BADUNG, PANTAUBALI.COM – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, menyerap langsung aspirasi puluhan pelaku usaha pariwisata dalam pertemuan yang digelar di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Bali, Jumat (13/2/2026). Dalam forum tersebut, Wapres menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir dan memberikan solusi konkret bagi pengembangan sektor pariwisata, khususnya di Bali.
Pertemuan itu turut dihadiri Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman, serta diikuti 74 pelaku usaha pariwisata dan perwakilan pemerintah daerah. Forum ini secara khusus membahas kondisi dan tantangan pariwisata Bali, setelah sebelumnya digelar rapat koordinasi nasional sektor pariwisata pada Januari lalu.
“Kalau kemarin kita bahas pariwisata nasional, hari ini fokus Bali. Kita undang asosiasi dan pelaku yang memang bergerak langsung di sektor ini,” ujar Wapres Gibran.
Sejumlah isu strategis mengemuka dalam dialog tersebut, mulai dari pengembangan infrastruktur dan destinasi di 10 destinasi prioritas, peningkatan keselamatan wisata melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi, persoalan perizinan, hingga penanganan sampah yang dinilai mendesak.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wapres meminta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Ia menekankan pentingnya percepatan penanganan persoalan mendasar seperti sampah, ketersediaan air bersih, sertifikasi usaha, animal welfare, dan infrastruktur penunjang pariwisata.
“Segera kita tindak lanjuti masalah sampah, air, sertifikasi, animal welfare, dan infrastruktur. Target pariwisata harus terus kita tingkatkan dan mampu bersaing dengan negara tetangga,” tegasnya.
Wapres juga mengingatkan peran strategis Bali sebagai wajah Indonesia di mata dunia. Dari sekitar 15 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, hampir 45 persen masuk melalui Pulau Dewata.
“Bali adalah wajah Indonesia dan kesan pertama wisatawan mancanegara. Ini harus kita jaga baik-baik,” ujarnya.
Momentum kunjungan wisatawan pada Kuartal I 2026 pun menjadi perhatian. Rangkaian libur panjang seperti Natal dan Tahun Baru, Imlek, hingga menjelang Lebaran dan libur sekolah disebut sebagai peluang emas untuk mendongkrak angka kunjungan yang harus dioptimalkan bersama.
Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengapresiasi berbagai pandangan yang disampaikan pelaku usaha. Ia menilai masukan tersebut penting sebagai dasar penguatan kebijakan pariwisata nasional agar semakin berdaya saing dan berkelanjutan.
Terkait persoalan sampah di Bali, Kemenpar tengah menyiapkan instalasi pengolahan sampah berbasis Waste to Energy (WtE) di tiga daerah, termasuk Bali yang direncanakan mulai berproses pada Maret 2026. Menteri Pariwisata juga berharap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung tidak ditutup sebelum program WtE berjalan optimal.
Di sisi lain, untuk merespons keluhan tingginya harga tiket pesawat domestik, pemerintah telah menetapkan insentif berupa diskon tiket kelas ekonomi sebesar 17 hingga 18 persen. Selain itu, tersedia pula diskon tiket kereta api dan kapal laut masing-masing 30 persen, serta pembebasan tarif jasa pelabuhan untuk angkutan penyeberangan.
Kementerian Pariwisata memastikan seluruh masukan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dengan harapan terbangun sinergi yang solid antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, serta UMKM demi kemajuan pariwisata nasional. RAN
 Bali, Jumat (13/2/2026). Dalam forum tersebut, Wapres menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir dan memberikan solusi konkret bagi pengembangan sektor pariwisata, khususnya di Bali.){kind=link}