DENPASAR – Pantaubali.com – Sebagai provinsi yang telah tujuh kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dari BPK RI atas pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), jajaran Pemprov Bali terus berupaya menyempurnakan sistem administrasi pelaporan keuangan. Komitmen itu antara lain ditunjukkan dengan keseriusan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2019. Untuk mempercepat tindaklanjut atas temuan/rekomendasi BPK, Inspektorat Daerah Provinsi Bali mengelar rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah pimpinan OPD yang memperoleh catatan dalam pemeriksaan. Rakor yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sabha Adhyasta Utama Kantor Inspektorat Bali, Rabu (17/6/2020), dipimpin langsung oleh Inspektur I Wayan Sugiada.

Rakor membahas dua hal subtsansi yaitu rencana aksi tindak lanjut temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali atas pemeriksan LKPD Tahun Anggaran 2019. Selain itu, rakor juga membahas upaya mewujudkan tertib administrasi penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) Pemprov Bali.

Mengawali arahannya, Sugiada menyampaikan terima kasih atas komitmen seluruh OPD Pemprov Bali dalam melakukan pendampingan saat BPK RI melaksanakan pemeriksaan di tengah masa work from home. Meski dilaksanakan dalam situasi yang tak biasa, dalam pemeriksaan yang dilaksanakan dari tanggal 13 April hingga 18 Mei 2020 itu, jajaran Pemprov Bali dinilai sangat proaktif dalam memenuhi permintaan data dari BPK RI. Hingga akhirnya, BPK RI memberi opini WTP atas LKPD Pemprov Bali Tahun Anggaran 2019. “Ini adalah hasil pemeriksaan tercepat yang dikeluarkan oleh BPK RI,” tambahnya.

Kendati memperoleh opini terbaik, namun bukan berarti LKPD Pemprov Bali bersih dari catatan, baik itu berupa temuan atau rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti. Sugiada menyebut, temuan dan rekomendasi yang diberikan BPK seluruhnya terkait dengan administrasi. “Memang temuan adminisrasi, tapi kita juga harus menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam tindak lanjut,” tuturnya. Menurutnya, kecepatan dalam menindaklanjuti catatan BPK akan menjadi nilai plus bagi Provinsi Bali. Terlebih, Sugiada menambahkan, Pemprov Bali selalu mencatat nilai terbaik dalam tindaklanjut temuan atau catatan BPK. “Kita selalu terbaik dalam tindaklanjut, ini yang harus kita pertahankan,” ujarnya.

Terkait dengan tindaklanjut hasil temuan/rekomendasi BPK, Sugiada memberi penekanan pada dua hal yaitu Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan tertib penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD). Terkait BMD, BPK RI antara lain memberi catatan pada pemanfaatan rumah negara yang belum sesuai golongan. Selain rumah negara, Sugiada juga menekankan pentingnya pengelolaan BMD seperti kendaraan. “Pengelolaan BMD yang meliputi penatausahaan dan penghapusan harus dilakukan dengan tertib, rapi dan terus menerus. Jangan sampai ada barang yang semestinya sudah dihapus, namun masih memperoleh anggaran perawatan. Ini nanti akan memimbulkan pemborosan,” ujarnya mengingatkan. Dalam kesempatan itu ia meminta OPD yang memperoleh catatan BPK segera menindaklanjuti dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. “Para Irban akan mengawal proses ini,” pungkasnya.

Harapan senada diutarakan Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Bali Drs. I Wayan Suarjana, MT. Ia berharap jajaran inspektorat mengawal proses tindaklanjut temuan/rekomendasi BPK agar apa yang menjadi rencana aksi dapat segera dilaksanakan. Ke depan, Suarjana berharap Pemprov Bali mampu menyajikan laporan yang makin sempurna agar catatan yang diperoleh bisa berkurang. “Kita harus terus mengusahakan agar catatan makin tipis. Saya apresiasi OPD yang telah menindaklanjuti, yang lain saya harap dapat secepatnya menindaklanjuti catatan yang diperoleh,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala BPKAD Provinsi Bali Dewa Putu Sunartha berharap agar temuan/rekomendasi serupa tak muncul setiap tahun atau menurut istilahnya berulang tahun. “Malu kita kalau catatan yang sama muncul berkali-kali setiap tahun,” tandasnya.

DENPASAR – Pantaubali.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku Ketua Harian GTPP telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 257/Gugas Covid19/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Penghentian Rapid Test Gratis di Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Padangbai. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut hasil Rapat Evaluasi Pintu Masuk Ketapang-Gilimanuk per 15 Juni 2020 dan surat Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali No. 189/Gugas Covid19/V/2020 tentang Penanganan Covid-19 tanggal 30 Mei 2020.

