- Advertisement -
Beranda blog

Awali Tahun 2025, Bupati Jembrana Tinjau Pelayanan MPP

Bupati Jembrana I Nengah Tamba melakukan peninjauan Mall Pelayanan Publik (MPP) Jembrana pada Kamis (2/1/2025).
Bupati Jembrana I Nengah Tamba melakukan peninjauan Mall Pelayanan Publik (MPP) Jembrana pada Kamis (2/1/2025).

PANTAUBALI.COM, JEMBRANA – Setelah dilakukan peluncuran pada 20 September 2024 lalu, Bupati Jembrana I Nengah Tamba melakukan peninjauan Mall Pelayanan Publik (MPP) Jembrana pada Kamis (2/1/2025).

Peninjauan dilakukan bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Made Gede Budhiarta dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil I Wayan Sudana.

Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan masyarakat mendapat pelayanan yang terbaik dikarenakan ada laporan bahwa kunjungan masyarakat yang melakukan pelayanan meningkat di penghujung 2024.

“Kita pantau pelayanan di MPP Jembrana seperti apa, kendalanya apa, ternyata semua berjalan dengan baik. Bahkan kemarin dari keterangan pak Kadis diakhir tahun masyarakat berbondong-bondong datang melakukan pelayanan yang jumlahnya lebih dari 500 pelayanan,” ucap Tamba.

Usai melakukan pemantauan dan mendengarkan kendala yang dihadapi, Bupati Tamba optimis MPP Jembrana bisa selalu memberikan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat Jembrana.

“Saya merasa MPP Jembrana yang kita bangun dan persiapkan untuk masyarakat Jembrana ini sudah memberikan kenyamanan dan fasilitas yang bagus. Mudah-mudahan terus dipertahankan kualitasnya,” kata Tamba.

Untuk diketahui MPP Jembrana selalu konsisten menyediakan pelayanan kepada masyarakat Jembrana. Terdapat 23 macam layanan yang disediakan untuk masyarakat.

Layanan tersebut bekerja sama dengan 1 instansi Pemerintah Provinsi Bali, termasuk 14 instansi dari perangkat daerah dan 8 instansi vertikal BUMN dan BUMD, yang bisa diakses masyarakat dalam satu atap. (ana)

WNA Korea Selatan Dilaporkan Hilang Mendaki di Gunung Agung

Pencarian terhadap WNA asal Korea Selatan dilaporkan hilang saat melakukan pendakian di Gunung Agung, Kabupaten Karangasem pada Rabu (1/1/2025).
Pencarian terhadap WNA asal Korea Selatan dilaporkan hilang saat melakukan pendakian di Gunung Agung, Kabupaten Karangasem pada Rabu (1/1/2025).

PANTAUBALI.COM, KARANGASEM – Seorang warga negara asing (WNA) asal Korea Selatan dilaporkan hilang saat melakukan pendakian di Gunung Agung, Kabupaten Karangasem pada Rabu (1/1/2025). Diketahui identitas WNA tersebut bernama Kyung Dam Oh berusia 31 tahun.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar I Nyoman Sidakarya mengatakan,  pihaknya menerima informasi hilangnya WNA tersebut pada Kamis siang sekitar pukul 11.45 Wita dari Konsulat Korea Selatan.

“Infonya target pencarian (Kyung Dam Oh) sempat menghubungi temannya yang berada di Korea Selatan pada pukul 09.00 Wita, bahwa ia berada pada ketinggian 2000 Mdpl pada Rabu,” ujar Sidakarya, Kamis (2/1/2024).

Setelah dilakukan pengecekan di lokasi memang ditemukan motor rentalnya terparkir di kawasan Pura Pasar Agung. Atas peristiwa tersebut, sekitar pukul 13.20 WITA sebanyak 23 orang pemandu lokal bergerak dari jalur Pasar Agung Selat dan 4 orang lainnya sudah mendahului pencarian dari jalur Pasar Agung Bebandem.

“Tim pemandu ini kita bagi menjadi 2 SRU, mengingat memang tidak ada saksi mata yang melihat WNA ini saat akan mendaki,” imbuh Sidakarya.

Ia menambahkan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar akan terus menggali informasi dengan pihak konsulat, agar setidaknya ada petunjuk arah pencarian oleh tim SAR gabungan.

