DENPASAR – Pantaubali.com –  Christian Dior, rumah mode tersohor yang berpusat di Paris telah memilih endek sebagai salah satu bahan untuk koleksi busana spring/summer yang akan diproduksi tahun 2021 mendatang. Untuk memperoleh bahan busana bermotif endek, Dior harus memenuhi sejumlah syarat terkait upaya pelestarian dan perlindungan terhadap kain tenun tradisional kebanggaan masyarakat Bali ini.

Syarat itu dikemukakan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali Ny Putri Suastini Koster saat menerima Tim Ad Hoc Kerjasama Dior Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI di Ruang Pertemuan Jayasabha, Rabu (14/10/2020).

Kepada Tim Ad Hoc Kemenlu RI, Ny Putri Koster yang didampingi Kadis Perindustrian dan Perdagangan I Wayan Jarta dan Kadis Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah I Wayan Mardiana menyampaikan rasa bangga karena salah satu kain tenun tradisional Bali dilirik oleh rumah mode yang sudah mendunia. Bahkan, ia menyebut kabar yang diterimanya akhir September lalu itu seperti sebuah mimpi. “Di tengah pandemi, tiba-tiba kita dikejutkan kabar menggembirakan. Pastinya sangat bangga ya,” ucapnya. Namun rasa bangga itu menyisakan kekhawatiran kalau endek akan bernasib sama dengan tenun rangrang.

Ny Putri Koster bercerita, pada suatu masa tenun khas Nusa Penida itu sempat booming dan motifnya ditiru dan diproduksi secara massal. “Orang luar ikut memproduksi motif rangrang hingga pada titik tertentu kehilangan selera pasar. Saya tak ingin hal tersebut terjadi pada kain endek,” imbuhnya. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak menjadikan pengalaman tersebut sebagai sebuah pelajaran. Jangan dibutakan oleh rasa bangga lalu abai terhadap kewajiban untuk menjaga dan melestarikan.

Dalam konteks perlindungan dan pelestarian kain endek, ia pun menyebut sejumlah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh rumah mode Christian Dior dalam pemenuhan kebutuhan bahan endek untuk koleksi busananya tahun 2021 mendatang. Pertama, Dior wajib menggunakan kain endek yang benar-benar diproduksi oleh perajin Bali. Syarat lainnya, pihak Dior juga harus memahami bahwa endek bukanlah tenun yang bisa diproduksi secara massal dengan motif dan warna yang seragam. “Kain kita ini punya keterbatasan dalam produksi, selain itu dalam teknik pewarnaan sangat dipengaruhi oleh sinar. Jadi, celupan pertama dan berikutnya pasti akan ada perbedaan,” urainya.

Menurut wanita yang mahir membaca puisi ini, hal tersebut justru menjadi keunggulan dari kain endek karena sifatnya yang limited edition. Syarat lain yang ditawarkan dalam kejasama ini adalah keterlibatan eksportir putra daerah Bali. Ny Putri Koster menyebut, sejumlah syarat yang diutarakannya itu murni dalam bidang tugasnya selaku Ketua Dekranasda yaitu menjaga kelestarian tenun tradisional. Dalam kesempatan itu, pendamping orang nomor satu di Bali ini juga menyinggung upaya melindungi kain tenun tradisional Bali agar tak mudah diklaim oleh pihak luar. Ia mengharapkan arahan dari pemerintah pusat agar kerja sama ini dapat terlaksana dan memberi manfaat positif bagi kemajuan UMKM dan kesejahteraan masyarakat Bali. Di pihak lain, Putri Koster juga minta arahan terkait langkah perlindungan.

Kadisperindag Wayan Jarta menambahkan bahwa pihaknya secara intensif telah melakukan komunikasi dengan pihak Dior dan juga jajaran Kemenlu. Dari hasil koordinasi, diperoleh informasi bahwa pemilihan kain endek yang diperagakan pada pembukaan Paris Fashion Week di Jardin de Tuileries, Paris, Selasa (29/9) itu diperoleh dari hasil searching di internet. Pihaknya pun telah menghubungi produsen pemasok kain endek yang diperagakan pada ajang tersebut. “Kami sempat hubungi dan ketika kami sampaikan bahwa syaratnya harus perajin lokal Bali, mereka angkat tangan,” imbuhnya.

