PANTAUBALI.COM, TABANAN – Komisi I DPRD Tabanan melakukan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada Selasa (19/2/2025).
Konsultasi ini membahas mekanisme pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di pemerintahan daerah.
Dalam konsultasi tersebut, turut hadir Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omardani menjelaskan, ada dua fokus utama dalam konsultasi tersebut. Pertama, terkait dengan mekanisme dan regulasi PPPK penuh waktu dan paruh waktu.
Kedua, terkait kepastian status peserta seleksi PPPK Tahap II khususnya bagi mereka yang tidak lolos dan tidak masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), tetapi telah bekerja di pemerintahan daerah selama lebih dari dua tahun.
“Mengingat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2025 hanya mengatur tenaga non-ASN yang sudah terdata di BKN. Sementara itu, peserta seleksi Tahap II ini ada tenaga kerja yang tidak masuk database. Nah ini yang kami pertanyakan,” ucapnya dikonfirmasi Rabu (19/2/2025).
Omardani menyebut, bagi peserta seleksi Tahap I yang memenuhi syarat tetapi tidak lolos dalam tes seleksi maka mereka akan diangkat sebagai PPPK paruh waktu dengan masa kerja minimal satu tahun. Setelah itu, mereka dapat diusulkan menjadi P3K penuh waktu.
Sementara itu, bagi mereka yang tidak lolos seleksi Tahap II dan tidak tercatat dalam database BKN, maka mereka harus menunggu regulasi selanjutnya yang akan disiapkan setelah batas akhir pengumuman hasil verifikasi administrasi.
“Kami melakukan konsultasi ini secara lebih spesifik untuk tenaga kerja yang telah mengabdi lebih dari dua tahun tetapi tidak masuk dalam database BKN. Sebab, sesuai Keputusan Menteri Nomor 16 Tahun 2025, yang berhak mengikuti seleksi adalah mereka yang sudah terdaftar dalam database tersebut. Saat ini, regulasi lebih lanjut memang belum dikeluarkan karena proses pengumuman verifikasi masih berlangsung,” jelas Omardani.
Di Kabupaten Tabanan, terdapat sekitar 995 tenaga kerja yang mengikuti seleksi tahap kedua tetapi belum terdata dalam database BKN. Oleh karena itu, langkah konsultasi ini dilakukan untuk mencari solusi terbaik bagi tenaga kerja yang telah lama mengabdi di pemerintahan daerah. (ana)
 pada Selasa (19/2/2025).){kind=link}