Pada pukul 13.30 Wita personel dari Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem berjumlah 8 orang sudah berada di posko SAR gabungan.

Kemudian pukul 13.45 Wita, menyusul 10 orang tim SAR gabungan kembali menyusul memulai pendakian dari Pasar Agung Sebudi, yang terdiri dari 5 orang dari Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem, 3 orang pemandu lokal dan 2 orang dari TRC BPBD Kabupaten Karangasem. Unsur SAR lainnya yang terlibat diantaranya Koramil Selat dan Polsek Selat. (ana)

Hasil Seleksi PPPK Tabanan, 294 Tenaga Teknis dan 48 Nakes Lolos, Tenaga Pendidik Belum Diumumkan

Kepala BKPSDM Tabanan I Made Kristiadi Putra.
Kepala BKPSDM Tabanan I Made Kristiadi Putra.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I tahun 2024 di Kabupaten Tabanan sudah diumumkan. Hasilnya sebanyak 294 tenaga teknis dan 48 tenaga kesehatan dinyatakan lolos seleksi kompetensi. Sedangkan hasil seleksi untuk tenaga pendidik atau guru belum diumumkan hingga saat ini.

Kepala BKPSDM Tabanan I Made Kristiadi Putra menjelaskan, pengumuman untuk formasi guru tertunda akibat kendala teknis. Menurutnya, beberapa kabupaten/kota di Indonesia juga mengalami kondisi yang sama.

“Berdasarkan koordinasi kami dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) maka untuk guru belum diumumkan karena kendala teknis. Jika ada pengumuman lanjutan, tentu kami akan segera mengumumkannya,” ujarnya, Kamis (2/1/2025).

Untuk seleksi tahap II, Kristiadi mengungkapkan ada perpanjangan pendaftaran hingga 7 Januari 2025. Perpanjangan ini bertujuan agar tenaga non-ASN yang belum menyelesaikan administrasi dapat mengikuti seleksi.

Adapun perpanjangan seleksi tahap II ini ditujukan untuk mereka yang memenuhi persyaratan, di antaranya yang tidak terdaftar dalam database non-ASN, tidak pernah mengikuti seleksi ASN, serta yang TMS pada seleksi CPNS atau PPPK tahap I.

Mereka yang mengabdi di dunia pendidikan dan terdaftar di data Dapodik tetapi belum memenuhi syarat 2 tahun mengajar juga bisa mengikuti seleksi ini.

“Bagi yang tidak lolos seleksi tahap I, mereka masih bisa mendaftar di tahap II dengan syarat dan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Kristiadi menambahkan, semua tenaga non-ASN harus mengikuti seleksi sepanjang persyaratan terpenuhi. “Kami berharap, dengan seleksi ini, eksistensi mereka dalam mengabdi di Pemerintah Kabupaten Tabanan dapat terjamin ke depannya,” jelasnya.

Bagi tenaga non-ASN yang tidak lolos seleksi, Kristiadi memastikan bahwa pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan eksekutif dan legislatif untuk mengupayakan pengangkatan mereka menjadi tenaga penuh waktu.

“Kami akan perjuangkan anggaran untuk mereka, dan mudah-mudahan semua pihak terkait, baik eksekutif maupun legislatif, bisa mendukung upaya ini,” ujarnya. (ana)

Komisi I DPRD Tabanan Bahas Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

Rapat kerja Komisi I DPRD Tabanan bersama dinas terkait untuk membahas pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta penganggarannya, bertempat di Ruang Rapat DPRD Tabanan, Kamis (2/1/2025).
Rapat kerja Komisi I DPRD Tabanan bersama dinas terkait untuk membahas pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta penganggarannya, bertempat di Ruang Rapat DPRD Tabanan, Kamis (2/1/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Komisi I DPRD Tabanan mengadakan rapat kerja untuk membahas pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta penganggarannya, bertempat di Ruang Rapat DPRD Tabanan, Kamis (2/1/2025).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi I Gusti Nyoman Omardani dihadiri oleh Kepala BKPSDM, Kepala Bappeda, dan Kepala Badan Keuangan Daerah Tabanan, serta anggota Komisi I.

