PANTAUBALI.COM, TABANAN – Komisi II DPRD Tabanan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menggelar rapat kerja untuk membahas berbagai persoalan, pada Senin (1/9/2025).
Dalam forum tersebut, berbagai isu strategis menjadi pembahasan, mulai dari infrastruktur jalan, pengelolaan irigasi, hingga revitalisasi sarana pendidikan.
Rapat dibuka oleh Sekretaris Komisi II yang menyampaikan maksud, tujuan, serta susunan acara. Ketua Komisi II dalam arahannya menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan Warisan Budaya Dunia (WBD) di Kawasan Subak Jatiluwih, mengingat isu tersebut sedang menjadi perhatian publik.
Dari paparan Kepala Dinas PUPRPKP I Made Dedy Darmasaputra menyebutkan, realisasi pembangunan jalan tahun ini sudah mencapai 95,8 persen. Namun, tingginya curah hujan menyebabkan beberapa proyek dibatalkan, di antaranya di wilayah Tanggung Titi, Tegal Mengkeb, dan Tegal Linggah.
Untuk irigasi, kinerja baru terealisasi 54 persen. Kerusakan saluran dan berkurangnya sumber air membuat distribusi air berkurang. Sementara untuk air minum, sekitar 54 persen masih dikelola PDAM, sisanya oleh masyarakat.
Sejumlah bangunan gedung perangkat daerah juga dilaporkan mengalami kerusakan berat, seperti gedung BPMD, Dinsos, dan Diskominfo. Pada aspek tata ruang, baru dua Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) selesai disusun, yaitu Tabanan dan Selemadeg Barat. RDTR Tanah Lot masih berproses, sementara Marga dan Baturiti dalam tahap permohonan ke Kementerian PU.
“Khusus Jatiluwih yang masuk kawasan Catur Angga akan menjadi prioritas RDTR untuk melindungi lahan sawah yang termasuk WBD. Di Kerambitan, daerah pesisir juga masuk target berikutnya,” jelasnya.
Terkait kawasan WBD Jatiluwih yang mencakup 20 subak di Catur Angga, Dinas Kebudayaan akan memperkuat aturan awig-awig untuk mencegah alih fungsi lahan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Tabanan I Gusti Putu Ngurah Darma Utama menyampaikan, program peningkatan sarana prasarana tahun ini menghadapi kendala karena Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dibatalkan dan diganti dengan skema revitalisasi sekolah melalui swakelola. Hingga Agustus 2025, dana revitalisasi sudah cair 70 persen.
Tahap pertama mencakup tujuh SMP dengan anggaran Rp7,9 miliar. Tahap kedua, delapan SMP dan SKB mendapat bantuan Rp558 juta. Untuk TK Negeri, dua sekolah di Tabanan dan Selemadeg Barat menerima total Rp1,175 miliar, sebagian dari APBD.
Adapun dari 276 SD negeri, sebanyak 86 dalam kondisi baik, 54 rusak ringan, dan 123 rusak sedang. Beberapa SD dan SMP masih menjalankan sistem belajar double shift karena keterbatasan ruang kelas.
“Kementerian akan mendukung proses digitalisasi pembelajaran dengan smartboard. Namun, kendala yang muncul adalah gedung sekolah yang belum memadai,” terang perwakilan Dinas Pendidikan.
Ketua Komisi II DPRD Tabanan, I Wayan Lara, menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan jalan yang sudah menembus 95,8 persen. Namun, ia menegaskan masih ada sejumlah hal penting yang perlu segera ditangani.
“Pencapaian ini sudah baik, tetapi ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan, seperti tata ruang,” ujarnya.
Pihaknya juga menambahkan, setiap catatan maupun permasalahan yang muncul di lapangan diharapkan segera dicarikan solusi agar tidak berlarut-larut. (*)
 terkait menggelar rapat kerja untuk membahas berbagai persoalan, pada Senin (1/9/2025).){kind=link}