DENPASAR – Pantaubali.com – Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali menyampaikan perkembangan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Bali per Rabu (22/7), Jumlah kumulatif pasien positif 2.934 (bertambah 78 terdiri dari 76 transmisi lokal dan 2 PPDN).

Adapun Jumlah pasien yang telah sembuh sampai hari ini sebanyak 2.178 (bertambah 68 orang terdiri dari 63 transmisi lokal, 4 PPDN dan 1 PPLN).

Tidak ada angka penambahan pasien meninggal untuk hari ini, sehingga jumlah kasus masih tetap 46 orang (terdiri dari 44 WNI dan 2 WNA).

Sedangkan untuk pasien positif dalam perawatan (kasus aktif) yang berada di 17 rumah sakit, dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima, Hotel Ibis, Hotel Grand Mega dan BPK Pering) sebanyak 710 (terdiri dari 706 WNI dan 4 WNA).

Jumlah angka positif di Bali sebagian besar masih didominasi oleh transmisi lokal secara komulatif sebanyak 2.550 terdiri dari 2.538 WNI dan 12 WNA). Meskipun data kesembuhan pasien Covid-19 mengalami peningkatan, kami tetap mengajak semua lapisan masyarakat untuk tetap menjaga diri dan kesehatannya, dengan menerapkan protokol kesehatan dimana saja dan kapan saja sehingga antara satu orang dan yang lainnya akan saling menjaga.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menerapkan Protokol Kesehatan sesuai Tatanan Kehidupan Era Baru menuju Masyarakat Bali yang Produktif dan Bebas Covid-19.
Untuk itu, marilah kita laksanakan Protokol Kesehatan dengan disiplin untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak fisik, dan menghindari keramaian.

DENPASAR – Pantaubali.com – Guna mengatasi kendala pemasaran yang dihadapi petani, nelayan, perajin dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di tengah pandemi Covid-19, Gubernur Bali meluncurkan Program Pasar Gorong Royong Krama Bali (PGRKB) yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 1536 Tahun 2020.

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan hal itu kepada awak media massa dalam acara jumpa pers di Balai Gajah Gedung Jayasabha Denpasar, Rabu (22/7/2020).

Kepada awak media, Gubernur Koster menyebut sejumlah pertimbangan dilaksanakannya program ini antara lain arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rakor Gubernur se-Indonesia, 15 Juli 2020 di Istana Kepresidenan Bogor.

Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menekankan agar seluruh gubernur mengutamakan penggunaan produk lokal untuk menggairahkan para petani, nelayan, perajin dan pelaku UMKM. Ia menambahkan, arahan presiden tersebut berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang telah memicu dampak ekonomi dan sosial hingga mengakibatkan menurunnya pemasaran produk pertanian, perikanan dan industri lokal.

Menyikapi kondisi yang demikian, kata Gubernur Koster, pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD dan pihak swasta harus hadir dan peduli secara bersama-sama dalam melindungi para petani, nelayan, perajin dan pelaku UMKM.

Selain pertimbangan tersebut, program ini juga sejalan dengan visi pembangunan daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali, ucapnya, menjelaskan.

Lebih jauh pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjungan Provinsi Bali itu menambahkan, program PGRKB bertujuan mempercepat pemulihan perekonomian rakyat dengan memfasilitasi pemasaran produk pertanian, perikanan dan industri lokal masyarakat Bali. Lebih dari itu, program ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian pegawai dan karyawan, serta kesadaran masyarakat dalam bergotong-royong membantu petani, nelayan, perajin dan pelaku UMKM.

Pada sisi lain, lanjut Gubernur Koster, program ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya kerumunan berbelanja di pasar rakyat atau toko swalayan yang beresiko memicu terjadinya penularan Covid-19. Ia mengklaim, program ini sama-sama menguntungkan baik penjual maupun pembeli. “Pembeli akan mendapat harga yang lebih wajar karena langsung dari tangan pertama. Sementara penjual memperoleh akses untuk memasarkan produk mereka,” ujarnya.

Pada point berikutnya, SE Gubenur Bali ini juga mengatur mekanisme penyelenggaraan PGRKB. Pasar gotong royong diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, BUMN/BUMD dan pihak swasta. Penyelenggaraan dapat dilakukan secara mandiri atau bersama-sama antarpemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD, atau pihak swasta dengan mempertimbangkan lokasi yang berdekatan dan jumlah pegawai/karyawan.

