensi longsor di kawasan hulu menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi. Material tanah akibat longsoran dapat terbawa aliran sungai dan menyebabkan air baku mengalami kekeruhan tinggi. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap proses pengolahan karena air dengan tingkat kekeruhan tertentu tidak dapat langsung diproses secara optimal.

“Ketika terjadi peningkatan kekeruhan air baku, proses pengolahan harus disesuaikan agar kualitas air yang dihasilkan tetap memenuhi ketentuan. Karena itu, tim teknis terus melakukan penanganan dan pemantauan terhadap kondisi sumber air maupun instalasi pengolahan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Perumda TAB tetap berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Seluruh personel teknis disiagakan untuk melakukan penanganan mulai dari sektor produksi hingga distribusi, sekaligus memastikan kebutuhan dasar pelanggan tetap mendapat perhatian selama gangguan berlangsung.

Pihaknya juga mengharapkan adanya komunikasi dan kerja sama yang baik antara Perumda TAB dengan pemerintah desa serta masyarakat setempat. Dengan dukungan seluruh pihak, diharapkan berbagai kendala teknis yang terjadi dapat ditangani lebih cepat sehingga pelayanan air bersih di Desa Antosari kembali berjalan normal.

“Kami memahami kebutuhan masyarakat terhadap air bersih sangat penting. Karena itu, berbagai upaya terus kami lakukan, termasuk bantuan suplai air melalui mobil tangki. Kami berharap dukungan dan sinergi semua pihak agar pelayanan kepada pelanggan dapat segera kembali optimal,” tandasnya. (tim)

DPRD Tabanan Ketok Kesepakatan APBD 2027 Rp2,137 Triliun, Tiga Ranperda Jadi Prioritas

DPRD Tabanan Ketok Kesepakatan APBD 2027 Rp2,137 Triliun, Tiga Ranperda Jadi Prioritas

TABANAN, PANTAUBALI.COM – DPRD Kabupaten Tabanan bersama Pemerintah Kabupaten Tabanan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dengan nilai pendapatan daerah mencapai Rp2,137 triliun lebih. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan III Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Tabanan, Selasa (17/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa dan dihadiri Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, Wakil Bupati I Made Dirga, pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta pimpinan perangkat daerah.

Dalam rapat tersebut, DPRD dan eksekutif menyepakati postur APBD Tabanan 2027 yang meliputi pendapatan daerah sebesar Rp2,137 triliun lebih, belanja daerah Rp2,119 triliun lebih, serta surplus anggaran sebesar Rp18,231 miliar.

Kesepakatan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penganggaran daerah. Peran DPRD melalui pembahasan bersama Badan Anggaran dan perangkat daerah menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan anggaran tetap memperhatikan kemampuan fiskal, kebutuhan pembangunan, serta kepentingan masyarakat.

Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa yang membuka jalannya rapat paripurna memimpin proses pengambilan keputusan bersama tersebut. Persetujuan ini sekaligus mencerminkan fungsi penganggaran DPRD dalam mengawal arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tabanan tahun mendatang.

Dalam sambutannya, Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas komitmen dalam mengikuti tahapan pembahasan RAPBD 2027. Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan wujud kemitraan antara legislatif dan eksekutif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Sanjaya mengingatkan agar penyusunan anggaran dilakukan secara cermat di tengah tantangan keuangan daerah. Keterbatasan fiskal, menurutnya, harus dijawab dengan kebijakan yang lebih efektif dan efisien serta penentuan skala prioritas yang tepat sasaran.

“Keterbatasan fiskal bukanlah halangan, melainkan momentum bagi kita untuk bekerja lebih cerdas, efektif, dan efisien melalui penetapan skala prioritas yang tepat sasaran,” tegasnya.

Setelah mendapat persetujuan bersama, Ranperda APBD 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Bali untuk menjalani evaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain menyepakati RAPBD 2027, DPRD Tabanan juga menggelar Rapat Paripurna ke-17 dengan agenda penyampaian pidato pengantar Bupati terhadap tiga Ranperda strategis.

Ketiga Ranperda tersebut meliputi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pembentukan dan susunan organisasi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana.

