PANTAUBALI.COM, TABANAN – Proyek jalan tol Gilimanuk–Mengwi hingga kini belum ada kejelasan. Padahal, penetapan lokasi (penlok) proyek tersebut akan berakhir pada Maret 2026 mendatang.
Masyarakat terdampak pun semakin resah dan meminta kepastian terkait keberlanjutan proyek yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) itu.
Pada Rabu (10/11/2025), Forum Perbekel Terdampak Tol Gilimanuk–Mengwi bersama masyarakat menggelar pertemuan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi. Pertemuan berlangsung di Kantor Perbekel Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Tabanan. Hadir perbekel dari Desa Antosari, Lumbung, Lalanggigah, Bengkel Sari, Wanasari, dan Denbantas.
Ketua Forum Perbekel Terdampak Tol, I Nyoman Arnawa, mengatakan masyarakat telah hidup dalam ketidakpastian selama hampir empat tahun akibat status penlok yang terus diperpanjang tanpa kejelasan.
“Penlok dipasang sejak 2022 dan harusnya berakhir Maret 2025. Kemudian diperpanjang hingga Maret 2026. Sekarang batas akhirnya sudah dekat, tetapi tidak ada kepastian,” ujarnya.
Arnawa menjelaskan, selama ini masyarakat terdampak hidup dalam gejolak psikologis yang sangat berat. Sebab adanya penlok, masyarakat tidak berani memanfaatkan lahan. Mereka ragu menggarap kebun, bahkan memperbaiki rumah, karena khawatir nantinya terdampak pembebasan lahan.
“Dengan sisa waktu penlok ini, kami ingin kepastian. Jika sampai Maret 2026 proyek belum berjalan, apakah penlok akan diperpanjang? Jika diperbarui, prosesnya seperti apa?” tegasnya.
Salah satu warga terdampak dari Banjar Pengereregan, Desa Lumbung, Ni Wayan Mulya, mengaku sudah empat tahun menunggu kejelasan namun tidak juga ada keputusan.
“Kami bingung harus bagaimana. Semua persyaratan sudah kami jalani. Kalau proyek ini jadi, bilang. Kalau tidak jadi, bilang juga. Kami capek menunggu,” keluhnya.
Mulya mengatakan lahan dan rumahnya masuk dalam rencana trase tol. Ia bahkan sudah mengikuti proses pengukuran dan pendataan saat awal proyek direncanakan.
“Kalau nanti ada pembaruan penlok, berarti kami harus mulai dari nol lagi. Kesabaran kami empat tahun ini sudah luar biasa. Kami hanya minta kepastian, jadi atau tidak. Jangan menggantung. Kami punya keluarga dan harus memikirkan perbaikan rumah serta menggarap lahan,” tegasnya.
Semantara itu, Kaur TU PPK Tol Gilimanuk–Mengwi, I Ketut Kariasa, mengakui pihaknya memahami keresahan masyarakat. Ia menjelaskan, pihaknya hingga saat ini belum ada kepastian dari pemerintah pusat.
“Sampai sekarang kami juga belum menerima kejelasan. Pimpinan kami sedang bertemu dengan pemerintah pusat untuk membahas kelanjutan proyek tol ini. Mudah-mudahan paling lambat besok sudah ada kepastian,” ujarnya.
Menurut Kariasa, pengadaan tanah saat ini berhenti sementara karena tidak ada anggaran. Informasi terbaru yang ia dapatkan babwa saat ini sedang dilakukan review studi kelayakan di Direktorat Pembiayaan Infrastruktur.
Terlepas dari itu, ia menegaskan akan menyampaikan seluruh aspirasi masyarakat terdampak kepada pemerintah pusat. “Kami akan kami teruskan, dan hasilnya akan kami sampaikan kembali kepada forum,” tambahnya.
Untuk diketahui, Tol Gilimanuk–Mengwi dibangun untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi Bali dengan menghubungkan Pelabuhan Gilimanuk (gerbang masuk barat) ke wilayah metropolitan Denpasar, mempercepat distribusi logistik, memangkas waktu tempuh Gilimanuk- Denpasar dari 3-5 jam menjadi lebih singkat, serta mendukung pengembangan pariwisata dan pemerataan ekonomi di Bali.
Panjang jalan mencapai 96,84 km dan melintasi tiga Kabupaten yakni Jembrana, Tabanan, serta Badung.
Proyek ini sempat melakukan groundbreaking pada September 2022. Namun Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Tol Jagat Kerthi Bali akhirnya mengundurkan diri karena kebutuhan dukungan konstruksi (Dukon) dari APBN yang sangat besar. (ana)
 proyek tersebut akan berakhir pada Maret 2026.){kind=link}