PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan sikap tegasnya terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Pulau Dewata. Dalam pernyataannya pada Senin (12/5), Koster menyebutkan bahwa hingga saat ini tercatat sebanyak 298 Ormas telah terdaftar secara resmi di Provinsi Bali melalui Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
Ratusan Ormas tersebut, kata Koster, bergerak di berbagai sektor seperti sosial, kemanusiaan, kepemudaan, kebudayaan, lingkungan, hingga kebangsaan. Namun, ia menegaskan bahwa legalitas bukan jaminan mutlak jika dalam praktiknya Ormas tidak mematuhi aturan yang berlaku atau bahkan mengganggu stabilitas daerah.
“Sebagai Gubernur, saya punya kewenangan untuk menolak atau mencabut SKT bagi Ormas yang tidak menjalankan kewajibannya atau berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat,” tegas Koster.
Ia secara khusus menyoroti keberadaan Ormas yang menggunakan pendekatan kekerasan, intimidasi, atau tindakan premanisme dalam menjalankan aktivitasnya. Menurutnya, tindakan semacam itu tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga mencederai citra Bali sebagai destinasi wisata dunia yang dikenal aman, damai, dan berbudaya.
“Kita tidak butuh Ormas yang mengandalkan cara-cara preman. Itu merusak citra Bali sebagai pulau pariwisata yang harus dijaga reputasinya,” kata Koster dengan nada serius.
Sikap tegas ini bukan hanya pernyataan sepihak. Koster menegaskan bahwa dirinya telah berkoordinasi dan mendapat dukungan penuh dari jajaran Forkopimda Bali, termasuk Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, hingga Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar. Mereka berkomitmen untuk bersama-sama menindak setiap Ormas yang terlibat dalam praktik kriminal atau meresahkan masyarakat.
Lebih jauh, Gubernur asal Buleleng ini juga mengajak seluruh masyarakat Bali untuk tidak tinggal diam. Ia menyerukan pentingnya solidaritas kolektif dalam menjaga keamanan, kedamaian, dan kelestarian nilai-nilai luhur yang menjadi identitas Bali selama ini.
“Mari kita bersatu menjaga Bali tetap damai, aman, dan bermartabat. Kearifan lokal adalah kekuatan kita, dan itu harus terus kita rawat bersama,” tutupnya. (mah)
 di Pulau Dewata. Dalam pernyataannya pada Senin (12/5), Koster menyebutkan bahwa hingga saat ini tercatat sebanyak 298 Ormas telah terdaftar secara resmi di Provinsi Bali melalui Surat Keterangan Terdaftar (SKT).){kind=link}