DENPASAR – Pantaubali.com – Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik penggunaan transaksi QRIS (QR Code Indonesia Indonesian Standard) pada rumah sakit pemerintah di Pulau Dewata. Sebab hal ini bagian dari bertransaksi secara digital yang selaras dengan Tatanan Kehidupan Era Baru sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.

Demikian terungkap saat Gubernur Koster menyampaikan sambutannya saat acara Penerapan Tatanan Kehidupan Bali Era Baru Melalui Transaksi QRIS Pada Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Bali yang berlangsung di Rumah Sakit Bali Mandara (RSBM), Sanur, Denpasar, Jumat (24/7).

“Saya berharap program QRIS ini cepat berjalan di Provinsi Bali menembus instansi-instansi yang memang membutuhkan transaksi cepat yang bukan saja cepat, namun menurut saya aman dan modern. Satu tata kehidupan yang baru kita jalankan sekarang sebagai satu gaya hidup disiplin kita di Bali,” ujarnya.
Dikatakan Gubernur Koster, pada saat ini bukan lagi menuju Bali Era Baru tetapi sesungguhnya sudah masuki Bali Era Baru. Karena pandemi Covid-19, semua pihak dituntut belajar akan berbagai hal baru termasuk beradaptasi pula terhadap kebiasaan baru dalam bertransaksi.

“Itu memang betul-betul kita diberikan pengetahuan di dalam menjalankan kehidupan dengan satu tatanan yang baru, satu gaya baru, satu model baru. Hari ini kita dapat pelajaran baru lagi, dimana bertransaksi secara digital, dana aman,” ungkapnya.

Untuk itu ia menyatakan sangat mendukung terhadap penerapan QRIS yang dilakukan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, sebagai lembaga keuangan perbankan milik pemerintah daerah yang berperan menjadi motor penggerak serta pembangunan perekonomian Bali.

“Saya sangat mendukung, karena Pemprov Bali ada sahamnya di sana. Makin maju BPD, makin bagus. Makin banyak dapat bagian untuk ke APBD Provinsi Bali. Saya mengamati BPD sekarang makin bagus, makin maju tata kelolanya. Dalam konteks ini, kita akan memulai aktivitas perekonomian di Bali. Bapak Presiden (Joko Widido) sudah memberikan arahan pada tanggal 15 Juli yang lalu agar pada triwulan ketiga ini, harus dilakukan operasi yang lebih progresif dalam menghidupkan perekonomian di seluruh Indonesia melalui pemerintah daerah. Baik provinsi maupun kabupaten/kota agar mulai ada dinamika kehidupan masyarakat di bidang ekonomi,” terangnya.

Ditambahkan Gubernur asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng ini, Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Juli lalu, dengan secara resmi membuka sejumlah objek wisata untuk masyarakat lokal Bali.

Selanjutnya tahap kedua akan dilaksanakan pada tanggal 31 Juli dengan aktivitas diperluas terhadap sektor pariwisata untuk wisatawan Nusantara. Kemudian apabila semua berjalan lancar, maka tahap ketiga akan dilaksanakan tanggal 11 September 2020 dengan dibukanya pariwisata Bali untuk turis mancanegara.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Ketut Suarjaya menyampaikan bahwa Rumah Sakit Bali Mandara saat ini menjalankan pembayaran secara tunai dan nontunai diintegrasikan dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS). Menurutnya, empat rumah sakit Pemprov Bali telah melaksanakan SIM RS dengan seluruh layanannya terintegrasi antara satu dengan lainnya. Mulai dari pendaftaran di poliklinik, radiologi, laboratorium, kamar operasi dan seterusnya. Sehingga pembayaran atau transaksi dapat dilihat secara real time.

“Tentu dengan QRIS akan semakin memudahkan pembayaran di rumah sakit. Dengan pembayaran nontunai ini akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi rumah sakit karena akan mengurangi less contact antara petugas dan pengguna. Tentu sistem pembayaran akan lebih mudah dan lebih aman karena dengan dengan protokol kesehatan saat ini tentu kita akan mengurangi kontak dengan pasien, dengan petuga,” terangnya.

