DENPASAR – Pantaubali.com – Pemerintah Provinsi Bali meraih anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 klasifikasi Informatif. Pembacaan dan penganugrahan Keterbukaan Informasi Publik kepada kualifikasi Badan Publik Informatif dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra secara virtual melalui aplikasi Zoom dari Ruang Video Conference, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Rabu (25/11).

Dalam wawancaranya dengan sejumlah awak media seusai mengikuti penganugrahan secara virtual, Sekda Dewa Indra menyampaikan apresiasi atas kerja keras yang telah dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali beserta seluruh OPD di lingkungan Pemprov Bali atas upaya raihan klasifikasi informatif Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2020. Pencapaian klasifikasi informatif KIP diraih Pemprov Bali secara bertahap.

Di tahun 2018 , Pemprov Bali mendapat predikat cukup informatif lalu di tahun 2019 meningkat dengan klasifikasi menuju informatif. “ Tahun 2020 ini kita bisa sampai di puncak klasifikasi yaitu informatif. Ini tidak terlepas dari kerja keras dan koordinasi yang baik antar OPD. Kedepannya kita harus tetap bekerja keras untuk mempertahankan predikat informatif dan sempurnakan lagi untuk mendapat nilai yang lebih baik, “ imbuhnya.

Sekda Dewa Indra yang didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Gede Pramana juga menyampaikan bahwasanya terdapat dua kriteria dalam KIP yaitu inovasi dan kolaborasi. Inovasi dimaksud meliputi inovasi pelayanan informasi, inovasi pelayanan informasi di tengah pandemic Covid 19 serta inovasi strategi inovasi public. Kriteria kedua adalah kolaborasi yaitu kolaborasi Pemprov Bali dengan badan publik lain dalam penyediaan, pelayanan serta penyebaran informasi publik. “Kedua kriteria besar ini bisa kita penuhi dan kita berhak menyandang predikat informatif.

Layanan informasi publik tidak boleh berhenti di masa pandemi, namun justru harus lebih inovatif. Kedepan kita tingkatkankan lagi kinerja kita , lebih inovatif lagi dalam memberikan layanan keterbukaan informasi kepada masyarakat, “ tuturnya.

Sementara itu Wakil President Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan terdapat beberapa hal penting terkait keterbukaan informasi publik dimana keterbukaan informasi publik merupakan upaya optimalisasi perlindungan hak masyarakat atas informasi publik sebagai bagian hak asasi manusia.

Keterbukaan informasi publik juga merupakan hal strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang baik bersih dan bebas korupsi, pelayanan publik yang transparan, efektif dan efisien. Keterbukaan informasi publik juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorng partisipasi masayarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Dengan adanya keterbukana inforamsi publik maka masyarakat diharapkan semakin aktif terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

Untuk itu, Wapres mengajak semua pihak untuk memaknai pentingnya pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik. “Pemerintah berkomitmen menjalankan keterbukaan dan transparansi publik dalam menjalankan pemerintahan, “ tuturmya.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik diberikan kepada Badan Publik yang memenuhi kualifikasi informatif. Penganugerahan ini diberikan oleh KI pusat setiap tahunnya kepada Badan Publik yang menerapkan dan menjalankan UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat.

Dari monev keterbukaan Badan Publik (BP) , bahwa dari 348 BP yang dimonitoring sepanjang tahun 2020, mayoritas 72,99 persen (254 BP) masih sangat rendah kepatuhan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, yaitu 17,53 persen (61 BP) hanya masuk katergori Cukup Informatif, 13,51 persen (47 BP) Kurang Informatif dan 41,95 persen (146 BP) tidak Informatif.

Berdasarkan rentangan penilaian monitoring dan evaluasi BP tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KI Pusat melibatkan delapan juri dari kalangan akademisi, peneliti, pegiat keterbukaan informasi dan media massa, untuk kategori BP Informatif hanya 17,43 persen (60 BP) dan Menuju Informatif 9,77 persen (34 BP) yang dapat dinilai telah melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Pemprov Bali masuk dalam klasifikasi informatif badan publik pemerintah provinsi dengan raihan nilai 92,20.

DENPASAR – Pantaubali.com – Setelah beberapa waktu lalu sempat menerima audensi jajaran Yayasan Pusat Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Indonesia (Puspadi) Bali diruang kerjanya, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra yang merasa tertarik akan misi sosial yang dilaksanakan yayasan tersebut serta tergerak untuk mendukungnya, Selasa (24/11) melaksanakan kunjungan kerja kelokasi yayasan tersebut ke Jl. Bakung, Kerthalangu, Kesiman, Denpasar.

Dalam kunjungan tersebut, Sekda Dewa Indra pun menyatakan dukungannya kepada LSM lokal yang berkomitmen untuk meningkatkan kehidupan orang-orang dengan disabilitas fisik di seluruh Bali dan Indonesia Timur, serta berusaha menuju masyarakat yang inklusif dimana penyandang disabilitas diperlakukan sama dan diberikan kesempatan yang sama seperti orang lain. Bentuk dukungan yang diberikan yakni dengan menjalin kerjasama lebih jauh bersama Pemprov Bali melalui Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Bali, guna menyalurkan alat bantu disabilitas yang diproduksi Yayasan Puspadi kepada masyarakat Bali yang membutuhkan berdasarkan data penyandang disabilitas yang dimiliki Dinsos Prov Bali.