Disperindag Bali akan mengawal kerja sama ini untuk menjamin pasokan bahan benar-benar berasal dari Bali. Pihak Pemprov Bali juga berharap bisa bertemu langsung dengan tim dari rumah mode Christian Dior untuk membicarakan kerja sama ini.

Sementara itu, pimpinan rombongan Tim Ad Hoc Kemenlu RI Dyah Lestari Asmarani menyampaikan bahwa timnya mendapat penugasan khusus untuk menindaklanjuti rencana penggunaan bahan endek untuk koleksi busana Dior tahun 2021 mendatang. Perempuan yang menduduki jabatan Ketua Sekretariat Tim Pecepatan Pemulihan Ekonomi (TPPE) Kemenlu ini sependapat untuk mengedepankan upaya pelestarian kain endek. “Pada prinsipnya kami akan memastikan dan mengawal agar kerja sama ini berjalan dengan baik dan sama-sama menguntungkan,” katanya. Untuk itu, pihaknya sangat berharap masukan dari jajaran Pemprov Bali dan Dekranasda terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Dior.

Terkait upaya perlindungan terhadap kain endek, anggota Tim Ad Hoc Kemenlu Erik Mangajaya menyarankan Pemprov Bali menerapkan Sistem Ekspresi Budaya Tradisional. Menurutnya, sistem perlindungan ini akan mendorong dan memperkuat promosi serta pengembangan ekonomi kreatif termasuk UMKM di Bali. Untuk mencegah tindakan misappropriation terhadap kain endek, ia menyarankan Pemprov Bali menempuh dua langkah. Pertama, menetapkan peraturan daerah mengenai seni budaya tradisional kain endek Bali. Kedua, mendaftarkan kain endek Bali pada Database Kekayaan Intelektual Komunal Kemenkumham atau Sistem Pengelolaan Data Pokok Kebudayaan Kemendikbud. Di akhir pertemuan, Putri Koster menyerapkan bingkisan berupa endek motif patra kepada Tim Ad Hoc Kemenlu RI.

DENPASAR – Pantaubali.com – Perkembangan Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali per hari ini mencatat pertambahan kasus yang Terkonfirmasi sebanyak 109 orang melalui Transmisi Lokal,sedangkan yang  sembuh sebanyak 141 orang, dan jumlah Meninggal Dunia sebanyak 7 orang.

Sementara itu Jumlah kasus secara kumulatif Terkonfirmasi Positif 10.413 orang, Sembuh 9.116 orang (87,54%), dan Meninggal Dunia 339 orang (3,26%).Kasus Aktif per hari ini menjadi 958 orang (9,20%), yang tersebar dalam perawatan di 17 RS rujukan, dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima dan BPK Pering.

Sesuai Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020, Gubernur Bali mengeluarkan PERGUB No. 46 Tahun 2020, yang mengatur tentang Sanksi Administratif bagi pelanggar Protokol Kesehatan. Besaran denda yg diterapkan adalah Rp. 100.000,- bagi perorangan, dan Rp. 1.000.000,- bagi pelaku usaha dan tempat fasilitas umum lainnya. Upaya pengendalian dan pencegahan ini bukan hanya tugas Pemerintah, namun menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, karena dampaknya sangat terasa terutama di bidang perekonomian rakyat.

Untuk memutus rantai penularan Covid-19 maka keramaian dalam bentuk tajen disetiap Desa Adat harus dihentikan sementara serta semua bentuk kegiatan adat yang melibatkan banyak orang, seperti pasangkepan, patedunan, dan sejenisnya supaya dilaksanakan dengan jumlah peserta yang sangat terbatas dengan tetap menaati Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19.

Mari kita dukung upaya Pemerintah, dengan DISIPLIN melaksanakan Protokol Kesehatan, saling mengingatkan sesama, selalu menjaga diri dan lingkungan agar bisa segera terbebas dari pandemi ini.

DENPASAR – Pantaubali.com – Perkembangan Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali per hari ini mencatat pertambahan kasus, dari data yang ter update hari ini Terkonfirmasi,sebanyak 76 orang melalui Transmisi Lokal,Sedangkan Jumlah Pasien Sembuh sebanyak 141 orang, dan Meninggal Dunia sebanyak 8 orang.

