PANTAUBALI.COM, NASIONAL – Untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah kembali menyusun sejumlah kebijakan stimulus ekonomi. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (23/5/2025).
Beragam insentif tersebut ditargetkan untuk mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya selama masa libur sekolah di pertengahan tahun.
“Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal ke-2. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi,” ujar Airlangga.
Airlangga menilai bahwa periode kuartal kedua menjadi waktu penting bagi pemulihan konsumsi masyarakat, mengingat momen hari besar seperti Natal dan Tahun Baru telah berlalu.
Pemerintah berharap stimulus ini mampu menjaga laju pertumbuhan ekonomi agar tetap berada di kisaran 5 persen. Pemberian gaji ke-13 dan libur panjang sekolah dipandang sebagai momen strategis untuk menggenjot konsumsi.
Pemerintah merancang enam program stimulus berbasis konsumsi dalam negeri. Fokus kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan aktivitas masyarakat pada sektor transportasi, energi, dan bantuan sosial.
Stimulus pertama meliputi potongan harga tiket transportasi umum, seperti kereta api, pesawat udara, dan kapal laut, selama periode liburan sekolah. Kedua, pemerintah akan memberikan diskon tarif tol, dengan sasaran sekitar 110 juta pengguna jalan pada Juni dan Juli 2025.
Insentif ketiga adalah diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 VA, yang mencakup sekitar 79,3 juta pelanggan. Stimulus keempat adalah tambahan bantuan sosial berupa kartu sembako dan bantuan pangan, yang ditujukan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk dua bulan ke depan.
Sementara itu, insentif kelima mencakup Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta atau sesuai upah minimum provinsi (UMP), termasuk guru honorer. Terakhir, pemerintah juga memperpanjang diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi sektor padat karya.
Enam stimulus tersebut tengah difinalisasi dan ditargetkan mulai diberlakukan pada 5 Juni 2025. Selain itu, pemerintah mendorong pemerintah daerah untuk menggagas berbagai kegiatan wisata dan hiburan lokal, guna meningkatkan mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah.
Airlangga menegaskan pentingnya kolaborasi antar kementerian dan lembaga. Ia mengatakan, sinergi yang kuat sangat dibutuhkan agar seluruh program insentif berjalan tepat waktu dan memberi dampak positif bagi perekonomian nasional. (ana)
.){kind=link}