PANTAUBALI.COM, TABANAN – Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) masih menjadi perhatian Komisi III DPRD Tabanan. Pada Selasa (4/2/2025) Anggota Komisi III DPRD kembali menggelar rapat kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penghasil pada Selasa (4/2/2025).
Ketua Komisi III DPRD Tabanan Anak Agung Nyoman Dharma Putra menyampaikan, rapat ini bertujuan untuk membahas optimalisasi peningkatan pendapatan daerah serta pengelolaan aset daerah, mengingat adanya kebijakan pemerintah pusat yang dapat mempengaruhi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Salah satunya adalah Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam APBN dan APBD, yang dinilai akan berdampak signifikan terhadap keuangan daerah.
“Maka dari itu, kami mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan unit-unit penghasil dalam meningkatkan pendapatan riil, seperti opsen pajak dan retribusi lainnya,” ujarnya usai rapat.
Salah satu unit penghasil yang menjadi perhatian adalah Rumah Potong Hewan (RPH). Meskipun telah dilakukan perbaikan, Komisi III menyoroti banyaknya RPH mandiri yang beroperasi di luar kendali pemerintah daerah.
Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan adanya kajian lebih lanjut terkait pengelolaan RPH agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.
“Kami berharap ada kajian terkait pengelolaan RPH itu agar bisa dioprasikan secara maksimal,” kata Dharma Putra.
Selain itu, Komisi III juga menekankan pentingnya progres nyata dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam menindaklanjuti pembahasan sebelumnya mengenai optimalisasi pendapatan daerah. Namun, hingga saat ini, belum ada perkembangan yang jelas.
“Kami akan mengadakan rapat lanjutan untuk memastikan ada progres yang konkret,” tegasnya.
Dalam rapat ini, ketidakhadiran beberapa OPD penghasil juga menjadi sorotan. Padahal menurut Dharma Putra, seluruh OPD terkait harusnya hadir dan dilibatkan dalam rapat kerja bersama Komisi III karena memiliki peran vital dalam pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat.
“Kami sudah wanti-wanti, kalau ada rapat Komisi III, jangan sampai ada agenda lain. Ini menyangkut kepentingan banyak orang,” pungkasnya. (ana)