Jika di lihat dari Jumlah kasus secara kumulatif, Terkonfirmasi Positif 10.304 orang,Sembuh 8.975 orang (87,10%), dan Meninggal Dunia 332 orang (3,22%).
Kasus Aktif per hari ini menjadi 997 orang (9,68%), yang tersebar dalam perawatan di 17 RS rujukan, dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima dan BPK Pering.

Sesuai Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020, Gubernur Bali mengeluarkan PERGUB No. 46 Tahun 2020, yang mengatur tentang Sanksi Administratif bagi pelanggar Protokol Kesehatan. Besaran denda yg diterapkan adalah Rp. 100.000,- bagi perorangan, dan Rp. 1.000.000,- bagi pelaku usaha dan tempat fasilitas umum lainnya.

Upaya pengendalian dan pencegahan ini bukan hanya tugas Pemerintah, namun menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, karena dampaknya sangat terasa terutama di bidang perekonomian rakyat.

Untuk memutus rantai penularan Covid-19 maka keramaian dalam bentuk tajen disetiap Desa Adat harus dihentikan sementara serta semua bentuk kegiatan adat yang melibatkan banyak orang, seperti pasangkepan, patedunan, dan sejenisnya supaya dilaksanakan dengan jumlah peserta yang sangat terbatas dengan tetap menaati Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19.

Mari kita dukung upaya Pemerintah, dengan DISIPLIN melaksanakan Protokol Kesehatan, saling mengingatkan sesama, selalu menjaga diri dan lingkungan agar bisa segera terbebas dari pandemi ini.

DENPASAR – Pantaubali.com – Modus penipuan yang mencatut nama Gubernur Bali Wayan Koster dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab dengan menyebarkan sebuah surat palsu yang berisikan permohonan dana pengamanan pelaksanaan Pilkada.

Surat palsu yang menggunakan kop berlambang Garuda itu ditujukan kepada Pimpinan Direksi Perusahan BUMN/BUMD/Kontraktor/Jasa Lainnya Perdagangan Umum/Perbankan se-Bali. Surat tersebut berisi permohonan dana pengamanan pelaksanaan Pilkada yang bisa ditransfer ke rekening BRI Nomor 501801020835538 atas nama Juwita. Agar lebih meyakinkan, si pembuat surat juga memalsukan stempel dan tanda tangan Gubernur Bali Wayan Koster.

Dalam surat yang beredar tersebut, pelaku membeberkan seolah anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Bali mengalami kekurang dana sehingga berharap Pimpinan BUMN/BUMD dan Perusahaan yang ada di Denpasar ikut membantu.

Terkait dengan beredarnya surat palsu ini, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali (Diskominfos), Gede Pramana menegaskan bahwa Gubernur Bali Wayan Koster tidak ada mengeluarkan surat penggalangan dana tersebut.

Gede Pramana dalam siaran persnya Selasa (13/10/2020) sangat menyayangkan ulah oknum yang mencoba melakukan penipuan dengan mencatut nama Gubernur. Ia berharap, pihak-pihak yang telah menerima surat tidak memenuhi permintaan untuk mengirimkan dana sumbangan ke rekening yang tertera dalam surat. Ia menghimbau agar masyarakat senantiasa waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Gubernur atau pejabat lainnya.

“Secara tata naskah dinas surat tersebut juga tidak sesuai,” ujar Pramana seraya menegaskan agar masyarakat melaporkan apabila menemukan ada pihak-pihak yang memalsukan nama Gubernur atau Pejabat lainnya.

DENPASAR – Pantaubali.com – Gubernur Bali Wayan Koster dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali Made Rentin, kembali menerima penghargaan dari Bandan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait kontribusi dalam bidang pengurangan resiko bencana di Provinsi Bali yang telah dijalankan selama ini.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung pada acara puncak peringatan bulan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) oleh Sekretaris Utama BNPB Ir. Harmensyah, Dipl. SE, M.M dan diterima oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Made Rentin, di Gedung BNPB, Jakarta pada Selasa (13/10).

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangka peringatan bulan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) yang rutin dilaksanakan setiap tahun di bulan Oktober. Pada tahun ini tema peringatan Bulan PRB adalah “Daerah Punya Aksi Pengurangan Resiko Bencana”. Dalam kesempatan itu, selain Provinsi Bali penghargaan yang sama juga diberikan kepada Gubernur Jawa Tengah serta Gubernur Bangka Belitung.

