PANTAUBALI.COM, TABANAN – Ketersediaan sejumlah obat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tabanan dilaporkan sempat mengalami kekosongan. Kondisi ini mencuat setelah beredar pesan dari seorang dokter senior yang mengeluhkan tidak tersedianya obat bagi pasien dan viral di kalangan internal rumah sakit.
Dalam pesan tersebut disebutkan bahwa selama 26 tahun bertugas di RSUD Tabanan, baru kali ini terjadi persoalan kekosongan obat seperti sekarang.
Direktur RSUD Tabanan dr. I Gede Sudiarta membenarkan adanya keterbatasan stok obat. Namun ia menegaskan, obat yang kosong bukan obat kategori darurat atau yang tercantum dalam Formularium Nasional (Fornas), melainkan obat yang masuk dalam kategori suplemen di formularium rumah sakit.
“Yang tidak tersedia ini obat yang sifatnya suplemen atau masuk dalam formularium rumah sakit. Untuk obat emergency atau yang termasuk fornas masih tersedia dan aman,” ujar dr. Sudiarta saat memberikan keterangan di RSUD Tabanan, Selasa (10/3/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut terjadi akibat tertundanya pencairan klaim BPJS Kesehatan. Keterlambatan ini berkaitan dengan proses peralihan sistem administrasi rumah sakit dari manual ke sistem digital.
Akibat proses tersebut, pengadaan obat sempat terhambat karena sistem keuangan tidak dapat memproses pembayaran sebelum klaim BPJS dicairkan.
“Saat stok mulai menipis sebenarnya pengadaan sudah kami lakukan. Namun sistem menolak karena kondisi keuangan belum memungkinkan untuk pembayaran, karena klaim BPJS belum cair,” jelasnya.
Pihak manajemen RSUD Tabanan kini tengah mempercepat proses penyesuaian data dari sistem manual ke digital agar klaim BPJS dapat segera diproses. Berdasarkan koordinasi dengan pihak terkait, klaim BPJS disebut sudah mulai dicairkan.
“Kami pastikan sesuai hasil koordinasi per 16 Januari 2026 klaim BPJS sudah mulai cair, sehingga proses pengadaan obat kembali bisa berjalan,” tegasnya.
Selain itu, RSUD Tabanan yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) murni juga telah mengajukan bantuan dana kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan guna menjaga stabilitas operasional rumah sakit.
“Kami mengajukan subsidi sekitar Rp60 miliar untuk membantu operasional rumah sakit. Astungkara, mudah-mudahan bisa terealisasi pada anggaran perubahan sehingga ketersediaan obat kembali stabil,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Direktur Manajemen Operasional RSUD Tabanan Ni Wayan Primayani menjelaskan keterlambatan klaim BPJS terjadi selama tiga bulan, yakni sejak Desember 2025 hingga Februari 2026.
“Setiap bulan nilai klaim yang belum cair rata-rata sekitar Rp7 miliar,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, keterlambatan tersebut terjadi karena proses penyesuaian administrasi dalam peralihan sistem layanan dari manual ke digital. Tercatat sekitar 9.000 berkas klaim harus dilengkapi kembali datanya dalam sistem digital.
Persoalan administrasi ini turut berdampak pada operasional rumah sakit, termasuk kesejahteraan 952 pegawai serta pengadaan Barang Medis Habis Pakai (BMHP). Bahkan jasa pelayanan (jaspel) pegawai sejak Januari hingga Februari 2026 belum dapat dibayarkan.
Hingga 31 Desember 2025 total utang RSUD Tabanan tercatat lebih dari Rp36 miliar. Rinciannya, utang obat mencapai lebih dari Rp19 miliar dan utang BMHP sekitar Rp16 miliar yang merupakan kewajiban dari tahun-tahun sebelumnya. (*)