Direktur Utama I Nyoman Sudharma dalam sambutannya menyampaikan sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 terdapat 14 sektor kegiatan dalam rangka penerapan Tatanan Kehidupan Era Baru. Seluruh rumah sakit di bawah Pemprov Bali telah terintegrasi dalam sistem pembayaran nontunai. Ia mengatakan dengan penggunaan QRIS sebagai transasksi digital akan lebih akuntabel dan pengelolaan keuangan pemerintahan menjadi semakin lebih baik.

“Paling tidak kami bisa memberikan support dalam mendukung pemerintah daerah untuk mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dan selama ini seluruh kabupaten/kota, saya lihat mendapatkan predikat itu,” ucapnya.

Pada kesempatan ini, ia menyampaikan bahwa BPD Bali merupakan bank kedua yang mendapatkan izin untuk penerapan QRIS per tanggal 18 Desember 2019 lalu. Sudharma berharap ke depan transaksi seperti ini bisa berjalan dengan baik mengingat BPD Bali saat ini juga melaksanakan program pemulihan ekonomi dengan memberikan program restrukturisasi kredit kepada nasabah-nasabah UMKM yang bertujuan untuk membangkitkan kembali ekonomi Bali.

Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho mengatakan bahwa penerapan QRIS di rumah sakit pemerintah di Bali merupakan yang pertama di Indonesia. Dikatakan Trisno, QRIS menjadi alat transaksi digital yang cepat, mudah, murah dan handal.

“Penerapan QRIS di Rumah Sakit milik pemerintah di Bali ini, saya rasa merupakan yang pertama di Indonesia. Transaksi dengan QRIS akan menguntungkan semua usaha, baik lembaga-lembaga, usaha milik daerah, maupun juga UMKM. Karena sistemnya transparan dan langsung masuk. QRIS BPD Bali itu uangnya langsung masuk, kalau bank lain masih harus menunggu beberapa hari baru masuk uangnya,” ungkapnya.

Untuk itu, Ia mendorong BPD Bali untuk terus meningkatkan jumlah merchant menggunakan QRIS dalam transaksinya agar perekonomian Bali bisa kembali menggeliat.

Tatanan Kehidupan Bali Era Baru Melalui Transaksi QRIS kali ini diterapkan pada 4 (empat) Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Bali. Yakni RS Bali Mandara, RS Mata Bali Mandara, RS Jiwa Provindi Bali dan RE Puri Raharja. Selain itu juga diserahkan secara simbolis Alat Pelindung Diri (APD) kepada keempat Rumah Sakit.

Hadir pada kesempatan ini, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Elyanus Pongsoda
Seperti diketahui, QRIS atau QR Code Indonesia Indonesian Standard adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia, di mana satu QR Code dapat dipindai oleh seluruh aplikasi yang menyediakan pembayaran dengan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS.

DENPASAR – Pantaubali.com – Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali menyampaikan perkembangan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Bali per Jumat (24/7), Jumlah kumulatif pasien positif 3.058 (bertambah 62 orang terdiri dari 61 transmisi lokal dan 1 PPDN).

Adapun Jumlah pasien yang telah sembuh sampai hari ini sebanyak 2.322 (bertambah 70 orang transmisi lokal).
*Persentase Pasien Sembuh mencapai 75,93%*

Penambahan kasus pasien positif Covid-19 yang meninggal dunia hari ini tidak ada, sehingga total kasus meninggal hingga hari ini tercatat 48 jiwa *atau 1,57%*

Sedangkan untuk pasien positif dalam perawatan (kasus aktif) yang berada di 17 rumah sakit, dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima, Hotel Ibis, Hotel Grand Mega dan BPK Pering) sebanyak 688 orang (terdiri dari 684 WNI dan 4 WNA).

Jumlah angka positif di Bali sebagian besar masih didominasi oleh transmisi lokal secara komulatif sebanyak 2672 (terdiri dari 2660 WNI dan 12 WNA).

Meskipun data kesembuhan pasien Covid-19 mengalami peningkatan, kami tetap mengajak semua lapisan masyarakat untuk tetap menjaga diri dan kesehatannya, dengan menerapkan protokol kesehatan dimana saja dan kapan saja sehingga antara satu orang dan yang lainnya akan saling menjaga.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menerapkan Protokol Kesehatan sesuai Tatanan Kehidupan Era Baru menuju Masyarakat Bali yang Produktif dan Bebas Covid-19.
Untuk itu, marilah kita laksanakan Protokol Kesehatan dengan disiplin untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak fisik, dan menghindari keramaian.

