Bulan Bung Karno,Bukan Sebatas Seremonial

DENPASAR – Pantaubali.com – Dengan berakhirnya bulan Bung Karno ditengah pandemi Covid-19 di tahun ini (2020) yang dalam pelaksanaanya di Provinsi Bali khususnya telah diwarnai berbagai kegiatan.Terkait dengan pelaksanaan penutupan Bulan Bung Karno menurut, Gubernur Provinsi Bali, I Wayan Koster dalam pelaksanaan menutup acara Bulan Bung karno di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (30/6) menyampaikan, jadi Bulan Bung Karno ini bukan hanya sebatas seremonial untuk memperingati Bung Karno saja, akan tetapi harus diambil makna nyata dalam mendorong masyarakat Bali untuk menerapkan ajaran Bung Karno dalam kehidupan sehari-hari.

“Bahwa kita harus bersyukur akan peninggalan gagasan Bung Karno demi menjaga bangsa dan Negara tercinta ini. tambah Gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini,” jelasnya.

Sebagai seorang pejuang dan Bapak Bangsa yang telah mengantarkan bangsa ini ke gerbang kemerdekaan, Bung Karno telah memberikan beberapa gagasan yang dikenal dengan Tri Sakti Bung Karno. Yaitu, Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.

Baca Juga:  Mulyadi-Ardika Singgung Isu Intimidasi dalam Debat Ketiga Pilbup Tabanan

Selain relevan dengan perkembangan zaman, ajaran Bung Karno mengandung nilai-nilai yang tembus zaman, bisa diaplikasikan oleh penerus bangsa untuk membangun negara, menyejahterakan masyarakat serta memberikan landasan untuk eksistensi bangsa.

“Alasan itulah yang menyebabkan saya tanpa ragu di Bali untuk melaksanakan Bulan Bung karno di Bali dengan membuatkan payung hukum berupa Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali sehingga bisa diterapkan juga kabupaten/kota,” ujarnya.

Baca Juga:  Rapat dengan Komisi II DPR RI, Pj. Gubernur Bali Paparkan Kesiapan Pilkada Serentak 2024

Pemikiran Bung Karno tersebut juga sangat cocok serta sinkron dengan visi misi Pemprov Bali, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali.Tri Sakti Bung Karno sangat ideal dimplementasikan di tingkat desa adat karena mempunyai ketiganya.

“Berdaulat secara politik, di desa adat sudah ada awig-awig dan perarem yang benar-benar dipatuhi oleh kramanya. Berdikari secara ekonomi bisa didorong lagi karena, desa adat mempunyai LPD yang membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Bahkan dalam Perda Nomor 24 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Desa adat juga sudah dilengkapi dengan struktur ekonomi yang baru.Sementara itu,Desa Adat juga adalah tempatnya memelihara adat istiadat seni dan budaya sehingga menjaga pribadi Bali yang berbudaya sangat cocok diterapkan di desa adat,” paparnya.

Baca Juga:  Tanggapi Pertanyaan Sanjaya Soal Dukungan DPRD, Mulyadi: Kuncinya Komunikasi Politik

Provinsi Bali merupakan provinsi pertama yang melaksanakan acara Bulan Bung Karno di Indonesia.Sembari Dirinya menambahkan, diadakannya Bulan Bung Karno adalah untuk mengenang sosok Bapak Pendiri Bangsa tersebut sekaligus menimplmentasikan ideologi dan gagasannya selama ini.