Pasar gotong royong dilaksanakan pada hari kerja, setiap hari Jumat, mulai pukul 07.00 Wita sampai selesai. Khusus pada hari Jumat setiap awal bulan, selain menawarkan produk pangan, PGRKB juga diperbolehkan menjual produk sandang Krama Bali. Untuk keseragaman, pria kelahiran Desa Sembiran ini menginstruksikan PGRKB dilaksanakan secara serentak oleh pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD dan/atau pihak swasta di Bali.

Tempat, sarana dan prasarana yang diperlukan difasilitasi oleh penyelenggara tanpa dipungut biaya, sehingga PGRKB dapat dilaksanakan dengan baik dan tertib. Sarana dan prasarana dapat berupa meja, kursi, tenda sederhana, atau dengan memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia, katanya.

Pada bagian lain, SE Gubernur Bali juga mengatur tentang siapa saja yang dimaksud sebagai penjual dan pembeli. Penjual adalah petani/nelayan atau kelompok tani/nelayan yang menghasilkan produk pangan serta perajin atau pelaku UMKM yang menghasilkan produk sandang. Penjual dapat menyiapkan sendiri sarana prasarana yang diperlukan untuk berjualan, mampu menyediakan produk pangan yang segar, sehat, berkualitas dari hasil usaha tani/nelayan sendiri dan tidak boleh menjual produk pangan dari luar.

Penjual diwajibkan menjual produk dengan harga yang wajar dan bersaing terhadap harga di pasar rakyat dan swalayan, kata Gubernur Koster dengan menambahkan, aturan lainnya, penjual tidak dipekenankan menggunakan plastik sekali pakai seperti tas kresek dan pipet. “Mereka wajib menyiapkan tas/kantong dan pipet ramah lingkungan. Kewajiban untuk menggunakan tas ramah lingkungan juga berlaku bagi pembeli,” katanya, menekankan.

Sementara yang masuk kelompok pembeli dalam SE ini adalah pegawai pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD, karyawan swasta dan masyarakat umum lainnya. Khusus untuk pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang berstatus PNS, diwajibkan berbelanja sekurang-kurangnya 10% dari gaji yang mereka terima setiap bulan, yang dibelanjakan dengan pengaturan secara proporsional setiap pelaksanaan PGRKB. Sedangkan bagi pegawai yang berstatus non PNS dapat berbelanja secara sukarela.

Untuk menyukseskan program ini, para kepala OPD diminta memerintahkan pegawai untuk berbelanja setiap hari Jumat di PGRKB. Pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, BUMN/BUMD dan sektor swasta diminta memberlakukan hal yang sama mengikuti kebijakan Pemprov Bali.

Guna mencegah penyebaran Covid-19, SE ini juga mengatur penerapan protokol tatanan kehidupan era baru yang wajib dipatuhi oleh pihak penyelenggara dan pembeli. Pihak penyelenggara wajib menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau hand sanitizer, menyiapkan petugas pengukur suhu tubuh, mengatur jarak tempat penjual, dan mengatur pembeli agar tidak berkerumun.

Di samping itu, petugas penyelenggara wajib menggunakan masker dan melarang penjual dan pembeli yang tidak mematuhi protokol kesehatan untuk masuk ke areal pasar. Penjual dan pembeli wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, tidak menunjukkan gejala Covid-19, menggunakan masker, pelindung wajah, dan sarung tangan, membawa hand sanitizer dan selalu menjaga jarak, tidak boleh berkerumun, dengan mengantre secara disiplin pada saat akan berbelanja.

Jika tidak patuh, kata Gubernur Koster, sanksi akan dijatuhkan bagi penjual atau pembeli. Penjual yang tidak mentaati kewajiban akan diberikan sanksi tidak boleh berjualan di arena PGRKB. Pegawai Pemprov Bali yang tidak mentaati SE ini juga akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, BUMN/BUMD dan swasta dapat memberikan sanksi yang sepenuhnya diserahkan sesuai kebijakan masing-masing.

SE ini berlaku evektif mulai Jumat, 7 Agustus 2020 dan berlaku hingga ada pemberitahuan lebih lanjut, ujar Gubernur Koster yang ketika itu didampingi Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Ir Ida Bagus Wisnuardhana MSi, Kadisperindag Ir I Wayan Jarta MM, Kepala BKD I Ketut Lihadnyana dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana SH.