Nyoman Omardani menjelaskan, raker ini digelar untuk menjawab permasalahan kepegawaian terutama keluhan para pegawai Non ASN yang tidak lolos seleksi PPPK tahap I dan tahap II nanti.

“Dari hasil koordinasi tadi untuk mereka (tenaga non ASN) yang tidak lolos seleksi ada kemungkinan mereka untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu,” ujarnya.

Berdasarkan data, lanjut Omardani, pada seleksi tahap I terdapat 1.985 orang yang belum mendapatkan formasi. Jika mereka diangkat menjadi PPPK paruh waktu maka pemerintah daerah hanya perlu menganggarkan Rp20 miliar di anggaran perubahan 2025.

Kemudian, untuk seleksi tahap II menyisakan 968 orang, yang mana 90 formasi sudah tersedia untuk pengangkatan penuh waktu, sementara sisanya 858 orang akan diupayakan melalui alokasi anggaran pada 2026.

“Intinya untuk non ASN yang mengabdi selama bertahun-tahun yang penting mereka ikut ujian karena itu sebagai dasar nanti untuk mengikuti ujian seleksi selanjutnya,” ujarnya.

Omardani juga menegaskan pentingnya penyesuaian kemampuan daerah dalam mengalokasikan formasi. Tahap 1 yang diikuti oleh 2.372 peserta menghasilkan 294 orang lolos formasi tenaga teknis dan 48 orang tenaga kesehatan. Sedangkan 42 formasi tenaga pendidik masih menunggu pengumuman. Sementara sisanya sekitar 1.985 orang lainnya masih diperjuangkan.

“Untuk anggaran paruh waktu sudah ada namun anggaran tidak masuk di belanja pegawai melainkan akan masuk di anggaran belanja barang dan jasa. Intinya mereka aman dan kami akan perjuangkan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Tabanan, I Made Kristiadi Putra menjelaskan seleksi PPPK tahap I telah selesai dan hasilnya diumumkan pada 31 Desember 2024. Namun, pengumuman untuk formasi guru tertunda akibat kendala teknis yang juga terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia.

“Beberapa kabupaten/kota di Indonesia pun mengalami kondisi yang sama. Bila ada pengumuman lanjutan tentu akan segera kami umumkan,” ucapnya.

Kristiadi menegaskan, pemerintah Kabupaten Tabanan berkomitmen memastikan seluruh tenaga non-ASN dapat mengikuti seleksi dengan memenuhi persyaratan.

Pendaftaran seleksi tahap II diperpanjang hingga 7 Januari 2025 untuk memberikan kesempatan kepada tenaga non-ASN yang belum menyelesaikan administrasi. la juga menjelaskan rencana khusus untuk tenaga non- ASN yang tidak lolos seleksi.

“Bagi yang tidak lolos seleksi, seusai dengan koordinasi bersama eksekutif dan legislatif untuk menjadikan mereka menjadi penuh waktu nantinya. Mudah-mudahan nanti semua pihak yang terkait bisa sama-sama mendukung,” pungkasnya. (ana)

Tarif PPN 12 Persen Hanya Berlaku untuk Barang dan Jasa Mewah, Ini Rinciannya 

Kapal mewah termasuk kena PPN 12 persen. (foto: parahu).
Kapal mewah termasuk kena PPN 12 persen. (foto: parahu).

PANTAUBALI.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menetapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Kebijakan ini efektif berlaku mulai 1 Januari 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kategori barang mewah yang dikenakan PPN 12 persen adalah barang-barang yang selama ini sudah dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

“Itu kategorinya sangat sedikit, terbatas, seperti yang disampaikan, yaitu barang seperti private jet, kapal pesiar, yacht, dan rumah yang sangat mewah,” jelasnya dikutip, Kamis (2/12/2024).

Adapun daftar barang mewah yang terkena tarif PPN 12 persen telah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023.

Aturan tersebut mengatur tentang jenis barang kena pajak selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM. Berikut adalah rincian barang dan jasa yang terkena PPN 12 persen.

1. Hunian Mewah

Rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual Rp30 miliar atau lebih. Selain PPN 12 persen, barang-barang ini juga dikenakan tarif PPnBM sebesar 20 persen.