DENPASAR – Pantaubali.com – Pemerintah Provinsi Bali rencana akan membuka sector pariwisata untuk wisatawan mancanegara pada bulan September 2020 nanti, terkait hal itu Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham Cucu Koswala, Jumat (24/7) menemui Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Putu Astawa, di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali untuk meminta beberapa penjelasan terkait hal-hal yang sudah disiapkan Pemerintah Provinsi Bali, Ketika rencana tersebut dilaksanakaan.

Menurut Cucu, jika nanti rencana tersebut dilakukan maka ada beberapa hal yang harus disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Untuk itu pihaknya sengaja turun langsung ke Bali untuk mendapatkan beberapa informasi dan masukkan yang nantinya akan dibawa di pembahasan di tingkat pusat.

Menurutnya, hal yang paling penting adalah bagaimana kondisi Bali bisa dijaga agar tetap aman. Jika nanti pariwisata Bali dibuka untuk wisatawan mancanegara tidak akan terjadi penambahan kasus baru, dan jangan sampai dengan kedatangan wisatawan asing, justru Bali menjadi episentrum baru penyebaran Covid-19.

“Karena kalau sampai terjadi peningkatan kasus akibat pariwisata, akan berakibat fatal terhadap kehidupan perekonomian Bali yang sangat tergantung dari parisiwata,” jelasnya.

Hal penting lainnya dikatakan Cucu adalah masalah visa dan penerbangan. Pemerintah Pusat mungkin akan mempertimbangkan kembali kebijakan bebas visa kunjungan dan akan memberlakukan VOA dengan persyaratan khusus. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan filter terhadap wisatawan yang akan berkunjung ke Bali.

“Demi kepentingan kita bersama dan kepentingan wisatawan juga. Tetapi masalah visa ini, masih akan dibicarakan, dan belum ada keputusan, tambahnya. Cucu menyarankan agar wisatawan yang datang ke Bali, harus sudah bebas Covid-19, jangan sampai ada wisatawan carrier masuk ke Bali, karena hal itu akan berakibat sangat buruk terhadap masyarakat local maupun wisatawan itu sendiri,” tambahnya.

Sementara Kadisparda Provinsi Bali, Putu Astawa mengatakan bahwa dalam rangka mempersiapkan pembukaan pariwisata untuk wisatawan mancanegara di bulan September nanti, hal-hal yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bali antara lain, mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Bali nomor 3335 tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru di 14 sektor kehidupan salah satunya di bidang pariwisata.

“Protokol inilah yang di harapkan mampu untuk menyelaraskan kehidupan pariwisata dengan pandemic Covid-19. Tindak lanjut dari Edaran ini, di bidang pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Bali bersama-sama dengan assosiasi pariwisata serta seluruh kabupaten Kota se-Bali melaksanakan verifikasi terhadap pelaksanaan protokol tersebut di seluruh usaha pariwisata,” terangnya.

Ia mengungkapkan, bagi pelaku pariwisata yang seuadh siap akan diberikan sertifikat, yang bisa dijadikan sebagai bukti bahwa tempat usahanya telah aman untuk dikunjungi karena telah menerapkan protoko kesehtatan dengan disiplin. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga akan mengeluarkan, syarat-syarat wisatawan yang akan berkunjung ke Bali. Salah satu syarat, bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali diwajibkan menunjukkan sertifikat bebas Covid-19 melaui uji PCR.

“Selain itu, wisatawan juga wajib melakukan pendaftaran melalui aplikasi cek diri, sehingga lebih cepat akan diketahui, data tentang wisatawan yang datang ke Bali, berapa lama dan tinggal di mana,” jelas Astawa menambahkan yang paling penting nantinya adalah pengawasan, terhadap pelaksanaan dilapangan.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali juga akan membentuk tim pembinaan dan pengawasan yang juga melibatkan unsur-unsur terkait, seperti kepolisian, Poll PP, PHDI, majelis Desa Adat dan lain-lain. Maksud dan tujuan utama dari semua program akan dilaksanakan itu adalah bagaimana masyarakat Bali yang tergantung dari sector pariwisata bisa bangkit lagi, akan tetapi bisa tetap aman dari wabah Covid-19, tandasnya.