DENPASAR – Pantaubali.com – Perkembangan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Bali per Selasa (21/7), Jumlah kumulatif pasien positif 2.856 bertambah 78 transmisi lokal).

Adapun Jumlah pasien telah sembuh sampai hari ini sebanyak 2.110 bertambah 50 transmisi lokal.Jumlah pasien meninggal hari ini bertambah 2 orang sehingga total kasus menjadi 46 jiwa terdiri dari 44 WNI dan 2 WNA.

Sedangkan untuk pasien positif dalam perawatan (kasus aktif) yang berada di 17 rumah sakit, dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima, Hotel Ibis, Hotel Grand Mega dan BPK Pering) sebanyak 700 terdiri dari 696 WNI dan 4 WNA.

Jumlah angka positif di Bali sebagian besar masih didominasi oleh transmisi lokal secara komulatif sebanyak 2474 terdiri dari 2462 WNI dan 12 WNA,itu disampaikan,Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali, Dewa Made Indra di Denpasar.

“Meskipun data kesembuhan pasien Covid-19 mengalami peningkatan, kami tetap mengajak semua lapisan masyarakat untuk tetap menjaga diri dan kesehatannya, dengan menerapkan protokol kesehatan dimana saja dan kapan saja sehingga antara satu orang dan yang lainnya akan saling menjaga,” jelasnya.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menerapkan Protokol Kesehatan sesuai Tatanan Kehidupan Era Baru menuju Masyarakat Bali yang Produktif dan Bebas Covid-19.

“Maka dari itu, marilah kita laksanakan Protokol Kesehatan dengan disiplin untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak fisik, dan menghindari keramaian,”ajaknya.

DENPASAR – Pantaubali.com – Mengenai kekhawatiran akan merebaknya kembali virus Covid-19 yang dibawa oleh wisatawan asing menurut, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) Provinsi Bali telah mengambil langkah preventif.

“Kami telah mengeluarkan SE Gubernur tentang protokol kedatangan pelaku perjalanan dari luar negeri. Dalam SE tersebut diatur berbagai hal yang harus dipenuhi seperti surat pernyataan dan hasil negative Covid-19,” jelasnya.

Sementara untuk mendukung kepercayaan asing terhadap Bali, dia melanjutkan jika Pemprov tengah meningkatkan fasilitas, baik di ruang publik maupun fasilitas kesehatan.

“Jumlah bed RS kita tambah, fasilitas penanganan Covid-19 kita tingkatkan. Ini bukannya kita berharap jumlah kasus naik, kita terus cegah hal tersebut. Ini lebih kepada menjaga trust para wisatawan kepada pengelolaan pariwisata di tengah pandemi di Bali,” tandasnya.

Sembari Dirinya menambahkan, melalui pertimbangan yang matang, Pemprov telah membuka kegiatan lokal di Bali pada tanggal 9 Juli yang lalu, tentu saja dengan memperhatikan protokol kesehatan.

“Kita sudah mulai membuka kegiatan mulai tanggal 5 Juli 2020, setalah melalui koordinasi dan rapat intensif dengan pemerintah Kabupaten/Kota. Tentu saja dengan melihat kondisi di lapangan,” katanya.

Untuk memperkuat penerapan protokol kesehatan dan protokol pencegahan Covid-19 di lapangan, Gubernur Bali Wayan Koster juga telah mengeluarkan Surat Edaran no 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru yang mengatur berbagai standar kebersihan di ruang publik serta mengatur 14 sektor yang harus dipatuhi.

“Sedangkan untuk sektor pariwisata sendiri bahkan sudah lebih di depan lagi. Selain mengikuti peraturan dan SOP yang ditetapkan pemerintah, sektor pariwisata juga berinisiatif untuk melakukan assessment mandiri, yang meliputi kesiapan industri pariwisata dalam menyambut para wisatawan,” imbuhnya.

Dalam assessment tersebut akan dinilai penerapan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19, serta penerapan standar CHS yang dikeluarkan oleh WHO.

“Jika sudah memenuhi maka akan dikeluarkan sertifikat kompetensi, sebagai modal industri pariwisata tersebut dalam menarik kepercayaan wisatawan,” tutupnya.

