Bali Terdepan dalam Statistik Sektoral, Gubernur Koster Dapat Apresiasi dari BPS

Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan bersilaturahmi dengan Gubernur Bali Wayan Koster di Jayasabha, Denpasar, Selasa (8/4/2025).
Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan bersilaturahmi dengan Gubernur Bali Wayan Koster di Jayasabha, Denpasar, Selasa (8/4/2025).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali kembali menorehkan prestasi membanggakan. Kali ini, Bali dinobatkan sebagai provinsi terbaik di Indonesia dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral. Pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, dalam pertemuannya dengan Gubernur Bali, Wayan Koster, di Jayasabha, Denpasar, Selasa (8/4/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Agus menyampaikan rasa bangganya atas kepemimpinan Gubernur Koster yang dinilai sangat akurat dalam memanfaatkan data sebagai dasar perencanaan pembangunan di Bali.

“Kami merasa bangga memiliki Gubernur seperti Bapak Wayan Koster yang sangat teliti menggunakan data statistik dalam menyusun program pembangunan. Ini contoh kepemimpinan berbasis data yang patut diteladani,” ungkap Agus.
Agus Gede Hendrayana yang baru saja menjabat sebagai Kepala BPS Bali menggantikan Endang Retno Sri Subiyandani, juga memperkenalkan diri dan meminta arahan kepada Gubernur Koster. Ia mengungkapkan bahwa dirinya mendapat penugasan langsung dari Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dan siap menjalankan program prioritas seperti Sensus Ekonomi.

Baca Juga:  Bebas dari Penjara, Residivis Asal Semarang Kini Curi Motor di Denpasar

Pria asal Desa Gobleg, Buleleng itu juga memohon restu kepada Gubernur Bali dalam melaksanakan tugas barunya. Ia mengakui bahwa latar belakang akademik Gubernur Koster sebagai dosen matematika, statistik, dan riset di berbagai universitas ternama menjadi inspirasi dan referensi penting bagi pelaksanaan statistik di Bali.

Menanggapi hal itu, Gubernur Koster mengucapkan selamat bertugas kepada Agus. Ia menegaskan bahwa Pemprov Bali selama ini selalu merujuk pada data BPS sebagai pijakan utama dalam menyusun kebijakan pembangunan.

Baca Juga:  Gubernur Koster Dorong Prinsip Trisakti Bung Karno untuk Pembangunan Bali

Namun, Koster memberi catatan penting terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi. Ia meminta agar BPS lebih teliti dan kontekstual dalam memasukkan variabel-variabel khas Bali.

“Misalnya, jangan masukkan sarana upakara seperti canang dan daksina sebagai komponen inflasi, karena itu bagian dari unsur niskala. Tapi kalau bahan-bahan fisiknya seperti janur, bunga, dan pisang bisa saja dihitung,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Koster juga mengungkapkan rencana besar Pemerintah Provinsi Bali untuk menggelar Sensus Kebudayaan Bali yang akan difokuskan di wilayah-wilayah Desa Adat. Menurutnya, sensus ini sangat penting sebagai bentuk perlindungan dan penguatan budaya Bali yang dikenal unik dan kaya.

“Semua kekayaan budaya kita ada di Desa Adat. Kita perlu data yang detail, agar bisa jadi aset dalam menjaga jati diri Bali,” tegasnya.

Baca Juga:  Sekda Dewa Indra Instruksikan Setiap OPD Buat Teba Modern 

Ia juga menjelaskan bahwa dalam sensus kebudayaan tersebut akan dilakukan pendataan jumlah penduduk Bali berdasarkan sistem penamaan tradisional – dari anak pertama (Wayan, Putu, Gede), anak kedua (Made, Nengah, Kadek), hingga anak keempat (Ketut) – termasuk pendidikan mereka.

Gubernur Koster membuka peluang agar pelaksanaan Sensus Kebudayaan ini bisa dilakukan melalui kerja sama dengan BPS Provinsi Bali. Mekanismenya akan dibahas lebih lanjut.

Dengan semangat transformasi melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali, yang mengedepankan sektor pertanian organik, kelautan, IKM, dan UMKM, Gubernur berharap data statistik yang valid dan spesifik dapat menjadi pondasi kuat dalam pembangunan Bali yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal. (*)