2. Balon Udara dan Peluru

Balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, serta pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak. Peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara.

3. Pesawat Udara dan Senjata Api

Pesawat udara selain untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga, seperti helikopter. Senjata api, termasuk artileri, revolver, pistol, dan peralatan semacamnya yang dioperasikan dengan bahan peledak.

4. Kapal Pesiar

Kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air sejenis, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum, atau usaha pariwisata. Kemudian Yacht, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum, atau usaha pariwisata. Barang-barang ini juga dikenakan tarif PPnBM sebesar 75 persen.

Selain barang-barang mewah tersebut, Sri Mulyani menegaskan, barang dan jasa lain yang selama ini dikenai tarif PPN 11 persen tidak akan mengalami kenaikan pajak.

Adapun contoh barang yang tidak kena PNN 12 persen ialah kebutuhan sehari-hari seperti sampo dan sabun. Pemerintah juga tetap memberikan fasilitas pembebasan PPN untuk barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti:

– Bahan pangan pokok (beras, jagung, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain).

– Angkutan umum (kereta api, tiket bandara, jasa angkutan sungai).

– Jasa pendidikan, kesehatan, dan keuangan.

“Seluruh barang dan jasa lain yang selama ini PPN 11 persen, tetap 11 persen, tidak terkena PPN 12 persen,” tegasnya. (ana)

Hujan Deras Picu Tanah Longsor di Tista Karangasem, Warung dan Tempat Suci Rusak

Longsor di Dusun Tista Gede, Desa Tista, Kecamatan Abang, Karangasem, Bali. 
Longsor di Dusun Tista Gede, Desa Tista, Kecamatan Abang, Karangasem, Bali. 

PANTAUBALI.COM, KARANGASEM – Hujan deras yang mengguyur wilayah Karangasem pada Rabu (1/1) dini hari menyebabkan tanah longsor di Dusun Tista Gede, Desa Tista, Kecamatan Abang, Karangasem, Bali. Longsoran tanah merusak sebuah warung dan tempat suci setempat, meski beruntung tidak ada korban jiwa.

Kepala BPBD Karangasem, I Made Ketut Arimbawa, mengungkapkan bahwa longsoran tanah menghancurkan bagian dapur dan warung milik Bapak I Wayan Yoga Ananta. Mendapat laporan, tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat segera dikerahkan untuk membersihkan sisa material longsor dan memberikan bantuan kepada korban.

“Bantuan yang diberikan meliputi terpal, selimut, sembako, sarung, dan matras untuk membantu meringankan beban korban,” ungkap Arimbawa.

Meskipun warung dan tempat suci mengalami kerusakan, tidak ada laporan mengenai korban jiwa dalam kejadian tersebut.

BPBD Karangasem juga mengimbau warga untuk selalu waspada terhadap potensi bencana alam yang dapat terjadi selama musim hujan. Warga yang tinggal di daerah rawan bencana diharapkan segera mengungsi jika ada tanda-tanda bahaya untuk menghindari risiko lebih besar. (*)

Trans Metro Dewata Berhenti Beroperasi, Masyarakat Sampaikan Kekecewaan

Bus Trans Metro Dewata. (Foto: Semarangstraight)
Bus Trans Metro Dewata. (Foto: Semarangstraight)

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Bus Trans Metro Dewata yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga Kota Denpasar dan sekitarnya akhirnya resmi menghentikan operasionalnya mulai hari ini, Rabu (1/1/25). Pengumuman ini disampaikan melalui akun Instagram resmi @transmetrodewata.

Keputusan penghentian ini diambil karena subsidi untuk bus tersebut tidak lagi dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Sebelumnya, operasional Trans Metro Dewata didukung oleh subsidi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Berita ini langsung menuai banyak protes dari masyarakat Bali. Berdasarkan komentar-komentar yang tersebar di akun Instagram @transmetrodewata dan @dishubbali, banyak yang merasa kecewa atas keputusan tersebut.

Bagi banyak orang, keberadaan bus Trans Metro Dewata sangat membantu dalam mobilitas mereka, terutama karena tarif yang sangat terjangkau dibandingkan dengan biaya transportasi online.

