PANTAUBALI.COM, TABANAN – Sebanyak 26 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Tabanan akan menerima bantuan bedah rumah pada tahun ini.
“Tahun ini ada 26 KK yang mendapatkan bedah rumah dan masih dalam persiapan,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Tabanan I Made Dedy Darmasaputra, Jumat (15/9/2023).
Dia menyebut, untuk program bedah rumah ini merupakan salah satu bagian dari program Nasional penanganan kemiskinan ekstrim. Bantuan ini diusulkan kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kementerian PUPRKP.
Untuk di Kabupaten Tabanan sendiri sebanyak 1.300 unit, sedangkan daftar tunggunya mencapai 3.000 unit rumah. Kategori yang mendapatkan bantuan bedah rumah, antara lain, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), masuk dalam daftar Pendataan rumah tidak layak huni (RTLH) yang dilakukan oleh Dinas PUPRPKP.
“Untuk tahun ini, fokusnya memang bedah rumah untuk menyediakan rumah layak huni kepada masyarakat sebagai salah satu bagian dari penanganan kemiskinan ekstrim,” jelasnya.
Adapun jumlah rumah yang mendapatkan bantuan bedah rumah di Kabupaten Tabanan per Kecamatan, yakni Kecamatan Selemadeg sebanyak dua rumah, Kecamatan Selemadeg Timur tiga rumah, Kecamatan Pupuan tiga rumah dan Kecamatan Marga dua rumah.
Selanjutnya, Kecamatan Baturiti satu unit rumah, Kecamatan Penebel empat unit rumah dan Kecamatan Tabanan menjadi kecamatan terbanyak yang menerima bantuan bedah rumah yakni sembilan unit rumah.
“Anggaran bedah rumah ini dari APBD dengan masing-masing KK mendapatkan bantuan sebesar Rp30 juta yang berupa material bahan bangunan, sehingga total anggaran tahun ini sebesar Rp 780 juta,” papar Dedy.
Proses dari program ini, sambung Dedy sudah masuk dalam persiapan, seperti pengadaan bahan baku yang akan digunakan, melakukan survei kelayakan penerima bantuan bedah rumah hingga kesediaan penerimanya untuk melakukan pembangunan rumah secara swadaya.
“Kenapa swadaya? Karena jika mengandalkan biaya Rp 30 juta, tentu tidak akan bisa selesai. Maka dalam prosesnya kami harapkan bisa dilakukan secara swadaya, untuk eksekusinya dijadwalkan bulan depan dan sampai Desember mendatang,” lanjutnya. (ana)