Ranperda narkotika menjadi salah satu perhatian karena angka kasus penyalahgunaan narkotika di Tabanan menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan, tercatat 26 kasus pada 2020, meningkat menjadi 82 kasus pada 2024, dan masih terdapat 72 kasus sepanjang 2025.

Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah berharap upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika dapat dilakukan lebih terpadu, mulai dari edukasi, pencegahan dini, penguatan koordinasi hingga pemulihan korban penyalahgunaan narkotika.

Sementara itu, Ranperda mengenai BPBD diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi potensi bencana. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia 2025, Kabupaten Tabanan memiliki skor 116,72 atau masuk kategori risiko sedang.

Adapun perubahan Perda tentang Perumda Tirta Amertha Buana dimaksudkan untuk menyesuaikan ketentuan mengenai organ dan kepegawaian perusahaan dengan regulasi terbaru. Penyesuaian ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola perusahaan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat.

Dalam laporan Badan Anggaran yang disampaikan melalui Sekretaris DPRD Tabanan I Wayan Budi Artana, turut ditekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan urgensi kebutuhan, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan disepakatinya APBD 2027 serta diajukannya tiga Ranperda tersebut, DPRD Tabanan diharapkan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal. Pembahasan lanjutan ketiga Ranperda menjadi agenda penting untuk memastikan setiap regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan daerah dan masyarakat.

Sinergi legislatif dan eksekutif pun menjadi kunci dalam mengawal kebijakan pembangunan Tabanan agar berjalan efektif, berkelanjutan, serta berpihak pada kepentingan publik menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani. (kjs/dt)

DPRD Tabanan Soroti Penurunan PAD 2027, Aset Daerah dan Pariwisata Diminta Dioptimalkan

DPRD Tabanan Soroti Penurunan PAD 2027, Aset Daerah dan Pariwisata Diminta Dioptimalkan

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Penurunan kemampuan fiskal menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Tabanan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Melalui Badan Anggaran (Banggar), DPRD mengingatkan pemerintah daerah agar lebih agresif menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD), termasuk mengoptimalkan pengelolaan aset dan sektor pariwisata.

Berdasarkan hasil pembahasan Banggar, target pendapatan daerah Tabanan pada 2027 disepakati sebesar Rp2,13 triliun lebih. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar Rp43,99 miliar dibandingkan target APBD 2026 yang mencapai Rp2,18 triliun lebih.

Sementara itu, alokasi belanja daerah dirancang sebesar Rp2,11 triliun lebih. Jumlah tersebut juga menyusut sekitar Rp137,80 miliar dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp2,25 triliun lebih.

Hasil pembahasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tabanan, Senin (16/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa dengan agenda penyampaian laporan Banggar terkait RAPBD 2027 serta laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Di tengah penurunan target pendapatan dan belanja tersebut, Banggar memberikan sejumlah catatan penting kepada pemerintah daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah perlunya langkah konkret untuk memperkuat sumber-sumber pendapatan daerah agar ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dapat diantisipasi melalui pengembangan potensi lokal.

Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dinilai perlu dilakukan melalui peningkatan efektivitas pemungutan, penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta pemanfaatan sistem digital. Selain itu, pembenahan dan pemutakhiran basis data wajib pajak juga menjadi penting agar target penerimaan lebih realistis dan sesuai potensi sebenarnya.

Tak hanya sektor pajak dan retribusi, pengelolaan aset milik pemerintah daerah turut menjadi sorotan. Banggar mendorong agar berbagai persoalan yang menghambat pemanfaatan aset segera diselesaikan sehingga aset daerah tidak menjadi sumber daya yang terbengkalai, melainkan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Pengembangan daerah tujuan wisata (DTW) juga dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat PAD. Karena itu, pemerintah daerah diminta menyusun kajian komprehensif serta melakukan penataan pengelolaan kawasan wisata secara berkelanjutan.

Di sisi belanja, DPRD mengingatkan agar pemerintah tidak sekadar mengejar penyerapan anggaran. Setiap program harus disusun berdasarkan kemampuan fiskal, tingkat urgensi kebutuhan masyarakat, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Tabanan.

