TABANAN – Pantaubali.com – Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga memaparkan rencangan program desa presisi pada anggota Dewan asal Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Paparan itu dilakukan ketika Dirga menerima kunjungan kerja dari DPRD Bantul Selasa, (12/4) di ruang rapat paripurna DPRD Tabanan.
“Tadi juga berbicara tentang tugas penganggaran. Namun kami sampaikan tidak bisa berbuat banyak di tengah pandemi,” katanya seusia pertemuan.
Dirga menyebutkan, di daerah Bantul juga belum memiliki program desa presisi. Ia menjelaskan, dengan desa presisi ini nantinya akses data kependudukan, potensi hingga program desa bisa dilihat secara digital.
“Mereka cukup tertarik dengan hal ini,” ujarnya.
Puluhan orang ikut dalam rombongan DPRD Bantul. Komisi yang ikut yakni, Komisi A yang membidani soal pemerintahan, Komisi B soal pendapatan, Komisi C soal pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup dan Komisi D soal pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, Dirga juga menjelaskan saat ini pihaknya tengah menggenjot tentang aturan pajak dan retribusi soal parkir. Disampaikannya, ini merupakan alternative pemasukan ketika pariwisata Bali mati suri oleh pandemi Covid-19.
“Kami sampaikan sedang berporses,” ujarnya.
Ia juga berencana akan melakukan kajian terkait dengan peraturan daerah soal Pajak Hotel dan Restoran (PHR) hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk menggenjot pendapatan asli daerah.
“Kami juga bilang, sedang menggenjot sektor selain pariwisata untuk peningkatan PAD,” terangnya.
