Tabanan – Pantaubali.com -Ketua DPRD Tabanan I Ketut Boping Suryadi tiba-tiba dengan nada tinggi dan keras memimpin rapat kerja dengan TAPD dan OPD terkait menurunya pendapatan asli daerah (PAD).
Beberepa poin yang disoroti oleh Politisi PDIP asal Bajera, Selemadeg yakni mengenai penerapan e-biling/e-ticketing di DTW Tanah Lot yang hingga saat ini belum terealisasi dan tidak dikerjakan. Hanya sebatas wacana dan wacana semata.
“Tidak hanya itu DTW Ulun Danu Beratan yang tidak digaraf total dan penuh. Ini terlihat saat kami lakukan kunjungan muncul rest area baru miik pribadi dengan memanfaatkan view dan sepadan Danau Beratan,” ucap Boping menyatakan nanti tolong dijawab pertanyaan saya satu persatu.
Selain itu Ketua DPRD Tabanan selaku Ketua Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan yang memimpin rapat kerja Senin (22/10) kemarin juga mempertanyakan DTW Bedugul aset milik pemkab Tabanan yang dapat menjadi PAD yang mati suri sejak tahun 2014 lalu.
Kemudian penerapan e-parkir yang menelan anggaran sangat besar justru gagal. Sebab, realisasi pendapatan dengan target tak sesuai. Tak kalah penting estimasi pendatapan APBD Tahun 2019 sebesar Rp 1,85 trilun lebih. Menurun sebesar 40,8 miliar dibanding dengan APBD induk 1,89 triliun.
“Jika melihat semua ini tidak ada inovasi dan terobosan dalam upaya peningkatan PAD. OPD seperti kehilangan orientasi karena hanya mengadalkan objek pendapatan yang telah ada. Realisasi pendapatan dengan target tak sesuai. OPD banyak wacana minim inovasi,” kata Boping.
Sementara itu Sekda Tabanan selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) I Nyoman Wirna Ariwangsa menuturkan mengenai beberapa hal yang disoroti oleh DPRD Tabanan yakni muncul rest area baru di miik pribadi dengan memanfaatkan view dan sepadan Danau Beratan pihaknya masih melakukan koordinasi dengan pihak yang ada disana. “Kami tidak lakukan pembiaran untuk dikelola milik priadi,” ujar Wirna.
Selanjutnya menyangkut e-ticketing dan e-biling mengapa belum diterapkan di DTW Tanah Lot. Karena sepenuh DTW milik perangkat desa dan dikelola oleh badan pengelola. Sejauh ini e-ticketing dan e-biling akan proses lelang agar dapat diterapkan secara langsung.
“Kemudian mengenai DTW bedugul aset milik pemda yang tidak digaraf juga itu kami masih koordinasi. Apakah nantinya akan digaraf oleh pihak ketiga (rekanan),” sebutnya.
Sekda Tabanan membatah jika PAD menurun juga tidak stagnan seperti apa yang disampaikan Dewan Tabanan. Jawabnya, karena ada peralihan atau reposisi dana dari pemerintah pusat yakni BOS sebesar Rp 43 miliar. Kalau dulu itu masuk dalam pendapatan dan dipasang di PAD. Tetapi aturan baru saat ini itu diluar PAD. Itu yang membuat menurunnya PAD. Kemudian yang kedua adanya penurunan pajak di hotel Pan Haris Pasifik. Termasuk juga aset di DTW bedugul yang belum dikelola kembali.
Saat digelarnya rapat satu persatu anggota Banggar DPRD Tabanan menyampaikan masukan dan kritik pedas terhadap TAPD dan OPD penghasil di lingkungan Pemkab Tabanan.
