BADUNG, PANTAUBALI.COM – Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta, melakukan peninjauan langsung ke lokasi pengelolaan bahan kompos di kawasan Taman Bung Karno, Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Minggu (12/4/2026). Langkah ini diambil sebagai respons cepat pemerintah daerah terhadap keluhan masyarakat, sekaligus memastikan proses pengolahan limbah organik tersebut berjalan sesuai standar lingkungan yang ketat.

Dalam peninjauan tersebut, Wabup Bagus Alit Sucipta didampingi oleh Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung, I Made Agus Aryawan, beserta jajaran terkait. Turut hadir pula Perbekel Desa Penarungan, Ni Wayan Kerni, dan Bendesa Adat Penarungan, I Made Widiada, guna memastikan adanya keterbukaan informasi dan koordinasi yang baik dengan tokoh masyarakat setempat.

Di hadapan warga dan aparat desa, Wabup menegaskan bahwa lokasi yang ditinjau bukanlah Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) permanen yang akan menampung sampah dalam jangka panjang. Sebaliknya, area tersebut difungsikan secara terbatas untuk mendukung siklus pengolahan pupuk organik. “Lokasi ini bukan TPST, tetapi sementara digunakan sebagai sentra kompos,” ujarnya memberikan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, ia memaparkan teknis pengelolaan sampah di lokasi tersebut yang menggunakan metode penimbunan yang higienis. Sampah organik yang diolah menjadi kompos digali, dimasukkan ke dalam tanah, kemudian ditutup kembali dengan lapisan tanah yang layak. Strategi ini diklaim sebagai solusi efektif untuk menekan polusi udara. Menurutnya, metode tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan bau menyengat maupun pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan warga sekitar.

Selain menuntaskan isu sampah, Pemerintah Kabupaten Badung juga memiliki visi besar untuk menata kawasan Taman Bung Karno menjadi ikon baru berupa taman kota yang representatif. Rencana ini akan diintegrasikan dengan pembangunan infrastruktur akses jalan tembus yang menghubungkan wilayah Munggu langsung ke kawasan Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung.

Langkah strategis ini diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas, tetapi juga menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi baru serta mendongkrak sektor pariwisata di wilayah Penarungan dan sekitarnya. Di akhir kunjungannya, Wabup menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan tantangan lingkungan di Badung. “Harapan kami, mari kita bekerja sama. Baik masyarakat, tokoh-tokoh di Penarungan, bantu kami dalam menangani masalah sampah ini secara bersama-sama,” pungkasnya. (rls/hmsbd)

BADUNG, PANTAUBALI.COM – Pemerintah Kabupaten Badung melalui Tim Penegakan Hukum (Gakum) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) terus mengintensifkan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Badung. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha, khususnya pasca pembatasan pengiriman sampah organik ke TPA Suwung sejak 1 April 2026.

Berdasarkan data DLHK Kabupaten Badung periode 1 hingga 10 April 2026, tercatat sebanyak 128 kasus pelanggaran. Dari jumlah tersebut, sebanyak 120 kasus dilakukan oleh pelaku usaha, 5 kasus oleh masyarakat atau rumah tangga, serta 3 kasus oleh jasa pengelola sampah swasta. Seluruh pelanggaran tersebut telah dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis serta kewajiban membuat surat pernyataan.

Dalam surat peringatan tersebut, pelanggar diberikan waktu maksimal 14 (empat belas) hari untuk melakukan perbaikan. Apabila tidak diindahkan, maka akan dilanjutkan ke proses hukum melalui mekanisme tindak pidana ringan (Tipiring) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun jenis pelanggaran yang ditemukan meliputi tidak melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber, tidak memiliki sarana pemilahan sampah, tidak mengolah sampah organik secara mandiri, tidak mengelola sampah anorganik dan residu, serta melakukan pembakaran sampah terbuka di lokasi usaha.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DLHK Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan, menegaskan bahwa penegakan hukum ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif. Menurutnya, langkah ini diambil karena sebelumnya sosialisasi telah dilakukan secara masif hingga ke tingkat lingkungan dan banjar.

“Penegakan hukum ini bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha agar lebih tertib dalam memilah dan mengelola sampah dari sumber,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Badung juga mengimbau seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan pengelolaan sampah, antara lain dengan melakukan pemilahan sampah, menyediakan sarana pemilahan minimal tiga jenis, mengolah sampah organik secara mandiri, serta tidak melakukan pembuangan maupun pembakaran sampah yang tidak sesuai standar.