Sebagai informasi, tarif untuk menggunakan bus ini adalah Rp 4.400 untuk umum, dan hanya Rp 2.000 bagi lansia dan pelajar. Bus ini menjangkau berbagai wilayah, termasuk Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita), meliputi area seperti Nusa Dua, Bandara, Kuta, Sanur, Ubud, hingga Terminal Pesiapan Tabanan. (sm)

Pj Gubernur Bali Sebut Bali Relatif Aman saat Perayaan Malam Tahun Baru

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya bersama Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya dan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Muhammad Zamroni memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) saat malam Tahun Baru 2025.

Monitoring dilakukan melalui video conference yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari Gedung Promoter Polda Metro Jaya dan diikuti oleh jajaran di Bali dari Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta, Badung, pada malam pergantian tahun.

Pj Gubernur Mahendra Jaya menjelaskan, kondisi di Bali pada malam pergantian tahun relatif aman dan kondusif dengan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Polda Bali, dan Kodam IX/Udayana sebagai leading sector di bidang Kamtibmas.

“Kami sempat berkeliling bersama Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam. Situasi kondusif dan lalu lintas, meskipun padat, namun cukup lancar. Cuaca juga baik meskipun sempat hujan, tetapi jelang pergantian tahun hujan mulai reda,” tandasnya.

Sementara itu, menjawab masalah sampah, terutama sampah kiriman yang menumpuk di kawasan Pantai Kuta dan sekitarnya jelang malam Tahun Baru, Mahendra Jaya mengaku pihaknya sudah mengambil langkah cepat dengan menurunkan alat berat untuk membersihkan sampah serta terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait penanganan sampah kiriman tersebut.

“Kami juga terus menggalakkan program pengolahan sampah berbasis sumber agar masyarakat semakin sadar untuk memilah dan menyelesaikan sampahnya sendiri,” ucapnya.

Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya dalam laporannya menyebutkan bahwa situasi Kamtibmas menjelang pergantian tahun 2024 ke 2025 masih aman dan kondusif. Ribuan personel Polda Bali bersinergi dengan Kodam IX/Udayana melaksanakan pengamanan gereja dan tempat keramaian yang dijadikan pusat perayaan pergantian tahun.

“Termasuk melibatkan pengamanan adat, yakni pecalang, untuk berkolaborasi di sejumlah titik rawan kemacetan dan titik-titik perayaan Tahun Baru di Bali,” jelasnya.

“Ada sejumlah titik yang kita amankan saat malam pergantian tahun yang ramai dikunjungi masyarakat dan wisatawan, seperti Kuta, GWK, Sanur, Renon, dan Canggu,” tambah Daniel.

Mengenai kemacetan, Kapolda menjelaskan bahwa tahun ini masalah kemacetan parah, terutama di seputaran Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, relatif bisa diatasi dan tidak sampai menimbulkan stuck seperti tahun lalu.

“Kami banyak belajar dari pengalaman tahun lalu, di mana kami sudah memetakan titik mana saja yang perlu penebalan personel dan pengalihan arus untuk memperlancar lalu lintas,” katanya.

Monitoring melalui video conference tersebut turut hadir dalam monitoring tersebut Menko Polhukam Budi Gunawan, Kepala Staf Umum TNI Letjen Richard Tampubolon, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala BMKG RI Dwikorita Karnawati, serta sejumlah pejabat lainnya.

Masih di hari yang sama, rombongan juga meninjau kegiatan ibadah umat Kristiani di Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Jalan Kartika Plaza, Kuta, Badung. (ana)

Kecelakaan Maut di Pekanbaru: Satu Keluarga Tewas, Sopir Pulang Dugem

Kecelakaan maut yang tewaskan 1 keluarga di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru, pada Rabu (1/1/2025) pagi,
Kecelakaan maut yang tewaskan 1 keluarga di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru, pada Rabu (1/1/2025) pagi,

NASIONAL, PANTAUBALI.COM – Kecelakaan maut terjadi di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru, pada Rabu (1/1/2025) pagi sekitar pukul 06.30 WIB. Insiden ini mengakibatkan tiga korban jiwa, semuanya berasal dari satu keluarga. Tragedi ini diduga kuat dipicu oleh pengemudi mobil yang berada di bawah pengaruh narkoba setelah berpesta di malam tahun baru.

