PANTAUBALI.COM, TABANAN – Komisi II DPRD Kabupaten Tabanan menggelar rapat kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas persoalan strategis di bidang pertanian, pengelolaan sampah, penerangan jalan, hingga penataan UMKM, Rabu (15/10/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Tabanan I Wayan Lara ini dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas PUPRPKP, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan.
Dalam rapat tersebut, Komisi II menyoroti beberapa isu krusial yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, terutama sektor pertanian dan lingkungan hidup.
Ketua Komisi II I Wayan Lara menyampaikan, sektor pertanian masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada sistem pengairan sawah yang rusak akibat bencana alam. Sejumlah titik sawah di Tabanan mengalami gangguan irigasi, namun belum seluruhnya tercatat sebagai wilayah terdampak bencana.
“Khususnya di daerah sekitar bendungan, pengairan sawah banyak terganggu akibat bencana. Kami berharap pemerintah memberi perhatian lebih terhadap hal ini, terutama dalam prioritas anggaran tahun 2025,” ujar Lara.
Pihaknnya juga menekankan agar proses perencanaan program dan anggaran di sektor pertanian benar-benar melibatkan petani. “Program seperti bantuan benih, pupuk, dan peralatan tidak akan efektif jika persoalan air tidak diselesaikan terlebih dahulu,” tegas Lara.
Dari sisi lingkungan, Sekretaris DLH Tabanan I Gusti Nyoman Suarya menjelaskan pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp29 miliar untuk program pengelolaan sampah pada tahun anggaran 2025.
Dana tersebut dialokasikan untuk perluasan lahan TPA Mandung, pengadaan alat berat, serta pembangunan rumah kompos untuk menampung sampah organik yang telah dipilah dari rumah tangga.
Saat ini, TPA Mandung memiliki luas 2,7 hektare, dengan 1,8 hektare di antaranya digunakan untuk penimbunan sampah. Pemerintah juga telah menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Kota Denpasar senilai Rp7,5 miliar, yang digunakan untuk revitalisasi dan pembelian lahan baru seluas 1,5 hektare.
Menanggapi hal itu, Komisi II menilai pengelolaan sampah perlu diarahkan ke sistem yang lebih modern. “Kami mendorong penggunaan mesin incinerator untuk mengatasi tumpukan sampah sekaligus mengurangi beban TPA. Pengolahan harus dilakukan di sumbernya dengan melibatkan desa adat dan desa dinas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat,” tegas Wayan Lara.
Masalah penerangan jalan juga menjadi perhatian serius Komisi II. Berdasarkan paparan Dinas Perhubungan, alokasi anggaran pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tahun 2025 mencapai Rp14 miliar, di mana sekitar Rp12,8 miliar digunakan untuk pembayaran rekening listrik dan hanya Rp1 miliar untuk pemeliharaan 18 ribu titik lampu jalan.
Melihat kondisi itu, Komisi II menilai kualitas dan keberlanjutan penerangan jalan masih perlu ditingkatkan. “Tingkat kriminalitas di jalan perlu menjadi pertimbangan dalam penambahan LPJU. Kami juga akan mengusulkan tambahan Rp2,7 miliar untuk pengadaan mobil lif guna mendukung pemeliharaan lampu,” kata Lara.
Total anggaran Dishub yang akan diajukan ke TAPD untuk tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp15,1 miliar.
Dalam kesempatan yang sama, Dinas Perdagangan juga menyampaikan paparan terkait penataan UMKM di wilayah Tabanan. Salah satu fokusnya adalah penataan pedagang di kawasan Dangin Carik, termasuk kerja sama pengelolaan UPTD Gedung Kesenian I Ketut Mario dengan Desa Adat Tabanan.
Komisi II meminta agar penataan dilakukan secara tertib agar tidak mengganggu aktivitas olahraga maupun kebersihan lingkungan di sekitar area tersebut. Selain itu, Dinas Perdagangan juga diingatkan untuk memastikan seluruh kegiatan usaha sesuai regulasi yang berlaku dan mendorong kerja sama dengan desa-desa dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menutup rapat, Ketua Komisi II DPRD Tabanan I Wayan Lara menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor agar seluruh program pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Masalah pertanian, sampah, penerangan, dan UMKM saling berkaitan. Kuncinya ada pada perencanaan yang matang, pelibatan masyarakat, serta koordinasi yang berkelanjutan antarinstansi,” ujarnya. (ana)
 untuk membahas persoalan strategis di bidang pertanian, pengelolaan sampah, penerangan jalan, hingga penataan UMKM, Rabu (15/10/2025).){kind=link}