Terhitung, Kamis (18/6) Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Bali tidak lagi memberikan pelayanan rapid test untuk awak kendaraan logistik di Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Padangbai. Penghentian pelayanan rapid test gratis tersebut akan dimulai pada pukul 08.00 Wita.

Seluruh awak kendaraan logistik yang akan melakukan penyeberangan wajib membawa surat keterangan rapid test yang dilakukan secara mandiri dikeluarkan oleh Laboratorium Rumah Sakit Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau Dinas Kesehatan atau pihak berwenang lainnya yang ditentukan oleh GTPP Covid-19 setempat sesuai dengan persyaratan yang ditentukan,
Itu disampaikan, Ketua Harian GTPP Covid-19 Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Selasa (16/6) di Denpasar.

“PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan rapid test secara mandiri di areal Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk bagi masyarakat pengguna jasa yang membutuhkan pelayanan surat keterangan rapid test yang dipergunakan sebagai salah satu syarat menyeberang ke Bali,” jelasnya.

Dirinya menambahkan,selain itu seluruh stakeholder terkait agar membantu memberikan sosialisasi dan bantuan dalam pelaksanaanya.

DENPASAR – Pantaubali.com – Menurut Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil VII Denpasar Nuril Islamiah, di Denpasar, Selasa,(16/6) di Renon, Denpasar mengatakan, pencapaian target usaha per 21 Maret 2020 telah melampaui dari target “outstanding loan (OSL)” atau penyaluran pembiayaan yang sebenarnya ditargetkan telah tercapai sepanjang 2020 saja.

“Dari target sebesar Rp5,419 trilun setahun hanya dalam waktu tiga bulan telah bisa kami selesaikan,” katanya.

Realisasi OSL dari awal Januari hingga 21 Maret 2020 yang mencapai sebesar Rp5,425 triliun, sudah di atas target setahun yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp5,419 triliun, atau sudah melebihi target hingga Rp6 miliar.

Jika dilihat juga dalam waktu 2 tahun terakhir mengalami tren peningkatan juga.Yakni pada 2018 tumbuh sebesar 10,29 persen, kemudian pada 2019 tumbuh sebesar 24 persen.

“Melihat hal tersebut tentu kami tetap menunjukkan empati kepada masyarakat melalui sejumlah program tentunya,” tutup Nuril.

DENPASAR – Pantaubali.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra yang juga selaku Ketua Harian Gugus Tugas (Gustu) Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah Bali mengharapkan mahasiswa yang mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjadi agen dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. Harapan itu diutarakannya saat berbicara pada kegiatan Training of Trainers (TOT) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN Tematik ‘Desa Adat Tangguh COVID-19’ Universitas Udayana yang dilaksanakan secara daring, Selasa (16/6/2020).

Dalam paparannya, Dewa Indra menyampaikan kronologi masuknya COVID-19 ke Daerah Bali, trend kasus dan upaya penanganan yang telah dilaksanakan Gugus Tugas. Menurut dia, pada bulan-bulan awal, kasus COVID-19 di Daerah Bali didominasi oleh imported case (infeksi yang bersumber dari lokasi di luar suatu wilayah, seperti luar kota atau luar negeri). Mengacu pada fakta di lapangan, kasus imported case COVID-19 di Daerah Bali didominasi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pada saat itu, ujar Dewa Indra, gugus tugas menerapkan SOP khusus yaitu lokalisir carrier. Pihaknya melakukan pemeriksaan yang sangat ketat terhadap PMI melalui rapid test dan uji SWAB. Mereka yang positif langsung ditangani gugus tugas provinsi, sementara yang negatif dikarantina oleh pemerintah kabupaten/kota. Pemprov Bali juga melibatkan peran aktif desa adat dengan membentuk satgas gotong royong. Upaya tersebut terbukti cukup efektif dan hingga akhir Mei kasus transmisi lokal berhasil dikendalikan.

Namun ia tak menutup mata bahwa memasuki bulan Juni, kasus COVID-19 di Pulau Dewata mengalami dinamika dengan adanya penambahan transmisi lokal. Bahkan, data per 5 Juni 2020 menunjukkan bahwa jumlah kasus transmisi lokal telah melampaui imported case. Oleh sebab itu, Gustu COVID-19 Provinsi Bali melakukan perubahan strategi yaitu dengan menggencarkan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. “Naiknya angka transmisi lokal ini adalah bukti bahwa ada sebagian masyarakat yang belum disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, menjaga jarak dan menjaga stamina tubuh,” bebernya. Masih terkait dengan kasus transmisi lokal, birokrat kelahiran Buleleng ini menyebut pasar sebagai tempat berisiko dan menjadi klaster baru dalam penyebaran COVID-19.