Disamping itu, Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2020 ini merupakan sarana untuk memperkuat pemahaman pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat terhadap aktivitas PRB sebagai bagian dari investasi untuk ketangguhan. Secara umum, peringatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran bersama, membangun dialog dan mengembangkan jejaring antar pelaku PRB serta dapat dijadikan ajang pembelajaran bersama bagi pelaku PRB seluruh Indonesia. Selain itu, PRB tersebut menjadi momentum untuk melakukan sosialisasi dan disemininasi hasil-hasil aksi nyata pelaku lembaga usaha dan masyarakat dalam PRB.

Untuk itu, dalam kesempatan yang juga dibagi ke dalam beberapa sesi pemaparan, Kalaksa BPBD Bali Made Rentin, berkesempatan menyampaikan materi terkait Pengelolaan Peringatan Dini Tsunami di Provinsi Bali.

Dalam pemaparannya, ia mengatakan bahwa Pulau Bali berhadapan dengan Zona Megathrust Segmen Sumba, yang memiliki potensi gempa dan tsunami dengan magnitudo tertarget M8,5. Dalam mengatasi hal tersebut, maka Pemprov Bali berkomitmen dalam Manajemen resiko, kesiapan mengantisipasi permasalahan dan tantangan dlm tatanan lokal, nasional dan global baik dalam hal bencana alam ataupun bencana lainnya.

Terkait kesiapsiagaan menghadapi ancaman tsunami tersebut, Pemprov Bali melakukan beberapa hal yaitu: Menjalin kerja sama dengan French Red Cross (Palang Merah Perancis) untuk mendirikan Crisis Centre; Menjalin kerja sama dengan German Indonesia Tsunami Early Warning System (GITEWS); Menjalin kerjasama dengan BMKG dengan Pemasangan Intensitimeter dan WRS New Generation; Memasang Sirine Peringatan Dini Tsunami di sembilan (9) titik; Pembuatan Peta Evakuasi Tsunami dan Tempat Evakuasi Sementara (TES); Membentuk Desa Tangguh Bencana dan Sekolah Aman bencana dengan mengedepankan kearifan lokal; Menjalin kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memasang Papan Petunjuk Evakuasi; Melakukan sosialisasi bahaya Tsunami; Menetapkan Hari Simulasi Bencana (tiap tgl 26/tiap bulan); serta Sertifikat Kesiapsaigaan Bencana Bagi Penyedia Industri Pariwisata.

DENPASAR – Pantaubali.com – Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati mendorong agar asosiasi asosiasi MICE yang ada di Bali untuk bersatu untuk kembali membangkitkan MICE di Bali.

Harapan tersebut disampaikan Wagub Cok Ace dalam arahannya dalam acara penandatanganan kesepakatan antara empat asosiasi MICE dan Event di Bali yaitu DPD ASPERAPI Bali, DPD IVENDO Bali, DPD INCCA Bali dan SIPCO Bali didukung oleh Bali Tourism Board dan BaliCEB bersatu di Kantor Bali Tourism Board ,Selasa (13/10)

Lebih jauh ,Wagub Cok Ace menyampaikan bahwasannya Bali memilki potensi MICE yang luar biasa dan keberadaan MICE terbukti mampu menggerakkan banyak sektor tidak hanya akomodasi tetapi hingga sektor UMKM. Adanya Pandemi Covid 19 , telah memberi imbas luar biasa terhadap industri MICE Bali dimana banyak even even besar tertunda karena adanya Pandemi. Namun kita tidak bisa hanya berdiam diri , kita harus berusaha untuk bangkit kembali dengan tetap menetapkan protokol kesehatan. Untuk itu sangat penting bagi asosiasi asosiasi MICE Bali bersatu untuk bangkit dan memenangkan persaingan. “Kedepankan kebersamaan bukan kompetisi , kita harus bersatu untuk bisa bangkit, ” imbuhnya .

Ditambahkan Wagub Cok Ace pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya dan program untuk dapat membangkitkan industri pariwisata dan menggerakkan kembali perekonomian masyarakat. Salah satunya melalui penyelenggaraan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) serta special event. Karena industri MICE dan event memegang peranan penting dalam meningkatkan pendapatan Bali. “Untuk itu mari kita bersatu , kita susun bersama program kerja agar MICE Bali kembali bisa bangkit ,” tuturnya.

