PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bekerja sama dengan Program SIAP SIAGA, Kemitraan Australia–Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana, secara resmi meluncurkan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB).
Dengan mengusung prinsip “Nothing Without Us”, pembentukan ULD-PB menjadi tonggak perubahan transformatif bagi Provinsi Bali. Upaya penanggulangan bencana kini melibatkan penyandang disabilitas sebagai mitra yang tak terpisahkan, di mana wawasan dan pengalaman mereka menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.
Inisiatif ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan inklusivitas penanggulangan bencana serta memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
Sebagai daerah yang kerap dilanda bencana seperti banjir, gempa bumi, tsunami, dan kebakaran hutan, keterlibatan penyandang disabilitas dalam setiap aspek penanggulangan — mulai dari perencanaan, pencegahan, respons, hingga pemulihan — dinilai penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana.
Melalui ULD-PB, penyandang disabilitas kini memiliki ruang untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keselamatan dan keberlangsungan hidup mereka.
“Kehadiran ULD-PB diharapkan menjadi wadah partisipasi aktif bagi 11 organisasi disabilitas yang terlibat di dalamnya, sekaligus mewakili sekitar 26.000 penyandang disabilitas di Provinsi Bali. Jumlah ini akan lebih besar dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana karena mencakup perlindungan bagi penyandang disabilitas dari kelompok lansia maupun non-fisik,” jelas Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya.
Pembentukan ULD-PB juga menjadi tonggak penting dalam pengarusutamaan inklusi disabilitas pada manajemen risiko bencana. Langkah ini sejalan dengan lima pilar utama manajemen bencana inklusif, yakni data terpilah, aksesibilitas, partisipasi, peningkatan kapasitas, dan prioritas perlindungan.
Pilar-pilar tersebut memastikan proses perencanaan yang mencerminkan keragaman kebutuhan serta menjamin alokasi perlindungan ke dalam anggaran, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan kebencanaan.
Peluncuran ini menandai perubahan signifikan dari sekadar wacana kebijakan menuju aksi nyata. Melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan mitra utama, ULD-PB akan menjadi motor penggerak dalam memastikan setiap proses pengambilan keputusan berbasis pada pemenuhan hak yang partisipatif.
Bersama pemerintah daerah, ULD-PB juga akan mendorong tersedianya akses informasi yang inklusif, kesiapsiagaan bencana yang ramah disabilitas, serta pelibatan aktif penyandang disabilitas dalam berbagai proses pengurangan risiko, mulai dari pemetaan ancaman hingga pemulihan pascabencana.
“Pembentukan ULD-PB merupakan bagian dari rangkaian peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana 2025, sekaligus wujud komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang inklusif. Dengan keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam perencanaan dan penyusunan strategi, maka strategi tersebut akan lebih efektif, manusiawi, dan mampu menjawab keragaman kebutuhan masyarakat,” ujar Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Pangarso Suryoutomo.
Kegiatan ini turut mendapat dukungan dari Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA sebagai bagian dari upaya kolaboratif menuju penanggulangan bencana yang inklusif.
Dalam sambutannya, Acting Deputy Konjen Australia di Bali, Sophie Hanemayer, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali atas inisiatif tersebut, dan berharap agar ULD-PB dapat menjadi contoh praktik baik bagi daerah lain di Indonesia.
ULD-PB Bali, melalui komponen pelibatan publik, akan berperan dalam mengarahkan implementasi penanggulang`an bencana yang inklusif agar memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Bali.
Langkah ini diharapkan dapat membangun komunitas yang saling terhubung, tangguh, serta mampu merespons bencana dengan cepat dan efektif, sehingga tak ada yang tertinggal saat menghadapi bencana.
“Kami menghaturkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA, yang merupakan kemitraan antara Pemerintah Australia dan Indonesia, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Bali.
Berkat dukungan ini, pembentukan dan pengukuhan pengurus ULD Bali dapat terlaksana hari ini. Semoga kemitraan ini terus berjalan demi terwujudnya penanggulangan bencana yang inklusif di Bali,” tambah Teja. (rls)
, bekerja sama dengan Program SIAP SIAGA, Kemitraan Australia–Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana, secara resmi meluncurkan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB).){kind=link}