PANTAUBALI.COM, TABANAN – Komisi II DPRD Kabupaten Tabanan menyoroti permasalahan infrastruktur sekolah dan kondisi irigasi di wilayah Subak Jatiluwih.
Hal itu disampaikan saat rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Rabu (9/10/2024). Adapun OPD yang hadir yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas PUPRPKP, Kepala Dinas Pertanian, serta beberapa OPD lainnya,
Rapat ini digelar untuk membahas beberapa keluhan masyarakat mengenai infrastruktur yang kurang memadai, terutama di sektor pertanian.
Anggota Komisi II DPRD Tabanan I Gede Made Suarjana menyampaikan, pentingnya perhatian pemerintah terhadap Subak yang ada di Kecamatan Penebel.
Sebab, wilayah ini dikenal sebagai salah satu sektor penghasil pertanian terbesar di Kabupaten Tabanan. Namun, selama ini belum mendapatkan alokasi anggaran yang memadai dari pemerintah kabupaten maupun provinsi.
“Jika dibiarkan maka akan berdampak pada terancamnya ketahanan pangan Tabanan karena Penebel merupakan salah satu penopang pangan utama di daerah ini,” ucapnya.
Selain itu, kondisi infrastruktur Subak Jatiluwih juga menjadi sorotan. Banyak saluran irigasi yang rusak dan perlu perbaikan segera. Tak hanya itu, sejumlah bangunan yang ada di kawasan Jatiluwih ditemukan tidak sesuai dengan peruntukannya, yang berpotensi membahayakan status Jatiluwih sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan I Made Subagia menjelaskan bahwa jaringan irigasi di Subak Jatiluwih memang memerlukan perbaikan. Masalah utama ialah bocornya aliran air dari Bendungan Jatiluwih, yang seharusnya mengairi sekitar 20 subak di sekitarnya, terapi meluber ke pemukiman warga.
“Setelah dilakukan pengecekan oleh Dinas PU dan Balai Wilayah Sungai Bali Penida, ditemukan beberapa masalah di jaringan irigasi yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat,” kata Subagia. (ana)