DENPASAR- Pantaubali.com – Guna menghimpun masukan dan saran terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi sektor riil di Pulau Dewata, Gubernur Bali Wayan Koster menggelar dengar pendapat dengan para pemegang kebijakan asosiasi sektor-sektor riil di Ruang Rapat Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, Kamis (23/7).

Dari berbagai masukan dan saran yang berhasil dihimpun ini, Gubernur Koster nantinya berharap akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan mampu menggerakan sektor riil hingga mendorong perekonomian Bali kembali bangkit.

“Bali selama ini hanya bertumpu pada satu sektor utama yakni sektor pariwisata, sedangkan sisi lain kita memiliki peluang untuk menggali ekonomi Bali dari sektor – sektor riil lainnya. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya ingin mengetahui permasalahan – permasalahan apa saja yang terjadi. Sehingga kebijakan dan regulasi bisa diarahkan guna membangun satu ekosistem yang mendukung pergerakan ekonomi Bali yang lebih dinamis,” terang Gubernur asal Desa Sembiran Buleleng ini.

Ditegaskan Gubernur Koster, pihaknya sangat berhati-hati dalam mengeluarkan berbagai kebijakan. Karena pihaknya ingin segala kebijakan yang dikeluarkan akan berdampak guna terhadap masyarakat Bali secara luas termasuk dalam hal mendorong pertumbuhan perekonomian. Maka itu pihaknya tidak ingin menerbitkan regulasi yang menghambat kemajuan sektor riil sebagai penopang perekonomian Bali.

“Jika awalnya produksi atau hasilnya tinggi, jika dengan adanya satu regulasi hasilnya berkurang, berarti regulasi itu menghambat. Saya tidak mau seperti itu, mengeluarkan kebijakan yang menghambat. Jadi sebelumnya harus dikaji dulu secara mendalam, dan saya akan meminta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangi untuk mencermatinya. Di sanalah saya memerlukan peran masukan – masukannya,” tegasnya.

Didampingi oleh Wagub Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, lebih jauh dalam sambutannya Gubernur Koster menyampaikan harapannya agar semua stakeholder bekerja sesuai bidang yang digeluti, dan Pemprov Bali akan mendukung sesuai batasan kewenangan dimiliki serta sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku di Indonesia.

“Kita kerja, semua bekerja, bapak – bapak bekerja, kami juga bekerja, untuk kebangkitan ekonomi Bali. Apa kewajiban pemerintah, apa kewenangan saya, dan apa kewajiban bapak – bapak, semua bekerja sesuai tugas dan posisi, serta kewenangannya. Apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendukung kemajuan seluruh sektor riil di Bali, apa yang menghambat sektor yangdigeluti, apa yang bisa saya lakukan selaku gubernur, hal konkrit seperti itu yang kami ingin ketahui,” kata Gubernur Koster.

Dilanjutkan Gubernur Koster, “Nanti kami yang menilai lebih jauh mana yang boleh mana yamg tidak boleh, mana yang menjadi kapasitas saya selaku gubernur, mana batasan kewenangan saya itu yang akan saya jalankan. Kan ada hirarki pemerintahan, ada yang lebih di atas yakni pemerintah pusat dan ada yang di bawah kami yakni pemerintah daerah. Kalau kebutuhannya lintas sektoral maka kita perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah terkait”.

Sementara Wagub Cok Ace menambahkan bahwa penguatan sektor-sektor riil di Bali untuk mengalihkan penurunan ekonomi Bali yang disebabkan jatuhnya sektor pariwisata oleh dampak Covid 19.

Untuk itulah menurutnya dibutuhkan satu gerakan menyeluruh seperti yang direncanakan Gubernur Bali yang bisa menguatkan sektor-sektor pendukung lainnya, sehingga bisa menjadi sektor yang menjadi tumpuan ekonomi Bali.

“Bapak Gubernur dalam hal ini memikirkan satu tindakan menyeluruh, karena tidak bisa diselesaikan secara kasus per kasus. Saya setuju harus diperkuat seluruh pilar-pilarnya, seperti yang disampaikan tadi tiga pilar terpenting yakni atraksi, accessibility, dan aminity. Saya yakin Pak Gubernur sangat komit dan konsen akan hal ini. Mari bantu pemerintah, jika ada yang melewati batasan-batasan segera beritahu ke pemerintah. Itulah salah satu bagian peran kewajiban asosiasi yang Bapak-bapak pimpin, ” ucap Wagub Cok Ace.

Berbagai stakeholder yang diundang dalam acara tersebut diantaranya Ikatan Kamar Dagang Indonesia, Asosiasi Perak Bali, Asosiasi Logistik dan Forwarding Bali dan asosiasi lain yang jumlahnya berkisar 20 asosiasi.

DENPASAR – Pantaubali.com – Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali menyampaikan perkembangan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Bali per Kamis (23/7), Jumlah kumulatif pasien positif 2.996 (bertambah 62 orang terdiri dari 61 transmisi lokal dan 1 PPDN).

Adapun Jumlah pasien yang telah sembuh sampai hari ini sebanyak 2.252 (bertambah 74 orang terdiri dari 71 transmisi lokal dan 3 PPDN).

Kembali terjadi penambahan kasus meninggal sebanyak 2 orang sehingga sampai hari ini total pasien Covid-19 yang meninggal sebanyak 48 orang.

Sedangkan untuk pasien positif dalam perawatan (kasus aktif) yang berada di 17 rumah sakit, dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima, Hotel Ibis, Hotel Grand Mega dan BPK Pering) sebanyak 696 (terdiri dari 692 WNI dan 4 WNA).

Jumlah angka positif di Bali sebagian besar masih didominasi oleh transmisi lokal secara komulatif sebanyak 2.611 (terdiri dari 2599 WNI dan 12 WNA). Meskipun data kesembuhan pasien Covid-19 mengalami peningkatan, kami tetap mengajak semua lapisan masyarakat untuk tetap menjaga diri dan kesehatannya, dengan menerapkan protokol kesehatan dimana saja dan kapan saja sehingga antara satu orang dan yang lainnya akan saling menjaga.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menerapkan Protokol Kesehatan sesuai Tatanan Kehidupan Era Baru menuju Masyarakat Bali yang Produktif dan Bebas Covid-19.
Untuk itu, marilah kita laksanakan Protokol Kesehatan dengan disiplin untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak fisik, dan menghindari keramaian.

DENPASAR – Pantaubali.com – Gubernur Bali Wayan Koster yang diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali I Wayan Mardiana menghadiri Peluncuran Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang digelar secara daring dari Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7).

Dalam arahannya Presiden RI Joko Widodo mengatakan pandemi Covid-19 menyebabkan perlambatan di seluruh dunia. Beberapa negara bahkan mengalami pertumbuhan ekonomi minus hingga 17 persen. “Saya juga sudah perintahkan cepat berikan yang namanya relaksasi, berikan yang namanya restrukturisasi kepada UKM, kepada koperasi secepat-cepatnya agar tidak kena imbas dari pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat,” ujarnya. Ia berharap stimulus yang diberikan pemerintah akan kembali meningkatkan perekonomian di kuartal ketiga tahun 2020 ini.

Presiden mengajak masyarakat untuk bergerak menumbuhkan ekonomi agar tidak semakin turun. Beberapa indikator menunjukkan konsumsi masyarakat sudah mulai terungkit begitu juga dengan aktivitas ekspor. Presiden berharap peningkatan ini diikuti gerakan Koperasi dengan memberikan pinjaman kepada anggota dan pelaku usaha utamanya UMKM. “Bantuan modal kerja akan memperbaiki likuiditas dari koperasi. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Koperasi nilainya dari 2 miliar sampai 50 miliar,” kata Presiden. Bunga dari LPDP kepada Koperasi juga sangat kompetitif yakni tiga persen menurun.

Presiden mengharapkan proses pencairan dana ini berlangsung sederhana dan cepat. “Salurkan cepat, sederhanakan prosesnya,” pintanya.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali I Wayan Mardiana yang mengikuti acara dari Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar mengatakan pemerintah pusat hari ini memberikan bantuan penyaluran dana bergulir yang secara langsung disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. “Bagaimana pemulihan ekonomi ini bisa segera dilaksanakan dengan memberikan bantuan stimulus berupa modal kerja baik kepada koperasi maupun UMKM,” ujarnya. Ia menambahkan Presiden menekankan agar dana yang sudah ada segera disalurkan jangan sampai koperasi atau UMKM di Bali mengalami kematian mati suri karena dana modal ini sangat diperlukan koperasi dan UMKM.

Mardiana mengatakan dari tiga koperasi di Bali yang mendapatkan bantuan LPDP, satu diantaranya hadir langsung di Jakarta untuk menerima bantuan ini. Ia belum mengetahui secara detail berapa miliar anggaran yang diberikan, namun dana ini akan sangat membantu pemulihan ekonomi di Bali khususnya pada sektor Koperasi dan UMKM. “Dengan dana ini diharapkan ekonomi kerakyatannya bisa bergerak jadi bisa mengungkit lagi akibat keterpurukan daripada pandemi Covid 19 ini,” ujarnya.

DENPASAR – Pantaubali.com – Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menyampaikan apresiasi atas kepedulian yang ditunjukkan oleh sektor perbankan kepada para seniman di tengah pandemi Covid-19. Apresiasi itu diutarakan pada acara penyerahan secara simbolis bantuan berupa paket sembako dari PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan Bank Mandiri Regional Bali Nusra kepada kalangan seniman yang diwakili oleh Maestro Patung Garuda I Made Ada, Kamis (23/7/2020).

Pada acara yang berlangsung di ruang tamu Wagub itu, Dirut BPD Bali I Nyoman Sudharma menyerahkan secara simbolis bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa 250 paket sembako, sementara Kepala Wilayah Bank Mandiri Regional Bali Nusra Herinaldi menyalurkan 100 paket sembako. Penyerahan bantuan paket sembako secara simbolis juga disaksikan oleh Kepala BI Perwakilan Bali Trisno Nugroho.

Wagub Cok Ace dalam arahan singkatnya menyampaikan bahwa sesungguhnya Pemprov Bali telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pemetaan dan memenuhi kebutuhan kelompok terdampak Covid-19. Namun mengingat keterbatasan anggaran dan sumber daya, Panglingsir Puri Ubud ini menyebut masih ada kelompok yang tercecer hingga belum tersentuh bantuan, termasuk diantaranya para seniman dan perajin. Oleh sebab itu, ia berkoordinasi dengan BI Perwakilan Bali agar mendorong sektor perbankan agar menyisihkan dana CSR untuk membantu para seniman dan perajin yang menghadapi situasi prihatin. Ke depannya, Guru Besar ISI Denpasar ini beharap lebih banyak lagi sektor perbankan yang menunjukkan kepedulian di tengah pandemi Covid-19.

Sementara itu, seniman ukir I Made Ada menyampaikan terima kasih kepada jajaran BPD Bali dan Bank Mandiri yang telah menunjukkan kepedulian kepada para seniman. Made Ada menuturkan, seniman seperti dirinya sangat merasakan dampak Covid-19. Sebagai seorang seniman, ia mengaku ingin tetap berkarya di tengah pandemi. Namun karena tekendala pemasaran, hasil karyanya hanya ditumpuk di rumah. “Karena barang tak laku, otomatis tak ada pemasukan untuk membeli bahan baku. Itulah situasi yang dihadapi para seniman seperti kami,” ujar pria asal Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar ini.

Seniman yang hasil karyanya telah memperoleh pengakuan dunia ini berharap pemerintah atau lembaga lain memberi perhatian dengan membeli produk yang dihasilkan para seniman.

“Tolong beli hasil karya kami, sehingga kami bisa tetap berkarya,” ujar pria yang punya nama lengkap I Made Ada Astawa ini. Ia berharap, bantuan dari perbankan atau sektor lain bisa diberikan secara bekesinambungan di masa pandemi.

DENPASAR – Pantaubali.com – Gubernur Bali Wayan Koster menjadi narasumber Webinar Reaktivasi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Memasuki Adaptasi Kebiasaan Baru yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi secara daring, Rabu (22/7). Pada kesempatan ini Gubernur Koster menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov)Bali telah melakukan beberapa langkah persiapan dalam rangka pembukaan kembali sektor pariwisata di Indonesia.

Yang pertama adalah mengendalikan penanganan Covid-19 dengan baik sehingga wisatawan merasa nyaman. Hal ini terlihat dari pertumbuhan kasus yang rendah, tingkat kesembuhan yang tinggi serta angka kematian yang minim. “Ini sedang kami kerjakan secara progresif dengan tim di provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Gubernur Koster yang mengikuti webinar dari Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar

Selanjutnya, Gubernur menambahkan Bali sudah membuat tiga tahapan untuk kembali menggairahkan perekonomian. Tahapan pertama sudah dimulai dengan membuka aktivitas masyarakat lokal sejak tanggal 9 Juli 2020 lalu. “Tahap kedua akan dilakukan pada tanggal 31 Juli yang akan datang di dimulai dengan pembukaan dimulainya sektor pariwisata khusus untuk wisatawan nusantara,” ujarnya. Ia menambahkan tahap ketiga akan dilaksanakan pada tanggal 11 September untuk wisatawan mancanegara.

Mantan anggota DPR RI tiga periode ini mengatakan pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali mengenai Penerapan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru dalam rangka pelaksanaan aktivitas ini agar betul-betul sehat, nyaman dan aman bagi masyarakat lokal maupun juga masyarakat yang akan berkunjung ke Pulau Dewata.

“Saat ini tengah gencar dilakukan sosialisasi sampai ke tingkat bawah bagi pelaku usaha pariwisata. Dan juga sudah dilakukan suatu proses sertifikasi bagi pelaku usaha di bidang pariwisata yang akan membuka aktivitas usahanya, baik itu destinasi wisata, restoran, hotel dan juga daerah tujuan-tujuan wisata lainnya,” jelasnya.

Sertifikat ini diberikan bagi destinasi wisata yang telah siap dan sanggup menjalankan protokol tatanan kehidupan era baru. Ia mengatakan terus memantau kesiapan pelaku pariwisata agar betul-betul tertib dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan.

Sebelumnya Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat membuka webinar mengatakan pandemi Covid 19 sangat berdampak luas terhadap penurunan pariwisata dan perolehan devisa.

Menurutnya BPS pada bulan Mei mencatat pariwisata mengalami penurunan hampir 100 persen. Sebanyak 180 ribu tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merasakan dampak, 2 ribu hotel mengalami pemberhentian operasional yang menyebabkan penurunan permintaan terhadap bahan baku produksi “Oleh karena itu mari kita sama-sama untuk memulai ini dwngan mencoba melakukan pada turis domestik. Kita naikkan secara bertahap angka itu sampai ke 70 persen,” ujarnya.

Ia mengaku senang bahwa sudah mulai ada daerah seperti Bali yang mulai membuka secara bertahap pariwisatanya. “Tadi Pak Gubernur Koster mengingatkan saya nanti akan mulai membuka Nusa Dua dan Bali untuk turis domestik. Saya juga berupaya untuk hadir di kesempatan itu,” katanya.

Ia berpesan pemerintah daerah agar menjamin keselamatan pekerja wisata dan masyarakat sekitar serta mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio yang menjadi keynote speaker mengatakan syarat utama untuk kembali menghidupkan sektor pariwisata adalah dengan menjalankan protokol kesehatan. Ia mengatakan sudah melihat persiapan protokol kesehatan yang dilaksanakan pemerintah daerah yang dilaksanakan dengan sangat baik. “Salah satunya adalah di Provinsi Bali yang saya dan Pak Gubernur sendiri saksikan persiapannya. Dan saya cukup yakin dalam pelaksanaannya mudah-mudahan selalu disiplin ke depan,” ujarnya.

Menparekraf meminta untuk tidak meremehkan wisata domestik. Menurutnya tahun 2018 sebanyak 8 juta wisatawan Indonesia menghabiskan 9 miliar dolar AS di luar negeri. “Bagaimana kita mengupayakan bahwa potensi ini agar bisa berwisata di Indonesia,” ujar mantan pimpinan salah satu stasiun TV swasta ini.

Selain Gubernur Bali, Webinar ini menghadirkan narasumber Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Plh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Hari Nur Cahya Murni. Webinar yang sangat menarik ini juga diikuti sekitar 15 kepala daerah dan lebih dari tiga puluh Sekda/Kepala OPD se-Indonesia.