Bertemu Menko AHY, Pj. Gubernur Bali Minta Pembangunan Subway Didukung Pemerintah Pusat

Pj Gubernur Bali bersama Menko AHY saat menggelar rapat di ruang VVIP Bandara Ngurah Rai, Tuban, Badung, Senin (11/11/2024).
Pj Gubernur Bali bersama Menko AHY saat menggelar rapat di ruang VVIP Bandara Ngurah Rai, Tuban, Badung, Senin (11/11/2024).

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyinggung rencana pembangunan Subway Bali saat rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono, Senin (11/11/2024).

Rapat yang bertempat di ruang rapat VVIP Bandara Ngurah Rai, Tuban, Badung, tersebut digelar di sela-sela keberangkatan Menko AHY menuju Jakarta setelah menghadiri beberapa agenda penting di Bali.

Mahendra Jaya mengatakan, pembangunan Subway Bali perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, karena dinilai sebagai solusi penting dalam mengatasi masalah kemacetan yang selama ini terjadi di Bali dan berdampak pada sektor pariwisata.

Baca Juga:  Penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Tertunda Akibat Erupsi Gunung Lewatobi

“Bali sangat membutuhkan infrastruktur transportasi yang mendukung sektor pariwisata,” ungkap Mahendra Jaya.

Ia menyebut, subway akan dibangun di jalur-jalur padat lalu lintas, khususnya jalur pariwisata di Bali.

“Apabila proyek ini bisa terealisasi hingga ke Tanah Lot, akan sangat membantu menjaga stabilitas sektor pariwisata,” ucapnya.

Selain dukungan fiskal, Mahendra Jaya juga menjelaskan beberapa kendala yang dihadapi dalam rencana pengembangan Subway Bali. Misalnya terkait peraturan pemanfaatan ruang bawah tanah serta persetujuan teknis untuk rencana trase.

Baca Juga:  Pj. Gubernur Bali Ajak Stakeholder Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Bali

Kemudian, usulan daerah Provinsi Bali yang masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.

Selain itu, Ia juga memaparkan sejumlah rencana pengembangan infrastruktur di Bali yang membutuhkan atensi dan fasilitasi, rencana percepatan pembangunan infrastruktur strategis, serta pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBN yang telah dilaksanakan namun belum diresmikan. (ana)