Lebih lanjut, Agus Aryawan menyampaikan bahwa perubahan budaya dalam pengelolaan sampah memang tidak dapat dilakukan secara instan. Namun, upaya tersebut harus dimulai dari sumber untuk mengurangi beban lingkungan.

“Kepatuhan terhadap pengelolaan sampah merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas lingkungan serta mendukung citra pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Badung,” pungkasnya. (rls/kmfbd)

BADUNG, PANTAUBALI.COM – Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta, melakukan kunjungan kerja untuk memantau langsung dinamika operasional di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Mengwitani pada Minggu (12/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, Wabup menekankan pentingnya sinergi hulu-hilir guna mengatasi tantangan volume sampah yang kini mencapai lebih dari 120 ton per hari.

Sebagai bentuk apresiasi nyata, Wabup menyerahkan 1.000 paket makanan kepada petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung. Ia menyebut para petugas tersebut sebagai “pahlawan lingkungan” yang bekerja tanpa henti menjaga keasrian wilayah.

“Dedikasi rekan-rekan di lapangan sangat luar biasa. Namun, kerja keras petugas dan teknologi mesin di TPST ini tidak akan pernah cukup jika tumpukan sampah terus bertambah tanpa ada pemilahan sejak dari sumbernya,” tegas Wabup Bagus Alit Sucipta di sela-sela peninjauannya.

Lebih lanjut, Wabup menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung sedang mengkaji langkah-langkah percepatan untuk mengoptimalkan penanganan residu sampah. Ia menyoroti pentingnya kepastian regulasi agar fasilitas pendukung seperti Incinerator dapat segera dioperasikan untuk mengurangi tumpukan sampah yang belum terolah.

“Kami menyadari beban TPST Mengwitani sudah sangat besar. Kapasitas pilah kami maksimal 90 ton, sementara kiriman sampah melampaui angka itu. Solusi jangka pendek adalah penguatan teknologi, namun solusi jangka panjang yang berkelanjutan adalah kesadaran masyarakat untuk memilah sampah organik dan non-organik di tingkat rumah tangga,” tambahnya.

Sementara Plt. Kepala DLHK Badung, Made Agus Aryawan, menjelaskan bahwa volume sampah yang ditangani setiap hari mencapai lebih dari 120 ton. Jumlah tersebut terdiri dari sampah campuran sebesar 70–90 ton per hari serta sampah organik berkisar 50–70 ton per hari. Menurutnya, tingginya volume sampah berdampak pada terjadinya penumpukan di TPST Mengwitani. Hal ini disebabkan kapasitas pemilahan yang maksimal sekitar 90 ton per hari belum mampu mengimbangi jumlah sampah yang masuk.

“Kami menggunakan sistem hybrid, perpaduan tenaga manusia dan mesin. Namun, lonjakan volume sampah membuat antrian tetap terjadi,” jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa optimalisasi penanganan residu masih terkendala regulasi pengoperasian incinerator.

Di akhir kunjungan, Wabup Bagus Alit Sucipta kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan budaya memilah sampah sebagai gaya hidup baru demi mewujudkan Kabupaten Badung yang bersih, hijau, dan mandiri secara pengelolaan lingkungan. (rls/hmsbd)

BADUNG, PANTAUBALI.COM – Di tengah pesatnya perkembangan pariwisata, Kabupaten Badung menghadapi tantangan kompleks dalam menjaga nilai adat dan budaya. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung menekankan pentingnya penguatan persatuan dan peran lembaga adat sebagai pondasi utama menjaga keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut ditegaskan Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, saat menghadiri Lokasabha VI Pratisentana Bendesa Manik Mas (PBMM) Kabupaten Badung di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Minggu (12/4/2026).

Dalam arahannya, Bupati Adi Arnawa menyampaikan bahwa pembangunan di Badung tidak boleh hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi wajib berpijak pada kekuatan budaya dan kearifan lokal. “Keberadaan Pratisentana Bendesa Manik Mas memiliki peran strategis dalam memperkuat nilai kebersamaan dan menjaga budaya Bali. Ini menjadi kekuatan utama dalam mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati mengingatkan agar seluruh potensi daerah dikelola secara bijaksana. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkomitmen menjaga solidaritas dan kolaborasi lintas sektor. Secara khusus, ia berharap generasi muda mengambil peran aktif sebagai garda terdepan pelestari budaya Bali.

