PANTAUBALI.COM, BADUNG – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Camat Kuta Selatan, Senin (9/2/2026).
Dalam forum perencanaan tersebut, Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan guna mendukung pariwisata berkualitas serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Musrenbang kali ini mengusung tema Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Bupati Adi Arnawa menekankan bahwa Musrenbang harus mampu menghasilkan program-program nyata yang menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya di wilayah dengan pertumbuhan tinggi seperti Kuta Selatan. Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti pada tataran wacana atau sekadar bersifat seremonial.
Menurutnya, ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai menjadi faktor krusial bagi keberlangsungan pariwisata di Badung. Selain berfungsi mengurai kemacetan, pembangunan infrastruktur juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Untuk menjawab persoalan kemacetan, Pemkab Badung telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,5 triliun yang difokuskan pada sektor infrastruktur. Salah satu proyek strategis yang disiapkan adalah pembangunan Underpass Simpang Udayana dengan estimasi anggaran Rp350 miliar, yang saat ini masih dalam tahap pembebasan lahan melalui koordinasi lintas pemerintah.
Selain itu, pada APBD Perubahan 2026, Pemkab Badung juga menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp127 miliar untuk pembebasan lahan jalan lingkar barat menuju kawasan Udayana. Pemerintah daerah juga akan menerapkan rekayasa lalu lintas satu arah sebagai upaya mengurangi titik-titik konflik kendaraan.
Di luar persoalan konektivitas, Bupati Adi Arnawa turut menyoroti permasalahan krisis air bersih di wilayah Kuta Selatan. Ia menargetkan stabilisasi distribusi air bersih mulai Februari 2026 melalui penambahan pompa serta optimalisasi jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Pemkab Badung juga mendorong pemanfaatan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) untuk memenuhi kebutuhan sektor industri dan pariwisata. Dengan demikian, air permukaan dapat diprioritaskan bagi kebutuhan masyarakat dengan tarif yang lebih terjangkau.
Sementara di bidang lingkungan, pemerintah daerah terus mengembangkan pengelolaan sampah berbasis sumber melalui Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) serta fasilitas Teba Modern. Upaya ini diproyeksikan mampu menekan volume sampah hingga 60 persen dari hulu sebagai langkah transisi menuju sistem Waste to Energy.
Camat Kuta Selatan Ketut Gede Arta dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2026 menghimpun sebanyak 609 usulan pembangunan dari desa dan kelurahan. Usulan tersebut didominasi oleh kebutuhan infrastruktur jalan, pengelolaan sampah, serta pemenuhan layanan dasar masyarakat.
Ia menegaskan bahwa sebagai kawasan dengan laju pertumbuhan penduduk dan pariwisata yang tinggi, Kuta Selatan membutuhkan dukungan infrastruktur yang kuat dan terintegrasi.
Kegiatan Musrenbang ini turut dihadiri anggota DPRD Kabupaten Badung Daerah Pemilihan Kuta Selatan, Kapolsek Kuta Selatan, pimpinan organisasi perangkat daerah terkait, lurah dan perbekel se-Kecamatan Kuta Selatan, bendesa adat, kaling, serta tokoh masyarakat setempat. (rls)