Mencermati perkembangan tersebut, gugus tugas atas arahan Gubernur Bali mengefektifkan pemberian edukasi tentang protokol kesehatan dengan memperkuat peran desa adat. Penguatan peran desa adat dalam menangkal penyebaran COVID-19 itu terimplementasi dalam penyusunan pararem yang mengatur protokol kesehatan COVID-19. “Subtansi dari pararem itu telah diberikan oleh Majelis Desa Adat, penyusunan di tiap desa adat diharapkan tidak berbenturan dengan awig-awig,” ucapnya. Dengan panduan dari Mejelis Desa Adat, pararem tersebut diharapkan segera rampung dan langsung dapat diterapkan.

Sejalan dengan itu, upaya mempeketat pintu masuk Bali dan lokalisir PMI juga masih tetap dilaksanakan. Gugus tugas juga terus berupaya meningkatkan daya dukung fasilitas kesehatan terkait penanganan pasien COVID-19. Selain memperluas jejaring RS rujukan, penambahan labolatorium uji spesimen swab juga terus dilakukan. Dewa Indra beharap, dalam waktu dekat dua lab tambahan yaitu Labkes Provinsi Bali dan Lab RSBM akan segera dapat melakukan pemeriksaan spesimen SWAB dengan metode PCR. Dua labolatorium ini akan memperkuat fungsi tiga labolatorium uji swab yang telah beroperasi sebelumnya yaitu RS Sanglah, RS PTN UNUD dan Lab. Warmadewa.

Pada bagian lain, Dewa Indra menyambut positif program KKN yang dilaksanakan Universitas Udayana di tengah pandemi COVID-19. Dengan tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan, ia berharap para mahasiswa dapat menjadi agen dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. “Namun saya ingatkan, kalau melakukan edukasi, adik-adik mahasiswa harus bisa memberi contoh. Misalnya masker, tetap dikenakan saat berbicara dengan orang lain. Hand sanitizer juga harus ingat selalu dibawa,” ujarnya. Ia berkeyakinan, dengan jumlah yang cukup banyak, mahasiswa KKN akan jadi kekuatan besar dalam mempercepat penanganan COVID-19 di Daerah Bali.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unud Prof. Dr. Ir. I Gede Rai Maya Temaja, MP menyampaikan terima kasih kepada Sekda Dewa Indra karena memberikan rekomendasi sehingga KKN ini bisa diselenggarakan. Karena dilaksanakan dalam situasi yang tak biasa, ia berpesan agar KKN kali ini tetap berpedoman pada protokol kesehatan COVID-19, seperti aturan tidak boleh bergerombol. “Lakukan modifikasi, teknisnya bisa diatur oleh para dosen pembimbing lapangan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik UNUD I Nyoman Gde Antara menambahkan bahwa pihaknya memutuskan untuk tetap melaksanakan KKN di tengah pandemi COVID-19. Namun dalam pelaksanaannya, KKN ini tetap menyesuaikan dengan protokol yang diterapkan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. “Di tengah pandemi COVID-19, kami mengupayakan agar proses pendidikan tetap berjalan. Bimbingan dan ujian akhir tetap berjalan, wisuda pun kami laksanakan, meskipun seluruhnya dilakukan secara online,” bebernya. Langkah itu ditempuh agar masa studi mahasiswa tidak molor.

KKN UNUD ke-21 Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang ini melibatkan 3.857 mahasiswa. Dipandu 175 DPL, mereka akan disebar ke 85 desa di 5 Kabupaten/Kota se-Bali.

DENPASAR – Pantaubali.com – Untuk meminimalisir resiko penyebaran Covid-19 dari luar Bali, Pemprov Bali melalui gugus tugas telah berupaya menjaga secara ketat pintu masuk di Bali, terutama dari pelabuhan Gilimanuk. “Selama ini, tugas tersebut kita laksanakan dari Pemprov dan Kabupaten Jembrana saja, karena dinilai kurang kondusif, maka kami mengajak jajaran kabupaten/kota untuk ikut berpartisipasi menjaga pintu masuk Bali,” demikian disampaikan oleh Sekretaris Daerah Prov Bali, Dewa Made Indra, saat memimpin Rapat Evaluasi Screening Pintu Masuk Gilimanuk secara virtual melalui aplikasi zoom, Denpasar, Senin (15/5).