DENPASAR – Pantaubali.com –  Dijadikannya Bali sebagai salah satu pilot project penerapan SOP dan protokol kesehatan seperti Cleanliness, Health Safety (CHS) pada industri pariwisata disambut baik oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Bahkan Pemprov sangat yakin dan optimis akan kesiapan Bali menyambut para wisatawan baik domestik maupun manca Negara. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) saat menjadi narasumber pada program Metro TV secara langsung via sambungan Skype Indonesia Town Hall dengan tema ‘Cara Baru Berwisata’, Senin (20/7) malam.

Tokoh pariwisata tersebut juga melanjutkan, melalui pertimbangan yang matang, Pemprov telah membuka kegiatan lokal di Bali pada tanggal 9 Juli yang lalu, tentu saja dengan memperhatikan protokol kesehatan.

“Kita sudah mulai membuka kegiatan mulai tanggal 5 Juli 2020, setalah melalui koordinasi dan rapat intensif dengan pemerintah Kabupaten/Kota. Tentu saja dengan melihat kondisi di lapangan,” jelasnya.

Untuk memperkuat penerapan protokol kesehatan dan protokol pencegahan Covid-19 di lapangan, Gubernur Bali Wayan Koster juga telah mengeluarkan Surat Edaran no 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru yang mengatur berbagai standar kebersihan di ruang publik serta mengatur 14 sektor yang harus dipatuhi.

“Sedangkan untuk sektor pariwisata sendiri bahkan sudah lebih di depan lagi. Selain mengikuti peraturan dan SOP yang ditetapkan pemerintah, sektor pariwisata juga berinisiatif untuk melakukan assessment mandiri, yang meliputi kesiapan industri pariwisata dalam menyambut para wisatawan,” imbuhnya.

Dalam assessment tersebut akan dinilai penerapan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19, serta penerapan standar CHS yang dikeluarkan oleh WHO. “Jika sudah memenuhi maka akan dikeluarkan sertifikat kompetensi, sebagai modal industri pariwisata tersebut dalam menarik kepercayaan wisatawan,” jelasnya dalam acara yang menghadirkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, CEO Tiket.com George Hendrata, Ketua PHRI Indonesia Hariyadi B.S. Sukamdani, serta Ketua ASITA Indonesia Nunung Rusmiati.

Mengenai penanganan Covid-19, Wagub Cok Ace juga mengatakan Bali sudah sangat baik. Hal itu bisa dilihat dengan angka kasus yang cukup rendah di Indonesia serta fatality rate yang rendah juga sekitar 1,58%. Menurutnya, hal tersebut tidak lepas dari koordinasi yang baik antara pemerintah dengan Desa Adat. “Kami bekerja sama dengan Desa Adat untuk mengatur masyarakat, bahkan berbagai sanksi telah diberlakukan oleh Desa setempat.

Pada umumnya masyarakat Bali adalah masyarakat yang patuh, sehingga kami bisa menekan angka kasus,” imbuhnya. Sementara dari segi sanksi oleh pemerintah, tokoh Puri Ubud ini menyatakan ketegasan pemerintah bagi para pelanggar. Ia mencontohkan seperti penyelenggara yoga massal di tengah pandemi, pemerintah langsung mendeportasi WNA yang menyelenggarakan.

“Sebenarnya kegiatannya bagus untuk kesehatan, namun kita harus tetap menegakkan peraturan makanya kita tindak dengan tegas,” tambahnya.
Lebih jauh, mengenai kekhawatiran akan merebaknya kembali virus Covid-19 yang dibawa oleh wisatawan asing, Wagub Cok Ace menjelaskan telah mengambil langkah preventif. “Kami telah mengeluarkan SE Gubernur tentang protokol kedatangan pelaku perjalanan dari luar negeri.

Dalam SE tersebut diatur berbagai hal yang harus dipenuhi seperti surat pernyataan dan hasil negative Covid-19,” jelasnya. Sementara untuk mendukung kepercayaan asing terhadap Bali, dia melanjutkan jika Pemprov tengah meningkatkan fasilitas, baik di ruang publik maupun fasilitas kesehatan.

“Jumlah bed RS kita tambah, fasilitas penanganan Covid-19 kita tingkatkan. Ini bukannya kita berharap jumlah kasus naik, kita terus cegah hal tersebut. Ini lebih kepada menjaga trust para wisatawan kepada pengelolaan pariwisata di tengah pandemi di Bali,” tandasnya.