Banggar juga menekankan pentingnya memperhatikan program prioritas, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dan aspirasi masyarakat yang diserap melalui kegiatan reses. Namun, seluruh usulan tetap harus disesuaikan dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Sementara itu, arah pembangunan Tabanan tahun 2027 mengusung tema “Hilirisasi dan Membangun Ekosistem Produk Unggulan”. Tema tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperkuat keterkaitan sektor hulu dan hilir, serta mendorong daya saing ekonomi berbasis potensi daerah.

Dengan struktur anggaran yang mengalami penyesuaian, DPRD berharap pemerintah daerah mampu melakukan pengelolaan keuangan secara lebih cermat, transparan, dan akuntabel. Penguatan koordinasi antara legislatif dan eksekutif juga diperlukan agar program yang telah direncanakan benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penurunan anggaran pada 2027 diharapkan tidak menjadi penghambat pembangunan. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah, memperkuat kemandirian fiskal, dan memastikan setiap alokasi anggaran memberikan hasil optimal bagi Kabupaten Tabanan. (kjs/dt)

Komisi III DPRD Tabanan Ingatkan Efektivitas APBD 2027, Program Tak Mendesak Perlu Dipangkas

Komisi III DPRD Tabanan Ingatkan Efektivitas APBD 2027, Program Tak Mendesak Perlu Dipangkas

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Ketepatan penggunaan anggaran daerah menjadi perhatian Komisi III DPRD Kabupaten Tabanan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Pemerintah daerah diminta lebih selektif menetapkan program kegiatan, terutama yang belum memiliki tingkat urgensi tinggi, agar anggaran dapat difokuskan pada kebutuhan masyarakat.

Catatan tersebut disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan dari Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudiana alias Gading, saat Rapat Paripurna DPRD Tabanan, Senin (16/11/2026).

Dalam pembahasan tersebut, Gading menyoroti adanya perubahan sejumlah komponen anggaran, baik yang mengalami kenaikan maupun penurunan. Menurutnya, setiap perubahan harus dicermati secara matang dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

Pada prinsipnya, pihaknya menyetujui hasil pembahasan RAPBD 2027. Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan agar kebijakan belanja pemerintah daerah benar-benar diarahkan pada program yang memiliki manfaat nyata.

Ia mengingatkan, jangan sampai anggaran terserap untuk kegiatan yang belum mendesak, sementara masih terdapat kebutuhan masyarakat yang membutuhkan penanganan lebih serius.

“Program-program yang belum terlalu mendesak bisa dipertimbangkan kembali. Anggaran yang tersedia sebaiknya lebih diarahkan untuk kebutuhan yang benar-benar prioritas, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegas Gading.

Menurutnya, evaluasi terhadap program dan kegiatan harus memperhatikan sejumlah aspek, mulai dari tingkat urgensi, efektivitas pelaksanaan hingga manfaat langsung yang dapat dirasakan masyarakat.

Catatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari tanggung jawab DPRD dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Setiap alokasi belanja harus memiliki pertimbangan yang jelas sehingga tidak terjadi pemborosan maupun penggunaan anggaran yang kurang tepat sasaran.

Gading berharap masukan yang disampaikan dalam pembahasan Banggar dapat menjadi perhatian pemerintah daerah, tidak hanya pada tahap penyusunan APBD, tetapi juga dalam pelaksanaan program pembangunan sepanjang 2027.

Dengan demikian, APBD Tabanan 2027 diharapkan lebih mengutamakan efektivitas belanja, ketepatan alokasi, serta pemerataan pembangunan. Setiap rupiah uang daerah harus mampu memberikan manfaat optimal, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (kjs/dt)

Fraksi Gerindra Ingatkan Pemkab Tabanan, APBD 2027 Jangan Hanya Berorientasi Angka

Gerindra Ingatkan Pemkab Tabanan, APBD 2027 Jangan Hanya Berorientasi Angka

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Tabanan memberikan sejumlah catatan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Fraksi ini mengingatkan agar seluruh masukan dan hasil pembahasan masing-masing komisi tidak sekadar menjadi catatan rapat, tetapi benar-benar menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan anggaran daerah.