“Iya, mereka baru pulang dugem,” ujar Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Kompol Alvin Agung Wibawa dilansir Kompas.

Kecelakaan melibatkan mobil Toyota Calya bernomor polisi F 1817 VI yang dikendarai Antoni Romansyah (44), serta dua sepeda motor, Honda Beat BM 5672 ABP dan Honda Scoopy BM 3170 MAK. Berdasarkan hasil tes urine, Antoni dan dua penumpangnya, Lidia Rustiawati (25) dan Deni (30), dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis amphetamine dan methamphetamine.

Mobil Toyota Calya melaju kencang dari arah timur ke barat di Jalan Hang Tuah. Tepat di depan Klinik Siaga Medika, kendaraan tersebut kehilangan kendali dan melebar ke kanan. Mobil itu menabrak sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Anton, sebelum akhirnya menyenggol Honda Scoopy yang ditumpangi Dwi Irwanto (22) dan Nur Liani (25).

Akibatnya, Anton dan keluarganya tewas di lokasi. Sementara itu, Dwi dan Nur mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit.

Dalam video yang beredar di media sosial memperlihatkan suasana memilukan di tempat kejadian. Mobil Toyota Calya dan dua sepeda motor tampak ringsek parah. Salah satu korban terlihat tergeletak di pinggir jalan, sementara polisi sibuk mengevakuasi korban dan mengatur lalu lintas.

Antoni dan dua penumpangnya kini telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut.

“Kami menduga kuat kecelakaan ini terjadi karena pengemudi berada di bawah pengaruh narkoba,” tegas Kompol Alvin.

Polisi mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berkendara, terutama saat merayakan momen-momen spesial seperti malam tahun baru. Mengemudi dalam kondisi mabuk atau di bawah pengaruh narkoba tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga nyawa orang lain.  (sm)

Jokowi Masuk Daftar Finalis Pemimpin Paling Korup Dunia versi OCCRP

Joko Widodo. (Foto: Istimewa)
Joko Widodo. (Foto: Istimewa)

PANTAUBALI.COM – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mencuri perhatian publik internasional setelah dinobatkan sebagai salah satu finalis dalam daftar Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Apa Itu OCCRP?
OCCRP adalah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang jurnalisme investigasi global. Didirikan pada tahun 2007 oleh dua wartawan investigasi veteran, Drew Sullivan dan Paul Radu, OCCRP berkantor pusat di Amsterdam, Belanda, dan memiliki jaringan luas dengan staf di enam benua.

Organisasi ini dikenal berkolaborasi dengan berbagai media di seluruh dunia untuk menerbitkan laporan investigasi yang mendorong tindakan nyata. OCCRP memfokuskan diri pada pelaporan yang mengungkap kejahatan terorganisir dan korupsi, dengan standar tinggi dalam pelaporan kepentingan publik.

Dalam pengumuman tahunan OCCRP, Jokowi masuk dalam daftar finalis yang dianggap berkontribusi signifikan terhadap kasus korupsi dan kejahatan terorganisir. Penghargaan ini diberikan kepada tokoh-tokoh yang dinilai memiliki dampak besar terhadap penyalahgunaan kekuasaan di tingkat global.

Meski demikian, “penghargaan” ini bukan untuk merayakan, melainkan untuk menyoroti praktik korupsi yang dianggap merugikan masyarakat dan negara. Jokowi bersanding dengan beberapa tokoh dunia lainnya, termasuk Bashar Al-Assad, mantan Presiden Suriah.

Menurut OCCRP, gelar Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption jatuh kepada Bashar Al-Assad, yang digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pada Desember 2024.

Masuknya nama Jokowi dalam daftar ini menuai reaksi beragam dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Beberapa pihak mempertanyakan objektivitas OCCRP dalam menyusun daftar finalis tersebut, sementara yang lain melihat ini sebagai kritik tajam terhadap kebijakan Jokowi selama masa pemerintahannya.

Publik kini menanti tanggapan resmi dari pihak istana terkait masuknya nama Jokowi dalam nominasi ini. Meski demikian, penobatan ini menjadi catatan penting dalam sejarah kepemimpinan Indonesia di mata dunia internasional.