PANTAUBALI.COM, TABANAN – Warga terdampak pembangunan Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi kembali menggelar aksi damai dengan pemasangan baliho dan orasi terkait kepastian rencana proyek jalan tol, pada Minggu (14/1/2024).
Aksi tersebut dilakukan di Jalan Raya Desa Antosari – Pupuan, tepatnya Banjar Gulingan, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Tabanan,
Dari pantauan, sekitar pukul 10.30 WITA puluhan warga yang tergabung dalam paguyuban masyarakat terdampak mendirikan baliho yang ditunjukkan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Yang mana baliho itu isinya mempertanyakan kelanjutan proses ganti untung atas pembangunan Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi.
Setelah itu, warga melaksanakan orasi terkait kejelasan proyek setelah sebelumnya dilakukan pertemuan. Orasi dipimpin langsung oleh Ketua Forum I Nyoman Arnawa.
Ketua Forum Masyarakat Terdampak Tol sekaligus Perbekel Lalanglinggah I Nyoman Arnawa mengatakan, aksi damai ini dilakukan sebagai upaya agar pemerintah pusat segera memastikan pembebasan lahan terdampak pembangunan tol.
“Kami hanya ingin mendorong percepatan pembangunan, karena waktu pertemuan dipastikan program (pembangunan) ini pasti dijalankan namun sampai saat ini tidak ada kepastian. Itulah yang sekarang kami pertanyakan,” ujarnya.
Arnawa menjelaskan, pembebasan lahan ini diputuskan menggunakan anggaran Pemerintah. Sehingga tidak bisa menggunakan pembiayaan swasta.
Disamping itu, dalam aturan lahan yang sudah dipetok itu sudah diblok sehingga lahan warga itu tidak bisa diangunkan bahkan dijual. Apalagi dalam pertemuan tidak ada perubahan gambar trase.
Masyarakat juga menjadi tidak berani untuk menanami atau menggarap lahan serta memperbaiki bangunan yang akan terkena jalur.
“Ketika dipetokan itu terjadi perubahan psikologis masyarakat. Dan masyarakat sudah banyak membantu pemerintah untuk pembangunan proyek ini. Kami mendorong supaya diberikan jawaban yang pasti dan tegas terkait pembebasan lahan ganti untung ini,” ungkapnya.
Berkaca dari pertemuan di Kuta, Badung pada 2023 lalu, sambung Arnawa, secara formal proyek ini akan diajukan ke Kementrian Keuangan dan Kementrian Perekonomian mendapatkan dukungan dana Rp6 hingga Rp7 trilium untuk dana Uang Ganti Rugi (UGR).
Kemudian dalam notulensi itu, calon investor akan dilakukan tender atau pelelangan ulang yang akan dilakukan mulai bulan November 2023 sampai dengan Juni 2024. Bahkan sudah ada beberapa investor yang tertarik. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan.
“Karena sampai Januari ini belum ada informasi pembebasan lahan. Kenapa kami tujukan ke Presiden dan Menteri PUPR. Hal itu karena mereka yang berwenang atau pemilik kebijakan tertinggi,” tegasnya.
Menurutnya, aksi damai ini menjadi langkah terakhir dari forum Perbekel berada di tengah masyarakat. Ketika tidak ada kejelasan maka forum Perbekel akan menarik diri.
“Kami tetap akan sampaikan ini ke pusat (Presiden dan Menteri PUPR) dan juga ke PJ Gubernur Bali,” imbuhnya. (ana)
.){kind=link}