DENPASAR – Pantaubali.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra meninjau lokasi Tes Kompetensi Dasar (TKD) CPNS dengan sistem CAT (Computer Assisted Test) yang akan dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Bali, Jalan Hayam Wuruk 152 Denpasar. Peninjauan pada Sabtu (25/1/2020) yang bertepatan dengan Tumpek Wariga ini dimaksudkan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung kelancaran tes CPNS.
Sekda Dewa Indra yang ditemui di sela-sela kegiatan peninjauan mengatakan bahwa ia ingin seluruh proses tes berjalan dengan baik, nyaman, transparan dan akuntabel. Untuk itu, ia mengingatkan seluruh jajaran yang duduk di kepanitiaan memperhatikan seluruh sarana pendukung berfungsi dengan baik.
“Semuanya harus dicek dan dipastikan berfungsi dengan baik, mulai dari ruangan, komputer, jaringan, tempat duduk hingga pendingin ruangan. Saya ingin tak ada gangguan teknis yang mengganggu konsentrasi para peserta sehingga mereka dalam menunjukkan kemampuan maksimal,” ujarnya.
Tak hanya kenyamanan para peserta, pihak panitia juga menyiapkan ruang tunggu yang layak bagi orang tua atau kerabat peserta tes CPNS. Di ruang tunggu yang disediakan, mereka bisa melihat langsung hasil tes putra, putri atau kerabat mereka. “Kami juga menyiapkan petugas kesehatan, parkir dan kantin yang memadai,” imbuhnya. Dewa Indra berharap, dukungan sarana dan prasarana yang telah dipersiapkan sedemikian matang dapat meniadakan komplain dari peserta yang ikut tes.
Pada bagian lain, ia juga menyinggung komitmen Pemprov Bali dalam mewujudkan rekrutmen CPNS yang bersih dan transparan. Terkait dengan upaya mewujudkan transparansi, pihaknya menjamin pelaksanaan tes bebas dari joki karena panitia menerapkan sistem pengecekan identitas secara berlapis dan melibatkan unsur aparat keamanan dan penegak hukum.
“Semua akan dicek, mulai dari tanda pengenal dan wajah para peserta. Kami juga akan mengundang Komisi 1 DPRD Bali, Kejaksaan, Polda Bali, BPKP, Ombudsman dan Inspektorat untuk mengawal proses seleksi,” tandasnya.
Proses seleksi yang telah disiapkan melalui sistem sedemikian rupa diharapkan akan menghasilkan SDM berkualitas yang menggerakkan mesin birokrasi. “Kalau proses rekrutmennya sudah seperti ini, saya yakin ke depannya tak ada PNS yang gaptek,” ucapnya.
Menambahkan penjelasan Sekda Dewa Indra, Kepala BKD Ketut Lihadnyana menerangkan bahwa CAT penerimaan CPNS Pemprov Bali baru pertama kali dilaksanakan di BPSDM. “Sebelumnya sudah menggunakan CAT, tapi pelaksanaannya di Gedung BKN,” ungkapnya.
Lihadnyana menginformasikan, jumlah peserta yang mengikuti tes CPNS kali ini sebanyak 36.193 yang akan bersaing untuk mengisi kebutuhan PNS di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali. “Untuk Provinsi Bali, pelamarnya mencapai 13 ribu lebih, sedangkan formasi yang tersedia sebanyak 676.Kebanyakan tenaga teknis yang kita butuhkan untuk mendukung program prioritas bapak gubernur,” terangnya.
Dalam pelaksanaan tes kali ini, peserta akan dibagi dalam beberapa ruangan dengan satu sesi diikuti 400 peserta. Dalam sehari akan dilaksanakan lima sesi tes sehingga jumlahnya mencapai 2.000 peserta/hari. TKD CPNS akan dimulai pada Selasa (28/1/2020) yang akan diawali dengan pelamar untuk Pemprov.
“Karena pelamar berjumlah 13 ribu lebih, tes untuk Pemprov Bali akan memakan waktu 7 hari. Berikutnya dilanjutkan untuk peserta yang melamar untuk CPNS Kabupaten/Kota. Sehingga total waktu yang dibutuhkan mencapai 21 hari,” ucap Lihadnyana seraya berharap Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRDnya ikut mengawal proses seleksi ini.
Senada dengan Sekda Dewa Indra, Lihadnyana menjamin proses seleksi CPNS akan bebas dari kehadiran joki. “Kalau berani, akan langsung ditangkap oleh aparat. Kami sudah siapkan proses berlapis dan masing-masing peserta membawa identitas dengan barcode yang berbeda antara satu dengan yang lain,” tambahnya.Dalamm peninjauan tersebut hadir pula Kadis Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfos) Gede Pramana, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) I Gede Darmawa, Kasatpol PP Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai Darmadi serta perwakilan dari OPD terkait.