“Pemerintah wajib hadir untuk mendukung organisasi – organisasi sosial kemanusiaan termasuk Yayasan Puspadi, yang program kerja dan kegiatannya jelas, serta memenuhi aspek legalitas. Tinggal menggodok peraturan dalam hal kerjasama yang akan dibangun,” ujar Sekda Dewa Indra.

Didampingi Kepala Dinsos Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra, Sekda Dewa Indra kembali menegaskan dukungan tersebut diharapkan dapat memperlancar kendala – kendala yang dihadapi Yayasan Puspadi terutama terkait sisi produksi, sehingga lebih banyak penyandang disabilitas yang bisa dibantu.

Sementara itu Founder sekaligus Direktur Yayasan Puspadi Bali I Nengah Latra, menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi yayasan yang tak hanya memproduksi alat bantu disabilitas organ tangan – kaki palsu, namun juga produksi dan merakit ulang kursi roda yang disesuaikan dengan kebutuhan para penyandang disabilitas, dan kesemuanya diproduksi dari nol.

“Dalam satu yayasan ini, kami menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti mediasi, komunikasi, alat bantu, pelatihan, hingga lapangan pekerjaan. Bahkan hampir sebagian besar tenaga kerja kami adalah penyandang disabilitas,” ujar Latra.

Lebih jauh Ia menjelaskan walaupun Puspadi belum memiliki cabang diberbagai daerah khususnya Indonesia timur seperti NTB, NTT dll, namun Puspadi tetap menggalang kerjasama dengan yayasan – yayasan yang ada didaerah tersebut untuk menyalurkan alat bantu disabilitas. Banyaknya permintaan bantuan menyebabkan menipisnya stok bahan produksi, terutama terpengaruh pandemi Covid 19 yang bahannya sebagian besar merupakan bahan impor. Untuk itulah Ia mengharapkan dukungan dari Pemprov Bali.

Sekda Dewa Indra pun berkesempatan menyaksikan secara langsung pembuatan tangan – kaki palsu dari tahap awal hingga akhir produksi, bahkan setelah jadi pun penerima tetap mendapat pendampingan dan pelatihan dalam menyesuaikan pemakaian alat bantu tersebut.

DENPASAR – Pantaubali.com – Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) menyatakan dukungan akan terselenggaranya Jambore Nasional Pemuda Indonesia secara virtual. Hal tersebut dijelaskannya saat menerima audiensi dari Ketua DPD Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI) I Gede Pande Eka Prayika, bertempat di Ruang Tamu Wakil Gubernur Bali, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (24/11).

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Cok Ace berpesan kepada para peserta untuk menginformasikan ke masyarakat luar terutama peserta dari daerah lain tentang bagaimana seriusnya Pemerintah Provinsi Bali menangani pandemi Covid-19 ini. “Baik dari segi regulasi hingga penambahan fasilitas kesehatan. Kami sangat serius menangani,” ujarnya seraya menjelaskan keseriusan tersebut berbuah dengan predikat angka kesembuhan Covid-19 di Bali menjadi tertinggi secara nasional.

Ia juga mengapresiasi tetap berlangsungnya acara jamboree tersebut, meskipun lewat virtual. Sehingga tak lupa tokoh Puri Ubud ini juga berpesan kepada peserta untuk tidak kehilangan semangat membawa nama Bali, meskipun di tengah keterbatasan. “Meskipun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, bias melakukan Jambore secara fisik dan emngunjungi sejumlah wilayah di Indoensia. Tahun ini meskipun dilaksanakan secara virtual, tapi semangat adik-adik membawa nama Bali jangan sampai berkurang,” tandasnya.

Sementara sebelumnya I Gede Pande Eka Prayika menjelaskan jika kegiantan Jambore yang sedianya akan dilaksanakan di Jawa Timur tahun ini harus dilaksanakan secara virtual dari provinsi masing-masing akibat pandemi Covid-19. Ia menyampaikan 14 kalangan muda yang terdiri dari 7 putra dan 7 putri dari 9 kabupaten/kota se-Bali akan mewakili nama Bali mengikuti kegiatan Jambore Pemuda Indonesia tersebut. “Kegiatan akan berlangsung secara virtual, dan seleksi pun kami lakukan secara virtual,” jelasnya.

Ia menambahkan JPI menggelorakan semangat anak-anak muda Indonesia untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan dalam rangka menuju pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.

Beberapa kegiatan yang akan dilakukan seperti mengangkat potensi daerah yang rencananya akan mengangkat kehidupan di desa Tenaganan. “Untuk perkenalan ekonomi kreatif kami akan mengangkat industry pis boling di Kamasan, Klungkung. Dan untuk bakti social rencananya akan dilaksanakan di pasar Selat, Karangasem berupa bagi-bagi masker, hand sanitizer dan instalasi beberapa westafel,” jelasnya. Untuk semua kegiatan tersebut rencananya akan dibuatkan video dan dikirim ke PPMI pusat.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Cok Ace juga berkesempatan menyematkan selempang peserta kepada dua wakil yaitu I Kadek Java Sumantra Yasa dan Ni Made Pande Suari.