PANTAUBALI.COM, BADUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Daerah Sensus Pertanian 2023 di Provinsi Bali bertempat di Bintang Bali Resort Kuta pada Senin (4/12/2023) pagi.
Ia menyampaikan penentuan kebijakan berdasarkan data sangat penting bagi pemerintah Selanjutnya. Sebab, pengambilan keputusan pemerintah yang berdasarkan data ini menurut Dewa Made Indra menunjukkan bahwa pemerintahan kini telah bertransformasi menuju Data Based Government atau pemerintahan yang berbasis pada data.
“Ini tidak kita temukan pada penyelenggaraan negara pada jauh sebelumnya. Di masa lalu pemerintahan mendefinisikan sendiri apa yang diperlukan oleh rakyat, apa yang diperlukan oleh daerah, apa yang diperlukan oleh masyarakat,” kata Dewa Indra.
Menurutnya saat ini seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selalu berdasarkan pada data. Termasuk dalam urusan bagi-bagi sembako, meningkatkan ketahanan pangan, ataupun membangun kedaulatan pangan. “Semuanya data,” tegas Mantan Kalaksa BPBD Bali.
Maka dari itu kualitas data yang dihasilkan menjadi sangat penting. Data harus sesuai, tepat dan kredibel karena akan berpengaruh terhadap kualitas dan efektivitas dari kebijakan yang diambil.
Disisi lain pejabat asal Pemaron, Buleleng ini juga mengapresiasi kinerja BPS sebagai institusi yang berfungsi menghasilkan data yang kredibel untuk kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Menurutnya BPS mempunyai instrument, sumber daya dan metode yang kredibel dan sudah teruji dalam hal pengumpulan dan penyajian data.
Terkait masih terdapatnya ketidaksinkronan data dari BPS dan pemerintah daerah, Sekda Dewa Made Indra meminta hal tersebut agar dikomunikasikan khususnya dalam hal data sektoral yang selalu diperbaharui setiap saat.