Pandangan Fraksi Gerindra tersebut disampaikan Ni Nengah Sri Labantari dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tabanan, Senin (16/11/2026). Rapat tersebut mengagendakan penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terkait Ranperda APBD 2027 serta laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mengenai evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 dan usulan Propemperda 2027.

Dalam penyampaiannya, Sri Labantari menegaskan bahwa Fraksi Gerindra telah mencermati pemaparan yang disampaikan para ketua kelompok dan ketua komisi selama proses pembahasan RAPBD 2027.

Menurutnya, berbagai pandangan, masukan, dan pertimbangan yang muncul dalam pembahasan tersebut merupakan bagian penting yang harus diperhatikan sebelum pemerintah daerah menetapkan arah kebijakan anggaran.

Pembahasan APBD, lanjutnya, tidak semata-mata berkutat pada besaran pendapatan dan belanja daerah. Lebih dari itu, substansi program, urgensi kebutuhan, serta kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan harus menjadi perhatian bersama.

Fraksi Gerindra menilai, setiap hasil pembahasan komisi perlu dicermati secara menyeluruh agar kebijakan anggaran yang nantinya ditetapkan memiliki dasar pertimbangan yang kuat dan mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan di Kabupaten Tabanan.

Sikap tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD dalam mengawal kebijakan keuangan daerah. Melalui pembahasan bersama eksekutif, legislatif memiliki peran strategis untuk memastikan alokasi anggaran tidak hanya tersusun secara administratif, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.

Dengan berbagai catatan yang disampaikan, Fraksi Gerindra berharap seluruh hasil pembahasan RAPBD 2027 dapat diakomodasi secara proporsional dalam proses penyusunan anggaran. Dengan demikian, APBD yang dihasilkan benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Tabanan. (kjs/dt)

Banggar DPRD Tabanan Soroti Target PAD 2027, Minta Perhitungan Lebih Realistis

Banggar DPRD Tabanan Soroti Target PAD 2027, Minta Perhitungan Lebih Realistis

SINGASANA, PANTAUBALI.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tabanan meminta pemerintah daerah menyusun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2027 secara realistis dengan mengacu pada potensi dan capaian pendapatan yang sebenarnya. Optimalisasi sumber pendapatan juga dinilai perlu dilakukan untuk menjaga kemampuan fiskal daerah di tengah kebijakan pengetatan anggaran dari pemerintah pusat.

Penekanan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Banggar DPRD Tabanan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil, Selasa (10/11/2026).

Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, S.Sos., M.A.P., menegaskan bahwa penyusunan APBD membutuhkan koordinasi yang kuat antara pihak eksekutif dan legislatif. Sinergi tersebut diperlukan agar perencanaan pendapatan maupun belanja daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan serta kondisi faktual Kabupaten Tabanan.

Menurutnya, kesesuaian antara target pendapatan dan realisasi harus menjadi perhatian, demikian pula penentuan prioritas belanja. Koordinasi ant perangkat daerah juga perlu diperkuat supaya pelaksanaan program berjalan efektif, termasuk dalam mengakomodasi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang merupakan bagian dari penyaluran aspirasi masyarakat.

Arnawa berharap komunikasi antara legislatif dan eksekutif tetap terjalin dengan baik. Berbagai persoalan maupun dinamika dalam pembahasan anggaran, kata dia, hendaknya diselesaikan melalui dialog dan koordinasi.

Dalam pemaparan TAPD, PAD Kabupaten Tabanan pada APBD Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp951,10 miliar lebih. Target tersebut meningkat Rp23,93 miliar lebih atau sekitar 2,58 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp927,16 miliar lebih.

Sementara itu, belanja daerah dalam APBD Induk 2027 dirancang sebesar Rp2,13 triliun lebih. Jumlah tersebut mengalami penurunan Rp124,37 miliar lebih atau 5,51 persen dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp2,25 triliun lebih.