Sebelumnya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengatakan untuk kasus Covid-19 di Indonesia jangan dilihat secara global, tapi dilihat dari daerah ke daerah. Seperti halnya beberapa Provinsi atau Kabupaten yang cukup berhasil menangani virus ini, dan pusat merasa sudah layak membuka pariwisatanya. “Seperti Bali, Jogja atau pulau Bintan. Daerah-daerah ini dinilai cukup berhasil dalam menangani Covid-19, sehingga cukup layak dibuka,” jelasnya.

Apalagi saat ini Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 telah menpunyai data real tentang penyebaran virus ini, sehingga memudahkan para wisatawan untuk memutuskan akan berwisata ke mana. Untuk membuka kran pariwisata sendiri, Menko Luhut mengatakan Indonesia tengah menjajagi dengan Negara-negara sahabat. Tentu ia menegaskan di sini dibutuhkan perjanjian kedua belah pihak agar warga mereka juga merasa aman.

Semua hal tersebut menjadi dasar pemerintah membuka pariwisata untuk domestik Indonesia tanggal 31 Juli serta untuk mancanegara 11 September mendatang.

Lebih jauh ia mengajak masyarakat Indonesia untuk mengimplementasikan protokol kesehatan dan pencegahan dengan disiplin, karena itu adalah semua muara. “Mari kita patuhi pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan, ini adalah langkah preventif, dan langkah-langkah ini juga dinilai bisa membangun kepercayaan wisatawan,” jelasnya.

Di samping itu, ia juga mengajak semua pihak untuk bersatu memberikan sumbangsih dan mendukung pemerintah dalam penanganan pandemi ini, bukan malah saling menghujat di dunia maya.

Ia mengakui sektor pariwisata adalah sektor yang menghidupi sektor-sektor lainnya. UMKM, dan masyarakat berbagai kalangan pasti kecipratan dengan dibukanya pariwisata, serta akan menggerakkan perekonomian nasional juga. Untuk itu ia berharap pemerintah daerah betul-betul menyiapkan berbagai keperluan, fasilitas serta sarana prasarana dalam menarik wisatawan.

Menko Luhut juga membeberkan jika Presiden telah mendatangani gugus tugas penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Di samping itu pemerintah juga tengah berusaha mendorong bergeliatnya ekonomi terutama di sektor pariwisata dengan melakukan perjalanan dinas. “Jangan dikritik dulu langkah pemerintah, ini juga sebagai upaya menggeliatkan kembali hotel atau travel yang mati suri selama ini,” tandasnya.

Sementara pelaku pariwisata sangat menyambut positif rencana ini. Mereka mengaku pariwisata dalah sektor pertama yang terkena dampak, dan menjadi sektor terakhir dalam pemulihan. Mereka juga meyakinkan bahwa wisatawan asing sudah sangat menunggu untuk berwisata lagi ke Indonesia. Di samping itu dijelaskan juga bahwa banyak daerah yang sudah siap membuka pariwisatanya. Hal ini tentu sangat dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian.

DENPASAR – Pantaubali.com – Di tengah pandemi Covid-19 ini menjaga daya tahan tubuh dan imun tubuh sangat penting sebagai salah satu upaya menjaga kesehatan diri agar terhindar dari Covid 19.

Dengan berolahraga dan melakukan hal yang menggembirakan akan memberi dampak positif bagi peningkatan imun tubuh, itu disampaikan,Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati mengikuti acara ‘Gowes Bareng’ bersama Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bali dengan mengambil start di Pangkalan TNI Angkatan Laut Denpasar, Minggu (19/7) pagi.

“Meskipun kita melakukan kegiatan hobby yang menggembirakan seperti bersepeda , kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid 19 disamping tata tertib di jalan raya . Dengan demikian kita dapat bersepeda dengan aman dan selamat,” jelasnya.

Kegitan yang dilaksanakan tersebut menempuh rute dari pangkalan TNI AL menuju Jalan By Pass Ngurah Rai dan finish di Bali Collection Nusa Dua. Dalam Gowes Bareng diikuti juga oleh Komandan Pangkalan TNI AL Denpasar Bali,Kolonel Laut (P) Ketut Budiantara, Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan.