TABANAN – Pantaubali.com – Jmlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Tabanan cendrung meningkat saat ini.Melihat hal tersebut, terpaksa proses belajar mengajar secara tatap muka di sekolah terpaksa ditunda. Terkait hal tersebut, Komisi IV DPRD Tabanan menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan serta Dinas Kesehatan terkait kesiapan dibukanya sekolah secara tatap muka di Ruang Rapat Kantor DPRD Tabanan, Kamis (27/8).
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana mempertanyakan, bagiamana kesiapan terkait dibukanya kembali sekolah mengingat saat ini kasus terkonfirmasi positif justru meningkat di Tabanan.Karena kasus masih meningkat serta di Tabanan masuk zona kuning menuju oranye, sekolah di Tabanan masih belum bisa dibuka secara tatap muka kembali.
“Untuk sekolah masih belum bisa kita buka, karena melihat kasus Covid-19 di Tabanan semakin meningkat. Apalagi hingga saat ini,sudah ada sebanyak 254 orang di Tabanan terkonfirmasi positif. Dengan rincian, dirawat sebanyak 62 orang, dan 3 orang dinyatakan meninggal. Nah inilah yang menyebabkan sekolah untuk sementara kita belum buka untuk menghindari terjadinya kluster baru,” ujarnya.
Dirinya mengatakan, kerap menerima keluhan dan masukan dari orang tua murid terkait fenomena terjadi ditengah masyarakat mengenai sekolah secara daring di masa pandemi ini. Misal,setiap siswa minimal menghabiskan uang pulsa Rp 50 Ribu sebulan, namun itu berlaku hanya untuk orang tua yang memiliki anak satu orang. Dan jika memiliki anak empat orang dan masih duduk di bangku sekolah, praktis dalam sebulan akan mengalokasikan dana Rp 200 Ribu untuk pulsa saja. Sedangkan masyarakat saat ini sedang kesulitan dalam pemenuhan hidup karena banyak yang dirumahkan atau di-PHK.
“Sebelumnya kami sudah usulkan, karena ini sesuai instruksi dari Kementerian Pendidikan kepada Dinas Pendidikan daerah terkait subsidi pulsa untuk siswa. Sehingga diharapkan nantinya bisa meringankan beban orang tua juga,” katanya.
Meskipun secara daring, Dinas Pendidikan masih bisa memaksimal belajar kelompok untuk kelas rendah untuk tetap membentuk karakternya. Namun, saat pembelajaran kelompok tersebut, kendala masih dihadapi adalah masih ada orang tua tak mau rumahnya dijadikan tempat belajar.
Sembari menambahkan,sebelumnya menyarankan agar memanfaatkan fasilitas umum seperti Balai Banjar dan Balai Subak yang sebagian besar sudah disediakan wifi untuk mengantisipasi hal serupa terjadi.
Dalam kesempatan yang sama,Kepala Dinas Pendidikan, I Nyoman Putra menjelaskan, untuk pemberian subsidi pulsa terhadap peserta didik sudah sempat dilakukan di triwulan II dan rencana akan diberikan kembali pada bulan Oktober atau triwulan IV. Selain merancang subsidi tersebut, pihak kementrian pendidikan sudah bekerjasama dengan provider untuk menyediakan kuota khusus untuk proses belajar mengajar saja. Sehingga nantinya bisa memanfaatkan hal tersebut.
“Jika kita berikan pulsa sepertinya agak kurang maksimal karena subsidi pulsa yang kemudian menjadi kuota internet tersebut kemungkinan tak hanya digunakan untuk proses belajar melainkan hal lainnya mungkin seperti game. Nah sehingga, subsidi kuota yang memang khusus untuk proses belajar agar bisa dimaksimalkan,” paparnya.
Untuk proses pembelajaran kelompok kelas rendah masih dilakukan seperti sebelumnya. Namun, ia mempertanyakan jaminaan kemanan dan kesehatan jika mengikuti usulan menggunakan tempat umum seperti balai Banjar atau balai subak. Sebab, proses steril dan kebersihannya harus ada yang menyediakan dan butuh biaya. Sehingga, salah satu rumah orang tua siswa menjadi tempat yang paling aman dan nyaman karena memang sebagai rumah tinggal yang dijaga kebersihannya.
“Jadi siapa yang menjamin keamanan jika ruang umum digunakan. Karena menurut kami, jika menggunakan salah satu rumah orang tua siswa adalah pilihan yang paling aman. Rumah warga tersebut lebih memberikan kenyamanan, kebersihan, dan kesehatan karena memang sudah dijaga oleh warga yang tinggal di rumah tersebut,”tutupnya.