Ia menegaskan keinginannya untuk membuat screening secara berlapis, karena setelah dievaluasi penjagaan hanya di pintu masuk Gilimanuk saja oleh Pemprov yang bekerjasama dengan Pemkab Jembrana kurang efektif. “Saya ingin penjagaan ini bisa berlapis-lapis. Pendatang itu tidak hanya dicek di pintuk masuk, tapi juga di kabupaten Tabanan, Buleleng, Badung dan Denpasar juga,” jelasnya. Karena menurutnya jika penjagaan sudah berlapis seperti ini, bisa meminimalisir celah para pendatang itu lolos dari pengecekan.

Ia meyakini jika sinergi ini berjalan, maka celah para pendotong ini lolos bisa diperkecil hingga tinggal 20% saja. “Ini angka yang bicara, selama ini mungkin petugas kita cukup kewalahan juga mendata di pintu masuk. Sehingga sinergi dari Kabupaten/Kota sangat bermanfaat,” jeasnya.

Dewa Indra juga tegaskan, bahwa syarat mutlak para pendatang untuk memasuki Bali adalah hasil rapid test non reaktif. Sehingga dia berharap melalui pengecekan berlapis tidak ada lagi pendatang yang lolos tanpa membawa hasil rapid test.
Dewa Indra menambahkan, pengecekan berlapis tersebut bisa dilakukan oleh Kabupaten/Kota di terminal masing-masing wilayahnya. Menurutnya setidaknya jika ada beberapa yang lolos tanpa pengecekan, di terminal kedatangan di masing-masing kabupaten bisa didata kembali tentang persyaratan administrasi masuk ke Bali serta tujuan masing-masing pendatang. “Tidak hanya pendataan administrasi saja, saya ingin juga di tiap-tiap pos penjagaan bisa dilakukan rapid test, untuk meminimalisir resiko penyebaran virus,” imbuhnya.

Ia sekali lagi menegaskan jika usaha pemerintah saat ini belum menghasilkan hasil yang maksimal, karena fakta di lapangan dengan skema yang disusun pasti ada perbedaan. Akan tetapi, menurutnya karena usaha ini juga maka angka penyebaran Covid-19 di Bali bisa ditekan serendah mungkin. “Memang usaha kita selama ini tidak sempurna 100%, namun itu harus dijadikan lecutan untuk kerja yang lebih keras lagi, dan meyakini bahwa kerja keras kita juga sudah bisa menekan angka positif Covid-19 di Bali” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Prov Bali IGW Samsi Gunarta berkesempatan memaparkan skema pengecekan pendatang di pelabuhan Gilimanuk. Menurutnya hingga saat ini pemerinta telah melakukan pengecekan melalui rapid test para pendatang sebanyak 34.819 tes, dengan total 78 (0,22%) di antaranya reaktif sedangkan 34.741 (99,78%) dengan hasil non-reaktif. Ia mengakui setelah lebaran, jumlah kendaraan logistik yang masuk ke Bali mengalami kenaikan, sehingga diperlukan tambahan tenaga untuk mendata para pendatang tersebut.

Dari hasil evaluasi di lapangan selama ini, Ia mengatakan bahwa semua Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) telah memiliki surat keterangan kesehatan (rapid test/swab test) dan surat keterangan perjalanan dari asal/tujuan tempat perjalanan. “Bagi mereka yang belum melengkapi persyaratan diri, telah dianjurkan untuk balik dan melengkapi persyaratan yang dimaksud,” jelasnya. Untuk PPDN KTP Bali yang reaktif, menurutnya telah ditangani oleh gugus tugas penanganan Covid-19 Prov Bali, sementara bagi PPDN KTP non Bali telah dikembalikan ke kondisi asal.

Ia juga menambahkan, per 15 juni 2020, counter mandiri untuk pelaksanaan rapid tets di areal Pelabuhan Gilimanuk dan Ketapang sudah dibuka. “Jadi bagi masyarakat yang belum melakukan rapid test bisa mengikuti secara mandiri di pos-pos yang telah dibuka di dua pelabuhan tersebut,” imbuhnya. Kadis Samsi Gunarta menyatakan jika rapid test mandiri tersebut digelar oleh ASDP bekerjasama dengan Kimia Farma, sehingga masyarakata yang ingin memenuhi persyaratan rapid test tersebut bisa mengiuti dengan biaya Rp. 240.000.

