TABANAN, PANTAUBALI.COM – Polemik yang melanda RSUD Tabanan terus menuai sorotan dari kalangan legislatif. Wakil Ketua DPRD Tabanan dari Fraksi Golkar, I Made Asta Dharma, mendesak agar persoalan yang terjadi di rumah sakit daerah tersebut segera diselesaikan secara menyeluruh dan transparan.
Menurut Asta Dharma, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka secara jelas kondisi keuangan rumah sakit, termasuk menyelesaikan persoalan utang-piutang dengan para pihak terkait. Ia menilai keterbukaan sangat penting agar publik mengetahui kondisi sebenarnya sekaligus menjadi dasar mencari solusi yang tepat.
“Yang paling penting sekarang adalah mencari solusi agar persoalan keuangan RSUD Tabanan bisa diselesaikan dengan baik. Data keuangan harus dibuka secara transparan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memulihkan operasional rumah sakit, khususnya terkait ketersediaan obat-obatan yang sangat dibutuhkan pasien. Menurutnya, pelayanan kesehatan tidak boleh terganggu karena menyangkut keselamatan dan nyawa masyarakat.
“Operasional rumah sakit harus segera pulih, termasuk memastikan ketersediaan obat. Jangan sampai pelayanan kepada pasien terabaikan,” tegasnya.
Fraksi Golkar juga mendorong agar segera digelar rapat kerja yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari eksekutif, manajemen RSUD Tabanan, DPRD, hingga pihak terkait lainnya. Termasuk dokter yang sempat menjadi sorotan publik setelah pernyataannya viral di media sosial, serta pihak BPJS Kesehatan yang selama ini disebut-sebut terkait persoalan klaim.
Asta Dharma menilai selama ini penjelasan yang disampaikan baru berasal dari satu pihak, yakni manajemen rumah sakit. Karena itu, ia meminta semua pihak terkait dihadirkan agar permasalahan dapat dibahas secara komprehensif.
“Selama ini yang muncul baru penjelasan sepihak dari manajemen rumah sakit. Seolah-olah masalahnya ringan, padahal banyak persoalan lain yang terjadi,” katanya.
Ia juga menyoroti adanya informasi mengenai jasa pelayanan (jaspel) karyawan rumah sakit yang belum dibayarkan. Kondisi ini, menurutnya, menjadi indikasi adanya persoalan keuangan yang perlu ditelusuri lebih dalam.
Lebih lanjut, Fraksi Golkar bahkan mendorong adanya evaluasi total terhadap manajemen rumah sakit, termasuk mempertimbangkan perombakan jajaran pimpinan apabila terbukti tidak mampu mengelola rumah sakit dengan baik.
“Jika memang manajemen tidak mampu mengelola rumah sakit dengan baik, harus berani dilakukan perombakan, termasuk posisi direktur utama,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga didorong untuk memanggil para vendor yang selama ini memasok obat-obatan ke RSUD Tabanan guna mengetahui secara jelas kondisi distribusi dan pembayaran yang terjadi.
Menurut Asta Dharma, alasan keterlambatan klaim dari BPJS Kesehatan tidak bisa sepenuhnya dijadikan penyebab utama. Ia menilai kemungkinan ada persoalan lain dalam pengelolaan keuangan rumah sakit. “Dengan alasan tunggakan yang belum terbayar dari BPJS, saya rasa itu hanya jadi kambing hitam saja. Mungkin saja ada permasalahan keuangan lainnya,” lanjutnya.
Ia juga mempertanyakan alasan perubahan sistem administrasi yang disebut sebagai salah satu penyebab munculnya masalah tersebut. Pasalnya, rumah sakit lain tidak mengalami kondisi serupa meski menerapkan sistem yang sama.
“Kalau memang hanya karena perubahan sistem, kenapa rumah sakit lain tidak mengalami hal yang sama seperti RSUD Tabanan?” pungkas Asta Dharma. (tim)
