PANTAUBALI.COM, NASIONAL – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengakui bahwa kisruh terkait penjualan gas elpiji 3 kilogram (kg) merupakan kesalahan pihaknya. Dia meminta agar tidak ada pihak lain yang disalahkan terkait masalah ini karena ia telah mengakui kesalahan tersebut.
“Tidak perlu saling menyalahkan, ini adalah kesalahan kami, jika memang ada kesalahan, Namun jika ada hal yang benar, itu adalah kebijakan pemerintah, ” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (4/2/2025).
Bahlil juga mengungkapkan bahwa ia telah melakukan inspeksi mendadak untuk mengecek ketersediaan gas elpiji, merespons keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas 3 kg.
“Saya tadi turun ke lapangan untuk mengecek kondisi terakhir, Alhamdulillah perbaikan sudah dilakukan dan kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya,” tambahnya.
Dia mengklaim bahwa distribusi gas bersubsidi selama ini banyak yang tidak tepat sasaran karena harganya seringkali melebihi harga yang ditetapkan pemerintah.
“Subsidinya itu mencapai Rp87 triliun per tahun, dengan harga gas per galon yang seharusnya di angka Rp18.000 hingga Rp19.000. Harga yang lebih mahal, sekitar Rp20.000, sudah sangat tinggi, namun kenyataannya, harga gas ini di masyarakat bisa mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000,” kata Bahlil.
Bahlil menjadi sorotan setelah Kementerian ESDM melarang pengecer gas elpiji 3 kg menjual kepada masyarakat mulai 1 Februari 2025. Kebijakan ini membuat masyarakat tidak bisa lagi membeli gas melon melalui pengecer.
Namun, tiga hari setelah kebijakan diterapkan, pemerintah memutuskan untuk memperbaiki aturan terkait tata kelola penjualan gas 3 kg. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pengecer kembali diperbolehkan menjual gas elpiji 3 kg seperti biasa. (*)