PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan kembali ditegaskan melalui dukungan penuh terhadap pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di Kabupaten Jembrana. Proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional tahap pertama yang mengusung konsep Integrated Fishing Ports and International Fish Markets.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, saat menghadiri sosialisasi bersama Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Didit Herdiawan Ashaf, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (24/7).
“PPN Pengambengan bukan sekadar infrastruktur, ini adalah pintu masuk menuju transformasi ekonomi biru di Bali. Kami siap mengawal agar proyek ini berjalan optimal, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat pesisir,” ujar Giri Prasta dalam sambutannya.
Ia menekankan pentingnya pembangunan yang terintegrasi, tidak hanya sebatas pelabuhan, namun juga mencakup penyediaan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, listrik, air bersih, hingga pelibatan maksimal UMKM dan sumber daya manusia lokal. “Masyarakat harus menjadi pelaku utama, bukan penonton,” tambahnya.
Giri Prasta juga menyinggung pengembangan kawasan Marina Tanjung Benoa sebagai salah satu simpul penting kemaritiman di Indonesia timur. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, terutama dalam menjaga keberlanjutan laut melalui prinsip Segara Kerthi.
Sementara itu, Wamen KKP Dr. Didit Herdiawan menegaskan bahwa proyek PPN Pengambengan akan mengusung konsep eco fishing port yang modern dan ramah lingkungan. Proyek ini, menurutnya, akan menjadi contoh nasional dalam penerapan lima pilar utama ekonomi biru: konservasi laut, penangkapan ikan terukur, budidaya berkelanjutan, pengawasan wilayah pesisir, serta pengurangan sampah laut.
“PPN Pengambengan tidak hanya akan dilengkapi dengan fasilitas fisik berstandar internasional, tetapi juga sistem digital, koperasi nelayan, dan pelatihan SDM. Ini bagian dari strategi nasional menuju Indonesia Emas 2045,” terang Dr. Didit.
Pembangunan pelabuhan ini dijadwalkan berlangsung selama tiga tahun, dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking direncanakan pada November 2025. Pemerintah pusat dan daerah akan melakukan konsolidasi program untuk memastikan pembangunan tidak hanya fokus pada fisik, tetapi juga pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat.
“Yang kami bangun bukan hanya bangunannya, tapi juga manusia dan sistemnya. Pelabuhan ini akan menjadi model nasional untuk pengelolaan perikanan yang inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya.
Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri pejabat tinggi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Wakil Bupati Jembrana beserta Forkopimda, serta jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. RA
 Pengambengan di Kabupaten Jembrana. Proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional tahap pertama yang mengusung konsep Integrated Fishing Ports and International Fish Markets.){kind=link}