Pemerintah daerah mengarahkan belanja tersebut untuk memenuhi kebutuhan wajib dan mengikat, mendukung program strategis sesuai prioritas pembangunan, serta membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam sesi pembahasan, anggota DPRD I Wayan Lara, S.Sos., mengingatkan agar penetapan target PAD 2027, yang dalam tanggapannya disebut sebesar Rp961 miliar, didasarkan pada perhitungan yang terukur. Evaluasi terhadap realisasi pendapatan tahun sebelumnya perlu menjadi acuan agar target yang ditetapkan tidak melampaui kemampuan riil daerah.

Lara juga mengharapkan pimpinan TAPD dapat hadir langsung dalam setiap pembahasan rancangan anggaran. Kehadiran tersebut dinilai penting untuk memperlancar komunikasi, mempercepat penyampaian penjelasan, serta memastikan masukan dan kesepakatan kedua pihak dapat ditindaklanjuti.

Menanggapi hal itu, Badan Keuangan Daerah memaparkan bahwa hingga 31 Oktober 2026, realisasi PAD telah melampaui 68 persen atau sekitar Rp670 miliar. Adapun realisasi pendapatan dari sektor retribusi masih berada pada kisaran 50 persen lebih.

Wakil Ketua I DPRD Tabanan, I Made Asta Dharma, S.E., meminta penjelasan mengenai proyeksi tambahan pendapatan hingga akhir tahun anggaran. Ia juga mendorong adanya langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah sehingga target PAD dapat tercapai.

Sorotan terhadap kebijakan fiskal juga disampaikan anggota DPRD Putu Yuni Widyadnyani, S.S. Ia meminta penjelasan terkait sinkronisasi kebijakan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) Block Grant bagi Kabupaten Tabanan.

Sementara itu, A.A. Nyoman Darma Putra, S.Sos., menilai pemerintah daerah perlu melakukan terobosan untuk menggali sumber pendapatan baru. Penguatan iklim investasi yang kondusif menjadi salah satu langkah yang dapat ditempuh guna mendorong masuknya investasi dan meningkatkan penerimaan daerah.

Anggota DPRD I Wayan Sudiana turut mengingatkan agar sumber-sumber PAD yang menjadi dasar penyusunan target 2027 dikaji kembali. Penetapan target, menurutnya, harus tetap mempertimbangkan potensi serta kondisi riil masing-masing sektor pendapatan.

Hal senada disampaikan I Putu Eka Putra Nurcahyadi, S.H., M.H. Ia menekankan bahwa penyusunan RAPBD harus berpedoman pada kondisi aktual dan capaian pendapatan maupun belanja tahun 2026. Penyelarasan perencanaan dinilai penting untuk menghasilkan APBD yang realistis sekaligus menghindari penganggaran kegiatan yang berisiko tidak dapat direalisasikan.

Di tengah keterbatasan fiskal akibat kebijakan pengetatan anggaran dari pemerintah pusat, TAPD juga diharapkan mampu menghadirkan inovasi dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

Seluruh masukan anggota Banggar tersebut menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan RAPBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027. Hasil pelaksanaan anggaran 2026 juga perlu dijadikan pijakan agar perencanaan pada tahun berikutnya semakin terukur dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil pembahasan, RAPBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027 pada prinsipnya disepakati untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (kjs/dt)

Ketua DPRD Tabanan Warning Eksekutif, Program APBD 2027 Jangan Mandek

Ketua DPRD Tabanan Warning Eksekutif, Program APBD 2027 Jangan Mandek

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa mengingatkan pemerintah daerah agar memastikan setiap program yang telah disepakati dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar direalisasikan. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup diukur dari proses perencanaan dan penetapan, tetapi harus dibuktikan melalui pelaksanaan program yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Arnawa saat memimpin rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah unit penghasil dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat DPRD Tabanan, Selasa (10/11/2026).

Arnawa menilai, kesesuaian antara hasil pembahasan anggaran dengan pelaksanaan program di lapangan menjadi hal penting yang harus mendapat perhatian bersama. Jangan sampai program yang telah direncanakan dan disepakati bersama legislatif justru tidak berjalan sebagaimana mestinya ketika memasuki tahap pelaksanaan.

Karena itu, ia meminta koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah terus diperkuat, terutama dalam menyikapi berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan anggaran.