Mengenai rapid test yang telah disediakan secara mandiri, Sekda Dewa Indra sangat mengapresiasi langkah tersebut, karena hal itu bisa meringankan kerja para petugas yang bertugas di lapangan. Akan tetapi, menurutnya biaya itu masih terlalu mahal, ke depan ia berharap agar bisa lebih murah lagi.

Ia juga menginstruksikan untuk terus mensosialisasikan aplikasi cekdiri.baliprov.go.id kepada masyarakat sehingga masyarakat yang masuk ke Bali bisa mengisi aplikasi tersebutbdan memudahkan para petugas di lapangan dalam mendata para pendatang.

DENPASAR – Pantaubali.com – Dengan ditetapkannya Raperda Provinsi Bali tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Bali Tahun 2020-2040, maka diharapkan Perangkat Daerah dan pelaku industri menjadikan produk hukum daerah tersebut sebagai pedoman di dalam pembangunan Industri di Pulau Bali.

Disisi lain, alasan Pemerintah Provinsi Bali menghadirkan Perda RPIP ini adalah sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian.

“Raperda ini merupakan komitmen kita bersama dalam menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif dengan mengimplementasikan visi pembangunan Daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru,” demikian kata Gubernur Bali, Wayan Koster saat dirinya didampingi Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra dalam menyampaikan Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali Tahun 2020-2040 pada Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020, Senin (15/6) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali.

Karena Perda RPIP ini memiliki fungsi yang strategis terhadap pembangunan Bali, maka Gubernur Bali, Wayan Koster sangat berharap Raperda ini dapat diambil keputusan dalam Rapat Paripurna hari ini.

“Saya juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, atas kerja keras dan kerjasamanya, sehingga pembahasan Raperda ini dapat diselesaikan dengan tuntas walaupun dalam keterbatasan kondisi saat ini karena adanya pandemi COVID-19,” tambah Gubernur Koster seraya menegaskan keseluruhan tatanan pembangunan Bali diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pembangunan yang memberi kepastian dan keberlanjutan, yang dirancang secara terpola menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi.

Untuk itu, Wayan Koster menginformasikan kepada Pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat bahwa setelah penetapan Raperda ini, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Proses Raperda ini akan ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

“Demikian Pendapat Akhir saya terhadap pembahasan Raperda Provinsi Bali tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali Tahun 2020-2040, Semoga Hyang Widhi Wasa senantiasa membimbing dan menuntun kita semua dalam melanjutkan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” tutup Wayan Koster seraya mengucapkan kata Merdeka dihadapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali.

DENPASAR – Pantaubali.com – Gubernur Bali, Wayan Koster terus menggenjot pembangunan Provinsi Bali dengan melirik potensi Pulau Dewata, khususnya di sektor Industri. Hal itu terlihat, saat Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali Tahun 2020-2040 pada Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020, Senin (15/6) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali.

“Perda ini adalah arahan untuk menyeimbangkan struktur perekonomian Bali, yang semula terlalu tinggi bergantung pada Pariwisata, agar menjadi lebih seimbang dengan menerapkan tiga unsur utama seperti pariwisata, pertanian, dan industri,” ujar Gubernur Bali, Wayan Koster saat dirinya didampingi Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra.

Lebih lanjut Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini menegaskan industri yang akan dibangun adalah sesuai dengan potensi dan sumber daya Bali, yaitu industri berbasis budaya branding Bali. Pembangunan industri berbasis Budaya Branding Bali ini didukung dengan hasil riset dan inovasi unggulan. Sebagai hilirisasi dari sektor pertanian, sehingga produk pertanian akan meningkatkan nilai tambah dan menguntungkan petani di pasar lokal, regional maupun internasional/ekspor.

Berbicara produk, Wayan Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini menjelaskan produk unggulan yang dihasilkan dapat berupa produk segar maupun produk olahan/produk dalam kemasan. “Dengan demikian maka tenaga kerja lokal akan terserap, perekonomian lokal bangkit/maju dengan nilai tambah yang cukup tinggi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para petani,” ujar Koster seraya mengatakan demikian juga halnya dengan industri unggulan berbasis Budaya Branding Bali yang berkaitan dengan Industri kerajinan rakyat serta produk unggulan IKM akan meningkatkan jumlah dan kualitas produksi yang memiliki daya saing secara internasional untuk ekspor.

Jadi perlu kami sampaikan kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat, bahwa pembangunan sektor Industri di Provinsi Bali berbasis Budaya Branding Bali yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana ini bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi.