PANTAUBALI.COM, TABANAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan menyoroti berbagai permasalahan yang masih terjadi di sektor pendidikan, khususnya di Gumi Lumbung Beras Bali.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana, dalam Rapat Paripurna Internal mengenai Penyampaian Laporan Komisi I, II, III, dan IV bersama OPD Pemkab Tabanan untuk pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024, yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan pada Selasa (8/4/2025).
Dalam rapat tersebut, Wastana menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi pendidikan di Kabupaten Tabanan. Ia menyoroti sejumlah permasalahan, mulai dari sarana dan prasarana sekolah, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga karakter siswa.
“Di Tabanan terdapat 322 sekolah dasar dan 39 SMP. Saat melakukan kunjungan lapangan, kami menemukan sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan, baik kategori ringan, sedang, maupun berat,” ujar Wastana.
Ia menambahkan, permasalahan infrastruktur ini memerlukan perhatian dan pendanaan yang lebih efektif dari Dinas Pendidikan, karena kondisi tersebut secara langsung memengaruhi kualitas proses belajar-mengajar.
Sebagai contoh, ia menyoroti kejadian ketika hujan deras membuat ruang kelas bocor hingga atap jebol, yang akhirnya memaksa sekolah untuk meliburkan siswa. “Hal seperti ini perlu mendapatkan perhatian serius dan tidak cukup hanya dijadikan rekomendasi saja, tetapi harus benar-benar ditindaklanjuti,” tegasnya.
Wastana juga menyoroti rendahnya tunjangan kepala sekolah yang hingga saat ini hanya sebesar Rp150 ribu per bulan. Ia menilai angka tersebut sangat tidak sebanding dengan beban dan tanggung jawab yang diemban para kepala sekolah. “Bagaimana mereka bisa bertanggung jawab penuh jika tunjangan hanya sebesar itu?” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyinggung soal kebijakan pendidikan gratis, terutama sejak kewenangan SMA dialihkan ke pemerintah provinsi. Menurutnya, jika pemerintah bisa menyediakan layanan kesehatan gratis, maka pendidikan gratis juga seharusnya bisa diwujudkan secara menyeluruh.
Selain itu, terkait pelanggaran perlindungan perempuan dan anak, masih terjadi pelecehan seksual terhadap anak sekolah di salah satu sekolah di Kabupaten Tabanan. “Itu artinya pendidikan karakter sejak dini, moral, mental penting untuk diperhatikan,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan I Gusti Putu Ngurah Darma Utama mengatakan, infrastruktur pendidikan saat ini menjadi perhatian semua pihak, khususnya Komisi II dan IV DPRD Tabanan yang beberapa waktu lalu sudah melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Kondisi sapras khususnya gedung untuk ruang kelas di tingkat SD yang belum memadai.
“Tercatat ada 13 SD dan 4 SMP yang belum memiliki ruang kelas yang cukup. Sebagai langkah antisipatif, kami mengajukan pemanfaatan ruang tersedia seperti ruang guru, satu ruang kelas dijadikan dua dan mess untuk dijadikan ruang kelas sementara,” jelasnya.
Sebagai solusi terkait permasalahan tersebut, pihaknya pihaknya telah mengajukan hampir 26 proposal bantuan keuangan khusus tingkat provinsi untuk tahun 2026 mendatang.
Lantas, terkait pendidikan karakter siswa. Darma Utama menyebut memang pendidikan karakter perlu dievaluasi dan ditingkatkan lagi untuk membentuk SDM yang lebih baik.
“Hal ini menjadi atensi besar bagi kami untuk memperkuat pendidikan karakter di sekolah. Kami juga telah menerapkan program “Bijak Digital” yang diintegrasikan dengan pembentukan karakter, agar sumber daya manusia dapat terbentuk dengan baik, terutama dalam rangka menyongsong Generasi Emas 2045,” jelasnya.
Lebih lanjut mengenai kecilnya tunjangan kepala sekolah baik di tingkat SD hingga SMP saat ini menjadi kendala serius. Namun, kondisi ini tidak hanya terjadi di Tabanan saja melainkan di seluruh Indonesia. Hal itu berdampak pada rendahnya minat guru untuk diangkat menjadi kepala sekolah.
“Dua tahun lalu, kami telah mengajukan peningkatan tunjangan pendapatan kepala sekolah SD dari Rp150 ribu menjadi Rp500 ribu per bulan, dan begitu juga dengan SMP menjadi Rp750 ribu. Meskipun nominalnya tidak terlalu signifikan, hal ini menjadi perhatian kami, karena banyak calon kepala sekolah yang enggan menerima jabatan tersebut akibat rendahnya tunjangan,” pungkasnya. (ana)