Menurut Arnawa, setiap perubahan kondisi maupun kendala di lapangan perlu dikomunikasikan secara terbuka antara eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, persoalan yang berpotensi menghambat program pembangunan dapat segera dicarikan solusi melalui koordinasi bersama, termasuk dengan kepala daerah.

Ia juga mengingatkan agar penyusunan komponen pendapatan dan belanja daerah dilakukan berdasarkan perhitungan yang realistis, cermat, serta mempertimbangkan kondisi faktual. Program prioritas, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat, juga perlu mendapat perhatian sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Pembahasan APBD jangan sampai berhenti setelah anggaran ditetapkan. Yang terpenting adalah bagaimana seluruh program yang sudah disepakati dapat dilaksanakan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” menjadi penekanan dalam arahannya.

Di sisi lain, berdasarkan pemaparan Ketua TAPD Tabanan I Gede Susila, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan pada 2027 direncanakan mencapai Rp951,10 miliar lebih. Target tersebut meningkat sekitar Rp23,93 miliar atau 2,58 persen dibandingkan target tahun sebelumnya sebesar Rp927,16 miliar lebih.

Sementara itu, belanja daerah dalam APBD Induk 2027 direncanakan sebesar Rp2,13 triliun lebih. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar Rp124,37 miliar atau 5,51 persen dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp2,25 triliun lebih.

Dengan kondisi tersebut, ketepatan perencanaan dan efektivitas penggunaan anggaran dinilai semakin penting. Peningkatan target PAD harus diimbangi dengan strategi optimalisasi sumber pendapatan, sedangkan belanja daerah perlu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan wajib dan mengikat serta mendukung program strategis pembangunan.

Arnawa berharap kemitraan antara DPRD dan pemerintah daerah tidak hanya terbangun saat pembahasan dan persetujuan APBD, tetapi juga berlanjut dalam pengawasan pelaksanaannya. Transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang baik menjadi kunci agar penggunaan keuangan daerah tetap sesuai kesepakatan.

DPRD Tabanan pun menegaskan pentingnya memastikan APBD 2027 menjadi instrumen pembangunan yang efektif. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran daerah tidak sekadar tercatat dalam dokumen, tetapi benar-benar diwujudkan melalui pelayanan publik, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (kjs/dt)

Hari Pahlawan, Ketua DPRD Tabanan Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan dan Gotong Royong

Hari Pahlawan, Ketua DPRD Tabanan Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan dan Gotong Royong

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Peringatan Hari Pahlawan ke-81 Tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, pengabdian, dan kepedulian sosial dalam membangun daerah. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Tabanan mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan yang digelar di halaman depan Kantor Bupati Tabanan, Selasa (10/11/2026).

Upacara dengan tema nasional *“Pahlawan Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”* tersebut dipimpin Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, mewakili Bupati Tabanan. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPRD Tabanan, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, serta undangan lainnya.

Kehadiran Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa dalam peringatan tersebut mencerminkan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan sekaligus meneruskan cita-cita perjuangan para pahlawan melalui pembangunan daerah.

Dalam amanat Menteri Sosial RI yang dibacakan Wabup I Made Dirga, ditegaskan bahwa perjuangan para pahlawan tidak boleh hanya dikenang sebagai catatan sejarah. Nilai keberanian, pengorbanan, persatuan, dan pengabdian harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Bentuk perjuangan pada masa kini, menurut amanat tersebut, tidak lagi dilakukan melalui pertempuran fisik, melainkan melalui kerja nyata, pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Semangat tersebut juga menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan, termasuk DPRD, untuk terus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Amanat Menteri Sosial turut menekankan pentingnya pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan sebagai bagian dari upaya melanjutkan perjuangan bangsa. Hal itu sejalan dengan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34, yang mengatur hak pendidikan, pemanfaatan kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat, serta tanggung jawab negara terhadap masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial.

Selain itu, kesetiakawanan sosial menjadi salah satu nilai penting yang harus terus dipelihara. Kepedulian terhadap sesama perlu diwujudkan melalui tindakan konkret, seperti membantu masyarakat yang mengalami kesulitan, memberikan kesempatan, serta memperkuat mereka yang membutuhkan dukungan.