Senada dengan hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster dalam arahannya menekankan bahwa organisasi adat harus menjadi ruang penguat tanggung jawab sosial. “Organisasi ini bukan sekadar wadah, tetapi harus menjadi kekuatan pemersatu yang mampu menjaga warisan leluhur sekaligus menjawab tantangan zaman,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PBMM Kabupaten Badung, Jro Gede Komang Widiarta, mengajak seluruh anggota untuk terus meningkatkan semangat pengabdian. “Kita bersatu bukan untuk menjadi lebih besar, tetapi untuk memahami jati diri dan bersama-sama mengabdi demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Hadir pada kegiatan tersebut Wakil Ketua III DPRD Prov. Bali I Komang Nova Sewi Putra, Anggota DPRD Badung, Ida Cokorda Mengwi XIII, Ketua Pratisentana BMM Prov.Bali, Paiketan Pemangku di Desa/Kelurahan Kab.Badung, Ketua Pasemetonan/Paiketan se-Kab.Badung, Camat dan Tripika Mengwi, Bendesa Adat Sempidi, Ketua Yowana PBMM. (rls/hmsbd)

BADUNG, PANTAUBALI.COM – Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) mengintensifkan korvei kebersihan lingkungan sekaligus pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) pada pelaku usaha Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka). Kegiatan ini menyasar sejumlah titik di wilayah Kecamatan Kuta Utara, Jumat (10/4/2026), dengan fokus memastikan pelaku usaha menjalankan pengelolaan sampah secara tertib dari sumbernya.

Dalam kegiatan tersebut, tim DLHK melakukan sejumlah pemeriksaan penting, di antaranya memastikan setiap usaha telah memiliki fasilitas tempat sampah terpilah. Selain itu, petugas juga mengecek apakah pelaku usaha telah melakukan pengolahan sampah organik secara mandiri, baik melalui tong komposter, teba moderen, maupun bag composter.

Pengawasan turut mencakup identifikasi adanya praktik pembakaran sampah yang dilarang, serta penelusuran alur pembuangan sampah organik, apakah dikelola secara mandiri atau menggunakan jasa pengangkutan pihak swasta. Seluruh data tersebut dikumpulkan sebagai bahan evaluasi dan dasar penindakan lebih lanjut.

Plt. Kepala DLHK Badung, Dr. Ir. I Made Agus Aryawan, menjelaskan bahwa saat ini terdapat dua skema pengelolaan sampah di Kabupaten Badung. Untuk wilayah Kuta, sampah organik ditampung sementara di TPST Padang Seni, baik melalui truk DLHK maupun pihak swasta. Sementara di wilayah Kuta Utara, sistem pengelolaan relatif terkendali karena TPS3R telah berjalan serta didukung pemanfaatan ruang terbuka untuk pengolahan kompos.

“Untuk wilayah Kuta Utara, Mengwi, dan Abiansemal, seluruh sampah organik diarahkan ke TPST Mengwitani. Kebijakan ini juga berlaku bagi pelaku usaha, yang wajib melakukan pemilahan sampah menjadi organik, anorganik, dan residu, serta didorong untuk mengolah sampah organik secara mandiri”, katanya.

Namun demikian, DLHK masih menemukan indikasi pelanggaran di lapangan. Salah satunya berupa temuan truk yang mengangkut sampah kebun seperti daun dan potongan pohon yang masih bagus ke TPST Mengwitani, yang diduga berasal dari aktivitas usaha seperti vila atau hotel, bukan dari pembersihan fasilitas umum.

“Temuan ini menjadi perhatian serius dan memperkuat langkah kami untuk mempertegas pengawasan. Korvei kali ini secara khusus menyasar pelaku usaha horeka agar lebih disiplin dalam pengelolaan sampah,” jelasnya.

Agus Aryawan menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga disertai tindakan tegas terhadap pelanggaran. Petugas di lapangan diminta untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha sekaligus menjatuhkan sanksi bagi yang tidak mematuhi aturan, sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup, Gubernur Bali, dan Bupati Badung.

Selain itu, DLHK juga menaruh perhatian serius terhadap keberadaan tempat pembuangan sampah liar serta praktik pembakaran sampah terbuka. Pelanggaran yang ditemukan akan langsung diberikan peringatan tanpa kompromi.

“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan serta mendukung keberlanjutan pariwisata Bali, khususnya di Kabupaten Badung,” pungkasnya. (rlskmf)