Hal serupa juga disampaikan
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho dimana ditengah situasi pandemi ini, hal yang terpenting yang harus kita lakukan adalah bersatu, dengan bersatu kita akan bisa bertahan dan berkembang di situasi saat ini. “Potensi MICE Bali itu sangat besar, kita harus berkolaborasi bersama untuk kebangkitan MICE dan kemajuan Bali, ” imbuhnya.

Pandemi COVID 19 yang melanda telah mendorong empat asosiasi MICE dan Event di Bali yaitu DPD ASPERAPI Bali, DPD IVENDO Bali, DPD INCCA Bali dan SIPCO Bali sepakat membentuk sebuah wadah yaitu Bali MICE Forum yang dituangkan dalam sebuah deklarasi dan penandatanganan kesepakatan. Kesepakatan tersebut di tanda tangani oleh Wagub Bali, Kepala Perwakilan BI Bali , Ketua Bali Tourism Board IB Partha Adnyana serta perwakilan dari asosiasi.

DENPASAR – Pantaubali.com – Gubernur Bali Wayan Koster berharap anggaran yang dikelola di desa digunakan secara lebih terfokus. Hingga hasilnya dapat lebih dirasakan oleh warga desa. Misalnya sebagian diplot untuk pengelolaan sampa hingga Bali bisa menyelesaikan persoalan sampah di sumbernya.

Hal ini disampaikan Gubernur Koster saat pengukuhan pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (APBEDNAS) Provinsi Bali masa bakti 2020- 2025 di Wantilan Kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, Selasa (13/10)

Gubernur Koster mengatakan pentingnya mengurus desa secara utuh dan tuntas, karena sebagian besar masyarakat Indonesia berada di wilayah pedesaan.

“Kalau desa ini kita bangun dengan baik, di dalamnya ada rakyatnya yang sebagian besar ada di desa, berarti sebagian besar masalah bangsa ini selesai,” kata mantan anggota DPR RI tiga periode yang turut membidani lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ia menambahkan jika pembangunan di desa bisa dijalankan dengan baik, perekonomiannya berkembang maka masyarakat akan bekerja di desa.

“Hidup dia di desa, mau dia berkerumun di desa, membangun desanya, membangun perekonomiannya dan dia akan membuka lapangan kerja di desa,” ujarnya.

Menurutnya kalau itu bisa dilakukan selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, juga akan menyeimbangkan pembangunan antar wilayah secara horizontal maupun vertikal sehingga secara otomatis mengurangi arus perpindahan penduduk dari desa ke kota.

Gubernur Koster melanjutkan untuk melaksanakan pembangunan di desa dibutuhkan anggaran. Itu sebabnya ia memperjuangkan agar anggaran APBN bisa dialokasikan ke desa.

Bali mendapatkan anggaran Rp 657 miliar dari APBN untuk 636 Desa. Ini berarti rata-rata desa di Bali mendapatkan dana Rp 1 miliar lebih.

Menurutnya dana ini harus digunakan secara lebih terfokus untuk pembangunan yang dampaknya signifikan untuk masyarakat dan bukan dibagi secara merata ke hal-hal kecil yang tidak penting bagi masyarakat

Itu sebabnya ia meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan fungsinya untuk ikut mendukung mengawal kepala desa untuk menggunakan anggaran yang ada di desa secara akuntabel dan transparan. “Itulah namanya BPD. Menjadi fasilitator rakyat untuk mengelola anggaran di desa ini supaya kepala desa mendapat masukan secara kelembagaan melalui BPD supaya kepala desanya itu bisa menggunakan anggarannya dengan baik sesuai aspirasi dan harapan masyarakat,” kata Ketua DPD PDIP Provinsi Bali.

Acara pengukuhan ini dihadiri oleh Ketua Umum DPP APBEDNAS H. Deden Samsudin, SH, Ketua Komisi III DPRD Bali AA Adi Ardhana, Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali Putu Anom Agustina, Ketua Forum Perbekel (Kepala Desa) Provinsi Bali, I Gede Pawana dan Ketua DPD APBEDNAS Provinsi Bali Drs. I Wayan Madra Suartana M.Si