Peringatan Hari Pahlawan ke-81 ini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk mengambil bagian dalam pembangunan sesuai kapasitas masing-masing.

Dengan semangat perjuangan para pahlawan, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan semakin kuat dalam mendukung pembangunan Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani. (kjs/tb)

DPRD Tabanan Siapkan 10 Produk Hukum, Perlindungan Petani Masuk Agenda Prioritas

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tabanan, I Wayan Eddy Nugraha Giri

TABANAN, PANTAUBALI.COM – DPRD Kabupaten Tabanan mulai mematangkan agenda legislasi untuk tahun 2027 dengan menyiapkan 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Salah satu regulasi yang mendapat prioritas adalah aturan penyelenggaraan Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak di 25 desa yang dijadwalkan berlangsung pada 2027.

DPRD menargetkan Ranperda tentang Pilkel Serentak tersebut dapat diselesaikan paling lambat Maret atau April 2027. Penyelesaian regulasi sebelum tahapan pemilihan dimulai dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum serta menjadi pedoman pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tabanan, I Wayan Eddy Nugraha Giri, mengungkapkan hal tersebut dalam rapat kerja Bapemperda bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Ruang Rapat DPRD Tabanan, Selasa (10/11/2026).

Menurut Eddy, penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan regulasi yang mendesak dan strategis, baik untuk penyelenggaraan pemerintahan maupun mendukung pembangunan daerah.

“Karena kita akan menyelenggarakan pemilihan perbekel serentak di 25 desa di Kabupaten Tabanan, Ranperda ini paling tidak harus sudah selesai pada Maret atau April 2027,” tegasnya.

Selain regulasi Pilkel, sembilan Ranperda lainnya yang masuk dalam agenda legislasi 2027 mencakup sejumlah sektor penting. Di antaranya Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, APBD Tahun Anggaran 2028, Perubahan APBD 2027, serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2026.

DPRD juga menyiapkan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Tabanan, serta Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tabanan Tahun 2028–2045.

Dua regulasi lainnya menyangkut Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama serta Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Eddy secara khusus menyoroti pentingnya revisi regulasi perlindungan dan pemberdayaan petani. Menurutnya, kebijakan pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada mempertahankan keberadaan lahan pertanian, tetapi juga harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.

Ia mendorong agar regulasi perlindungan petani disinergikan dengan Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dengan demikian, upaya mempertahankan lahan pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani.

Bentuk perlindungan yang perlu diperkuat antara lain pemberian bantuan pemerintah serta kemungkinan pembebasan atau keringanan pajak bagi petani yang mempertahankan lahan pertaniannya.

“Tekad dari teman-teman di DPRD dan arahan Bapak Bupati yaitu bagaimana kita bisa memberikan perlindungan nyata kepada petani. Bentuknya bisa berupa kebijakan bantuan hingga skema pembebasan atau keringanan pajak,” ujarnya.

Di sisi lain, Bapemperda juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Propemperda 2026. Dari tujuh Ranperda yang diagendakan, masih terdapat dua rancangan regulasi yang belum berhasil dituntaskan, yakni Ranperda tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tabanan.

Eddy menjelaskan, tertundanya penyelesaian kedua Ranperda tersebut disebabkan belum siapnya dokumen administrasi dan naskah pendukung dari OPD teknis selaku pengusul. Dengan demikian, kendala bukan berasal dari proses pembahasan di DPRD, melainkan belum terpenuhinya kelengkapan materi yang dibutuhkan.

Kedua Ranperda tersebut selanjutnya kembali didorong masuk dalam agenda legislasi 2027 agar proses pembahasannya dapat dilanjutkan hingga selesai.

DPRD Tabanan berharap seluruh OPD pengusul lebih awal menyiapkan naskah akademik, dokumen pendukung, serta kelengkapan administrasi agar pembentukan peraturan daerah tidak kembali mengalami keterlambatan.

Dengan disiapkannya 10 Ranperda tersebut, DPRD Tabanan berupaya memastikan produk hukum daerah tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi juga mampu menjawab persoalan masyarakat, mulai dari penyelenggaraan Pilkel, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan pariwisata hingga perlindungan petani. (kjs/dt)