PANTAUBALI.COM, BANGLI – Pemerintah Provinsi Bali meluncurkan platform SIGENTING (Sistem Monitoring Pencegahan Kemiskinan dan Stunting) untuk mengatasi permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Platform ini bertujuan untuk mendata, mengukur, memantau, mengevaluasi, dan memberikan intervensi pada balita atau keluarga yang berisiko stunting dan kemiskinan ekstrem.
Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya mengatakan, masalah stunting pada balita bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga menyangkut ketidakadilan sosial.
Asupan gizi yang tidak memadai dan pola asuh yang salah menjadi faktor utama yang menghambat tumbuh kembang balita, sehingga berpotensi merugikan masa depan anak-anak tersebut.
“Di daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi, kita melihat masih banyak keluarga yang kualitas hidupnya kurang, yang berdampak pada kebahagiaan mereka,” ujar Mahendra Jaya saat menghadiri acara Kolaborasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) di Desa Suter, Kecamatan Kintamani, Bangli, Sabtu (21/12/2024).
Untuk menanggulangi masalah ini, lanjut Mahendra Jaya Pemprov Bali terus melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan meluncurkan platform SIGENTING.
“Dengan aplikasi ini, kita dapat mengakses data stunting di Bali secara real-time, untuk mendapatkan informasi yang valid dan akurat dalam memastikan program intervensi yang tepat,” terangnya.
Mahendra Jaya juga mengungkapkan, hasil survei Kesehatan Indonesia 2023 yang menunjukkan penurunan prevalensi stunting di Bali menjadi 7,2 persen, turun 0,8 poin dari tahun sebelumnya.
Hal ini menandakan Bali sebagai provinsi dengan tingkat stunting terendah di Indonesia, berkat upaya kolaboratif yang dilakukan oleh berbagai pihak.
Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71,8 miliar untuk program Percepatan Penurunan Stunting tahun 2024. Dana ini akan difokuskan pada intervensi di 166 desa yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Bali.
Selain itu, telah dibentuk 3.327 Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari tenaga kesehatan, kader PKK, dan kader KB, yang bertugas mendampingi keluarga berisiko stunting.
Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji yang juga hadir dalam acara tersebut, mengapresiasi langkah Pemprov Bali dan mengatakan pengentasan stunting memerlukan sinergitas serta kerja sama seluruh komponen masyarakat.
Menurutnya upaya penanganan stunting di tiap daerah berbeda, disesuaikan dengan kondisi serta budaya dari daerah masing-masing. (ana)