PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali mendukung penuh terhadap pelaksanaan program prioritas nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Dukungan ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, saat menerima Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Bobby Kusuma, di Wiswa Sabha Pratama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (15/5/2025).
Pertemuan ini dihadiri pula oleh jajaran OPD terkait dari seluruh kabupaten/kota di Bali, dan difokuskan pada sosialisasi program MBG serta penyampaian kesiapan dan dukungan pemerintah daerah.
Sekda Dewa Indra menyampaikan bahwa setelah keluarnya SE Mendagri Nomor: 500.12/2119/SJ tentang dukungan pemda dalam penyediaan tanah untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), banyak pertanyaan bermunculan dari daerah, terutama menyangkut penganggaran program MBG.
“Banyak pertanyaan, bagaimana penganggaran, besaran dan pedoman umumnya. Sementara di SIPD, kode rekeningnya belum tercantum,” ujarnya.
Sebagai jalan tengah, sementara ini pemerintah daerah menyiapkan dukungan penganggaran di pos belanja tak terduga. Oleh sebab itu, kedatangan Staf Ahli BGN diharapkan memberi jawaban terhadap berbagai pertanyaan dari pemerintah kabupaten/kota.
Di luar soal anggaran, Pemprov Bali juga serius dalam menyiapkan lahan untuk pembangunan SPPG. Tim dari BPKAD Provinsi Bali telah diturunkan ke lapangan guna mengecek lokasi yang diusulkan oleh kabupaten/kota.
“Ini adalah bentuk dukungan konkret kami dalam mengoptimalkan pelaksanaan program MBG,” tegas Sekda Dewa Indra.
Sementara itu, Bobby Kusuma menyampaikan bahwa kunjungannya ke Bali merupakan bagian dari tindak lanjut atas SE Mendagri. Bali menjadi provinsi keempat yang ia kunjungi untuk mengecek kesiapan daerah.
“Jawa dan Bali menjadi prioritas pelaksanaan program MBG. Dengan dukungan dari pemerintah daerah, kami targetkan membangun 1.524 SPPG secara nasional,” ujarnya. Setiap kabupaten/kota diharapkan memiliki minimal 3 hingga 4 unit SPPG, dengan prioritas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Bobby mengapresiasi komitmen dan kesiapan Pemprov serta pemkab/pemkot se-Bali, yang dinilai akan memperlancar pelaksanaan program untuk meningkatkan gizi dan mencegah stunting ini.
Dalam sesi diskusi, para sekda atau perwakilan dari kabupaten/kota menyampaikan progres penyiapan lahan masing-masing. Bahkan, terungkap bahwa sejumlah kabupaten/kota di Bali telah memiliki SPPG mandiri.
Menutup pertemuan, Sekda Dewa Indra meminta seluruh kabupaten/kota segera mengirimkan data usulan lahan agar bisa dikompilasi dan diverifikasi oleh BGN. (ana)
 yang digagas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.){kind=link}